Journal Journal of Governance

-
24 articles
Page of 3
Articles per Page
by
Rahmad Hidayat
Journal of Governance, Volume 3; doi:10.31506/jog.v3i1.882

Abstract:: This paper tries to explore the practice of residential segregation in a village and its impact on the villagers’ comprehension about the concept of citizenship. The process of separating the residential location of a group who came from Bali with other groups in the village of Oi Bura of Tambora sub-district in Bima district reflects the immortal existing of colonial legacies in the form of ethnic and religious residential segregation. As a result, these practices have triggered the emergence of social distance among social groups and then hurt the principle of social inclusion or social solidarity as major dimensions of citizenship.Keywords: villagers; intersubjectivity; residential segregation; colonial legacy; production-based social structure; citizenship.Abstrak : Tulisan ini hendak mengungkap praktek segregasi residensial di sebuah desa dan dampaknya terhadap pemahaman warga desa tentang konsep kewarganegaraan. Proses pemisahan lokasi pemukiman sekelompok orang yang berasal dari Bali dengan kelompok lainnya di Desa Oi Bura Kecamatan Tambora Kabupaten Bima mencerminkan keberlangsungan abadi warisan-warisan kolonial dalam bentuk segregasi residensial etnis dan agama sekaligus. Imbasnya, praktek tersebut telah memicu kemunculan jarak sosial antarkelompok masyarakat dan mencederai prinsip inklusi sosial atau solidaritas sosial yang menjadi dimensi utama kewarganegaraan.Kata kunci: warga desa; intersubyektivitas; segregasi residensial; warisan kolonial; struktur sosial berbasis produksi; kewarganegaraan.
Dodi Faedlulloh
Journal of Governance, Volume 3; doi:10.31506/jog.v3i1.3035

Abstract:BUMDes was established to move and accelerate rural economy. It aims to put together all the rural resources under the management of villagers itself in order to increase rural real income and reach self-sustainability. And yet, BUMDes which originally designed as a spearhead of rural economy mostly become inactive and underdeveloped due to the lack of public participation. BUMDes need to learn from the failures of practices of the previous rural economic institutions. Policy architecture that rests on top-down management has been proven impotent in rising rural economy. Instead, it becomes a new medium of capitalization for some rural elites over its resources. To be able to achieve sustainability and autonomy it will take material requirement in term of participation which supported by ownership. Rural people/villagers are entitled to own their rural resources. Therefore, building BUMDes needs to consider a widened ownership. This purpose can be institutionalized by building BUMDes inclusively. By adapting cooperatives model, villagers or rural people will be able to become member or owner of BUMDes.Keywords : BUMDes, Rural area, Cooperative, Public ParticipationAbstrak: BUMDes dibangun dengan tujuan untuk menggerakan dan mengakselerasi perekenomian desa. Harapannya segala sumber daya yang dimiliki desa bisa dikelola oleh warga desa sendiri untuk meningkatkan pendapatan asli desa, sehingga desa bisa mandiri. Namun BUMDes yang dirancang sebagai ujung tombak ekonomi desa banyak yang mati sebelum berkembang karena minimnya partisipasi warga. BUMDes perlu belajar dari gagalnya praktik institusi-institusi ekonomi desa sebelumnya. Arsitektur kebijakan yang berpola top-down terbukti tidak mampu meningkatkan ekonomi desa. Justru malah menjadi medan kapitalisasi elite desa atas sumber daya yang dimilki desa. Untuk menuju kemandirian, perlu syarat material berupa partisipasi yang ditopang oleh kepemilikan. Warga desa memiliki hak untuk menjadi pemilik atas sumber daya desanya. Oleh karenanya membangun BUMDes perlu mempertimbangkan kepemilikan yang diperluas. Maka tujuan tersebut bisa dilembagakan dengan langkah membangun BUMDes secara inklusif. Mengadaptasi model koperasi, warga desa bisa menjadi member/pemilik dari BUMDes.Kata Kunci: BUMDes, Desa, Koperasi, Partisipasi Warga
Leo Agustino, Sayed Fahrul
Journal of Governance, Volume 3; doi:10.31506/jog.v3i1.3099

