Human rights are an essential part of the constitution. Therefore, any regulations should place human rights as the main paradigm in their formation process. Law Number 1 of 2023 concerning the Book of Criminal Code is a legal product emerged from a prolonged process. It is since the Indonesian legal system has a dream to have criminal law regulations that are in line with the values of the Indonesian nation. This concept is based on the fact that the previous Book of Criminal Code was a colonial legacy which of course was not in line with the traditions of the Indonesian nation. However, the existence of Articles 217 and 240 paragraph (1) of book of Criminal Codes which provide criminal sanctions for perpetrators of insulting against state institutions, government or President raises concerns that Indonesian law stands upright not to be in line with human rights principles. Based on that review, this article aims to answer the question of what it is the ideal political law related to insulting against President, state institutions or government to ensure that the Indonesian legal system is in line with human rights values, especially the right to freedom of speech. Normative juridical with comparative study was applied in this study. The hypothesis was that the provisions in Articles 217 and 240 paragraph (1) of Law Number 1 of 2023 contradict to human rights values. Keywords: human rights, law, government Hak asasi manusia merupakan bagian penting dalam konstitusi. Oleh karena itulah, setiap regulasi apapun sepatutnya menempatkan hak asasi manusia sebagai paradigma utama dalam proses pembetukannya. UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP merupakan produk hukum yang lahir dari proses yang berkepanjangan. Hal itu disebabkan, sistem hukum Indonesia mempunyai mimpi untuk mempunyai peraturan hukum pidana yang selaras dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Konsep tersebut disebabkan KHUP sebelumnya merupakan warisan kolonial yang tentu saja tidak selaras dan sejalan dengan tradisi bangsa Indonesia. Akan tetapi, adanya Pasal 217 dan 240 ayat (1) KHUP yang memberikan sanksi pidana bagi pelaku penghinaan terhadap lembaga negara, pemerintah atau Presiden memunculkan kekhawatiran bahwa hukum Indonesia justru berdiri tegak untuk tidak sejalan dengan prinsip hak asasi manusia. Berdasarkan hal tersebutlah, artikel ini hendak menjawab pertanyaan bagaimanakah politik hukum yang ideal terkait penghinaan terhadap Presiden, lembaga negara atau pemerintah untuk memastikan sistem hukum Indonesia selaras dengan nilai-nilai HAM khususnya hak untuk menyatakan pendapat. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan studi komparatif. Hipotesis dalam artikel ini adalah bahwa ketentuan dalam Pasal 217 dan 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Hukum, Pemerintah.

The Constitutional Court as the guardian of constitution is responsible for the implementation of fair national life as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. As in the controversy over the second revision of the Corruption Eradication Commission Law, the Constitutional Court needs to be present to guarantee the process of drafting, discussing and ratifying a law to know whether it has complied with the constitution or not. Thus, the mandate given to the Corruption Eradication Commission can be carried out in a directed manner based on the laws of eradicating corruption in Indonesia. The study applied normative juridical research methods with statute approach, historical approach, conceptual approach, analytical approach and philosophical approach. The research findings showed that the Constitutional Judge's Decision which stated that the appellants’ arguments were groundless according to law could not be justified and the Corruption Eradication Commission was weakened through this second revision of law Keywords: Weakened, KPK, Constitutional Court Decision.. Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution bertanggungjawab atas terselenggaranya kehidupan bernegara yang berkeadilan sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Seperti dalam kontroversi revisi kedua Undang-Undang KPK, Mahkamah Konstitusi perlu hadir untuk menjamin proses penyusunan, pembahasan dan pengesahan suatu undang-undang telah sesuai dengan konstitusi. Sehingga, mandat yang diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dijalankan secara terarah berdasarkan undang-undang yang telah diatur untuk memberantas korupsi di Indonesia. Menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan pendekatan undang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), pendekatan analitis (analythical approach) dan pendekatan filsafat (philosophical approach) menghasilkan simpulan bahwa Putusan Hakim konstitusi yang menyatakan dalil para pemohon tidak beralasan menurut hukum, tak dapat dibenarkan dan lembaga KPK dilemahkan melalui revisi kedua Undang-Undang ini. Kata Kunci : Dilemahkan,  KPK, Putusan Mahkamah Konstitusi.

