UNES Journal of Swara Justisia

Journal Information
ISSN / EISSN : 2579-4701 / 2579-4914
Published by: LPPM Universitas EKASAKTI (10.31933)
Total articles ≅ 78
Filter:

Latest articles in this journal

Koko Aiga Ridhola, Otong Rosadi, Iyah Faniyah
Published: 2 January 2022
Unes Journal of Swara Justisia, Volume 5, pp 382-310; https://doi.org/10.31933/ujsj.v5i4.228

Abstract:
The implementation of education for the formation of the National Police Officer at the State Police School of the West Sumatra Police during the Covid-19 Pandemic is to implement a digitalization system for education for SPN students. During the Covid-19 pandemic situation education must still be carried out, the Police leadership has decided that the SPN Polda W Sumatra FY 2020/2021 will be carried out in 3 methods, namely face-to-face or On Campus at the SPN Polda W Sumatra for 2 months, online for 3 months, and face-to-face for 2 months, taking into account the success of the previous SPN On Campus education in managing to a minimum the transmission and spread of covid-19 during education. In an effort to maintain the discipline of the Health protocol, all leaders and caregivers at the SPN Polda West Sumatra are required to apply the Health protocol during the formation and education process of prospective police officers. Online Learning uses the SIGAP Application (Students, Education Personnel and Caregivers). Obstacles in Education for the Establishment of National Police Officers at the State Police School of the West Sumatra Regional Police during the Covid-19 Pandemic are online learning, internet access disruption, limitations in the use of technology, the process of delivering material as well as delivering understanding to students which is not optimal, which results in ineffective learning. The material for physical development is less than optimal because during 3 months of online learning students carry out physical coaching independently in their respective homes.
Adha Gautama Putra, Fitriati Fitriati, Philips A. Kana
Published: 2 January 2022
Unes Journal of Swara Justisia, Volume 5, pp 455-366; https://doi.org/10.31933/ujsj.v5i4.234

Abstract:
Kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Adanya mediasi penal dalam proses penyelidikan dan penyidikan memberikan keuntungan dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga dan proses berjalan setelah adanya kesepakatan kedua belah pihak ditindaklanjuti dengan mekanisme gelar perkara khusus dengan mengundang kedua belah pihak untuk memberikan kepastian hukum. Penerapan mediasi penal dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga di Ditreskrimum Polda Sumbar menganut model mediasi family and community group conferences. Pelaksanaannya dilaksanakan oleh penyidik dilakukan pada tahap penyelidikan dan penyidikan sedang berlangsung. Tahapan penerapan mediasi penal dilakukan setelah adanya kesepakatan kedua belah pihak melalui Surat Pernyataan Perdamaian yang diberikan kepada penyidik, kemudian ditindaklanjuti dengan mekanisme gelar perkara khusus dengan memanggil kedua belah pihak dan hasil dari gelar perkara khusus menjadi dasar penyidik untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan. Kendala mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam penerapannya diantaranya: belum melembaganya proses penyelesaian melalui mediasi ini di kalangan penegak hukum dan masyarakat, tidak adanya dasar hukum yang kuat dalam penyelesaian melalui mediasi ini, apabila tersangka sudah dikenai penahanan pada proses penyidikan maka mau tidak mau akan berlanjut pada proses berikutnya yaitu penuntutan dan persidangan
M. Aulia Zikra Cheni, Philips A. Kana, Fitriati Fitriati
Published: 2 January 2022
Unes Journal of Swara Justisia, Volume 5, pp 404-326; https://doi.org/10.31933/ujsj.v5i4.230

Abstract:
Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Berbasis Peran Serta Masyarakat Oleh Satuan Brimob Kepolisian Daerah Sumbar adalah melalui pendekatan kemasyarakatan. Kegiatan yang dilakukan adalah dengan membuat acara kesenian rakyat seperti randai, melibatkan tokoh agama dengan kegiatan ceramah pada mesjid. Melaksanakan patroli dan dialog sosial dengan pemuda di tingkat Rt dan sekolah atau kampus. Pesan sosial tersebut berisikan informasi dan himbauan agar tidak mengikuti paham radikal dan berhati hati terhadap segala bentuk kegiatan yang mengarah kepada perbuatan terorisme. Bentuk partisipasi yang lain adalah anggota Satbrimob merangkul tokoh masyarakat dan tokoh adat agar meminta setiap orang tua yang ada ikut terlibat dalam memberikan peringatan, pendidikan, maupun pengetahuan terhadap anak-anak. Upaya ini dapat efektif untuk menghadapi persoalan terorisme pasalnya deteksi dini dapat dilakukan keluarga. Kurangnya Sinergitas Antara Pihak Satbrimob dengan Ditintelkam, dalam Kaitannya Pembinaan ke masyarakat dan dalam memberdayakan masyarakat dalam upaya pemberantasan teorisme. kesan bahwa pemerintah sangat menekankan bahwa urusan pencegahan terorisme adalah urusan pusat. Kegiatan pencegahan yang kerap dilakukan oleh Satbrimob Polda Sumbar menggunakan bahasa yang dianggap terlalu tinggi dan kurang mengindahkan budaya lokal. Satbrimob juga minim dialog langsung di tengah masyarakat untuk menyampaikan narasi pencegahan terorisme. Hal ini berimplikasi pada acapnya pesan yang disampaikan tidak mengena di tingkat masyarakat.
Klara Dafidela, Ismansyah Ismansyah, Fahmiron Fahmiron
Published: 2 January 2022
Unes Journal of Swara Justisia, Volume 5, pp 430-348; https://doi.org/10.31933/ujsj.v5i4.232

