Journal Forum penelitian Agro Ekonomi

-
355 articles
Page of 36
Articles per Page
by
Tri Bastuti purwantini, Rita Nur Suhaeti
Forum penelitian Agro Ekonomi, Volume 35, pp 91-105; doi:10.21082/fae.v35n2.2017.91-105

Abstract:Irrigation facilities is one of the key factors in farming, especially for food crop farming, including rice. A small-scale irrigation system has an area of less than 500 hectares, and it is the backbone of family food security which in turn will lead to national food security. Damage irrigation system networks will threaten food production increase. In the future, irrigation infrastructure must be better managed so that agricultural sector can realize agricultural diversification, conserve wider irrigation system and maintain local wisdom and social capital in irrigation management. The objective of the paper is to analyze performance, problems and solutions of small irrigation systems in Indonesia, including small irrigation concepts and understanding, small irrigation performance and development, small irrigation development policies, factors affecting smallscale irrigation development, investments, and prospects. The paper also compares various performances, problems and solutions of small irrigation systems in other countries. Small scale irrigation performance is often better than large-scale irrigation, in the sense of water availability throughout the year and equitable water distribution for all service areas. AbstrakSarana irigasi merupakan faktor penting dalam usaha tani khususnya tanaman pangan. Sistem irigasi kecil dengan luas oncoran kurang dari 500 ha merupakan tulang punggung ketahanan pangan keluarga yang pada gilirannya bermuara pada ketahanan pangan tingkat nasional. Kerusakan jaringan sistem irigasi akan mengancam peningkatan produksi pangan. Di masa yang akan datang, infrastruktur irigasi harus dikelola secara lebih baik agar sektor pertanian dapat mewujudkan diversifikasi pertanian, semakin luasnya konservasi sistem irigasi, serta kearifan lokal dan modal sosial dalam pengelolaan irigasi dapat terpelihara. Tulisan ini bertujuan menganalisis kinerja, masalah dan solusi sistem irigasi kecil di Indonesia, termasuk konsep dan pengertian irigasi kecil, kinerja dan perkembangan irigasi kecil, kebijakan pengembangan irigasi kecil, faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan investasi irigasi kecil, dan prospek pengembangan irigasi kecil. Dalam tulisan ini juga dibandingkan berbagai kinerja, masalah dan solusi dari sistem irigasi kecil di negera-negara lain. Kinerja irigasi kecil seringkali lebih baik dari irigasi skala besar, dalam arti ketersediaan air sepanjang tahun dan terdapat keadilan pembagian air untuk seluruh wilayah oncorannya.
nFN Ashari, Nfn Sharifuddin, Mohamed Zainal Abidin
Forum penelitian Agro Ekonomi, Volume 35, pp 45-58; doi:10.21082/fae.v35n1.2017.45-58

Abstract:Indonesia is potential to develop organic farming as it has suitable land and supporting technology. Demand for organic product is supposed to increase in the future due to people’s awareness about safety and healthy food. It implies that organic farming has a good prospect to develop as agriculture-base business. However, it seems that farmers’ response to adopt organic farming technology is very low indicated by low rate of adoption. Actually, many countries have experiences in term of organic farming. This paper aims to assess determinant factors of organic farming adoption based on international research experiences and to withdraw lessons learned to raise adoption rate in Indonesia. The results showed that the determinant factors of organic farming adoption consisted of various aspects, i.e. (1) information and knowledge availability, (2) economic and financial motives, (3) technical and management skills, (4) social consideration, (5) environmental concern, (6) institutional environment, and (7) farmers’ socio-economic and demographic background. Accordingly, those aspects should be taken into account in policy formulation to encourage organic farming adoption. Indeed, government’s role is very crucial, mainly to convince farmers about organic farming benefit and to provide information as well as technical assistance. AbstrakIndonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan pertanian organik karena tersedia lahan dan teknologi pendukungnya. Permintaan produk organik juga diperkirakan meningkat pada masa mendatang seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman dan sehat. Hal ini menyiratkan bahwa pertanian organik memiliki prospek bagus sebagai bisnis berbasis pertanian. Namun, nampaknya respon petani untuk mengadopsi teknologi pertanian organik sangat lambat yang ditunjukkan oleh rendahnya tingkat adopsi. Sebetulnya banyak negara yang memiliki pengalaman dalam adopsi pertanian organik seperti dikemukakan sejumlah literatur. Tujuan makalah ini adalah untuk mengetahui faktor penentu adopsi pertanian organik berdasarkan pengalaman penelitian di manca negara dan menarik pelajaran untuk meningkatkan tingkat adopsi di Indonesia. Sumber literatur adalah hasil hasil penelitian terkait dengan adopsi pertanian organik baik di negara maju maupun berkembang. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa faktor penentu adopsi pertanian organik terdiri dari berbagai aspek, yaitu (1) tersedianya informasi dan pengetahuan, (2) motif ekonomi dan keuangan, (3) keterampilan teknis dan manajemen, (4) pertimbangan sosial, (5) kepedulian lingkungan, (6) lingkungan kelembagaan, dan (7) latar belakang sosial ekonomi dan demografi petani. Dengan demikian, untuk mendorong adopsi pertanian organik sejumlah aspek tersebut harus dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan dan program. Peran pemerintah sangat penting terutama untuk meyakinkan petani tentang manfaat pertanian organik, penyediaan informasi, maupun bantuan teknis bagi petani
Kurnia Suci Indraningsih
Forum penelitian Agro Ekonomi, Volume 35, pp 107-123; doi:10.21082/fae.v35n2.2017.107-123

