Jurnal Sosial Sains

Journal Information
ISSN / EISSN : 2774-7018 / 2774-700X
Published by: CV. Syntax Corporation Indonesia (10.36418)
Total articles ≅ 204
Filter:

Latest articles in this journal

Niayah Niayah, Danisya Danisya
Jurnal Sosial Sains, Volume 2, pp 731-736; https://doi.org/10.36418/sosains.v2i6.409

Abstract:
Latar Belakang: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga saat ini masih mengandalkan pajak kendaraan bermotor sebagai sumber pajak daerah yang berpotensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam beberapa tahun ke depan, Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor yang terjadi pada tiap tahunnya disebabkan oleh adanya pendapatan yang semakin meningkat sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan terhadap daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor. Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif penerimaan pajak kendaraan bermotor, selain itu juga untuk mengetahui bagaimana kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah provinsi Jawa Tengah tahun 2017 -2020. Metode: Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, Sedangkan teknik data yang digunakan yaitu melalui deskriptif dan kuantitatif. Hasil: Hasil penelitian diketahui bahwa efektivitas pajak kendaraan bermotor Provinsi Jawa Tengah periode 2017-2020 sebesar 102,045% yang menandakan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor sangat efektif. Sedangkan pada kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2020 sebesar 31,775% yang mendakan bahwa kontribusi pajak kendaraan bermotor tehadap pendapatan asli daerah cukup baik. Kesimpulan: Realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2017-2020 tergolong sangat efektif dengan hasil rata-rata sebesar 102,045%.
Novita Sari, Rika Astimi Efendi
Jurnal Sosial Sains, Volume 2, pp 717-730; https://doi.org/10.36418/sosains.v2i6.412

Abstract:
Latar Belakang: Hegemoni perfilman Hollywood di Indonesia terlihat secara nyata dan dapat diyakini bahwa film sebagai bentuk soft power yang rentan dengan berbagai kepentingan, salah satunya kepentingan politik. Genre super hero merupakan kesuksesan penyebaran kepentingan politik Amerika ke seluruh belahan dunia, termasuk ke Indonesia. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk membongkar praktik hegemoni pada dunia perfilman Indonesia dan yang terpenting mendalami berbagai gerakan counter hegemony berupa lahirnya film bergenre superhero Gundala sebagai bentuk emansipatoris akan cengkraman klas hegemon pada dunia perfilman Indonesia. Metode:Penelitian ini menggunakan metode literature review. Hasil: Peneliti membedah film Gundala dan perfilman Indonesia sebagai gerakan counter hegemony. Paradigma kritis dengan pendekatan kualitatif menjadi dasar penelitian ini sehingga berhasil menghasilkan temuan bahwa adanya krisis hegemoni ada perfilman Hollywood berupa masyarakat Indonesia saat ini lebih menyukai menonton film lokal Indonesia, adanya perubahan naskah skrip asli oleh pihak rumah produksi ataupun sutradara Hollywood, serta menangnya film Parasitedalam Oscar, masyarakat mulai mempercayai kualitas perfilman Indonesia, namun masih ada kendala berupa Undang-Undang Perfilman tidak dijalankan dengan baik. Kesimpulan: Film Gundala menjadi permulaan dari gerakan counter hegemony yang dilakukan oleh Indonesia terhadap hegemoni perfilman Hollywood di Indonesia khususnya pada film yang bertemakan superhero.
Ahmad Subangkit Mabruri
Jurnal Sosial Sains, Volume 2, pp 656-669; https://doi.org/10.36418/sosains.v2i6.405

Abstract:
Latar Belakang: Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jalannya adopsi inovasi dalam pelayanan administrasi kependudukan berbasis NIK pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Metode: Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan telaah dokumen. Teknik analisis data dilakukan dengan data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan conclusion drawing (verifikasi). Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses adopsi inovasi dalam pelayanan administrasi kependudukan berbasis NIK mengalami 5 tahapan, yakni tahapan dimensi pengetahuan, persuasi, keputusan, implementasi dan konfirmasi. Kesimpulan: Adopsi inovasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis NIK mengikuti model tahapan proses keputusan inovasi yang dimulai dengan dimensi pengetahuan melalui serangkaian kondisi awal, lalu bertahap ke dimensi persuasi melalui berbagai persepsi untuk memahami karakteristik inovasi tersebut, bertahap lagi ke dimensi keputusan guna menentukan keberlangsungan inovasi tersebut, hingga masuk dimensi implementasi, serta dimensi konfirmasi untuk menindaklanjuti serangkaian dampak positif atau negatif dari implementasi inovasi kebijakan tersebut.
Ratih Sayekthi
Jurnal Sosial Sains, Volume 2, pp 680-689; https://doi.org/10.36418/sosains.v2i6.406

