Negara Dan Keadilan

Journal Information
ISSN: 23027010
Total articles ≅ 51

Latest articles in this journal

Hanafi Hanafi
Negara dan Keadilan, Volume 10, pp 156-165; https://doi.org/10.33474/hukum.v10i2.13177

Abstract:
Dalam pemeriksaan perkara pidana, seorang ahli yang dihadirkan dalam persidangan memerlukan pula pengetahuan secara hukum tentang kedudukan dan ruang lingkup keterangannya sebagai ahli dalam sebuah persidangan. Seorang ahli dalam memberikan keterangan dalam satu persidangan perkara pidana harus memiliki pemahaman yang memadai atas keterangan yang akan diberikannya, karena bisa jadi ahli terjebak memberikan keterangan seolah-olah keterangan yang diberikannya tidak obahnya keterangan “saksi”. Kemungkinan ahli memberikan keterangan layak keterangan seorang saksi bisa berasal dari diri ahli sendiri, bisa pula terjadi karena ketidakmapuannya memilah dan memahami pertanyaan yang diajukan hakim, penuntut umum maupun penasehat hukum.Kata kunci: keterangan saksi, persidangan, pengetahuan In the examination of a criminal case, an expert presented in the proceedings requires legal knowledge of the position and scope of his testimony as an expert in a trial. An expert in giving testimony in a trial of a criminal case must have sufficient understanding of the information to be given, as it may be that the expert is trapped giving information as if the information he provided does not obey the "witness" description. The possibility of the expert giving the information worthy of the testimony of a witness may come from his or her own expert, may also occur because of his incompetence to sort and understand the questions posed by the judge, prosecutor and legal counsel.Keywords: testimony of witnesses, trial, knowledge
Hera Nurdiana
Negara dan Keadilan, Volume 10, pp 174-179; https://doi.org/10.33474/hukum.v10i2.13181

Abstract:
Konsep pengangkatan anak dalam hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak dalam arti menjadi anak kandung secara mutlak, sedang yang ada hanya diperbolehkan atau suruhan untuk memelihara dengan tujuan memperlakukan anak dalam segi kecintaan pemberian “nafkah“, pendidikan atau pelayanan dalam segala kebutuhan yang bukan memperlakukan sebagai anak kandung (nasab).Kata kunci: anak, pengangkatan, hukum Islam The concept of adoption in Islamic law does not recognize the adoption of a child in the sense of being an absolute biological child, and that there is only permissible or guardianship for the purpose of treating the child in terms of the love of the provision of "income", education or service in any need not treated as a child bladder (nasab).Keywords: child, rapture, Islamic law
Mohammad Masduki
Negara dan Keadilan, Volume 10, pp 134-146; https://doi.org/10.33474/hukum.v10i2.11282

