Syiah Kuala Law Journal

Journal Information
ISSN / EISSN : 2549-1741 / 2580-9059
Current Publisher: LPPM Unsyiah (10.24815)
Total articles ≅ 60
Filter:

Latest articles in this journal

Teuku Okta Randa, Wahyu Ramadhani
Published: 31 December 2020
Syiah Kuala Law Journal, Volume 4, pp 266-284; doi:10.24815/sklj.v4i3.18268

Abstract:
Aceh merupakan salah satu daerah provinsi di Indonesia yang mendapatkan status otonomi khusus. Pelaksanaan otonomi khusus di Aceh diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (selanjutnya disebut UUPA).. Pembentukan KKR di Aceh didasarkan pada Pasal 229 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006, kemudian dilegalkan dalam Qanun No. 17 Tahun 2013. Keberadaan KKR Aceh makin menimbulkan polemik setelah Gubernur Aceh mengangkat beberapa anggota KKR Aceh berdasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 162/796/2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan KKR Aceh berdasarkan peraturan perundang-undangan, untuk mengetahui Faktor-faktor apasajakah dibentuknya KKR Aceh menurut Qanun No. 17 Tahun 2013, untuk mengetahui kendala dan upaya KKR Aceh dalam menjalankan kewenangannya menurut peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau lebih di kenal dengan data sekunder seperti buku-buku, peraturan perundangan atau bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan. Hasil Kedudukan KKR Aceh merupakan mandat langsung dari ketentuan Pasal 229 UU Pemerintahan Aceh yang kemudian diakomodir dalam Qanun No. 17 Tahun 2013. Hal ini dikuatkan dengan penunjukan anggota KKR Aceh berdasarkan Keputusan Gubernur No162/796/2016 Tentang Penetapan Anggota Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Aceh Atas regulasi tersebut kedudukan KKRAceh merupakan amanah dalam pelaksanaan otonomi khusus di Aceh dalam menegakkan pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh. Faktor-faktor dibentuknya KKR Aceh menurut Qanun Nomor 17 Tahun 2013 yaitu Menyelesaikan pelanggaran HAM berat pada masa lalu di luar pengaduan, guna mewujudkan perdamaian dan persatuan bangsa, dalam hal ini KKR di di tujukan agar dapat menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh. Kendala dan upaya KKR Aceh dalam menjalankan kewenangannya menurut peraturan perundang-undangan, maka dalam hal ini kendala KKR Aceh dalam menjalankan kewenangannya yaitu pada komisi kebenaran dan rekonsiliasi tidak diatur secara khusus didalam Qanun Nomor 17 Tahun 2013 maka dalam hal ini harus dibenahi oleh pejabat terkait di pemerintahan Aceh. Adapun Upaya yang harus dilakukan mengenai KKR Aceh itu sendiri adalah mengatur tentang dua hal yang luput diatur oleh Qanun sebelumnya, yakni mengenai pola pengambilan keputusan dan pergantian antar komisi.
Tamrin Muchsin, Sardjana Orba Manullang, Saiful Rachman, Sri Sudono Saliro
Published: 31 December 2020
Syiah Kuala Law Journal, Volume 4, pp 338-350; doi:10.24815/sklj.v4i3.18040

Abstract:
The authority of the regional government to regulate self-government affairs as stipulated in Article 10 paragraph (2) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and hierarchically is a juridical implementation of Article 18 paragraph (2) of the 1945 Constitution. Techniques for drafting statutory regulations, each Prevailing Law must refer to Law Number 12 of 2011 concerning the formation of statutory regulations. This paper will explain whether the framework for drafting the Sambas Regency Regional Regulation Number 11 of 2015 concerning the Implementation of Legal Aid is in accordance with Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Laws and Regulations. This research is a normative legal research which is defined as research on statutory rules which is viewed from the point of view of the legal hierarchy. The results show that the Preamble C (preamble) Framework and the legal framework are not in accordance with Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Laws and Regulations.
Naila Amatullah, Sinta Dewi Rosadi, Tri Handayani
Published: 31 December 2020
Syiah Kuala Law Journal, Volume 4, pp 323-337; doi:10.24815/sklj.v4i3.18967

