Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Journal Information
ISSN / EISSN : 2723-6730 / 2723-6749
Total articles ≅ 12
Filter:

Latest articles in this journal

Tasya Hadi Syahputri, Mae Mona Indriana, Shafa Aqilah, Ade Nur Rohim
Journal of Islamic Economics and Finance Studies, Volume 1, pp 191-212; doi:10.47700/jiefes.v1i2.2124

Abstract:
Penulisan paper ini bertujuan untuk memaparkan optimalisasi peran dan fungsi dari UPZ berbasis kampus dalam rangka memberdayakan masyarakat. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Jumlah penduduk muslim yang sangat besar ini menggambarkan besarnya potensi ZIS yang dapat diperoleh. Selain itu, pesatnya perkembangan pengelolaan ZIS di Indonesia menjadikan potensi ZIS yang besar ini dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat. Optimalisasi peran UPZ berbasis kampus dalam rangka pemberdayaan masyarakat ini juga sejalan dengan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pengabdian masyarakat. Sivitas akademika kampus menjadi agen yang tepat untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat penting dilakukan dalam rangka mengantisipasi penurunan kesejahteraan akibat terjadinya resesi ekonomi. Selain itu, sivitas akademika sebagai kelompok masyarakat yang paling melek akan perkembangan teknologi dapat membantu mengoptimalisasikan peran UPZ ini agar semakin berkembang karena didukung oleh sumber daya yang ahli di bidangnya. Paper ini dibuat dengan metode kajian pustaka. Data yang digunakan dalam paper ini merupakan data sekunder. Kesimpulan yang diperoleh adalah UPZ berbasis kampus memiliki peran yang sangat strategis dalam memberdayakan masyarakat sehingga bisa mewujudkan masyarakat yang produktif sebagai salah satu upaya mencegah terjadinya resesi ekonomi.
Nonie Afrianty
Journal of Islamic Economics and Finance Studies, Volume 1; doi:10.47700/jiefes.v1i2.2057

Abstract:
Islamic branding as an attraction for consumers to buy. Muslim consumers are required to be selective in choosing products to consume. Halal label on product packaging does not necessarily guarantee the halal product. Some people do not see the product ingredients in buying consumer products tend to follow the Trand and the properties obtained from these products. This study aims to determine the effect of Islamic Branding and Product Ingredients Against Interest in Buying HNI-HPAI Products in Bengkulu City, the population that is the object of this research is the Consumer of HNI-HPAI Products at Al-Fatih Business Center II HPAI Bengkulu City, The samples used are as many as 94 people were sampled in this study, using the accidental sampling method. The analytical method used in this study is the multiple regression analysis method with the application of SPSS16. The results of the research are based on partial hypothesis testing (t test) showing that the Islamic Branding and Product Ingredients variables significantly influence buying interest. The results of the F test Islamic branding and product ingredients together have a positive and significant effect on buying interest. This can be seen in the calculated F value of 70.676 and a significant value of 0.000
Tiara Dhea Octavianti
Journal of Islamic Economics and Finance Studies, Volume 1, pp 137-152; doi:10.47700/jiefes.v1i2.1969

Abstract:
Fiqh muamalah is a rule or procedure that can be used as a guide for humans to communicate with each other through cooperation using Islamic legal guidelines. One of them is the Ijarah method or lease. Meeting the needs of babies is one of the top priorities in the family. One of them is fulfilling the needs of baby equipment which aims to make it easier for parents to care for their children. Besides that, it is also for comfort and helps the development of children. However, the high price and the limited use period along with the development of the baby are the factors inhibiting the fulfillment of these needs. One way to meet these needs is by renting. The baby equipment rental business is one of the most open business opportunities and is needed by the community. One of these business actors is the Baby Farra Rental baby equipment rental. Although the rental system carried out at Baby Farra rental still uses conventional methods. Business owners, employees and consumers of Baby Farra Rental also do not know about what the Ijarah Agreement is, but in the implementation of the lease it is in accordance with the principles and conditions of the ijarah including starting from Aqil or the person who leases the lease, sighat contract or consent qabul, ujroh or fee rent and the benefits of the ijarah itself. The existence of a baby equipment rental business is very beneficial financially for the community, especially families who have babies who have economic limitations.
Riani Nur Aini
Journal of Islamic Economics and Finance Studies, Volume 1, pp 213-229; doi:10.47700/jiefes.v1i2.2083