Abstract:
Latar Belakang: Korupsi sudah merambah ke banyak aspek kehidupan mulai dari pelayanan publik sampai dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah, mulai dari pemerintah daerah sampai pemerintah pusat, mulai dari perusahaan Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D) sampai sektor swasta. Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Audit Internal, Pengendalian Intern dan implementasi good corporate governance terhadap pencegahan fraud pada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero). Metode: Studi ini menggunakan penelitian penjelasan kausalitas yakni menjelaskan suatu hubungan antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis. Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel bebas (audit internal, pengendalian intern dan implementasi good corporate governance) dan satu variabel terikat (pencegahan fraud). Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS. Hasil: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa audit internal berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud di PT. KBN (P) pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud di PT. KBN (P) implementasi good corporate governanceterhadap Pencegahan fraud di PT. KBN (P). Kesimpulan: Pengaruh yang signifikan dari pengendalian intern terhadap pencegahan fraud. Implementasi good corporate governance (X), berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud (Y) di PT. KBN (P). Adanya pengaruh yang signifikan dari implementasi good corporate governance terhadap pencegahan fraud.
Laila Istiadah
Jurnal Sosial Sains, Volume 2, pp 748-754; https://doi.org/10.36418/sosains.v2i6.410

Abstract:
Latar Belakang: Penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat melalui pengadilan dan diluar pengadilan. Tujuan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan bantuan pihak ketiga yang bersifat netral. Seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Palangka Raya yang menerapkan mediasi dalam penyelesaian perkara. Maka dari itu perlunya strategi dari mediator guna menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi hakim mediator dalam mendamaikan para pihak. Metode: Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris yaitu mempelajari secara mendalam satu individu mengenai latar belakang, keadaan serta interaksi sosial. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil: Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai macam strategi yang dilakukan oleh hakim mediator ketika melakukan proses mediasi dengan para pihak. Utamanya strategi yang sering digunakan oleh hakim mediator yang pertama adalah strategi berkomunikasi, yakni mengenali para pihak dengan komunikasi yang efektif antara mediator dengan para pihak yang bersengketa dalam proses perundingan guna membantu para pihak memahami pandangan masing-masing yang dianggap penting bagi mereka. Kesimpulan:Strategi yang digunakan oleh hakim mediator yang kedua adalah strategi tutur yakni strategi yang dipakai dalam pengenalan latar belakang para pihak, pemberian umpan balik serta penempatan peran sosial yang penting guna mediator bisa menjadi penengah yang tidak mengganggu para pihak yang sedang berselisih.
Elisa Agustina, Yayuk Andayani, Anggit L. Sunarwidhi
Jurnal Sosial Sains, Volume 2, pp 670-679; https://doi.org/10.36418/sosains.v2i6.404

Abstract:
Latar Belakang: Kondisi Stunting didefinisikan sebagai kondisi kegagalan pertumbuhan pada anak akibat kekurangan gizi dalam jangka waktu lama terutama selama periode awal pertumbuhan dan perkembangan anak. Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, prevalensi kejadian stunting pada anak di NTB mencapai 37,2%. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan Mahasiswa Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Mataram, Indonesia tentang Tanaman Obat Herbal untuk Stunting. Metode: Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan cross sectional. Populasi penelitian ini adalah 297 mahasiswa Program Studi Farmasi Universitas Mataram. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 170 mahasiswa dengan menggunakan teknik Probability Sampling dengan metode Disproportionate Stratified Random Sampling. Instrumen penelitian berupa kuesioner yang disebarkan secara online melalui link google form. Data penelitian yang diperoleh diolah menggunakan Microsoft excel. Hasil: Hasil Penelitian ini menunjukkan terdapat 19 pernyataan dari total 25 pernyataan yang valid dan reliabel. Data karakteristik responden meliputi jenis kelamin, usia responden dan angkatan. Hasil penelitian terkait gambaran tingkat pengetahuan mahasiswa dengan kategori sangat tinggi yaitu sebanyak 95 responden (55,5%), kategori tinggi sebanyak 74 responden (43,5%) dan kategori tingkat pengetahuan sedang sebanyak 1 responden (1%). Kesimpulan: Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa mahasiswa dengan tingkat pengetahuan sangat tinggi adalah sebanyak 95 responden (55,5%), kategori tinggi sebanyak 74 responden (43,5%) dan kategori tingkat pengetahuan sedang sebanyak 1 responden (1%).
Dewi Rostianingsih, Yocki Yuanti, Hainun Nisa, Rustini Rustini
Jurnal Sosial Sains, Volume 2, pp 737-747; https://doi.org/10.36418/sosains.v2i6.411