Abstract:Dissemination of innovation of research results/agricultural assessment is an important communication activity in the process. Problems of dissemination agricultural innovation with technology adoption department, aerial result and socio-economic development of farmers. The gap between ideal conditions and the conditions under construction is an interesting thing to look at. This paper is for the process and implementation of dissemination of agricultural innovation, strategy dissemination of agricultural innovation. This paper is a review of some relevant literature and research results. The strategy of dissemination of agricultural innovation can be divided into two, while at the central and regional levels with the understanding of user innovation and the needs or preferences of users of agricultural innovation. Sources of agricultural innovation at the central level derived from IAARD and as a user are BPPSDMP, technical directorate general, business actors (industry / business / private), and main actors (farmers). The dissemination channels that can be done are dominated through electronic media with extensive coverage and print media (books and journals), as well as some interpersonal media (meeting and meeting forums). The support of facilities and facilities becomes a decisive tool for the user's ability to access agricultural innovation. The source of agricultural innovation at the regional level is BPTP with village extensionists as intermediate users and farmers as end users. The role of extensionists and community leaders as motivators is still dominant at the farm level. Thus dissemination channels can be done through interpersonal media such as demonstration plots, technology titles, field meetings, or group meetings. At the level of the Region that is urgently needed. AbstrakDiseminasi inovasi hasil penelitian dan pengkajian pertanian merupakan aktivitas komunikasi yang penting dalam mendorong terjadinya proses penyebaran dan penerapan teknologi dalam suatu sistem sosial pedesaan. Permasalahan diseminasi inovasi pertanian umumnya terkait dengan kesenjangan adopsi teknologi, kesenjangan hasil dan kendala sosial-ekonomi petani. Kesenjangan antara kondisi ideal dengan kondisi riil dalam implementasi diseminasi inovasi pertanian merupakan hal yang menarik untuk dicermati. Tulisan ini bertujuan mengidentifikasi proses dan implementasi diseminasi inovasi pertanian, dan merekomendasikan strategi diseminasi inovasi pertanian. Tulisan ini merupakan hasil review dari beberapa literatur dan hasil penelitian yang relevan. Strategi diseminasi inovasi pertanian dapat dipilah menjadi dua, yakni di tingkat pusat dan daerah dengan memperhatikan pengguna inovasi dan kebutuhan atau preferensi pengguna inovasi pertanian. Sumber inovasi pertanian di tingkat pusat berasal dari Badan Litbang Pertanian dan sebagai pengguna adalah BPPSDMP, direktorat jenderal teknis, pelaku usaha (industri/pengusaha/swasta), dan pelaku utama (petani). Saluran...
nFN Hermanto
Forum penelitian Agro Ekonomi, Volume 35, pp 139-150; doi:10.21082/fae.v35n2.2017.139-150