Abstract:The recruitment of the member of Electoral Independent Commissionaire (KIP) of Aceh Barat Daya (Abdya) District from the period of 2013-2018 which is conducted by legislative (DPRK) Abdya shown the relation and interaction of power with the executive. One of the case is the dismissed of Muhammad Jakfar as the member of the Electoral Independent Commissionaire of the period 2013-2014 permanently in 2016 because of being involved the Aceh Party officials of the period 2011-2015. The election of Muhammad Jakfar at that time as the KIP’s member of the period 2013-2018 is interesting to study in the perspective of patronage. For that reason, the theory used in this study is theory of patronage. This research is used a qualitative descriptive approach method, which is construct the reality and process interactively. The findings of this research have shown the local head electoral (Pilkada) 2012 has drive the patronage in the recruitment of the member of KIP of Aceh Barat Daya district of the period of 2013-2018.Keywords: Aceh Barat daya (Abdya); Member of KIP; Patronage Abstrak: Rekrutmen anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) periode 2013-2018 yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Abdya menunjukkan adanya relasi dan interaksi kekuasaan dengan lembaga eksekutif. Salah satunya adalah kasus pemberhentian Muhammad Jakfar oleh DKPP sebagai anggota KIP karena terlibat kepengurusan Partai Aceh Periode 2011-2015. Terpilihnya Muhammad Jakfar saat itu sebagai anggota KIP Aceh Barat Daya periode 2013-2018 menarik untuk dikaji dalam perspektif patronase. Teori yang digunakan dalam kajian ini adalah teori patronage. Kajian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif yaitu mengonstruksikan realitas dan proses secara interaktif. Dari hasil analisis, maka dapat dikatakan bahwa Pilkada Abdya tahun 2012 telah membuka ruang terjadinya patronase dalam rekrutmen anggota KIP Abdya periode 2013-2018.Kata kunci: Aceh Barat Daya (Abdya); Anggota KIP; Patronase.
Hendrawan Toni
Journal of Governance, Volume 3; doi:10.31506/jog.v3i1.3008

Abstract:This paper aims to discuss how the representation model conducted by Tourism Awareness Group (Pokdarwis) Karya Wisata as one of the groups that manage Pindul Cave tourism object. As it is known, until 2013, the management of Pindul Cave tourism object has caused a conflict because it was monopolized by three Pokdarwis who have stood first. This research uses descriptive method with qualitative approach. The data used in this research are the primary data obtained through interviews to some informants and secondary data obtained from several related parties. This research shows that what has been done by Pokdarwis Karya Wisata has shown its function as an agent of representative of Karang Mojo and Grogol society. This research also concludes that the representation model presented by Pokdarwis Karya Wisata can be categorized as a model of substantive representation (acting for), in which they have represented the concerns of Karang Mojo and Grogol society who were not involved in the management of Pindul Cave tourist object.Keywords: conflict; pindul cave; pokdarwis karya wisat; substantive representation.Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk mendiskusikan bagaimana model representasi yang dipraktekkan oleh Pokdarwis Karya Wisata sebagai salah satu kelompok yang mengelola objek wisata Goa Pindul. Sebagaimana diketahui, sampai tahun 2013, pengelolaan Goa Pindul telah menimbulkan konflik karena hanya dimonopoli oleh tiga Pokdarwis yang berdiri lebih awal. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara beberapa informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari beberapa pihak terkait. Penelitian ini menunjukkan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Pokdarwis Karya Wisata telah memperlihatkan fungsinya sebagai lembaga perwakilan masyarakat Karang Mojo dan Grogol. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa model representasi yang dipraktekkan oleh Pokdarwis Karya Wisata dalam upayanya mewakili kepentingan masyarakat Karang Mojo dan Grogol dapat dikategorikan sebagai model representasi substantif (acting for).Kata kunci: konflik; goa pindul; pokdarwis karya wisata; representasi substantif.
Budi Chrismanto Sirait
Journal of Governance, Volume 3; doi:10.31506/jog.v3i1.3081

Abstract:This study intends to reveal the advantages as well as the weaknesses of the implementation of the concept of good governance in changing the workings of the bureaucracy as a public servant and the lack of bureaucratic ability to involve the community through public consultation. The method used is qualitative with descriptive-analytical methodology, which aims to describe, record, analyze, and interpret the conditions that occur about concepts such as bureaucracy as an extension of the state in exercising its authority, and governance as a basic guide in the management of public sectors which was done in this period was used to limit the process of mutual bonding between the community and the regional government bureaucracy. The results and findings of this paper are in the form of literature review based on the study of the implementation of e-procurement that has been done in several local governments in Indonesia, namely the emergence of the concept of governance, which mengintroduksikan the idea of ending the state domination in managing public life, it can be read as an effort from the countries superpower to perfect the ideology of liberal democracy that has been widely embraced by developing countries including Indonesia.Keywords: Governance, E-Procurement, Bureaucracy and Public Policy. Abstrak: Studi ini bermaksud untuk mengungkap kelebihan sekaligus kelemahan dari implementasi konsep good governance dalam merubah cara kerja birokrasi sebagai pelayan masyarakat dan lemahnya kemampuan birokrasi untuk melibatkan masyarakat melalui konsultasi publik. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan metodologi deskriptif-analisis, yang bertujuan untuk menggambarkan, mencatat, menganalisa, dan menginterpretasikan kondisi yang terjadi mengenai konsep-konsep seperti birokrasi sebagai perpanjangan tangan negara dalam melakukan otoritasnya, dan governance sebagai panduan dasar dalam pengelolaan sektor-sektor publik yang dilakukan pada masa ini ternyata dipergunakan sebatas untuk mendetailkan proses terjalinnya ikatan timbal-balik antara masyarakat dengan birokrasi pemerintahan daerah. Hasil dan temuan dari tulisan ini adalah berupa literature review berdasarkan kajian dari penerapan e-procurement yang telah dilakukan di beberapa pemerintahan daerah di Indonesia yaitu munculnya konsep governance yang mengintroduksikan ide diakhirinya dominasi negara dalam mengelola kehidupan publik. Hal tersebut merupakan upaya ideologi demokrasi liberal yang mulai banyak dianut oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia.Kata Kunci: Governance, E-Procurement, Birokrasi dan Kebijakan Publik.
Hanantyo Sri Nugroho
Journal of Governance, Volume 3; doi:10.31506/jog.v3i1.3025