Government Regulation in Lieu of Law Number 2 Year 2022, concerning on Job Creation, was issued based on several considerations, such as the urgency of geopolitical crisis caused by Russian-Ukraine war, the worsening of world economic chain, the inflation threat, the stagflation, and also the need for investor certainty. The issue definitely does not reflect the meaningful participation in acts formation as stated by Constitutional Court decision No. 9/PUU-XVIII/2020. The study aims to examine the Constitutional Disobedience for Job Creation Government Regulation in Lieu of Law. The research findings are as follows; the first, the condition of compelling emergency within was not met, so that it could be rescinded by the Constitutional Court; the second, its issue could be categorized as defiance of that Constitutional Court decision previously stated, since it did not match what it was instructed, yet not based on objective situation. Keywords: Perppu; Constitutional Dissobedience, President. Perppu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja dikeluarkan dengan beberapa pertimbangan, seperti adanya kegentingan memaksa berupa krisis geopolitik yang disebabkan oleh peperangan Rusia Ukraina, rantai ekonomi dunia yang semakin memburuk, ancaman inflasi, stagflasi, hingga perlunya kepastian investor. Penerbitan Perppu tersebut, tentu tidak mencerminkan adanya meaningful participation dalam pembentukan undang-undang sebagaimana putusan MK No. 9/PUU-XVIII/2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai Constitutional Disobedience dalam penerbitan Perppu Cipta Kerja. Hasil penelitian ini menunjukkan, pertama, syarat "ihwal kegentingan memaksa" dalam Perppu Cipta Kerja tidak terpenuhi, sehingga Perppu tersebut dapat dibatalkan oleh MK. Kedua, penerbitan Perppu Cipta Kerja oleh Presiden dapat dikategorikan sebagai pembangkangan atas putusan MK No 9/PUU-XVIII/2020, karena tidak sesuai dengan yang diamanatkan, serta tidak berdasarkan keadaan objektif penerbitan Perppu. Kata Kunci: Perppu; Pembangkangan Konstitusi, Presiden.

The existence of Sharia Regional Regulations in Indonesia still reaps endless polemics over the suspicion of discriminatory policies that leads to human rights violations. Many Sharia Regional Regulations issued are influenced with the end of the Orde Baru regime which strongly encouraged the existence of sharia formalization into statutory regulations in the Reformasi Era. In practice, there are two different views in addressing the existence of these regional regulations, first where those who support the regulations by arguing the importance of regulating morality in society. On the other hand, these views are considered to be inconsistent with the state constitution and have a potential to cause socio-political turmoil considering that Indonesia is not a religious country. In addition, legal novelty becomes a necessity, where Thomas Kuhn argues that science is dynamic not static, legal science always experiences a revolution for legal novelty, and the adoption of Islamic law into positive law is a novelty for law paradigm in Indonesia. Using a literature study, this paper discusses how the principles of sharia integration into Regional Regulations using an overview of Islamic legal philosophy and the prophetic law paradigm. The results of the analysis show that the formalization of sharia into state administration affairs is influenced by historical factors to build the country with Islam as its national principle, as well as the influence of other factors such as social, cultural and religious. In the perspective of Islamic Law Philosophy, the function of legislation must be directed by policymakers to formulate rules oriented toward justice, expediency, and propriety. On the other hand, a review of Prophetic Law provides a view that Sharia Regional Regulations should not only limited to formal regulations which less represent values such as humanization, liberation, and transcendence. Keywords: Prophetic Law, Sharia Regional Regulation, Islamic Law, Legal Novelty, Thomas Kuhn. Keberadaan perda berbasis syariah di Indonesia masih menuai polemik yang tidak berkesudahan akibat kekahawatiran adanya kebijakan yang diskriminatif dan mengarah kepada pelanggaran hak asasi manusia. Banyak perda syariah yang muncul tidak terlepas dari selesainya pengaruh rezim orde baru yang mendorong semangat formalisasi syariah ke dalam peraturan perundang-undangan begitu kuat di era reformasi. Secara praktikal terdapat dua pandangan yang berbeda dalam menyikapi eksistensi dari perda tersebut, dimana pihak yang mendukung berargumentasi akan pentingnya pengaturan moralitas di masyarakat, di sisi lain pandangan tersebut justru dianggap tidak selaras dengan konstitusi negara, dan berpotensi menimbulkan gejolak sosial-politik mengingat negara Indonesia bukanlah negara agama. Selain itu, kebaruan hukum menjadi sebuah keniscayaan, dimana Thomas Kuhn berpendapat bahwa ilmu adalah dinamis bukan statis, Ilmu hukum senantiasa mengalami sebuah revolusi untuk kebaruan hukum, dan adopsi hukum islam kedalam hukum positif merupakan kebaruan dalam paradigma hukum di Indonesia. Menggunakan studi literatur, tulisan ini akan membahas bagaimana prinsip integrasi syariah ke dalam Perda menggunakan tinjauan filsafat hukum Islam dan paradigma hukum profetik. Hasil analisis menunjukkan bahwa, Formalisasi syariah ke dalam urusan penyelenggaraan negara tidak terlepas dari faktor historis untuk membangun negara berdasarkan Islam sebagai dasar negara, serta adanya pengaruh faktor lain seperti sosial, budaya dan agama yang telah mengakar kuat. Dalam perspektif Filsafat Hukum Islam, fungsi legislasi harus diarahkan oleh pembuat kebijakan untuk merumuskan aturan yang berorientasi kepada keadilan, kemanfaatan, dan kepatutan. Di sisi lain, tinjauan hukum profetik memberikan pandangan supaya adanya perda syariah tidak hanya sebatas peraturan formal yang kurang merepresentasikan nilai-nilai seperti humanisasi, liberasi dan transendensi. Kata Kunci : Hukum Profetik, Perda Syariah, Hukum Islam, Kebaruan Hukum, Thomas Kuhn.

