Jurnal Hukum Dan Kenotariatan

Journal Information
ISSN / EISSN: 25493361 / 26557789
Total articles ≅ 55

Latest articles in this journal

Izzy Al Kautsar, Ahdiana Yuni Lestari
Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Volume 5, pp 236-251; https://doi.org/10.33474/hukeno.v5i2.10510

Abstract:
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa sejauh mana peran notaris dalam pembuatan perjanjian fidusia, serta menganalisa kepastian hukum dan keadilan dalam pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia bagi para pihak pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini bersifat deskriptif untuk menggambarkan kedudukan notaris dalam pembuatan perjanjian jaminan fidusia serta pemenuhan asas kepastian hukum dan keadilan dalam pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia dalam Undang-Undang No 42 Tahun 1999. Penelitian ini menemukan bahwa peran notaris dalam pembuataan akta otentk jaminan fidusia dan pembebanan jaminan fidusia menjadi sangat krusial, alasanya, pemahaman dan interprestasi dari negoisasi para pihak harus dituangkan secara benar dan gamblang, khususnya mengenai klausul cidera janji. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi a quo, Undang-Undang No 42 Tahun 1999 lebih memperhatikan perlindungan hukum bagi para pihak. Dalam hal pelaksanaan eksekusi, terjadi perubahan mengenai prinsip titel eksekutorial, mengharuskan syarat sukarela pada debitur untuk menyerahkan obyek jaminan.Kata kunci: Jaminan, Eksekusi, Kepastian Hukum, Notaris The purpose of this article aims to analyze the authority of a notary public in making fiduciary deeds, legal protection, and the execution of fiduciary guarantees after the Decision of Constitutional Court number 18/PUU-XVII/2019. This article uses a normative juridical approach, This normative research used secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The research describes the posisition of notary in making notarial deeds, describe how is the legal protection for the parties in law no 42 of 1999 on fiduciary guarantee, and how to do the execution of fiduciary collateral object. The results of this article show that, the notary do a crucial role in making of a fiduciary guarantee deeds to determine the default contract, and fiduciary law should provide legal certainty and protection for the parties as a fundamental condition to fulfil the basic legal values, then the voluntary of debtor becomes a matter of concern in the execution of collateral fiduciary.Keywords: Collateral, Execution, Legal Certanity, Notary
Nuredah Nuredah, Haeranah Haeranah
Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Volume 5, pp 353-364; https://doi.org/10.33474/hukeno.v5i2.10903

Abstract:
Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku turut serta dalam tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan Negara dan pemberian memo untuk pencairan Dana Bansos dapat dikualifikasikan sebagai turut serta dalam tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi secara utuh telah diatur melalui UU PTPK; Apabila Memo yang dikeluarkan oleh Drs. Benny Alexander Litelnoni, SH. M.Si. selaku wakil Bupati dan Memo tersebut dipedomani oleh bawahannya yang mengakbatkan kerugian negara dan memenuhi unsur-unsur Pasal 2 dan Pasal 3 maka Memo tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk turut serta.Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Memo This study aims to analyze the criminal responsibility of the perpetrators who participate in the criminal act of corruption, abuse of authority that is detrimental to State finances and the provision of memos for disbursement of Social Assistance Funds can qualify as participating in criminal acts of corruption, abuse of authority that harms state finances. This research uses normative legal research methods. The results of this research are that the full accountability of the perpetrators of corruption has been regulated through the PTPK Law; If the memo issued by Drs. Benny Alexander Litelnoni, SH. M.Si. as the representative of the Regent and the Memo is guided by his subordinates which results in state losses and fulfills the elements of Article 2 and Article 3, the Memo can qualify as a form of participation.Keyword: Criminal Accountability, Corruption Crime, Memo
Mirin Primudyastutie, Anang Sulistyono
Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Volume 5, pp 252-269; https://doi.org/10.33474/hukeno.v5i2.10801

