Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum

Journal Information
ISSN / EISSN : 1978-9076 / 2774-5872
Total articles ≅ 18
Filter:

Latest articles in this journal

Ridwan Ridwan
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 10, pp 18-32; https://doi.org/10.34304/jf.v10i1.32

Abstract:
Scopenhauer menyatakan, seseorang akan tetap terlihat kanak-kanak sebelum memahami filsafat Kant, hal ini menunjukkan begitu besar dan pentingnya pemikiran Kant dalam membentuk pengetahuan modern berserta impilkasinya, termasuk pergeseran pola relasi hukum dan moral. Tulisan ini bertujuan membahas permasalah relasi hukum dan moral dalam perspektif imperative Categories Immanuel Kant. Menggunakan jenis penelitian doktrinal, pendekatan filosofis. Hasil analisis menunjukan relasi hukum dan moral dalam pemikiran Immanuel Kant berada dalam bentuk relasi independen-dialog, dimana hukum dan moral terpisah akan tetapi sederajat, baik pada level objek, sumber, metodelogi, dan tujuan.
, Ahmad Yasin
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 10, pp 33-45; https://doi.org/10.34304/jf.v10i1.34

Abstract:
Diaturnya mediasi dalam peneyelesaian disharmonisasi peraturan perundang-undangan dinilai tidak sesuai dengan prinsip hukum yang dianut di Indonesia. Mediasi biasa diterapkan dalam peneyelesaian masalah privat, namun diadopsi untuk menyelesaikan sangketa disharmonisasi norma hukum. hal tersebut menuai penolakan karena dianggap tidak sesuai dengan norma yang mengatur mediasi secara umum. Tulisan ini dibuat dengan tujuan untuk mengkritisi dan memberikan saran terhadap perbakaikan pengaturan mediasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative. Dengan isu hukum bahwa terdapat ketidak sesuaian norma dan/atau prinsip hukum. dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini bahwa terdapat ketidak sesuaian pengunaan mediasi dalam praktik di Indonesia. mediasi yang diterapkan dalam hukum privat dicoba untuk diadopsi dalam penyelesaian masalah regulasi hal tersebut mendapat penolakan. Selinitu tidak terdapat norma yang memerintahkan harmonisasi peraturan Menteri untuk diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2019.
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 10, pp 81-96; https://doi.org/10.34304/jf.v10i1.40

Abstract:
Tradisi piti rambang di Nusa Tenggara Barat dilakukan dengan cara mengambil paksa perempuan yang disukai oleh laki-laki yang akan dinikahkan saat perempuan tersebut tiba di kediaman laki-laki. Namun, praktek tersebut merugikan perempuan karena dirinya dapat dikategorikan sebagai korban penculikan. Hal ini dikarenakan perempuan yang menjadai palaingindi mawini (yang dibawa lari) tidak diberikan kesempatan untuk menetukan kepada siapa dia akan menikah. Hal ini membuat perempuan tertindas dan tida jarang kawin tangkap disertai dengan kekerasan. Meskipun tradisi ini didekriminalisasi oleh masyarakat, tapi tetap saja berdasarkan hukum pidana Indonesia tindakan tersebut termasuk tindak pidana dan pelaku dapat dihukum sesuai pasa yang berlaku.
, Yudianto Yudianto, Jamiatur Robekha
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 10, pp 46-66; https://doi.org/10.34304/jf.v10i1.35

Abstract:
Pelaksanaan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan harus sesuai dengan undang- undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang mennyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja dilakukan dalam beberapa proses yaitu mengadakan musyawarah antara karyawan dengan perusahaan, bila menemui jalan buntu maka jalan terakhir adalah melalui pengadilan untuk memutuskan perkara. Akan tetapi pada kenyataanya sering terjadi pemberhentian dengan pemecatan tanpa adanya alasan yang jelas, Seharusnya pemecatan karyawan harus berdasar kepada peraturan dan perundang- undangan karena setiap karyawan mendapat perlindungan hukum sesuai dengan statusnya. Permasalahan dalam tulisan ini yaitu Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang di PHK secara sepihak menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan? Dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor: 155/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT.PST? Dalam karya ilmiah ini metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu mengandalkan data sekunder sebagai sumber data utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan Majelis Hakim pada putusan Nomor 155/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT.PST, dalam pertimbanganya menyebutkan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak oleh Rs. Royal Taruma terhadap Analisa Paulina Kartika melanggar hukum dan tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dan tanggung jawab perusahaan terhadap tenaga kerja yang telah diPHK dimana dalam undang-undang mengharuskan atau mewajibkan perusahaan untuk memberikan uang pesangon, uang penghargaan, dan uang penggantian hak.
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 10, pp 67-80; https://doi.org/10.34304/jf.v10i1.31

