Syiah Kuala Law Journal

Journal Information
ISSN / EISSN : 2549-1741 / 2580-9059
Total articles ≅ 50
Filter:

Latest articles in this journal

Zulkhanadya Zulkhanadya, Sophia Listriani
Syiah Kuala Law Journal, Volume 4, pp 218-233; doi:10.24815/sklj.v4i2.17871

Abstract:
Today, plastic waste is the most widely found in the Pacific Ocean, around 99% of garbage in the Pacific Ocean is plastic waste. Indonesia as the second-largest contributor plastic waste to sea, it needs to implement the state responsibility principle to fulfill the international obligations as referred to article 235 (1) of the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, stated that states are responsible for the fulfillment of their international obligations concerning the protection and preservation the marine environment. The state responsibility principle is also discussed at the national level, in Indonesia itself, there is a national regulation that discusses the state responsibility principle such as Law No. 32 of 2009 on environmental protection and management. Therefore, this paper will discuss the implementation of state responsibility principle in Indonesia and the challenges faced by Indonesia in implementing the state responsibility principle.
Novia Choirunnisa, Nahdlotul Fadilah
Syiah Kuala Law Journal, Volume 4, pp 153-172; doi:10.24815/sklj.v4i2.17236

Abstract:
The readiness of the community in the era of information technology has opened up opportunities in online businesses such as equity crowdfunding, equity crowdfunding as an alternative capital is increasingly in demand, especially by novice businesses. The Financial Services Authority issues regulations regarding the Equity Crowdfunding transaction model by issuing the Financial Services Authority Regulation Number 37 / POJK.04 / 2018. This provides questions for the regulation of Equity Crowdfunding in Indonesian Capital Market Law. The writer in this study would like to examine and analyze the Equity Crowdfunding activities and legal protection for investors, because legal protection is a form of legal certainty. The research method used is a normative juridical types, the problem approach uses the legislation approach and the conceptual approach. The results show that equity crowd funding is a form of new innovation in funding sources. The service mechanism has many similarities with public offering activities in the capital market, only the implementation is simpler. Equity Crowdfunding legal protection for investors who have been registered in the provisions of Chapter 54 paragraph (2) POJK Number 37 / POJK.04 / 2018, providing the latest information is only placed on the organizer's website or website.
Kadriah Kadriah, Mutiara Nabila Noviyandri, Roslaini Ramli
Syiah Kuala Law Journal, Volume 4, pp 141-152; doi:10.24815/sklj.v4i2.17379

Abstract:
Bank dapat melakukan beberapa upaya penyelesaian kredit sebagai upaya untuk meminimalkan potensi kerugian yang disebabkan oleh kredit bermasalah khususnya kredit diragukan. Kredit diragukan adalah kredit yang mengalami penundaan pembayaran pokok dan/atau bunga antara 121 hari hingga 180 hari. Pengaturan tentang penyelesaian kredit bermasalah dijumpai dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan bagi Bank Umum. Penelitian ini adalah penelitian preskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (kepustakaan) dan data primer (lapangan). Penelitian kepustaakan dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan ini. Penelitian lapangan didapatkan melalui proses wawancara dengan responden dan informan. Hasil penelitian ditemukan penyelesaain kredit diragukan dilakukan melalui beberapa tahap yaitu penagihan, pemberian surat peringatan 1, 2 dan 3, restrukturisasi dan gugatan sederhana. Hambatan yang dihadapi selama penyelesaian kredit diantaranya faktor tidak terbukanya debitur dan kreditur, kegagalan usaha debitur, dan debitur yang memiliki itikad tidak baik. Pemenuhan prinsip keadilan dalam penyelesaian kredit, pihak debitur maupun kreditur sudah memenuhi prinsip keadilan karena dengan adanya upaya penyelesaian tersebut, kreditur dapat menyelesaikan kredit yang bermasalah secara efektif. Pihak debitur juga dapat melakukan kewajiban pembayarannya secara intensif.
Destya Andhara
Syiah Kuala Law Journal, Volume 4, pp 234-251; doi:10.24815/sklj.v4i2.17020