Abstract:
Eksistensi norma yuridis merupakan norma yang mengatur tentang peran yang bisa dilakukan oleh subyek hukum atau pihak yang ditunjukknya, diantaranya notaris. Norma yuridis yang menjadi pijakan utama bagi notaris diantaranya untuk menjalankan kewajiban-kewajiban atau kewenangan-kewenangannya. Peran mengimplementasikan norma yuridis ini adalah berkaitan dengan tugas, kewajiban, kewenangan, larangan, dan lain sebagainya yang menentukan terhadap bekerjanya hukum, sehingga yang dilakukannya ini mengandung konsekuensi yuridis, yakni kewibawaan negara hukum. Ada hak-hak masyarakat dan martabat negara yang ikut dirugikan ketika norma hukum tidak dijalankan sebagaimana yang sudah digariskannya. Kewibawaan negara hukum merupakan ujian riil propfesionalitas sebagai notaris, sehingga Ketika peran yang ditunjukkan tidak profesionalitas, dampak seriusnya terhadap kewibawaan negara hukum.Kata Kunci: kewibawaan, notaris, peran, negara The existence of juridical norms is a norm that regulates the roles that can be performed by a legal subject or party appointed by it, including a notary. Juridical norms that become the main foothold for notaries include to carry out their obligations or authorities. The role of implementing this juridical norm is related to the duties, obligations, authorities, prohibitions, etc. that determine the operation of the law, so that what it does has juridical consequences, namely the authority of the rule of law. There are community rights and state dignity that are also harmed when legal norms are not implemented as outlined by them. The authority of a rule of law is a real test of professionalism as a notary, so that when the role shown is not professional, it has a serious impact on the authority of the rule of law.Keywords: authority, notary, role, state
Uswatun Hasanah, Azhari Azhari, M. Jafar
Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Volume 5, pp 290-307; https://doi.org/10.33474/hukeno.v5i2.10670

Abstract:
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan yang jelas terhadap kedudukan Jaminan Fidusia dalam akad pembiayaan murabahah, untuk menjelaskan tanggung jawab mitra atas hilangnya item Jaminan Fidusia dalam akad pembiayaan murabahah, menjelaskan bentuk penyelesaian hilangnya Jaminan Fidusia yang hilang. Item dalam akad pembiayaan murabahah. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang menitikberatkan pada teori hukum dan aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan terkait dengan pelaksanaan yang ada mengenai perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada bank syari'ah dan menghadapi masalah-masalah yang terjadi dalam prakteknya. Bersama dengan solusi yang diterapkan. Hasilnya, penulis menemukan bahwa mitra jaminan fidusia harus bertanggung jawab penuh kepada bank dalam mengganti objek jaminan fidusia yang kemungkinan bisa saja musnah selama perjanjian fidusia masih berjalan dengan harta miliknya sendiri seolah-olah jaminan fidusia tersebut hilang. Objek disebabkan oleh tindakan yang secara sengaja atau melawan hukum dari jaminan fidusia. Selain itu, terdapat perlindungan hukum khusus bagi para pihak dalam perjanjian jaminan fidusia bank terhadap pemusnahan jaminan fidusia di mana bank berhak menuntut ganti rugi kepada mitra atas pemusnahan objek jaminan fidusia dengan meminta mitra untuk mengganti. Benda fidusia yang hilang atau musnah beserta uang yang nilainya sama atau dengan harga asli benda yang hilang tersebut.Kata Kunci: Tanggung jawab mitra, jaminan fidusia, kontrak pembiayaan murabahah The aim of this research is to give the clear explanation towards the standing of Fiduciary Collateral in murabahah financing contract, to explain the partner's responsibility for the missing of Fiduciary Collateral items in murabahah financing contract, to explain the settlement form of the missing of Fiduciary Collateral item in murabahah financing contract. This thesis uses the empirical juridical research method which emphasizes to the legal theories and the legal rules which relates to the research problem and related to the implementation which exists regarding credit agreements with fiduciary guarantees in syari'ah banks and facing the occurring problems encountered in practice along with the implemented solution. As the results, the author found that fiduciary guarantee partners must be fully responsible to the bank in replacing fiduciary collateral objects which possibly could have been destroyed as long as the fiduciary agreement is still ongoing with their own properties as if the missing of the fiduciary guarantee object is caused by deliberately or unlawful acts of the fiduciary guarantee. Moreover, there is any specific legal protection for the parties in a bank fiduciary guarantee agreement against the destruction of fiduciary collateral where the bank has the right to claim for compensation towards the partner for the destruction of the fiduciary collateral object by asking the partner to replace the missing or destroyed fiduciary object with the amount of money which has the equal values or original price of the missing object.Keywords: Partner’s responsibility, fiduciary collateral, murabaha financing contract
Faisal Faisal, Dani Amran Hakim, IS Susanto
Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Volume 5, pp 218-235; https://doi.org/10.33474/hukeno.v5i2.10186

