Abstrak Pembuktian adanya tindak pidana kekerasan seksual, khususnya dengan korban anak kerapkali menghadapi sejumlah kendala, yaitu tidak atau sulit adanya saksi karena dilakukan tersembunyi dan di wilayah privat dan korban masih di bawah umur. Salah satu terobosan dalam bidang ini muncul dalam putusan Nomor 159/Pid.Sus/2014/PN.Kpg, di mana hakim memutus terdakwa tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak bersalah dengan menggunakan ketentuan pembuktian seperti yang diatur dalam Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tulisan ini akan menelaah pertimbangan dan penalaran hakim dari sudut pandang teori pembuktian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan antisipatif, dengan pendekatan penafsiran progresif. Kajian menemukan terkait penerapan sistem pembuktian terdapat penafsiran progresif hakim dalam memutus perkara kekerasan seksual terhadap anak. Kata kunci: teori pembuktian, kekerasan seksual terhadap anak, penafsiran progresif AbstractProving before the Court of Law that a child has been sexually abused is a difficult task. It is made hard by a number of factors, i.e. eyewitnesses are hard to come by as the crime more often than not is committed within a private, closed, sphere, and by the fact that the victim is underage. One breakthrough had been made by a judge who decided in a case (No. 159/Pid.Sus/2014/PN. Kpg) to use evidentiary ruling from the Domestic Violence Act. This article shall explore, from an evidentiary theory, what legal consideration and reasoning has been utilized to support the decision. The research method used is normative and anticipative juridical, with approach of interpretation and reasoning of progressive law. This study found progressive interpretation has been applied by the judge to the case.Keywords: evidentiary theory, sexual violence directed against a child, progressive interpretation