Abstract:
Berdasarkan Pasal 253 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh menegaskan tentang peralihan status Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota menjadi satuan perangkat daerah Aceh dan kabupaten/kota. Salah satu kewenangan yang diberikan kepada Dinas Pertanahan Aceh adalah dalam hal penyelesaian dan konflik pertanahan. Dinas Pertanahan Aceh memiliki kewenangan dalam penyelesaian permasalahan hak atas tanah. Pada kenyataanya Badan Pertanahan Nasional Aceh sebagai Lembaga negara yang dibentuk oleh pemerintah pusat yang juga menangani urusan di bidang pertanahan juga memiliki kewenangan dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Aceh.Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian meunjukkan bahwa Dinas Pertanahan Aceh sebagai perangkat kerja Pemerintah Aceh memiliki kewenangan dalam hal penyelesaian sengketa pertanahan yang terjadi di Aceh. Terdapat berbagai ketentuan perundang-undangan yang mengatur kewenangan Pemerintah Aceh dibidang penyelesaian sengketa pertanahan. Di sisi lain, kewenangan penyelesaian sengketa yang dimiliki oleh Dinas Pertanahan Aceh belum dinyatakan secara tegas sengketa apa saja yang merupakan kewenangan Dinas Pertanahan Aceh dan mana yang merupakan kewenangan Badan Pertanahan Nasional Aceh. Kedudukan Dinas Pertanahan Aceh memiliki peranan yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa pertanahan yang terjadi di Aceh. Mengingat konflik-konflik pertanahan yang selama ini terjadi di Aceh belum terselesaikan secara menyeluruh. Lahirnya Dinas Pertanahan Aceh sebagai perangkat daerah dapat mempermudah akses masyarakat dalam hal penyelesaian konflik tanah dan dapat meminimalisir konflik-konflik yang telah ada dan mencegah kemungkinan-kemungkinan konflik yang akan terjadi dikemudian hari.
Muhammad Rafi Darajati, Muhammad Syafei
Syiah Kuala Law Journal, Volume 4, pp 106-122; doi:10.24815/sklj.v4i2.16999

Abstract:
Hak Asasi Manusia (HAM) digunakan dan dimaknai secara berbeda disetiapnegara. Hal ini diawali dari era terjadinya Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Sebagai dua negara dengan perbedaan ideologi, kedua belah pihak berkompetisi melalui penyebaran ideologi dalam pembentukan hukum HAM internasional. Tulisan ini akan menjelaskan mengenai bagaimana politik hukum ideologi mempengaruhi pembentukan dan penerimaan hukum HAM internasional. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan politik dalam pembentukan hukum HAM internasional sangat dipengaruhi oleh ideology negara-negara, seperti DUHAM yang dapat dikatakan sebagai penyatuan antara konsep liberal (pasal 3 sampai dengan pasal 21) dan konsep sosialis (pasal 22 sampai dengan pasal 27). Perbedaan ideologi ini yang menghadirkan 2 Kovenan terpisah yang ruang lingkupnya berbeda dan proses perancangan kovenan-kovenan tersebut 18 tahun sejak DUHAM diterima.
Elsa Indira Larasati, Lavenia Nadya Irianti
Syiah Kuala Law Journal, Volume 4, pp 185-197; doi:10.24815/sklj.v4i2.17660

Abstract:
Pemkot Surabaya termasuk sebagai suatu wilayah otonomi yang mendapatkan pelimpahan berupa Hak Pengelolaan dari Pemerintah. Sehingga Pemkot Surabaya mempunyai kewenangan untuk memberikan bagian dari tanah yang dikelolanya tersebut. Penerbitan Surat Izin Pemakaian Tanah atau yang lebih dikenal dengan Surat Ijo merupakan salah satu bentuk pelaksanaan wewenang Pemkot Surabaya yang berkaitan dengan tanah. Namun, dengan diterbitkannya Surat Ijo tersebut ternyata menimbulkan banyak pertanyaan dan permasalahan bagi para pemegangnya. Mengenai Sertipikat Ijin Pemakaian atau Surat Ijo diatur lebih lanjut dalam Perda Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Ijin Pemakaian tanah. Dalam Perda tersebut dijelaskan bahwa untuk meningkatkan pendapatan daerah maka pemegang SIPT tersebut akan dikenakan retribusi atau uang sewa. Pemegang SIPT merasa dibebankan dengan 2 (dua) biaya yakni selain retribusi juga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dan hal inilah yang menjadi sebuah permasalahan bagi Pemegang Sertipikat dengan Pemkot Surabaya.
M. Faza Adhyaksa, Mirja Fauzul Hamdi
Syiah Kuala Law Journal, Volume 4, pp 211-251; doi:10.24815/sklj.v4i2.17771

Abstract:
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 106 ayat 2 menjelaskan Hak Interpelasi adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi untuk meminta keterangan kepada gubernur mengenai kebijakan pemerintah daerah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.Hak interpelasi pernah digunakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Periode 2014-2019 terkait dengan beberapa kebijakan dan aturan baru yang dikeluarkan oleh gubernur Aceh. Berdasarkan hasil penelitian, DPRA menggunakan hak interpelasiterkaitpenerbitanPergub terhadap gubernur Aceh, urgenitasnya adalah didalam Pergub Nomor 5 Tahun 2018, pasal 30 mengatur hukuman cambuk dilakukan di tempat tertutup (rutan/lapas), hal ini bertentangan dengan penjelasan Qanun Nomor 7 Tahun 2013, pasal 262dimana hukuman cambuk dilakukan ditempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir.Gubernur memberikan penjelasan penerbitan Pergub tersebut hanya sebagai peraturan pelaksana Qanun saja. Secara hierarki, kedudukan Perda Provinsi (Qanun) lebih tinggi dari Pergub, apabila Pergub bertentangan dengan Qanun maka Pergub tersebut batal demi hukum. DPRA jugamengajukan gugatan ke Mahkamah Agung.Dalam putusannya, MA menolak permohonan gugatan atau uji materi yang diajukan DPRA, karena menurut MA jika terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan Qanun Aceh, maka DPRA dapat menggunakanHak Interpelasi sesuai dengan mekanisme pengawasan yang diatur dalam UUPA.
Siti Afrah Afifah
Syiah Kuala Law Journal, Volume 4, pp 123-140; doi:10.24815/sklj.v4i2.17021