Abstract:
Penelusuran Paham Radikalisme Pada Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Di Unit Pelayanan Administrasi Ditintelkam Polda Sumbar dilakukan dengan berdasarkan data data pemohon. Ketika ada pemohon SKCK setelah ditelusuri ternyata mempunyai hubungan kekerabatan atau berkaitan dengan orang orang yang menganut paham radikalisme. Selanjutnya dibuat laporan intelejen. Selanjutnya pihak intelejen akan menelusuri keberadaan dari pada pemohon berkaitan dengan paham radikalisme. Terhadap pemohon akan ditunda terlebih pembuatan SKCKnya sampai laporan intelejen kepolisian menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah terlibat paham radikalisme atau mempunyai hubungan dengan penganut paham radikalisme. Hambatan dalam penelusuran paham radikalisme pada pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian di Unit Pelayanan Administrasi Ditintelkam Polda Sumbar adalah pada kegiatan deteksi dini atau penelusuran serta evaluasi. Kendala dalam melakukan deteksi dini adalah pada kegiatan pelayanan, sistem pembuatan SKCK masih dilakukan secara manual dan data pemohon tidak disimpan dalam satu penyimpanan khusus. Data manual membuat kesulitan dalam memeriksa silang atau menelusuri keluarga dan sejarah kejahatan yang pernah dilakukan pemohon. Pada sistem ini, belum dapat direlasikan antara data kriminal pemohon dan data keluarga. Kendala selanjutnya adalah pada tahapan evaluasi dilakukan ketika pembuatan laporan intelejen. Kendala adalah laporan keterkaitan dengan paham radikal yang sulit untuk ditampilkan bukti buktinya, karena terkadang keterkaitan yang ditemukan sudah terjadi pada waktu yang lama.
Rina Rahma Ornella Angelia
Published: 2 January 2022
Unes Journal of Swara Justisia, Volume 5, pp 485-393; https://doi.org/10.31933/ujsj.v5i4.237

Abstract:
Perlindungan anak bertujuan untuk melindungi dan memberikan jaminan kepada hak, supaya mereka dapat menjalankan kehidupan sebagimana seorang manusia yang mempunyai harkat dan martabat. Perlindungan ini bertujuan untuk melindungi anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Hak anak juga menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus dijaga, dijamin, serta dipenuhi oleh semua pihak. Isu mengenai Prlindungan serta Hak Pekerja anak di Indonesia semakin hari semakin bertambah, dikarenakan semakin maraknya anak-anak dibawah umur yang bekerja. Masalah yang dibahas dalam tulisan ini adalah tentang Perlindungan hukum terhadap hak pekerja anak serta faktor-faktor yang melatarbelakangi pekerja anak semakin marak saat ini di Indonesia. Tujan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui perlidungan hukum terhadap hak pekerja anak serta faktor apa saja yang melatarbelakngi anak untuk memilih bekerja. Penelitian ini menggunakan metode analisis normative dimana merujuk pada Undang-Undang dan Studi Literatur Jurnal. Menganalisa permasalahan yang ada dengan meneliti dan mengkaji peraturan Perundang-Undangan yang terkait sehingga diharapkan kedepannya penelitian ini mampu mengatasi permasalahan yang ditimbul terkait pekerja anak , terutama hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan.
Indra Junaidi, Aji Wibowo, Fitriati Fitriati
Published: 2 January 2022
Unes Journal of Swara Justisia, Volume 5, pp 415-338; https://doi.org/10.31933/ujsj.v5i4.231

Abstract:
Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Dengan Korban Anak Dibawah Umur Pada Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN.Lbb Dan Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN.Lbb adalah berdasarkan Pasal 81 (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN.Lbb pidana yang dijatuhkan adalah Penjara selama: 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana Denda sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta ruplah), dengan ketentuan apabila pidana Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Kurungan selama 6 (enam) bulan. Sedangkan pada Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN.Lbb Hakim menerapkan pidana berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Dengan Korban Anak Dibawah Umur Pada Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN.Lbb hal yang diperhatikan dalam pertimbangan Hakim adalah terpenuhinya unsur yuridis sebagimana terdapat pada pasal yang didakwakan. Dan Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN.Lbb terdapat pertimbangan sosiologis. pertimbangan sosiologis yang diperhatikan Hakim adalah Perbuatan Terdakwa melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat, baik norma hukum, norma kesusilaan maupun norma agama dan Terdakwa mengakui perbuatannya. Keadaan yang meringankan Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
Filsuf Yudhistira, Iyah Faniyah, Fahmiron Fahmiron
Published: 2 January 2022
Unes Journal of Swara Justisia, Volume 5, pp 466-373; https://doi.org/10.31933/ujsj.v5i4.235