Abstract:
(Pasar)Islam adalah sistem hidup yang lengkap, universal dan dinamis dalam mengatur kehidupan manusia, termasuk kaidah Islam dalam mengatur tentang harga dan mekanisme pasar. Ketentuan harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah. Sistem Islam menolak menetapkan harga oleh penguasa, karena Allah-lah yang menentukannya. Harga yang terbentuk harus sesuai dengan kekuatan penawaran (suplay) dan permintaan (demand) pasar. Olehnya itu harga barang tidak boleh ditetapkan oleh pemerintah, karena ketentuan harga tergantung pada hukum supply and demand. Sistem Islam sangat mendorong harga yang adil dengan mendorong persaingan pasar yang sempurna. Untuk memenuhi harga yang adil perlu adanya moralitas (fair play), kejujuran (honesty), keterbukaan (transparancy) dan keadilan (justice) serta menghindari segala macam bentuk spekulasi. Jika nilai-nilai ini ditegakkan, maka tidak ada alasan untuk menolak harga pasar. Sistem ekonomi Islam masih memberikan peluang pada kondisi tertentu untuk melalukan intervensi harga (price intervention) oleh pemerintah bila terjadi distorsi pasar, baik yang disebabkan oleh faktor alamiah maupun perilaku menyimpang dari pelaku pasar.
Annisa Nadya, Marlina Tanjung, Sugianto Sugianto
Journal of Islamic Economics and Finance Studies, Volume 1; doi:10.47700/jiefes.v1i2.2095

Abstract:
This research is a quantitative study to determine the effect of inflation, BI interest rates, capital influences and problematic financing on financing at Islamic banks. The dependent variable in this study is financing. While the independent variables in this study are inflation, BI interest rates, capital, and problem financing. The population of this study is Sharia Commercial Banks registered with the Financial Services Authority, which amounts to 14 Banks. The sample selection uses non probability sampling. The data used are secondary data with panel data analysis method using e-views 10. The sample used was 14 Sharia Bank for the period of 2016-2018. The results of panel data regression with a significance level of 0.05 indicate that inflation, BI interest rates, and problematic financing have no effect on financing, and capital influences has effect on financing.
Maya Apriyana, Sahlan Hasbi
Journal of Islamic Economics and Finance Studies, Volume 1, pp 173-190; doi:10.47700/jiefes.v1i2.2115

Abstract:
This study aims to determine the most dominant factors affecting the cooperative preference in the conversion into a cooperative sharia. The research method using the quantitative approach to the technique of factor anaysis. The results indicate that regulatory support, promotion and profit sharing rate is the most dominant factor or a major factor for the preference of cooperative in the conversion into a cooperative sharia. Meanwhile religion, information, and image is a supporting factor for the preference of cooperatives in the conversion into a cooperative sharia.
Malikul Hafiz Alamsyah, Fani Ramadhani, Nur Azizah
Journal of Islamic Economics and Finance Studies, Volume 1, pp 62-81; doi:10.47700/jiefes.v1i1.1924

Abstract:
Saat ini hampir seluruh negara menggunakan hutang sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Terlebih bagi negara-negara berkembang, hutang menjadi instrumen pembiayaan yang cukup penting. Di dalam Islam, konsep hutang dijabarkan dalam bentuk pinjaman, namun dengan batasan tidak adanya unsur tambahan yang akan membawa kepada praktik ribawi. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji konsep hutang dalam sistem ekonomi Islam yang dipraktekkan oleh beberapa negara termasuk Indonesia. Kajian ini juga mengkaji penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam terkait praktik hutang yang terbebas dari praktik ribawi. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menjabarkan teori-teori terkait hutang serta tinjauan Islam terhadap hutan. Kajian ini menyimpulkan bahwa Islam tidak melarang transaksi hutang, baik dalam hal praktik individu, maupun praktik dalam bernegara. Namun demikian, praktik hutang tersebut harus tetap mengacu kepada mekanisme akad yang sesuai dengan norma dan nilai Islam. Sehingga hutang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen pembiayaan dalam pembangunan negara untuk menargetkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga diharapkan kebijakan hutang yang diterapkan oleh negara berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara umum.
Ade Nur Rohim
Journal of Islamic Economics and Finance Studies, Volume 1, pp 41-61; doi:10.47700/jiefes.v1i1.1925