Abstract:The village is an autonomous region and existed before the state was formed. This is because the village has a self-governing community, where the right to manage and take care of himself. That is, the village has become a socio-political entity of its own. However, rural government institutions that have formed marginalized. The consequence is the loss of the village administration space to organize themselves. By using the character of qualitative research, this study tries to make sense of the importance of strengthening rural government institutions after the statute of the village. The results showed the openness of space owned by the village government prioritize economic development, while strengthening rural government institutions are still marginalized. Keywords: Institutional village administration; self-governing communityAbstrak: Desa merupakan wilayah yang otonom dan ada sebelum negara terbentuk. Hal ini dikarenakan desa memiliki self-governing community, dimana berhak mengatur maupun mengurus dirinya. Artinya, desa telah menjadi suatu entitas sosial-politik tersendiri. Namun, kelembagaan pemerintahan desa yang telah terbentuk mulai terpinggirkan. Konsekuensinya adalah hilangnya ruang pemerintahan desa untuk mengatur dirinya. Dengan menggunakan penelitian bersifat kualitatif, penelitian ini mencoba menalar pentingnya penguatan kelembagaan pemerintahan desa setelah adanya undang-undang desa. Hasil penelitian menunjukkan keterbukaan ruang yang dimiliki pemerintah desa mendahulukan pembangunan ekonomi, sedangkan penguatan kelembagaan pemerintahan desa masih terpinggirkan.Kata kunci: Kelembagaan pemerintahan desa; self-governing community
Dede Sri Kartini
Journal of Governance, Volume 2; doi:10.31506/jog.v2i2.2671

Abstract:The Implementation of democracy is easily known as a one of theinvolvement of the people in determining their leader through the election. But theimplementation of elections without supervision is impossible to produce freeelections, confidential, honest and fair. Electoral supervision theoretically stilluse management concepts that certainly need discourse to find concepts and eventhe definition of appropriate electoral supervision. This literature study intends todiscuss the definition of electoral supervision, the scope of electoral supervision,the types of election violations, and then link it with democracy. The history ofelectoral supervision will also be presented as an opening of this paper. Tooversee democracy, it is necessary to control elections that are structurallyimplemented from the BAWASLU to the PANWASLU in the Villages, as well asparticipatory oversight by involving volunteers from the community.
Yeby Ma'asan Mayrudin
Journal of Governance, Volume 2; doi:10.31506/jog.v2i2.2674

Abstract:This article examines the phenomenon of shifting the ideologicalpositioning on political parties in the 2014 election. It’s also presents themapping of ideological positioning of parties. The main argument arecreated by the political parties in the 2014 election seemed to exercise ashiftting in ideological positioning. In addition, this research also succeededin characterizing the shifting typology of party in the 2014 election, at leastthere are three patterns: conservative, progressive conservatist, andextremist.
M. Dian Hikmawan
Journal of Governance, Volume 2; doi:10.31506/jog.v2i2.2678

Abstract:In defining citizenship, we need an pre-position that places everything in an equal position. This means that politics must be able to bridge the citizen's equal behavior. Under these circumstances, the possibility of political life becomes the key for understanding everyday political events. This paper discussing how citizens should struggle in politics in Indonesia to achieve equality for these citizenship. Modern democracy which requires general rationality becomes the problem that arises when the general rationality is transformed into a hegemonic that injures the rights of other citizens. The unique political life of the citizens is reduced by the common sense of rationality, At least this paper cultivates the exclusion behavior of citizens in daily life.
Hendrawan Toni Taruno
Journal of Governance, Volume 2; doi:10.31506/jog.v2i2.2676

Abstract:This research aimed to discuss the parking policy in Semarang which has not been managed properly. In general, the condition of parking management in Semarang is still quite bad. This is indicated by the poor parking service provided and the low amount of parking retribution every year. During 2011 - 2012 for example, the revenue realization of parking retribution was only about 1.3 billion rupiah from the target of about 4.8 billion rupiah, or only about 25 percent of the target set. This condition was worsened by parking services that were very uncomfortable and unsatisfactory. This research used a descriptive method with a qualitative approach. The author used secondary data which was obtained from PATTIRO Kota Semarang. This study focuses on parking policy in Semarang by describing the condition of parking management which already exists and discussing revenue gap between target and realization from parking retribution. By analizing data, the authors argued that the main problem of parking management in Semarang is the weak implementation of the Regional Regulation on parking retribution. In addition, the parking policy managed by local Government tends to be unsatisfactory, potentially leaky, and the realization is far from the target set. Therefore, in order to solve the parking problems, the local Government must seriously implement the local regulation of parking retribution and rearrange the parking management which already exists.
Page of 3
Articles per Page
by

Refine Search

Authors

New Search

Advanced search