This analysis examined the phenomenon in Bengkalis District relating to purchasing 3 kg LPG gas. Researchers analyzed following Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection Against the sale and purchase of 3 kg LPG gas. In addition, the research tries to analyze the prohibition of ihtikar for staples. Many problems arise because a business actor, one of which is a business actor, reduces the contents volume of gas liquefied petroleum gas (LPG) by 3 kg. Constraints in implementing the protection of the Kosumen against the sale and purchase of gas in Bengkalis Sub-Electricity, consumers need help getting 3 kg LPG gas due to some obstacles. There are still many consumers who feel that they live in injustice carried out by business actors to sell their merchandise because many business actors are looking for profit from consumers. This study also exposed the Ihtikar prohibition for basic goods. This study uses a qualitative method based on Law No. 8 of 1999 and explores, according to Muslim scholars, the ban on the accumulation of goods

The regional head election can be held in two models, namely direct election or election through People’s Legislative Council. Both are constitutional as stated in Constitutional Court Decision No. 97/PUU-XI/2013. However, after the prevailing of Constitutional Court Decision No. 85/PUU-XX/2022, which does not differentiate between general election and regional head election, then as one of the principles contained in Article 22E of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, namely the principle of "direct" becomes a problem. Thus, the aim of the paper is to examine and analyze the true meaning of the phrase "elected democratically" in Article 18 paragraph (4) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and the constitutionality of Regional Head Elections by People’s Legislative Council as well as who has the authority to decide disputes over the regional head elections. Legal research method with normative design was applied. The research findings indicate that the phrase "elected democratically" in Article 18 paragraph (4) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia means that regional heads can be directly elected by the people or through People’s Legislative Council; but after the prevailing of Constitutional Court Decision No. 85/PUU-XX/2022, Regional Head Election through People’s Legislative Council is unconstitutional because it has been already included into the category of general election and must be carried out directly to the people as mandated in Article 22E of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and the Constitutional Court has the authority to decide disputes over the elections. Keywords: Pilkada, DPRD, Constitutional Court. Mekanisme pemilihan kepala daerah dapat dilaksanakan dengan dua model, yaitu dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat, dan dapat dilakukan oleh DPRD. Dua model tersebut merupakan dua model yang konstitusional sebagaimana halnya dalam Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013. Akan tetapi setelah lahirnya Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022, yang mana tidak lagi membedakan antara rezim Pemilu dengan rezim Pilkada, maka sebagai salah satu asas yang terdapat pada Pasal 22E UUD NRI 1945 yakni asas “langsung” maka hal ini menjadi persoalan. Dengan demikian tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis makna sesungguhnya dari frasa “dipilih secara demokratis” dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945, serta konstitusionalitas Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD, dan siapa yang berwenang dalam memutus perselisihan hasil sengketa Pilkada. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum dengan tipe penelitian normatif. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa makna frasa “dipilih secara demokratis” dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 dapat dipilih langsung oleh rakyat maupun juga dapat dipilih oleh DPRD akan tetapi pasca Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022 Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD adalah inkonstitusional sebab Pilkada sudah masuk di dalam kategori rezim Pemilu dan harus dilakukan secara langsung oleh rakyat sebagaimana amanat dalam Pasal 22E UUD NRI 1945, dan yang berwenang dalam memutus perselisihan hasil sengketa Pilkada adalah MK. Kata Kunci : Pilkada, DPRD, Mahkamah Konstitusi