Abstract:
Perkembangan teknologi khususnya internet telah mempermudah masyarakat untuk mengakses dan mendistribusikan informasi. Namun, kegiatan seperti copy-cut-paste (menyalin-memotong-menempel), menyunting (editing) ataupun berbagi dokumen (file sharing) justru menimbulkan hal kontradiktif terhadap hukum hak cipta. Berdasarkan hal tersebut tahun 2002 sebuah organisasi nirlaba membuat inovasi dan terobosan yang memungkinkan berbagi dan menggunakan kreativitas dan pengetahuan melalui alat hukum gratis. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan fokus pada pendekatan perundang-undangan dan analisis konten. Berdasarkan analisis pembahasan creative commons bukanlah alternatif dari hukum hak cipta, melainkan bekerja berdampingan dan mampu membuat pencipta/pemegang hak cipta memodifikasi haknya ke dalam keadaan yang paling sesuai dengan kebutuhan. Lisensi creative commons di Indonesia penggunaannya dimungkinkan menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lalu pemegang hak berdasarkan Pasal 81 UU Hak Cipta, dapat mengumumkan dan/atau berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), memperbanyak ciptaannya/produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 ayat (5), kegiatan yang dilaksanakan oleh creative commons adalah kegiatan penyelenggaran sistem elektronik.Kata Kunci: Creative Commons; Hak Cipta; Lisensi. The development of technology, especially the internet, has made it easier for people to access and distribute information. However, activities such as copy-cut-paste, editing or file sharing may actually harm the copyright law. Based on that, in 2002, a non-profit organization made a breakthrough innovation where it is possible to share and use creativity and knowledge through free legal tools. The research method used in this paper is a normative juridical research method with a focus on the statutory approach and content analysis. Based on the analysis of the discussion, creative commons is not an alternative to copyright law, but rather work side by side and is able to make the creator/copyright holder to modify their rights in the most appropriate circumstances. The use of creative commons licenses in Indonesia is possible according to Article 9 paragraph (1) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Furthermore, the rights holder, based on Article 81 of the Copyright Law, able to announce and/or has the right to grant license to other parties based on the license agreement to carry out the action referred to in Article 9 paragraph (1), reproduce their rightful works/products with certain conditions. Furthermore, based on Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions Article 1 paragraph (5), the activities carried out by the creative commons are the activities of organizing an electronic system. Keywords: Creative Commons; Copyright; License.
Diyan Isnaeni
Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Volume 5, pp 202-217; https://doi.org/10.33474/hukeno.v5i2.11003

Abstract:
AbstrakDisahkannya PP Nomor 8 Tahun 2021 sebagai peraturan pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang melahirkan Perseroan Terbatas Usaha Mikro dan Kecil sebagai etintas baru dalam dunia usaha di Indonesia, telah menunjukkan keseriusan Pemerintah Indonesia mendukung dan memberikan peluang sebesar-besarnya kepada Usaha Mikro dan Kecil untuk mengembangkan usahanya dan memberikan perlindungan hukum kepada badan hukum perorangan. Perseroan Terbatas Usaha Mikro dan Kecil dalam proses pendiriannya dapat dilakukan tanpa melalui perjanjian dan akta notaris dan hanya membuat surat pernyataan. Pendirian Perseroan Terbatas hanya melalui surat pernyataan tidak menjamin legalitas dokumen dan identitas pendiri. Legalitas Perseroan Terbatas akan diragukan dan beresiko karena bisa melakukan perbuatan melawan hukum, dan konsekuensinya Perseroan Terbatas sebagai badan hukum maka legalitas dokumen dan identitas pendiri harus dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum, akta pendirian Pereroan Terbatas yang dibuat oleh Notaris tetap diperlukan untuk menjamin legalitas Perseroan Terbatas, keabsahan dokumen dan identitas pendiri walaupun hanya Perseroan Terbatas untuk Usaha Mikro Kecil.Kata Kunci: PT Perorangan, Usaha Mikro dan Kecil, Kepastian Hukum AbstractThe passing of Government Regulation Number 8 of 2021 as the implementing regulation of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation which gave birth to PT Micro and Small Enterprises as a new ethic in the business world in Indonesia, has shown the seriousness of the Indonesian Government to support and provide the greatest possible opportunity for Micro and Small Enterprises to develop their business and provide legal protection to individual legal entities. In the process of establishing a Limited Liability Company, Micro and Small Enterprises can be carried out without going through a notarial agreement and deed and only making a statement letter. The establishment of a Limited Liability Company only through a statement letter does not guarantee the legality of the documents and the identity of the founder. The legality of a Limited Company will be doubted and at risk because it can commit acts against the law, and the consequence is that the Limited Company is a legal entity, the document legality and identity of the founder must be accounted for. So that in guaranteeing legal certainty and legal protection, a Limited Liability Company establishment deed made by a notary is still needed to guarantee the legality of the limited Company, document validity and the identity of the founder even though it is only Limited Liability Companies for Micro and Small Businesses.Keywords: Individual Limited Companies, Micro and Small Enterprises, Legal Certainty
Muh. Cendekiawan Ainul Haq, Mohamad Rifan, Resa Yuniarsa Hasan
Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Volume 5, pp 327-352; https://doi.org/10.33474/hukeno.v5i2.10756