Abstract:Poverty is an all-time problem. The process of inheritance of poverty from generation to generation will continue if there is no breakthrough to alleviate poverty. This literature study aims to determine the role of human resource development, strengthening of farmers’ business and agricultural innovation in poverty alleviation. Although poverty in Indonesia has decreased significantly, the data showed that the number of poor people is still concentrated in rural areas. The development of human resources and the strengthening of farmers' business institutions, therefore, become medium-term and long-term strategic efforts for poverty alleviation in rural areas. Challenges to sustainable agricultural production in the future will require combined efforts of technological and innovation development, improvement of agricultural policies, and strengthening of agricultural institutions. Agricultural research and development should be focused on enhancing sustainable production. AbstrakKemiskinan merupakan masalah sepanjang masa, karena kemiskinan dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Proses pewarisan kemiskinan dari generasi ke generasi akan terus berlangsung jika tidak ada terobosan untuk mengentaskan seseorang dari masalah kemiskinan. Kajian pustaka ini bertujuan untuk mengetahui peran pengembangan sumber daya manusia (SDM), penguatan usaha petani dan inovasi pertanian dalam pengentasan kemiskinan di perdesaan. Walaupun kemiskinan di Indonesia telah mengalami penurunan, tetapi data menunjukkan bahwa penduduk miskin masih terkonsentrasi di wilayah perdesaan. Sebagian besar penduduk miskin di perdesaan berpendidikan rendah, dan menguasai lahan yang sempit, maka pengembangan SDM dan penguatan kelembagaan usaha petani merupakan upaya strategis jangka menengah dan jangka panjang untuk pengentasan kemiskinan di perdesaan. Karena tantangan terhadap pembangunan pertanian di masa depan akan lebih kompleks, maka perlu untuk mengupayakan perpaduan antara pengembangan teknologi dan inovasi pertanian, penyempurnaan kebijakan pertanian, serta penguatan kelembagaan pertanian guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani di perdesaan. Penelitian dan pengembangan pertanian sebagai penghasil teknologi baru dan inovasi pertanian hendaknya terfokus pada peningkatkan produksi secara berkelanjutan.
S. Rusdiana, Nfn Soeharsono
Forum penelitian Agro Ekonomi, Volume 35, pp 125-137; doi:10.21082/fae.v35n2.2017.125-137

Abstract:Siwab or its extension Mandatory cattle breeding is a manifestation of government commitment in increasing beef cattle population, and as a target for meat sufficiency in 2026. The program is believed to lead Indonesia to achieve beef self-sufficiency in the next 5-10 years. Beef cattle can be maximized in order to produce calves, and become a government’s focused program on enhancing beef cattle production through artificial insemination (AI). Based on the above problems, the government hopes to develop the program, it should not fail the umpteenth time to fulfil meat needs of the country. The purpose of this review is to describe the SIWAB program and the economic value of female beef cattle produced by AI which produces calf. This study approach is done through literature reviews related to SIWAB program implementation. SIWAB program includes two main programs namely the increase of porong cattle population through artificial insemination of AI and natural mating (Inka). With the AI through prgram, the parent beef cattle can regulate the cow's birth well. The mother cow bunting AI results can increase the selling value higher and can improve the welfare of farmers. The government's policy to pursue targeted beef self-sufficiency by the year 2026 is achieved, but the program must be responded and done well. Government policy to boost short-term beef cattle population can help to meet the needs of beef consumption, and in the long run the economic impact of farmers. AbstrakProgram Sapi Induk Wajib Bunting (SIWAB) adalah perwujudan komitmen pemerintah dalam meningkatkan populasi sapi potong dan sebagai target untuk kecukupan daging tahun 2026. Program tersebut diyakini dapat mengantarkan Indonesia mencapai swasembada daging sapi pada 5-10 tahun ke depan. Sapi potong dapat dimaksimalkan potensinya agar dapat menghasilkan pedet, dan menjadi program pemerintah yang difokuskan untuk peningkatan produksi sapi potong melalui inseminasi buatan (IB). Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, harapan pemerintah dengan mengembangkan program tersebut tidak boleh gagal ke sekian kalinya dalam mencukupi kebutuhan daging di dalam negeri. Tujuan tulisan review ini adalah untuk mendiskripsikan program SIWAB dan nilai ekonomi pada usaha sapi potong betina hasil IB yang menghasilkan pedet. Kajian ini merupakan studi pustaka melalui review berbagai referensi terkait pelaksanaan program SIWAB. Program SIWAB mencakup dua program utama yaitu peningkatan populasi sapi porong melalui inseminasi buatan IB dan kawin alam (Inka). Program IB memungkinkan mengatur kelahiran anak sapi dengan baik. Sapi induk bunting hasil IB dapat meningkatkan nilai jual lebih tinggi dan dapat meningkatkan kesejahteraan peternak. Kebijakan pemerintah adalah untuk mengejar swasembada daging sapi yang ditargetkan sampai tahun 2026 bisa tercapai, namun program tersebut harus direspon dan dikerjakan dengan baik. Kebijakan pemerintah untuk menigkatkan populasi sapi potong dalam jangka...
Sri Nuryanti
Forum penelitian Agro Ekonomi, Volume 35, pp 19-30; doi:10.21082/fae.v35n1.2017.19-30