Abstract:
Amil zakat merupakan unsur kunci dalam pengelolaan zakat yang efektif. Diperlukan penguatan peran dan fungsi amil zakat agar dapat mengoptimalkan pengelolaan zakat. Sehingga zakat yang dikelola secara profesional dan optimal akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Kajian ini bertujuan untuk memberikan penekanan dan mengelaborasi peran dan kedudukan amil zakat, sehingga bisa dikuatkan secara kompetensi. Di samping itu, peran dan fungsi Pemerintah sebagai pihak pemegang kebijakan memiliki peran penting dalam mengembangkan pengelolaan zakat. Kajian ini dijabarkan secara kualitatif dengan menggali sumber data dan informasi sekunder. Data dianalisis dan dijabarkan secara deskriptif. Kajian ini menemukan bahwa peran dan fungsi amil zakat sangat penting dalam memajukan pengelolaan zakat. Pemerintah diharapkan turut memberikan andil lebih besar dalam pengelolaan zakat sebagai pemegang kuasa kebijakan. Kontribusi tersebut dilakukan dengan mendukung dan memberikan arahan dan kebijakan terkait penegasan pengelolaan zakat. Selain itu, amil zakat yang berkompeten dan profesional sangat berhubungan erat dengan program pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Sehingga amil zakat yang profesional akan turut berkontribusi aktif dalam memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara umum, zakat yang dikelola secara optimal oleh amil zakat yang berkompeten akan turut berperan aktif dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi secara umum.
Prima Dwi Priyatno, Lili Puspita Sari, Isti Nuzulul Atiah
Journal of Islamic Economics and Finance Studies, Volume 1, pp 1-18; doi:10.47700/jiefes.v1i1.1927

Abstract:
Perbedaan pendapat tentang asuransi syariah masih menjadi perdebatan dikalangan ulama hingga saat ini, Asuransi Syariah sendiri merupakan isu kontemporer yang menjadi ikhtilaf. studi ini mencoba melihat sisi asuransi dari kaca mata maqasid syariah. Implementasi maqasid syariah pada asuransi merupakan titik temu antara tujuan ditetapkannya syariah. Perlindungan agama dalam asuransi syariah direalisasikan dalam bentuk transaksi yang dimulai dengan kontribusi dalam bentuk tabarru' (donasi). Selain hal tersebut terdapat produk asuransi haji. Usaha asuransi syariah dalam aspek perlindungan jiwa terdapat pada hal-hal yang menyebabkan terancamnya jiwa, kerusakan anggota badan yang menyebabkan kecacatan ataupun kematian seseorang. Peranan asuransi pada kemaslahatan jiwa ini lebih ditekankan pada aspek pencegahan (min nahiyyati al- ‘adam). Pada kemaslahatan akal, asuransi tidak secara spesifik melindungi. Namun, salah satu upaya manusia untuk melindungi akal ialah dengan cara menuntut ilmu. Disinilah letak asuransi memainkan perannya sebagai penyandang dana pendidikan. Contoh produk asuransi yang melindungi kemaslahatan akal adalah asuransi takaful dana siswa atau asuransi beasiswa. Dalam perlindungan terhadap keturunan, peranan asuransi lebih ditekankan pada segi adanya (min nahiyyati al- wujud) yaitu mewujudkan kemaslahatan ahli waris atau keluarga yang ditinggal. Terakhir, dalam memberikan perlindungan terhadap harta, asuransi memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Contoh asuransi yang melindungi kemaslahatan harta adalah asuransi takaful umum, misalnya takful kebakaran
Cahya Wulandari, Koiriyah Azzahra Zulqah
Journal of Islamic Economics and Finance Studies, Volume 1, pp 82-99; doi:10.47700/jiefes.v1i1.1923

Abstract:
Pasar yang merupakan pertemuan antara permintaan dan penawaran harus berlangsung secara adil. Islam melarang tindakan-tindakan yang dapat menzalimi dan merugikan orang lain. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji prinsip-prinsip Islam yang harus diterapkan dalam mekanisme pasar, sehingga terjadi pasar yang sehat dan adil, serta memberikan maslahat bagi semua pihak. Selain itu, kajian ini juga akan menganalisis tindakan-tindakan terlarang yang dapat mendistorsi pasar. Kajian ditulis dengan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan menjabarkan berbagai teori dari beberapa literatur. Kajian ini menggarisbawahi bahwa pasar dalam sistem Ekonomi Islam harus menjaga nilai-nilai kejujuran dan keadilan. Selain itu, pihak-pihak yang terlibat di dalam pasar agar menghindari praktik-praktik yang dapat merusak mekanisme pasar, sehingga merugikan orang lain. Beberapa bentuk tindakan yang dilarang Islam dalam mekanisme pasar antara lain ihtikar atau penimbunan barang untuk menaikkan harga barang di pasar, bai najasy yang merupakan praktik jual beli terlarang, taghrir dalam bentuk ketidakjelasan harga ataupun kualitas dan kuantitas barang yang diperdagangkan, dan tadlis yang merupakan praktik penipuan. Kajian ini merekomendasikan agar Pemerintah menetapkan ketentuan-ketentuan agar pasar yang berlangsung di masyarakat berjalan secara adil tanpa adanya pihak yang dirugikan.
Back to Top Top