Abstract:
Dinamisasi kabinet kerja yang merupakan hak prereogratif presiden tidak hanya memperhatikan resistensi antara presiden dengan kepentingan partai politik, namun juga pertimbangan antara eksistensi Pemerintah Daerah sebagai konsekuensi dari sistem Presidensil dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tulisan ini berusaha menelaah topik pembahasan Dinamisasi Kabinet dan Upaya Konsistensi Sistem Presidensial di Indonesia. Metode penelitiаn ini аdаlаh yuridis normаtif dengan pendekatan historis, pendekatan konseptual, dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil dalam pembahasan ini menyimpulkan bahwa postur kabinet harus dibarengi dengan sinkornisasi hukum hingga pada titik minimum postur pemerintahan (Pemerintah Daerah) dengan Pemerintah Pusat yang direpresentasikan oleh kementerian melalui UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dengan UU Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian. Bentuk sinkornisasi tersebut dapat dilakukan melalui: Penambahan unsur profesionalisme dalam UU, Penambahan peraturan terkait komposisi, dan/atau syarat, dalam penambahan/ pengubahan/ penghapusan kementerian, dan penambahan pengaturan terkait harmonisasi kewenangan dan ruang kerja antara pusat dan daerah.Kata kunci: Dinamisasi, Kabinet, Pemerintah. The dynamism of the working cabinet, which is the president's prerequisite, not only takes into account the resistance between the president and the interests of political parties, but also the consideration between the existence of the Regional Government as a consequence of the Presidency system in the form of the Unitary State of the Republic of Indonesia. This paper attempts to examine Cabinet Dynamics and Efforts to Consistency in the Presidential System in Indonesia. This research method is juridical normative with a historical approach, a conceptual approach, and a statutory approach. The results of this discussion conclude that the cabinet posture must be accompanied by legal syncornization to the minimum point of government posture (Regional Government) with the Central Government represented by the ministry through Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government with Law Number 39 of 2008 concerning Ministries. This form of syncornization can be carried out through: Adding elements of professionalism in laws, adding regulations related to composition, and/or requirements, adding/ changing/ deleting ministries, and adding regulations related to harmonization of authority and work space between the central and regional governments.Keywords: Cabinet, Dynamism, State Government
Nadya Dara Prasetyo, Istislam Istislam, Siti Hamidah
Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Volume 5, pp 270-289; https://doi.org/10.33474/hukeno.v5i2.10630

Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara holistik urgensi perlindungan hukum terhadap kepentingan nasional dalam penanaman modal di Indonesia, serta menemukan upaya yang tepat. Juga untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan perlindungan kepentingan nasional dalam penanaman modal di Indonesia dengan asas yang sekaligus sebagai sistem perekonomian nasional, yakni demokrasi ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan historis (historical approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara berkembang membutuhkan dana yang cukup besar untuk melakukan pembangunan nasional, pemenuhan kebutuhan ini salah satunya didapatkan melalui penanaman modal yang dilaksanakan berdasarkan Undаng-Undаng Nomor 25 Tаhun 2007 tentаng Penаnаmаn Modаl. Dimana dalam peraturan tersebut turut mensyaratkan perlindungan atas kepentingan nasional. Namun demikian dalam pengaturannya masih belum maksimal untuk memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud, terutama bila ditinjau dari asas demokrasi ekonomi. Asas tersebut memang sudah disinggung dalam pembentukan Undang-Undang Penanaman Modal, tetapi dalam pasal 18 terdapat aturan yang memberi fasilitas khusus tertentu bagi penanam modal berkapasitas besar, dengan kriteria yang kurang dapat melindungi eksistensi UMKM dan koperasi sebagai wujud nyata demokrasi ekonomi dalam kehidupan rakyat. Hal ini tentu berpotensi menimbulkan persaingan yang tidak berimbang antara pemodal besar dan ekonomi rakyat. Berdasarkan kondisi tersebut perlu dilakukan penguatan sistem UMKM serta pengembangan koperasi. Hal ini sesuai dengan cita-cita tolong menolong, sebagaimana amanat konstitusi. Dengan demikian akan terbentuk suatu perlindungan khusus, yang juga menempatkan UMKM dan koperasi pada tingkatan khusus sehingga memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian nasional.Kata Kunci: Kepentingan Nasional, Penanaman Modal, Demokrasi Ekonomi This research aims to analyze holistically the urgency of legal protection for the national interest in investment in Indonesia, and to find the right efforts. Also to find out the suitability of the implementation of protection of national interests in investment in Indonesia with the same principle as a national economic system, namely economic democracy. The research method used is the statutory approach (statute approach), conceptual approach and historical approach. The result of the research show that Indonesia as a developing country requires substantial funds to carry out national development, one of which is the fulfillment through investment which is carried out based on Law Number 25 of 2007 concerning Modification of Capital. Where the regulation also requires protection of national interests. However, the regulation is still not maximal in providing the protection as intended, especially when it viewed from the economic democracy principles. This principle has indeed been mentioned in the formation of the Investment Law, but in article 18 there are regulations that provide certain special facilities for large capacity investors, with criteria that are not sufficient to protect the existence of UKMKs and cooperatives as a real form of economic democracy in people’s lives. This certainly has the potential to cause unequal competition between large investors and the people’s economy. Based on these conditions, it is necessary to strengthen the UMKM system and develop cooperatives. This is accordance with the ideals of mutual help, as mandated by the constitution. Thus a special protection will be formed, which also places UMKMs and cooperatives at a special level so that they have a significant role in the national economy. Keywords: National Interest, Investment, Economic Democracy.
Akhmadi Yusran
Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Volume 5, pp 191-201; https://doi.org/10.33474/hukeno.v5i2.9699

Abstract:
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin terkait pengaturan tempat pemakaman bukan umum (alkah) di Kota Banjarmasin berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang pemakaman dan juga untuk mengetahui status izin terkait pemakaman bukan umum (alkah) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang pemakaman. Metode penelitian ini memakai penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang didasarkan pada bahan hukum yang diperoleh dengan mencoba untuk menganalisis permasalahan hukum yang ada melalui perundang-undangan, literatur, dan bahan lainnya yang bersangkutan dengan masalah yang dikaji. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Menurut hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : Pertama, kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin yaitu mengajukan rancangan Perda, menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD dalam hal ini Pemerintah Kota Banjarmasin telah mengajukan rancangan Perda dan menetapkan Perda yang telah mendapatkan persetujuan DPRD dan terbitlah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pemakaman di Kota Banjarmasin. Kedua, status izin terkait pemakaman bukan umum (alkah), pada dasarnya tidak ada izinnya, bukan hanya izin tanah lahan alkah saja, tidak ada surat menyuratnya juga. Karena tempat pemakaman bukan umum(alkah) tersebut telah ada sejak lama, sudah turun temurun. Jadi, terkait tempat pemakaman bukan umum (alkah) tersebut, apabila sekarang ini ada yang ingin membuat tempat pemakaman bukan umum (alkah) sudah tidak di perbolehkan. Karena, Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin telah menyediakan tempat pemakaman yang dijelaskan pada Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 tahun 2014 tentang Pemakaman.Kata Kunci: Pengaturan, Alkah, Pemakaman The purpose of this study is to determine the authority of the Banjarmasin City Government related to the regulation of non-public burial sites in the city of Banjarmasin based on Regional Regulation Number 7 of 2014 concerning funerals and also to determine the status of permits relating to non-public cemetery (alkah) based on Regional Regulation Number 7 2014 about funerals. This research method uses normative legal research that is research based on legal material obtained by trying to analyze existing legal problems through legislation, literature, and other materials concerned with the problem being examined. This research is analytical descriptive.According to the results of this study indicate that: First, the authority of the Banjarmasin City Government is to submit a draft Perda, stipulating a Perda that has been approved by the DPRD in this case the Banjarmasin City Government has submitted a draft Perda and stipulating a Perda that has obtained DPRD approval and the issuance of Regional Regulation Number 7 of 2014 concerning Funerals in the City of Banjarmasin. Secondly, the status of permits relating to burial is not public (alkah), basically there is no permit, not only land permits but also no correspondence. Because burial places are not public (alkah) has been around for a long time, has been passed down for generations. So, related to the burial place is not public (alkah), if at present there is someone who wants to make a burial place not public (alkah) is no longer allowed. Because, the Banjarmasin City Government has provided a burial place as described in Articles 4 and 5 of Banjarmasin City Regulation No. 7 of 2014 concerning Funerals.Keywords: Arrangement, Alkah, Funeral
Asrullah Dimas, Muhammad Hasrul, Hijrah Adhyanti Mirzana
Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Volume 5, pp 308-326; https://doi.org/10.33474/hukeno.v5i2.10901