Abstract:
Bank memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dan meningkatkan pemerataan pembangunan. Prinsip kehati-hatian merupakan asas dalam penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Keutamaan penyelenggaraan bank adalah untuk menjaga kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Namun, terdapat tindak pidana perbankan yang terjadi pada PT Cabang BRI Katib Sulaiman, sebagaimana pada laporan polisi nomor LP/198/VII/2019/SPKT Sbr. Dalam perkara tersebut, disamping menciderai kepercayaan masyarakat, juga menimbulkan kerugian bagi bank yang mana terdapat oknum karyawan bank yang telah menggelapkan dana nasabah.
Dito Landerson, Iyah Faniyah, Susi Delmiati
Published: 2 January 2022
Unes Journal of Swara Justisia, Volume 5, pp 475-381; https://doi.org/10.31933/ujsj.v5i4.236

Abstract:
Penggunaan bahan tambahan pangan diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Bahan tambahan digunakan untuk meningkatkan mutu dan daya tahan makanan, namun bahan tambahan mengandung zat berbahaya bagi kesehatan sehingga terdapat pembatasan pada penggunaannya. Meskipun terdapat ambang batas penggunaannya masih ditemukan adanya bahan pangan yang melanggar ketentuan tersebut, sebagaimana perkara dalam laporan polisi nomor LP/173/A/VI/2017/SPKT SBR. Untuk itu diperlukan penyidikan, sehingga dapat menjerat tersangka dengan ketentuan hukum.
Muhammad Ilham, Ismansyah Ismansyah, Fitriati Fitriati
Published: 2 January 2022
Unes Journal of Swara Justisia, Volume 5, pp 443-357; https://doi.org/10.31933/ujsj.v5i4.233

Abstract:
Alat bukti surat berupa fotokopi dan bukan dalam bentuk aslinya tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sah menurut hukum apabila tidak dilengkapi dengan legalisasinya atau otentifikasinya. Pada dasarnya alat bukti surat berupa fotokopi dapat terdiri dari alat bukti surat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang yang menyatakan sudah sesuai dengan aslinya dan alat bukti surat yang tidak dalam bentuk aslinya (resmi). Penggunaan alat bukti fotokopi surat yang tidak dalam bentuk aslinya (resmi) atau tidak dilegalisir oleh pihak yang berwenang mengeluarkan surat tersebut tidak memiliki nilai dan kekuatan pembuktian. Pada perkara pidana, bukti surat adalah konsep materiilnya. Mencari bukti materiil kemudian untuk mewujudkan kebenaran materiil, ini di dalam konsep pidana. Namun di dalam perdata adalah formil. Kendala dalam penyidikan tindak pidana korupsi dengan menggunakan alat bukti surat berbentuk fotocopy oleh penyidik pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh adalah kesulitan untuk menemukan bukti surat yang asli karena telah dimusnahkan oleh tersangka. Tersangka buron/masuk daftar pencarian orang (DPO). Hal ini menjadi kendala dikarenakan penyidik juga memerlukan keterangan dari tersangka. Hambatan secara non teknis antara lain dokumen yang dicari hilang. Sebelum tersangka diperiksa atau digeledah, biasa tersangka akan menghilangkan dokumen-dokumen yang sudah lama. Sehingga biasanya dokumen ini tidak bisa di ungkap lagi.
Fevi Indra, Philips A. Kana, Fitriati Fitriati
Published: 2 January 2022
Unes Journal of Swara Justisia, Volume 5, pp 395-318; https://doi.org/10.31933/ujsj.v5i4.229

Abstract:
The use of the Traffic Accident statistical analysis method by the Padang Pariaman Police Traffic Unit as an Effort to Reduce Traffic Accident Rates is by means of quantitative analysis, namely by including definite and qualitative figures, namely by not including exact figures, but only mentioning "Increase", "Decrease". ” levels of “worrying”, and so on. In order to determine the relationship and interrelationships between accident variables, the statistical analysis method used is correlation. There are two criteria highlighted for correlation analysis, namely whether the existing sample data provide sufficient evidence that there is a relationship between variables. And second, if there is a relationship, how strong is the relationship between these variables. The variables tested were the type of accident, the cause of the accident, the behavior of the driver that caused the accident, the type of vehicle, the time of the accident, and the profession of the perpetrator of the accident. Effectiveness The use of statistical analysis methods by the Padang Pariaman Police Traffic Unit as an Effort to Reduce Traffic Accident Rates is already effective. It can be seen that there is a decrease in the number of accidents, although in 2019 there was an increase but in 2020 there was a decrease in the number of accidents, namely 284 cases from 363 cases in 2019. This statistical analysis data is very useful for the community as an early warning to be more careful when passing through roads where accidents often occur.
Back to Top Top