Abstract:
Tulisan ini membahas peralihan hak yang menggunakan akta perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) terkadang dapat terjadi pembatalan, baik atas permintaan para pihak sendiri untuk akta tertentu, atau dengan menggugat pihak lainnya ke Pengadilan Umum untuk membatalkan isi akta agar tidak mengikat lagi. Dari beberapa Putusan Mahkamah Agung yang dianalisis, pembatalan akta PPJB terjadi karena wanprestasi dengan alasan-alasan tertentu serta karena perbuatan melawan hukum, sedangkan maksud dibuatkan akta PPJB sebagai perjanjian yang mendahului proses peralihan hak untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dan penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan Pembatalan akta perjanjian pengikatan jual beli oleh Mahkamah Agung sudah sesuai dengan syarat kebatalan sebuah akta menurut peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengacu pada Pasal 1265, Pasal 1266, Pasal 1267, Pasal 1320, dan Pasal 1238 KUHPerdata. Perlindungan hukum kepada para pihak yang dirugikan dengan menyatakan akta batal demi hukum, dinyatakan batal, dengan konsekuensi uang muka menjadi hapus, meskipun pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1650 K/Pdt/2015 tidak diberikan karena tidak terdapat klausul mengenai syarat batalnya perjanjian dan seharusnya akta PPJB dinyatakan melanggar syarat objektif karena dibuat ketika terjadi tumpang tindih, perlindungan hukum kepada Notaris dengan tidak dapat mengajukan ganti kerugian kepadanya. Masing-masing Hakim Mahkamah Agung dalam memberikan putusannya mengikuti putusan Hakim yang terdahulu dimana pada pertimbangannya masing-masing Putusan Pengadilan Tinggi dianggap tidak bertetangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang.
Bakti Bakti, M. Saleh Sjafei
Syiah Kuala Law Journal, Volume 4, pp 173-184; doi:10.24815/sklj.v4i2.17634

Abstract:
Paper ini untuk memberikan gambaran tentang landasan pemikiran penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan untuk Indonesia, khususnya di bidang kehutanan. Pada satu sisi, tindakan negara periode pembangunan lima tahun lalu (2014-2019) hamper sepenuhnya mengadopsi konsep pembangunan berkelanjutan dari pengalaman negara-negara maju, yakni modernisasi melalui studi ilmiah. Pada disi lain, ternyata konsep modernisasi itu tidak dapat mengantisipasi implikasi pencapaian rasional yang bersifat sentralisme. Penelitian ini untuk memahami identifikasi pemerintah pusat dalam mengendalikan pihak-pihak yang terlibat pada kegiatan pembangunan dan meminta loyalitas mereka kepada pemerintah. Salah satu usulan yang diajukan sebagai hasil analisis penelitian ini adalah konsep pembangunan berkelanjutan berdasarkan kearifan lokal. Karakteristiknya mengacu pada kerangka-pikir komunal magis-makrokosmos menuju pada keseimbangan kosmos yang berbasis integratif. Hal itu dilandasi pertimbangan gangguan pada satu komponen makrokosmos dapat membawa gangguan pada keseimbangan alam secara keseluruhan. Keyakinan sadar masyarakat seperti itu menjadi fundasi penghormatan dan perlindungan keseimbangan alam sebagai bagian dari emanasi yang Ilahi. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan pembangunan yang mengkombinasikan dua konsep, yakni konsep pembangunan dari negara maju dan konsep yang didasarkan pada kearifan lokal dapat menjadi landasan berpikir pembanguan yang berdimensi mutualitas.
Zhafirah Ulfah, Nellyana Roesa
Syiah Kuala Law Journal, Volume 4, pp 198-210; doi:10.24815/sklj.v4i2.17847

Abstract:
Nowadays, there are some marine pollution cases caused by oil spill from vessels. These cases give a significant impact on marine environment and threatening human’s life. Therefore, law enforcement is needed.One of the principles that can be used in solving this problem is Polluter-Pays principles. This principle found in the 16th principle of the Rio Declaration on Environment and Development on 2002. The requirement of the principle is cost of pollution should be borne by the person responsible for causing the pollution. National authorities should endeavor to promote the internalization of environmental costs and the use of economic instruments. This article aims to find out the implementation of polluter pays principles in Indonesia, especially in study of oil spill. Polluter pays principle can be used as one of solution in helping country overcome the loses oil spill cases within Indonesian waters. One of the challenges is Indonesia need a specific instrument used as a mechanism for calculating the loss or damage that should be paid by the polluters.
Back to Top Top