Politik etis berakar pada masalah kemanusiaan dan sekaligus pada keuntungan ekonomi. Pada akhir abad XIX, para pegawai kolonial baru yang datang dari negeri Belanda menuju Indonesia sudah memiliki suatu pemikiran tentang pemerintah kolonial ini. Politik etis secara resmi ditetapkan pada bulan September 1901, ketika Ratu Wilhelmina menyampaikan pidato tahunan. Politik etis di pusatkan membangun irigasi, menyelenggarakan emigrasi, dan memberikan sebuah pendidikan bagi bangsa Indonesia. Politik etis menuntut bangsa Indonesia kearah kemajuan, namun tetap bernaung di bawah penjajahan Belanda. Awal mula dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, bahwa Belanda memperhatikan pribumi dan membantu Indonesia dalam masa kesulitan. Meskipun pada kenyataannya kebijakan politik etis tidak serta merta mensejahterakan rakyat Indonesia, namun mampu merubah tatanan kehidupan bangsa, dimana sistem irigasi ada dimana-mana, masyarakat mengenal sistem pertanian dan perkebunan modern. Emigrasi atau trasmigrasi, dimana masyarakat dikirim keluar pulau Jawa, masyarakat Indonesia menjadi kenal satu sama lain dan membangun hubungan yang baik. Dampak politik etis yang sangat menonjol adalah program edukasi atau pendidikan. Adanya pendidikan bagi bangsa Indonesia, akhirnya dapat merubah pemikiran bangsa Indonesia untuk berfikir lebih maju dan bagaimana memperjuangkan suatu kemerdekaan tanpa jalan perang seperti di masa silam. Keuntungan dibidang pendidikan, yaitu banyak melahirkan tokoh cendikian lokal yang cerdas dan memiliki pemikiran yang setara dengan bangsa barat lainnya. Tokoh Cendikian atau golongan terpelajar bangsa Indonesia inilah yang akhirnya memperjuangkan kemerdekaan rakyat Indonesia dengan semangat nasionalisme dan cinta tanah air Indonesia yang dilakukan melalui diplomasi dan perang kemerdekaan Indonesia