Abstract:Like other Asian countries, Indonesia tries to achieve rice self-sufficiency. To improve farmers’ competitiveness through agricultural investment and infrastructure, the government intervenes the rice market through subsidies, tariff import, and other support mechanisms for domestic producers. These interventions aims to improve farmers’ welfare and to maintain retail price. Rice is a staple food and it also has social and economic roles. Furthermore, rice is a political good. Rice self-sufficiency makes the country look improved and developed. The government takes measures to achieve rice self-sufficiency. The study aims to review rice policy implementation along with the self-sufficiency achievement by elaborating policy intervention and its implication in the market. Results of the study showed that involvement of state-owned companies in rice market could minimize market failure, but it encouraged an oligopolistic market structure and biased rice policy toward certain interest group. Shifting orientation of rice policy from price stabilization to income distribution might encourage a better rice market toward sustainable rice self-sufficiency. AbstrakIndonesia hendak mencapai swasembada pangan khususnya beras sebagaimana negara Asia yang lain. Dalam rangka mendorong daya saing petani melalui investasi dan infrastruktur pertanian, pemerintah melakukan intervensi pasar beras melalui beragam subsidi, tarif, dan mekanisme bantuan lain untuk produsen domestik. Intervensi ini pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan produsen dan menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen. Beras tidak saja berperan sebagai bahan makanan semata, melainkan juga mempunyai peran sosial dan ekonomi di dalam masyarakat. Peran tersebut membuat beras jauh lebih penting dibandingkan bahan pangan yang lain. Keyakinan bahwa dengan swasembada beras membuat negara tampak unggul dan maju. Oleh karena itu, berbagai kebijakan beras diimplementasikan guna mencapai target swasembada. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji ulang implementasi kebijakan perberasan dalam rangka pencapaian swasembada dengan menelaah intervensi kebijakan beserta implikasinya terhadap pasar. Hasil menunjukkan bahwa keterlibatan Badan Usaha Milik Negara di dalam pasar beras dapat mengurangi kegagalan pasar, meskipun keberadaannya membuat struktur pasar cenderung oligopolistik dan kebijakan beras menjadi bias kepada kelompok kepentingan tertentu. Pergeseran orientasi kebijakan beras dari stabilisasi harga ke distribusi pendapatan memungkinkan ke arah pasar beras yang lebih baik menuju swasembada beras yang berkelanjutan.
Achmad Suryana, Munawar Khalil
Forum penelitian Agro Ekonomi, Volume 35, pp 1-17; doi:10.21082/fae.v35n1.2017.1-17