Abstract:
Pandemi Covid-19 di Indonesia telah membatasi ruang gerak masyarakat, termasuk jajaran/unsur sistem peradilan pidana, khususnya dalam pemberantasan korupsi, karena semua orang sangat takut terpapar Covid-19. Penyelewengan dan penyimpangan Surat Keterangan Dokter akan mudah terjadi. Terdapat kecenderungan kuat di kalangan penegak hukum, bahwa surat keterangan dokter merupakan alat bukti yang kuat, dan tidak dapat diganggu gugat. penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia, penegak hukum belum membudayakan pemeriksaan dan memastikan surat keterangan dokter asli atau palsu serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan profesional. Di samping itu, juga belum pernah meminta second opinion dari dokter yang lain, untuk memeriksa kesehatan seseorang yang dinyatakan sakit dan berhalangan untuk hadir dalam proses peradilan, dari dokter sebelumnya.
, Bambang Hartono, Zainudin Hasan
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 10, pp 1-17; https://doi.org/10.34304/jf.v10i1.33

Abstract:
Salah satu perkara pengajuan pra peradilan terhadap penetapan tersangka dugaan melakukan tindak pidana korupsi adalah Putusan Nomor: 6/Pid.Pra/2020/PN.Tjk, dimana pada putusan tersebut menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa tindakan tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka karena adanya penyimpangan pengeluaran anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2018-2019 telah sesuai peraturan perundang undangan, sehingga Surat Penetapan Tersangka Nomor S.Tap/03/VI/2020/ Ditreskrimsus tertanggal 23 Juni 2020 terhadap Pemohon adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Memperhatikan Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta Menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya. Permasalahan penelitian ini adalah: Bagaimana proses penyidikan tindak pidana korupsi Sekretariat DPRD Tulang Bawang oleh Polda Lampung, Apakah dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam putusan Nomor: 6/Pid.Pra/2020/PN.Tjk yang menolak permohonan pra peradilan tersangka? dan Apa akibat hukum dari Putusan Pra peradilan Nomor: 6/Pid.Pra/2020/PN.Tjk. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif
Mastorat
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 9, pp 147-168; https://doi.org/10.34304/fundamental.v9i2.24

Abstract:
Perspektif pembentukan peraturan dan perundang-undangan di Indonesia mengisyaratkan pada pembangunan substansi hukum (legal substance), pembangunan struktur hukum (legal structure), dan pembangunan budaya hukum (legal culture). Tujuannya menyesuaikan teori-teori dan tahapan-tahapan pembentukannya dengan sistemastika, metodologi dan prosedural pembentukan peraturan dan perundang-undangan, sehingga Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris. Data dalam penelitian ini berupa data dokumen (normatif) dan data empiris (lapangan), selanjutnya dilakukan analisis kualitatif untuk memperoleh hasil yang berkualitas. Hasil penelitian menujukan bahwa, peraturan dan perundang-undangan di Indonesia belum dapat mengkombinasikan dan mengharmonisasikan antara teori dan tahapan pembentukannya, alasannya: kualitas pelaksana peraturan dan perundang-undangan tidak mengisyaratkan pada pembangunan substansi hukum (legal substance), pembangunan struktur hukum (legal structure), dan pembangunan budaya hukum (legal culture) dan pembentukan peraturan dan perundang-undangan tidak berdasakan teori dan tahapan pembentukannya secara sistematika, metodologi dan prosedural, sehingga implementasinya menimbulkan polemik baru di kalangan masyarakat
Taufik Firmanto, Gufran Sanusi
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 9, pp 169-190; https://doi.org/10.34304/fundamental.v9i2.25