Abstract:
Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam. Menurut perhitungan statistik yang dikeluarkan pemerintah pada tahun 2010, sebanyak 87,18 persen penduduk Indonesia adalah muslim. Sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah sistem hukum campuran (Mix Legal System), yakni hukum Eropa Kontinental, hukum adat, hukum Islam, dan bahkan Anglo Saxon. Yusril Ihza Mahendra merupakan salah satu tokoh nasional dan pakar hukum tata negara yang tertarik dalam persoalan transformasi Syari’at Islam ke dalam Hukum Nasional. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pemikiran Yusril Ihza Mahendra tentang Transformasi Syari’at Islam ke dalam Hukum Nasional. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Sehingga metode pengambilan bahan hukum menggunakan metode kepustakaan dan wawancara langsung. Yusril Ihza Mahendra mengatakan transformasi Syari’at Islam ke dalam Hukum Nasional sangat relevan untuk dilaksanakan di Indonesia, mengingat Indonesia adalah negara yang mayoritas berpenduduk muslim. Suatu undang-undang akan berjalan dengan baik dan efektif apabila substansinya sesuai dengan keyakinan masyarakat itu sendiri, dimana hukum Islam adalah hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Transformasi syariat Islam ke dalam hukum nasional memerlukan proses perubahan bentuk (transformasi) dan perumusan (formulasi) kaidah-kaidah hukum Islam yang bersumber dari ayat-ayat Quran dan Hadis hukum (syariat Islam) ke dalam hukum nasional melalui pembentukan peraturan perundang-undangan (proses legislasi). Untuk itu diperlukan institusi-institusi kekuasaan negara atau daulah yang sah yang berfungsi untuk menegakkan norma hukum nasional agar dipatuhi dan dijalankan oleh publik. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang (sebagian) bersumber dari syariat Islam merupakan sebuah proses politik. Hal ini memerlukan kesadaran dengan menumbuhkan jiwa Islami kepada para penguasa, karena mereka yang punya hak dalam perancangan dan pengesahan suatu peraturan perundang-undangan.Kata kunci: Transformasi, Syari’at Islam, Hukum Nasional Indonesia is a country with a majority Muslim population. Statistical calculations released by the government shows that that 87.18 percent of Indonesia's population is Muslim. However, the current applicable legal system is the Continental European legal system, the Anglo Saxon legal system and a small part of customary law and Islamic law. Yusril Ihza Mahendra is one of the national figures and experts in constitutional law who is interested in the issue of the transformation of Islamic Shari’ah into National Law. This study aims to analyze Yusril Ihza Mahendra's thoughts on the Transformation of Islamic Shari'ah into National Law. The type of this research is normative legal research. So that the taking of legal materials using the library method is reinforced by direct interviews. Yusril Ihza Mahendra said that the transformation of Islamic Shari’ah into national law was very relevant to implement, considering that Indonesia is a country with a majority Muslim population. Legislative drafting that is in line with the community's beliefs will likely work, whereas Islamic law is the living law in Indonesian society. However various formulation processes are required. That is by formulating the principles of Islamic law and then pouring it into a form that can be implemented in reality. In addition, it is necessary to have institutions of power called legitimate state to impose a legal norm so that it is carried out and obeyed by the public. Furthermore, the process of legislative drafting is the political process. This process requires awareness by cultivating an Islamic spirit of the rulers because they have the right to draft regulation or legislation.Keywords: Transformation, Islamic Shari'ah, National Law
Happy Agung Setiawan
Negara dan Keadilan, Volume 10, pp 166-173; https://doi.org/10.33474/hukum.v10i2.13180

Abstract:
Pertimbangan yang dirumuskan oleh majelis hakim dalam putusan nomor 5151/Pdt.G/2012/PA,Kab.Mlg adalah pada kebenaran formil yaitu sebatas kebenaran yang sesuai dengan formalitas yang diatur oleh hukum tidak pada mencari kebenaran materiil atau kebenaran hakiki berlandaskan keyakinan hati nurani. Masih ada langkah-langkah yang perlu diambil oleh majelis hakim untuk menentukan mana pihak yang kalah dan mana yang harus dimenangkankan dalam kasus ini diantaranya dengan menggunakan sumpah.Kata kunci: keyakinan hakim, pertimbangan, pengesahan, anak The considerations formulated by the panel of judges in the decision number 5151 / Pdt.G / 2012 / PA, Kab.Mlg are on the formal truth that is limited to the truth in accordance with the formalities regulated by law not on seeking material truth or the ultimate truth based on the conviction of conscience. There are still steps to be taken by the panel of judges to decide which party to lose and which to be won in this case by using oath.Keywords: judge's confidence, consideration, endorsement, child
Makhtum Yandi Abrory
Negara dan Keadilan, Volume 10, pp 180-190; https://doi.org/10.33474/hukum.v10i2.13182