Abstract:Legal drafting of the Food Law (Number 18/2012) was initiated by DPR RI using its initiative right. This law was issued in 2012 to replace the existing Food Law (Number 7/1996) because it was considered to be incapable to provide guidance for solving problems and challenges of national food development. This condition was due to significant changes in national and international strategic environment. Legal drafting processes of this law accommodated not only views of the parliament members of Working Committee representing their parties and the national government representatives coordinated by Ministry of Agriculture, but also from people’s aspirations through public consultations. From all subjects discussed, several issues were needed more intensive attentions, i.e. (a) meaning of food sovereignty, (b) position of imports to support food availability, (c) national food institution establishment, and (d) halal food issue. This paper aimed to write down processes and dynamics of legal drafting of this food law with those four issues as examples. It is expected that this article will be useful as information and lessons learned about legal drafting process and help stakeholders of food development to have more understanding of real meaning and intention of norms written in this Law. AbstrakPenyusunan Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan diinisiasi DPR RI dengan menggunakan hak inisiatif. UU Pangan ini diterbitkan tahun 2012 mengganti UU Pangan yang ada waktu itu (No. 7/1996) yang dinilai sudah tidak mampu memberikan acuan untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan pangan nasional. Kondisi ini disebabkan oleh terjadinya perubahan yang signifikan dari lingkungan strategis nasional dan internasional. Proses penyusunan UU Pangan ini tidak saja mengakomodasi pemikiran para anggota DPR dari Panitia Kerja RUU Pangan yang mewakili fraksinya dan wakil-wakil kementerian/lembaga pemerintah yang dikoordimir oleh Kementerian Pertanian, tetapi juga menampung berbagai aspirasi masyarakat melalui penyelenggaraan konsultasi publik. Dari keseluruhan materi yang dibahas dalam RUU Pangan, beberapa substansi memerlukan pembahasan yang lebih intens dan mendalam, empat isu diantaranya adalah: (a) pengertian kedaulatan pangan; (b) posisi impor dalam penyediaan pangan; (c) pembentukan kelembagaan pangan; dan (d) kehalalan pangan. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mendokumentasi proses dan dinamika pembahasan UU Pangan, dengan pendalaman menggunakan empat isu tersebut di atas. Diharapkan tulisan ini bermanfaat sebagai informasi dan pelajaran berharga mengenai dinamika penyusunan UU Pangan, dan dapat membantu pemangku kepentingan pembangunan pangan lebih memahami arti sesungguhnya dan maksud dari norma-norma yang tercantum dalam UU Pangan ini.
Cut Rabiatul Adawiyah
Forum penelitian Agro Ekonomi, Volume 35, pp 59-74; doi:10.21082/fae.v35n1.2017.59-74

Abstract:Adoption process of effective agricultural technology innovation requires various forms and channels of communication between users. Personal communication between individuals and communication in small groups (farmers’ group) are two forms of communication that has been used as a mainstay in agricultural extension activities. Personal communication usually occurs horizontally between farmers, and vertically between farmers and agricultural extension officers. Personal communication between farmers can take place outside and also within farmers’ groups. This paper is a review of various theories and research results regarding the importance of communication in small groups. The results showed that communication in small groups becomes an important component in delivering information materials, i.e. technology and other information. In the group, in addition to ongoing communication, it is also a place of performing discussion and learning among peasants, as well as a unit of decision for unity of action in adopting technology. AbstrakProses adopsi inovasi teknologi pertanian yang efektif membutuhkan beragam bentuk dan saluran komunikasi antar pelakunya. Komunikasi personal antar individu serta komunikasi dalam kelompok kecil (kelompok tani) merupakan dua bentuk komunikasi yang selama ini dijadikan sebagai andalan dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Komunikasi personal biasanya terjadi secara horizontal antar petani, dan secara vertikal antar petani dengan petugas penyuluh pertanian. Komunikasi personal antar petani dapat berlangsung di luar dan juga di dalam kelompok tani. Tulisan ini merupakan review ilmiah dari berbagai teori dan hasil-hasil penelitian berkenaan dengan pentingnya peran komunikasi dalam kelompok kecil. Hasil telaahan menunjukkan bahwa komunikasi dalam kelompok kecil menjadi komponen penting dalam menyampaikan materi informasi baik berupa teknologi maupun informasi lain. Di dalam kelompok, selain berlangsung komunikasi juga sekaligus menjadi tempat diskusi dan belajar antar sesama petani, di samping sebagai unit keputusan untuk kesatuan tindakan dalam mengadopsi teknologi.
Agus Pakpahan
Forum penelitian Agro Ekonomi, Volume 35, pp 75-90; doi:10.21082/fae.v35n2.2017.75-90