Abstract:
Penelitian ini bertujuan menganalisis batasan delik obstruction of justice pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi agar advokat dalam hal ini memiliki perlindungan hukum yang jelas dalam perkara tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.Adapun hasil dari penelitian ini yaitu karakteristik Obstruction Of Justice, menyatakan 3 (tiga) unsur penting yaitu Tindakan tersebut menyebabkan tertundanya proses hukum (pending judicial proceedings);Pelaku mengetahui tindakannya atau menyadari perbuatannya (knowledge of pending proceedings); Pelaku melakukan atau mencoba tindakan menyimpang dengan tujuan untuk mengganggu atau mengintervensi proses atau administrasi hukum (acting corruptly with intent), Selanjutnya obstruction of justice merupakan delik materikl, sehingga delik tersebut mengindahkan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan, yakni perbuatan tercegah, terintangi atau tergagalkannya suatu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang yang sedang dilaksanakan mengakibatkan lambatnya proses Peradilan sehingga tidak sesuai dengan prinsip peradilan yang sederhana , cepat dan biaya ringan. Selain dari hak imunitas advokat sebagai bentuk perlindungan hukum seharusnya delik obstruction of justice disematkan pada delik pidana materil bukan delik formil sehingga penekanan kasus tersebut adalah akibat dari perbuatan itu, seyogyanya untuk menilai perbuatan Officium Nobille maka peninjauannya pada akibat agar interpretasi dari kata mencegah,merintangi,dan menghalangi tidak sebatas perbuatan semata melainkan ada akibat yang ditimbulkan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Advokat, Obstruction of justice This study aims to analyze the limits of the offense obstruction of justice in Law Number 21 of 2001 which is concerning about the Corruption so that advocates in this case have the clear legal protection in cases of criminal acts of the corruption. This study uses a normative legal research method. The results of this study are the characteristics of the Obstruction of Justice, which states 3 (three) important elements, namely that action causes pending judicial proceedings; the perpetrator knows his actions or is aware of his actions (knowledge of pending proceedings) ); The perpetrator commits or attempts deviant actions with the aim of disrupting or intervening in the legal process or administration (acting corruptly with intent). Furthermore, the obstruction of justice is a material offense, so that the offense ignores any consequences arising from the act, namely actions are prevented, obstructed or failed to occur. ongoing investigations, prosecutions and trial hearings have resulted in the slow process of the judiciary so that it is not in accordance with the principles of a simple, fast and low cost trial. Apart from the right of an advocate's immunity as a form of legal protection, the obstruction of justice offense should be attached to a material criminal offense not a formal offense so that the emphasis of the case is the result of that act. and hindering is not just an act, but there are the consequences itself.Keyword: legal protection, advocate , Obstruction of justice
Back to Top Top