Abstract:
Jawaban yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu dengan adanya pengaturan di dalam UUPTUN yang berimplikasi permohonan tersebut ditolak dan di dalam UUAP permohonan tersebut diterima dianggap dikabulkan maka berimplikasi tidak adanya kepastian hukum, adanya perluasan makna KTUN, adanya dua hukum acara PTUN, kewenangan PTUN, dan berlakunya mengikatnya KTUN. harmonisasi ketentuan di dalam UUPTUN dan UUPTUN dilakukan dengan cara menggunakan teori preferensi, sehingga yang dapat diberlakukan untuk sebagai dasar pengaturan adalah ketentuan di dalam UUAP. Oleh sebab itu perlu dilakukan legislative refiew untuk merevisi UUPTUN.Kata kunci: KTUN, permohonan, sikap diam The answers obtained by the authors in this study that with the arrangement in UUPTUN implicating the application is rejected and in the UUAP the request is accepted considered granted, it implies the absence of legal certainty, the extension of the meaning of KTUN, the existence of two law of the PTUN event, the authority of PTUN, and the enactment of binding it KTUN. harmonization of provisions in UUPTUN and UUPTUN is done by using the theory of preference, so that which can be applied for the basis of arrangement is provision in UUAP. Therefore, legislative refiew needed to revise the UUPTUN.Keywords: KTUN, petition, silence
M. Faried Dzikrullah
Negara dan Keadilan, Volume 10, pp 147-155; https://doi.org/10.33474/hukum.v10i2.13176

Abstract:
Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai salah satu lembaga peradilan yang saat ini sedang mengembangkan implementasi keterbukaan informasi publik, meski pada awal implementasinya sempat menghadapi kendala seiring dengan keterbatasan sumber daya manusia yang berkompeten, disamping karena banyaknya peraturan yang harus diterapkan dalam keterbukaan informasi publik. Karenanya perlu kiranya masing-masing peraturan tersebut dapat diselaraskan dalam implementasinya di melalui sinkronisasi implementasi peraturan perundang-undangan tersebut.Kata kunci: implementasi, sistem informasi, administrasi perkara The Religious Courts of Malang Regency as one of the judiciary institutions that is currently developing the implementation of openness of public information, although at the beginning of its implementation had faced obstacles in line with the limitations of competent human resources, as well as the number of regulations to be applied in public information disclosure. Therefore it is important that each of these regulations can be adjusted in its implementation through the synchronization of the implementation of the laws and regulations.Keywords: implementation, information system, administration of things
Mohammad Awaludin
Negara dan Keadilan, Volume 10, pp 124-133; https://doi.org/10.33474/hukum.v10i2.11277