Abstract:The main objective of this paper is to show that the concept of food security should not be separated from hunger given that measures, such as of food sufficiency per capita or household food purchasing power, cannot by themselves indicate the quality of human resources in one country. There exists an X-factor between food sufficiency per capita on the one hand, and human resources quality on the other hand, that must be analysed. In 2017, the Global Hunger Index (GHI) values of 14 achieved by developing countries managed to match those of developed countries. This opens the opportunity, particularly for Indonesia, to re-examine non-income variables and establish policy frameworks to solve hunger. A key component to the issue is the persistent lack of animal protein consumption in Indonesia and elsewhere. This paper suggests that animal protein must be produced in a way that economically cheap and frees the production system from environmental deterioration and problems arising from antibiotic resistance. AbstrakTujuan utama tulisan ini adalah untuk menunjukkan bahwa konsep ketahanan pangan tidak terlepas dari konsep kelaparan dimana konsep yang terakhir ini menguraikan dimensi kualitas sumber daya manusia. Ukuran kecukupan pangan per kapita atau daya beli pangan rumah tangga tidak dapat dengan sendirinya menunjukkan kualitas sumber daya manusia di satu negara. Di antara kecukupan pangan per kapita di satu sisi dan kualitas sumberdaya manusia di sisi lain terdapat faktor X. Faktor X adalah faktor yang harus dipahami dalam upaya mengintegrasikan antara konsep ketahanan pangan dan kualitas sumberdaya manusia dalam waktu yang bersamaan. Keberhasilan 14 negara berkembang mencapai status Indeks Kelaparan Global (IKG) yang sama dengan IKG negara maju pada 2017 membuka peluang negara-negara berkembang, khususnya Indonesia, untuk mengambil pelajaran dari negara-negara tersebut dalam rangka memahami faktor X, khususnya faktor non-pendapatan, dalam rangka menemukan solusi kelaparan bagi Indonesia. Salah satu komponen strategis yang paling mendesak adalah bagaimana mengatasi kekurangan konsumsi protein hewani yang telah berlangsung selama ini. Namun demikian, sistem produksi protein hewani yang perlu dibangun adalah sistem produksi protein hewani yang terbebas dari masalah resistensi antibiotika dan keberlanjutan lingkungan hidup.
nFN Hermanto, nFN Saptana
Forum penelitian Agro Ekonomi, Volume 35, pp 31-43; doi:10.21082/fae.v35n1.2017.31-43

Abstract:Rice is a staple food for most of Indonesian and becoming a quasi-public commodity. The government of Indonesia is implementing rice price policies in achieving domestic rice price stability. Floor price policy aims at protecting farm-gate price, while ceiling price aims at protecting price at consumers’ level. This paper aims to discuss a conceptual review of rice price policies. The current rice price policies lead to policies that take into account some dimensions of the determining factors, namely the dimensions of products, varieties, qualities, and levels in marketing chain. Existing rice price policies were governed by the segmented regulations. A comprehensive rice price policy is required to improve effectiveness and efficiency of the policies. It is necessary to formulate a policy capable of harmonizing the relationship between producer farmers, processing industries, marketing institutions, and consumers in a supply chain system. AbstrakBeras merupakan bahan pangan pokok bagi sebagian besar penduduk Indonesia, sehingga beras merupakan komoditas kuasi publik yang memiliki nilai strategis, baik dari aspek ekonomi, lingkungan hidup, sosial, dan politik. Dalam upaya mewujudkan stabilitas harga gabah/beras, pemerintah menerapkan kebijakan harga dasar dan harga maksimum. Harga dasar ditujukan untuk melindungi petani sebagai produsen dari jatuhnya harga gabah saat panen raya, sedangkan harga maksimum ditujukan untuk melindungi konsumen terutama dari lonjakan harga saat musim paceklik. Tulisan ini bertujuan untuk membahas tinjauan konseptual kebijakan harga gabah/beras kaitannya dengan beberapa dimensi penentu harga gabah/beras. Kebijakan harga gabah/beras pada saat ini sudah mengarah pada kebijakan harga yang memperhatikan dimensi perbedaan bentuk, jenis, kualitas, dan tingkatan dalam rantai pasar, namun belum memperhatikan dimensi musim panen. Kebijakan harga tersebut juga masih diatur dalam peraturan dan perundangan yang terpisah pisah. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas di dalam mengimplementasikan kebijakan stabilisasi harga beras diperlukan kebijakan harga gabah/beras yang komprehensif. Untuk itu perlu dirumuskan suatu kebijakan yang mampu melakukan harmonisasi hubungan antara petani produsen, industri pengolahan, lembaga pemasaran, hingga ke tingkat konsumen dalam suatu rantai pasok dan rantai nilai tambah yang efisien dan memberikan keuntungan yang wajar bagi masing-masing pihak.
Page of 36
Articles per Page
by

Refine Search

Authors

New Search

Advanced search