The establishment of BRIN as a mandate to implement Law Number 11 of 2019 concerning to National System of Science and Technology brings renewal to the institutional form of research and development in Indonesia. This study aims to find out the legal politics of uniting research and development institutions through BRIN and its implications in the context of institutional arrangements and human resources. This research uses a normative juridical method with statutory approaches, conceptual approaces, and case approaches. The results of the research show: first, the legal politics of uniting research and development institutions is based on the mandate of the National Science and Technology National Agency Law which aims to strengthen the carrying capacity of science and technology as an integrated institution carrying out research, development, study and application as well as inventions and innovations; and second, the implications of the results of the unification of research and development institutions through BRIN have an impact on the transfer of duties, functions and authorities of existing research and development institutions in ministries/institutions and independent institutions as well as the transfer of the human resources status of researchers from various ministries and institutions into BRIN employees. Keywords: BRIN, integration, research, innovation, research and development. Pembentukan BRIN sebagai mandat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Iptek membawa pembaharuan pada bentuk kelembagaan lembaga litbang jirap di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui politik hukum penyatuan kelembagaan litbang jirap melalui BRIN dan implikasinya dalam konteks penataan kelembagaan dan sumber daya manusia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan: pertama, politik hukum penyatuan kelembagaan litbang jirap didasarkan pada mandat Undang-Undang Sisnas Iptek BRIN yang bertujuan untuk memperkuat daya dukung iptek sebagai lembaga yang secara terintegrasi menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi; dan kedua, implikasi hasil penyatuan lembaga litbang jirap melalui BRIN berdampak terhadap pengalihan tugas, fungsi, dan wewenang lembaga litbang jirap existing di kementerian/lembaga dan lembaga independen serta pengalihan status kepegawaian para peneliti menjadi pegawai BRIN. Kata kunci: BRIN, integrasi, riset, inovasi, penelitian dan pengembangan.

Natural resources, in the form o;f minerals and coal contained in the earth of indonesia are one of the capital controlled by the state to achieve public welfare. One of the controls has been regulated in law number 3 of 2020 concerning amendments to law number 4 of 2009 concerning mineral and col mining. Traditional oil mining activities are part of the utilization of natural resources which are expected to provide welfare for the village community. Illegal oil drilling activities carried out traditionally seem to be an endless story, which occurs due to lack of attention to being able to manage old wells. Actually, the management of old wells has been regulated through ministerial regulation and mineral resources number i of 2008 concerning guidelines for controlling petroleum mining in old wells. But what is happening now is that there are many levels of illegal oil drilling carried out traditionally, such as using used pipes, which are then pumped or drilled to extract crude oil, which is plugged into the ground and then pulled out using a diesel engine driven by a foot clutch and then collected. 500 liter tanks. Judging from the drilling process, there are many impacts that will arise due to illegal drilling of crude oil, including fires and exploding wells that cannot be managed properly by the perpetrators, therefore there must be regulations issued by the goverment. Keywords: Illegal Oil, Drilling, Mining, Regulation. Sumber daya alam, berupa mineral dan batubara yang terkandung didalam bumi indonesia merupakan salah satu modal yang dikuasai negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Salah satu penguasaannya yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Aktifitas penambangan minyak tradisional adalah bagian dari pemanfaatan sumber daya alam yang diharapkan mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Kegiatan pengeboran minyak ilegal yang dilakukan secara tradisional seakan menjadi cerita yang tak berkesuduhan, yang mana terjadi karena kurangnya pengawasan oleh pemerintah dan kurangnya perhatian untuk dapat mengelola sumur tua. Sebenarnya pengelolaan sumur tua sudah diatur melalui Peraturan Menteri dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penguasaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua. Namun yang terjadi saat ini adalah banyaknya tingkat pengeboran minyak ilegal yang dilakukan secara tradisional seperti menggunakan pipa-pipa bekas, yang kemudian pengambilan minyak mentahnya dipompa atau semacam di bor, yang ditancapkan kebawah tanah kemudian ditarik dengan mengguunakan mesin diesel yang digerakkan dengan kopling kaki lalu dikumpulkan ditangki-tangki berukuran 500 liter. Dilihat dari proses pengeborannya, banyak sekali dampak yang akan timbul akibat pengelolaan minyak bumi secara ilegal drilling di antaranya yang terjadi kebakaran dan meledaknya sumur-sumur yang tidak dapat dikelola dengan baik oleh pelaku, oleh karena itu harus ada regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kata Kunci : Minyak Ilegal, Pengeboran, Pertambangan, Regulasi.