Abstract:
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan peran, fungsi dan tanggungjawab FKTSP dalam pelaksanaan program TJSL di Kabupaten Probolinggo, serta menjelaskan faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan tugasnya. Desain penelitian yang dipakai adalah deskripsi kualitatif. Subjek penelitian ini adalah Kabag Perekonomian Bappeda Kabupaten Probolinggo, kemudian Ketua FKTSP Kabupaten Probolinggo, serta Unit Pelaksana CSR PT POMI Kabupaten Probolinggo. Kemudian dalam penelitian ini peneliti menggunakan 2 sumber data, yaitu sumber data primer berupa hasil wawancara dan sumber data sekunder yang diantaranya perundang-undangan tentang TJSL, dokumen, laporan FKTSP Kab Probolinggo dan lain sebagainya. Sementara teknik pengumpulan yang digunakan adalah wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Analisis data penelitian menggunakan tiga tahap yaitu, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Pengujian keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran, fungsi dan tanggungjawab FKTSP Kabupaten Probolinggo adalah sebagai media pembangun dan pengembangan jejaring kerjasama dengan stakeholder pelaksanaan TJSL di Kabupaten Probolinggo, baik yang bersifat regional maupun nasional. Selain itu melakukan sinergitas dan harmonisasi kegiatan yang telah direncanakan baik diantara perusahaan maupun dengan pemerintah daerah. Selanjutnya faktor pendukung pelaksanaan TJSL diantaranya semangat dan komitmen anggota FKTSP; instrumen hukum yang memadai; kemajuan teknologi dan informasi; serta kesadaran masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan hidup. Semantara untuk faktor penghambat diantaranya: aturan dan kondisi perusahaan itu sendiri; dukungan teknis oleh pihak pemerintah daerah yang kurang optimal; pandemi covid-19; dan mindset masyarakat yang selama ini masih menganggap bahwa progam TJSL adalah program bagi-bagi duit. Kata kunci: Program TJSL Perusahaan  The purpose of this study is to explain the roles, functions and responsibilities of FKTSP in the implementation of the CSR program in Probolinggo Regency, as well as to explain the supporting and inhibiting factors in carrying out their duties. The research design used is a qualitative description. The subjects of this study were the Head of the Bappeda Economics Division of Probolinggo Regency, then the Head of the Probolinggo Regency FKTSP, and the CSR Implementation Unit of PT POMI Probolinggo Regency. Then in this study the researchers used 2 data sources, namely primary data sources in the form of interviews and secondary data sources including legislation on TJSL, documents, FKTSP reports in Probolinggo Regency and so on. While the collection techniques used are interviews, field observations, and documentation. Analysis of research data uses three stages, namely, data reduction, data presentation and drawing conclusions/verification. Testing the validity of the data using source triangulation techniques. The results showed that the role, function and responsibility of FKTSP Probolinggo Regency is as a medium for building and developing a network of cooperation with stakeholders in the implementation of TJSL in Probolinggo Regency, both regionally and nationally. In addition, synergize and harmonize activities that have been planned both between companies and with local governments. Furthermore, the supporting factors for the implementation of TJSL include the enthusiasm and commitment of FKTSP members; adequate legal instruments; advances in technology and information; and public awareness in an effort to improve the welfare of life. Meanwhile, the inhibiting factors include: the rules and conditions of the company itself; sub-optimal technical support by the local government; covid-19 pandemic; and the mindset of the people who so far still think that the CSR program is a money-sharing program.Keywords:Programe, TJSL,company
Mudawamah Mudawamah
Negara dan Keadilan, Volume 10, pp 111-123; https://doi.org/10.33474/hukum.v10i2.11278

Abstract:
Jurnal dengan judul “Perlindungan Hak Anak Dalam Pemeriksaan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin” ini berangkat dari permasalahan bagaimana bentuk perlindungan hak anak dalam pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin dan bagaimanana implikasi hukum dispensasi kawin dalam rangka perlindungan hak anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan perlindungan hak anak dalam pemeriksaan perkara permohonan Dispensasi Kawin dan juga implikasi hukum Dispensasi Kawin dalam rangka perlindungan hak anak. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis penelitian ini dilakukan dengan analisis deskripstif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak anak selama proses pemeriksaan perkara permohonan Dispensasi Kawin mengacu pada UU Perkawinan dan juga Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Adapun bentuk perlindungan hak anak dalam pemeriksaan perkara permohonan Dispensasi Kawin meliputi: 1) Diperiksa oleh Hakim Tunggal yang kompeten, 2) Memberikan rasa nyaman di persidangan, 3) Menghadirkan anak dalam proses pemeriksaan, 4) Hakim menghadirkan dan memberi nasihat kepada Orang Tua, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri, 5) Mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak, dan 6) Pertimbangan hukum oleh hakim yang mewujudkan kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi anak. Permohonan Dispensasi Kawin menimbulkan implikasi hukum baik permohonan tersebut dikabulkan ataupun ditolak. Dalam memberikan pertimbangan hukum atas permohonan Dispensasi Kawin tersebut, hakim harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dengan mempertimbangkan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan untuk mewujudkan kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi anak.Kata kunci: Perlindungan Hak Anak, Dispensasi Kawin The journal related to "The Protection of the Rights of the Child in Examination of Cases of Application for Marriage Dispensation" departs from the problem of how to protect children's rights in examining cases of applications for marriage dispensation and how are the legal implications of marriage dispensation in the context of protecting children's rights. This study aims to analyze and explain the protection of children's rights in examining cases of applications for marriage dispensation and also the legal implications of marriage dispensation in the context of protecting children's rights. This research is a normative juridical research. This study uses a statutory approach and a conceptual approach. The sources of legal materials in this study consist of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The analysis of this research was carried out by means of a qualitative descriptive analysis. Based on the results of the research, it can be concluded that the protection of children's rights during the process of examining cases of marriage dispensation applications refers to the Marriage Law and also Supreme Court regulations Number 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Applications for Marriage Dispensation. The forms of protection of children's rights in the examination of cases of application for Marriage Dispensation include: 1) The examination by a competent single judge, 2) Providing a sense of comfort at court, 3) Presenting children in the examination process, 4) The Judge presents and advises parents, children, candidate for husband / wife and parents / guardian of candidate husband / wife, 5) Prioritizing the best interests of the child, and 6) Legal considerations by the judge that realize certainty, benefit and justice for the children. An application for marriage dispensation has legal implications whether the application is granted or rejected. In providing legal considerations for the request for the marriage dispensation, the judge must prioritize the best interests of the child by considering the moral, religious, customary and cultural aspects, psychological aspects, health aspects, and the impact that is created to create certainty, benefit and justice for the child.Keywords: Protection of Children's Rights, Marriage Dispensation
Diana Kartika Suci
Negara dan Keadilan, Volume 10, pp 84-98; https://doi.org/10.33474/hukum.v10i2.10862