Abstract:
Latar Belakang: Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) merupakan suatu alat kontrasepsi yang dimasukkan dalam rahim terbuat dari bahan polyethyline dilengkapi dengan benang nylon sehingga mudah dikeluarkan dari rahim. Menurut Data Statistik Sektoral Kabupaten Karawang pemakaian AKDR sebanyak 5,6 %. Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor - faktor yang berhubungan dengan rendahnya pemakaian Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) di Praktik Mandiri Bidan (PMB) Rustini Karawang tahun 2021. Metode: Desain penelitian ini adalah cross sectional. Populasi yang diteliti adalah akseptor KB yang berkunjung ke PMB Rustini dan bersedia menjadi responden. Sampel yang diambil sebanyak 79 responden dengan menggunakan teknik accidental sampling. Instrumen yang digunakan berupa kuesioner. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis univariat dan bivariat (uji chi square).Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan (p= 0.003) dengan rendahnya pemakaian AKDR (P Value > 0,05), Namun tidak terdapat hubungan antara umur (p= 0.320), paritas (p= 1,000), pekerjaan (p= 1,000), dukungan suami (p= 1,000), pemberian informasi (p= 1,000) dengan rendahnya pemakaian AKDR (P Value < 0,05). Kesimpulan: Proporsi pemakaian AKDR di PMB Rustini masih sangat rendah yaitu sebanyak 5,1%. Terdapat hubungan antara pengetahuan dengan rendahnya pemakaian AKDR, adapun yang tidak terdapat hubungan dengan rendahnya pemakaian AKDR yaitu umur, paritas, pekerjaan, dukungan suami dan sumber informasi.
Miranda Prahadi
Jurnal Sosial Sains, Volume 2, pp 706-716; https://doi.org/10.36418/sosains.v2i6.407

Abstract:
Fraud is an action carried out by individuals or groups in a planned manner, resulting in annual financial reports that can harm the company or other parties. The study aimed to determine the effectiveness of internal control, organizational culture, compensation suitability, law enforcement, distributive justice, procedural justice, and organizational commitment to fraud with unethical behavior as a mediation variable in the community health center in Mempawah Regency. The samples of this study was the employees of the community health center in Mempawah Regency included in certain criteria with 98 respondents. The data used in this research was the primary data obtained using structured questionnaires. The data were analyzed with the approach of Structural Equation Model (SEM) using Partial Least Square (PLS). The results showed that the effectiveness of internal control, procedural justice, and organizational commitment affected the fraud. Organizational culture, compensation suitability, law enforcement, and distributive justice did not affect the fraud. Organizational culture and compensation suitability affected the unethical behavior. The effectiveness of internal control, law enforcement, distributive justice, procedural justice and organizational commitment did not affected the unethical behavior. Moreover, unethical behavior effected the fraud. This shows that the more influential the effectiveness of internal control in an agency, the lower the level of fraud occurs. Organizational culture has no effect on the occurrence of fraud at the Mempawah District Health Center.
Abrillioga Abrillioga, Aldian Nugraha, Azzam. H. F, Himy Oktafiansyah
Jurnal Sosial Sains, Volume 2, pp 648-655; https://doi.org/10.36418/sosains.v2i6.402

Abstract:
The subject of extending the presidential term to three terms is one that all of us are concerned about. In this example, in the contestation of the dynamics of government and politics in Indonesia, the discourse of the desire to change the 1945 Constitution aims to homogenize the discourse views of the interests of power, making this an intriguing subject to research. As a concept of preventing the authoritarian pendulum in a country, it is required to limit the power held by a head of state and head of government, particularly the president. The term of office for presidential candidates in Indonesia is controlled by the country's presidential system of government. Like the current dynamics in the Indonesian government, that dilemmas and conflicts of interest stemming from pragmatic reasons for legal politics in Indonesia appear to want to smoothen the constitution, namely Article 7 of the 1945 Constitution, which has limitedly affirmed the limits of positions held by a president, namely two terms. by using the provisions of the original intense article 37 of the 1945 Constitution to delegate to three terms. In essence, the presidential term restriction is intended to prevent abuse of power.
Nur Izzah
Jurnal Sosial Sains, Volume 2, pp 690-705; https://doi.org/10.36418/sosains.v2i6.408

Abstract:
Latar Belakang: Peradilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman sebagai sarana yang efektif untuk mewujudkan akses dan kontrol atas hak-hak material maupun non-material yang berkesetaraan dan berkeadilan gender. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Pulang Pisau Nomor 82/Pdt.G/2019/PA.Pps dan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Pps dengan keadilan dan gender. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan deduktif. Adapun metode deduktif yang digunakan untuk membahas suatu permasalahan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode deskriptif kualitatif yaitu suatu analisis yang digunakan untuk menggambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk mendapatkan kesimpulan. Hasil: Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Putusan Pengadilan Agama Pulang Pisau Nomor 82/Pdt.G/2019/PA.Pps dan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Pps Dari Aspek Tinjauan Yuridis Kaitannya Dengan Keadilan dan Kesetaraan Gender. Kesimpulan: Proses mediasi belum ramah gender, kedua Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum belum diterapkan oleh Majelis Hakim, ketiga Ijtihad hakim belum berpihak kepada keadilan dan kesetaraan gender.
Back to Top Top