The writing is aimed at finding problems that become obstacles for women in filling the representation quota at the Indonesian KPU. The next objective is to formulate strengthening efforts which are solutions to the problems at hand. Normative juridical and literature studies are the methods used in this writing. This research resulted in findings namely the obstacles in fulfilling women's representation in the KPU Institution. These obstacles arise from cultural factors, women's lack of knowledge and experience in electoral matters, as well as geographical problems. In this research also formulated efforts that can be done to break down these barriers. Keywords: women, affirmative action, general election commission Penulisan ditujukan guna menemukan permasalahan yang menjadi hambatan bagi perempuan dalam mengisi kuota keterwakilan di KPU RI. Tujuan berikutnya adalah untuk merumuskan upaya-upaya penguatan yang menjadi solusi atas masalah yang dihadapi. yuridis normatif serta studi kepustakaan merupakan metode yang digunakan dalam penulisan ini. Penelitian ini menghasilkan temuan yakni hambatan-hambatan dalam pemenuhan keterwakilan perempuan pada Lembaga KPU. Hambatan tersebut muncul dari faktor budaya, kurangnya pengetahuan dan pengalaman perempuan dalam kepemiluan, serta masalah geografis. Dalam penelitian ini dirumuskan pula upaya yang dapat dilakukan untuk mengurai hambatan-hambatan tersebut. Kata Kunci:perempuan, affirmative action, komisi pemilihan umum

The implementation of Emergency Community Activity Restrictions or Emergency PPKM is one form of policy issued by the Indonesian government during the COVID-19 pandemic. This step was taken as an effort to stop the spread of COVID-19. However, in reality, this policy reaps pros and cons in society because it is considered to have injured several aspects of public service law. The objectives to be achieved with this research are: 1) Knowing the policy of turning off Public Street Lighting (PJU) during Emergency PPKM violates the law of public service or not. 2) Knowing the application of the principles of public service in the policy of blackout of Public Street Lighting (PJU) during the PPKM Emergency. This research is a type of normative legal research. The approach used in this research consists of two kinds, namely the statutory approach and the conceptual approach. The research was conducted by identifying and reviewing selected legal issues using primary, secondary, and tertiary legal materials. After conducting an in-depth study, conclusions will be drawn in the form of legal arguments that will answer legal issues and are stated in the conclusions. This study reached the following conclusions: 1) The policy of blackout of Public Street Lighting during Emergency PPKM is still not following the ideal public service law. 2) The application of the principles of public service has not yet been fully fulfilled. maximum during the implementation of the policy. Keywords : Blackout, Public Street Lighting, Emergency PPKM, Public Service. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat atau PPKM Darurat ialah salah satu bentuk kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia selama pandemi covid-19. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk memutus penyebaran covid-19. Namun, realitanya kebijakan ini menuai pro dan kontra dalam masyarakat karena dianggap telah mencederai beberapa aspek dalam hukum pelayanan publik. Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya penelitian ini ialah: 1) Mengetahui kebijakan pemadaman Penerangan Jalan Umum (PJU) selama PPKM Darurat melanggar hukum pelayanan publik atau tidak. 2) Mengetahui penerapan asas-asas pelayanan publik dalam kebijakan pemadaman Penerangan Jalan Umum (PJU) selama PPKM Darurat. Penelitian ini ialah jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua macam yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Penelitian dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengkaji isu hukum yang dipilih dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Setelah dilakukan pengkajian yang mendalam maka akan ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi hukum yang akan menjawab isu hukum dan dituangkan dalam kesimpulan. Penelitian ini mencapai kesimpulan sebagai berikut: 1) Kebijakan pemadaman Penerangan Jalan Umum selama PPKM Darurat masih belum sesuai dengan hukum pelayanan publik yang ideal. 2) Penerapan asas-asas pelayanan publik masih belum dapat dipenuhi secara maksimal selama pelaksanaan kebijakan tersebut Kata Kunci : Pemadaman, Penerangan Jalan Umum, PPKM Darurat, Pelayanan Publik.