Abstract:
Dalam arus globalisasi tidak dapat dipungkiri bahwa dunia perbankan menjadi salah satu dari sekian penggerak ekonomi suatu bangsa tak terkecuali Indonesia yang hampir sebagian besar dalam proses transaksinya melibatkan dunia perbankan. Namun demikian ditengah arus globasi juga banyak terjadi modus-modus baru dalam dunia kriminal, baik kejahatan secara umum, kejahatan dalam dunia maya atau Cyber Crime dan terakhir adalah kejahatan yang dilakukan pada dunia perbankan yang akhir-akhir ini menyita perhatian publik mengingat jumlah kasus serupa terus berkembang dari tahun ke tahun dengan modus yang berbeda-beda yang salah satunya adalah modus Operandi. Sehingga untuk mencegah terjadinya kasus ini secara terus menerus perlu dilakukan upaya pencegahan yang bersifat preventif. Dalam hasil penelitian ini penulis menawarkan empat hal guna menanggulangi tindak pidana perbankan. pertama, Perlunya peningkatan kemampuan penyidik dalam bidang akunting dan keuangan, kedua,peningkatan sistem pengawasan dari pihak bank yang lebih efektif dan ini bisa dilakukan jika proses rekruitmen pegawai lebih menekankan moralitas, ketiga,Perlunya kewenangan penyidik dalam rangka menjalankan tugasnya, bukan hanya sekedar menyangkut rahasia bank semata dan yang terakhir perlunya pembaharuan peraturan perundang-undangan dalam bidang perbankan
Wigit Adi Sasminto
Negara dan Keadilan, Volume 10, pp 99-110; https://doi.org/10.33474/hukum.v10i2.10863

Abstract:
Salah satu kekayaan alam dari bangsa indonesia adalah sumberdaya alam dari bumi lautin indonesia mulai dari indahnya terumbu karang hingga jutaan bahkan milyaran ikan yang bersemayam dalam bumi laut indonesia. Namun demikian kekayaan yang berlimpah dari sumberdaya alam tersebut dan dapat menikmati kekayaan tersebut. Hal ini terjadi karena beberapa hal salah satu di antaranya adalah maraknya praktek tindak pidana pencurian ikan atau yang dikenal dengan istilah illegal fhising. Sebagai wujud dan komitmen Negara dalam melindungi ekosistm laut (Ikan), pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dengan tujuan lahirnya Undang-undang ini dapat meminimalisir dan sekaligus mencegah terjadinya illegal fishing dan para pelaku dapat dijerat dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Back to Top Top