Abstract:
Artikel ini merupakan hasil penelitian hukum dengan kajian kiprah dan usaha Muhammadiyah mewujudkan negara hukum indonesia sebagai negeri baldatun thoyibatun warobbun ghofur. Tujuan dari artikel ini diharapkan tumbuh diskusi lebih serius dan upaya implementatif mewujudkan negara hukum Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur, sebagaimana konsep negeri baldatun thoyibatun warobbun ghofur yang menjadi semangat pengabdian Muhammadiyah. Metode yang digunakan dalam penelitian artikel ini adalah penelitian hukum normatif menggunakan beberapa pendekatan yang biasa digunakan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan sejarah, dan pendekatan perbandingan. Simpulan artikel ini menyajikan bahwa dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, Gerakan Muhammadiyah telah mendampingi Negara Hukum Republik Indonesia, sejak dari meraih kemerdekaan, mempersiapkan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan, hingga saat ini menjaga dan merawat bangsa yang besar ini agar tetap bersatu dan berdaulat. Namun mesti disadari bahwa hingga saat ini, bangsa Indonesia masih berkutat menjalankan negara hukum formal. Sebagai negara hukum, bangsa ini lebih sibuk dengan prosedur formalitas, menegakkan hukum namun justeru abai pada esensi tujuannya untuk kemanusiaan dan kesejahteraan. Untuk itu bangsa ini perlu lebih fokus pada cita-cita kemerdekaan dan tujuan bangsa mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam semangat mewujudkan baldatun thoyyibatun wa rabbhun ghaffur.
Muhamad Amin, Jufrin
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 9, pp 191-207; https://doi.org/10.34304/fundamental.v9i2.26

Abstract:
Pengangkutan di Indonesia memiliki peranan penting dalam memajukan dan memperlancar perdagangan dalam maupun luar negeri karena adanya pengangkutan dapat memperlancar arus barang dari daerah produksi ke konsumen sehingga kebutuhan konsumen dapat terpenuhi. Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, keadaan geografis Indonesia, yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Tujuan diadakannya pengangkutan adalah untuk memindahkan barang dari tempat asal ke tempat tujuan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi. Mengangkut artinya mengangkat dan membawa, memuat dan membawa atau mengirimkan. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. “Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.” Perusahaan angkutan di perairan wajib mengangkut penumpang dan/atau barang terutama angkutan pos yang disepakati dalam perjanjian pengangkutan. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan. Perusahaan angkutan di perairan wajib mengangkut penumpang dan/atau barang terutama angkutan pos yang disepakati dalam perjanjian pengangkutan. Perjanjian pengangkutan, dibuktikan dengan karcis penumpang atau dokumen muatan. Perusahaan angkutan di perairan harus memastikan: sarana angkutan kapal telah memenuhi persyaratan kelaiklautan; sarana angkutan kapal telah diisi bahan bakar dan air tawar yang cukup serta dilengkapi dengan pasokan logistik; ruang penumpang, ruang muatan, ruang pendingin, dan tempat penyimpanan lain di kapal cukup memadai dan aman untuk ditempati penumpang dan/atau dimuati barang; dan cara pemuatan, penanganan,penyimpanan, penumpukan, dan pembongkaran barang dan/atau naik atau turun penumpang dilakukan secara cermat dan berhati-hati
Aman Ma'Arij
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 9, pp 125-146; https://doi.org/10.34304/fundamental.v1i2.23

Abstract:
Esensi pertanggungjawaban kepala daerah menurut Undang­-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pertanggungjawaban Kepala Daerah terhadap DPRD hanya bersifat informasi saja, yang apabila pertanggungjawaban itu ditolak, maka tidak menyebabkan jatuhnya Kepala Daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis LKPJ Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Tolak Ukur Kinerja Kepala Daerah Dalam Penyelenggaran Pemerintahan Daerah. Penelitian ini menggunakan Penelitian Normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LKPJ yang diberikan Kepala Daerah di hadapan sidang paripurna DPRD merupakan salah satu mekanisme pengawasan pihak legislatif terhadap pihak eksekutif, di samping melalui mekanisme yang lain seperti hak angket, interpelasi, minta keterangan dan sebagainya .yang dimiliki oleh DPRD. Di sini pembahasan mengenai posisi DPRD dalam pengawasan pelaksanaan APBD, terutama akan difokuskan pada pengawasan dalam aspek pertanggungjawaban ini Kedua, kinerja kepala daerah dan DPRD bisa diukur dari sejauh mana eksekutif dan legislatif di daerah mampu menjalankan tugas mereka secara akuntabel, demokratis, memenuhi standard moralitas, sesuai aspirasi masyarakat luas dan efisien
Back to Top Top