Abstract:
Banyaknya kasus pelanggaran hak konsumen dalam transaksi direct carrier billing seperti pada kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2219 K/Pdt/2013, Laporan Nomor LP/3409/X/2011/Ditreskrimsus, dan Perkara Nomor 464/Pdt/G/2020/PN.JKT.PST. Menggambarkan posisi konsumen yang sangat lemah di hadapan pelaku usaha. Tujuan dari penelitian ini adalah menemukan konsep perlindungan konsumen dalam transaksi direct carrier billing sebagai penyelenggaraan jasa penyedia konten berdasarkan dalam jaringan bergerak seluler dikaitkan dengan prinsip-prinsip keamanan siber. Transaksi direct carrier billing dalam prosesnya dibantu oleh Agen Elektronik maka diharuskan dalam memenuhi prinsip keamanan siber, inter alia, authentication, confidentiality, integrity, non-repudiation, authorization dan availability sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), Pelaku Usaha dalam transaksi ini yakni Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan Penyelenggara Jasa Penyedia Konten diwajibkan untuk memenuhi prinsip-prinsip tersebut demi melindungi hak-hak konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten pada Jaringan Bergerak Seluler (Permen Kominfo 9/2017). Dalam penulisan ini, digunakan metode yuridis normatif yang berdasar kepada peraturan perundang-undangan juga studi kepustakaan yang akan menghasilkan beberapa upaya yang belum diatur dalam hukum positif dan yang dapat dilakukan oleh Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan Penyelenggara Jasa Penyedia Konten demi melindungi konsumen dalam transaksi direct carrier billing antara lain seperti pelaksanaan audit teknologi informasi secara independen, penjaminan end-to-end data, sistem pengawasan perseorangan dan sosialisasi.
Anggi Astari Amelia Putri, Dahlan Ali
Published: 31 December 2020
Syiah Kuala Law Journal, Volume 4, pp 252-265; doi:10.24815/sklj.v4i3.18416

Abstract:
Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan keabsahan persidangan pidana yang dilaksanakan secara daring di Pengadilan Negeri Meulaboh selama pandemi COVID-19, menjelaskan faktor-faktor penghambat dalam proses persidangan, serta strategi dalam membenahi pelaksanaan persidangan pidana secara daring pada Pengadilan Negeri Meulaboh. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Pengadilan Negeri Meulaboh telah memiliki landasan hukum untuk memberlakukan persidangan pidana secara daring , lalu faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan persidangan pidana secara daring pada Pengadilan Negeri Meulaboh adalah kualitas signal internet yang kurang memadai, kurangnya fasilitas, jadwal persidangan, sikap terdakwa, dan faktor masyarakat. Strategi yang dilakukan untuk membenahi yakni melakukan evaluasi, peningkatan mutu dan kualitas jaringan internet, dan juga upaya untuk menyiarkan persidangan dengan cara menyiarkan pada televisi di luar ruangan secara live streaming. Disarankan Pengadilan Negeri Meulaboh dapat mengevaluasi kembali jalannya persidangan teleconference untuk meningkatkan kualitas jaringan internet sehingga kualitas video dan suara yang dihasilkan menjadi jernih, dan juga agar persidangan daring dapat disiarkan di televisi pengadilan agar masyarakat dapat berperan aktif untuk ikut serta mengawal jalannya proses persidangan secara daring di Pengadilan Negeri Meulaboh.
Erry Fitrya Primadhany, Imam Wahyudi, Cahyati Cahyati
Published: 31 December 2020
Syiah Kuala Law Journal, Volume 4, pp 369-384; doi:10.24815/sklj.v4i3.18608

Abstract:
Regulations regarding transaction of telecommunication devices have been clearly regulated. However, the circulation of illegal products is still rife, especially devices that International Mobile Equipment Identity (IMEI) is not officially registered. This can potentially be detrimental to consumers. This research is normative research with the legal research method of literature. The approach used is a statutory approach and a conceptual approach. It can be concluded that the protection that can be done against consumers is preventive protection that is preventive and repressive protection that is done if the consumer has suffered a loss. Preventive preventive legal protection is contained in the provisions of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection and also contained in government efforts through Regulation of the Minister of Communication and Informatics No. 1 of 2020.Repressive legal protection can be resolved through litigation and non-litigation litigation.Violation of product requirements rules may result in businesses being subject to administrative sanctions.
Anggita Ayu Triana, Agus Machfud Fauzi
Published: 31 December 2020
Syiah Kuala Law Journal, Volume 4, pp 302-309; doi:10.24815/sklj.v4i3.18742

Abstract:
Pandemi Corona Virus Diserse 2019 (COVID-19) menyebabkan sebagaian masyarakat harus kehilangan pekerjaan secara tidak terduga. Hal ini yang menyebabkan adanya peningkatan kriminalitas di Surabaya pada masa pandemi COVID-19. Kehilangannya pekerjaan menyebabkan mereka mengambil jalan pintas untuk meperoleh penghasilan demi menafkahi keluarganya. Semenjak pandemi sampai sekarang setidaknya terdapat beberapa kasus kriminalitas pencurian kendaraan bermotor yang memanfaatkan situasi saat ini. Kondisi seperti ini mengakibatkan adanya perubahan perilaku pada seseorang yang bersifat menyimpang sehingga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum salah satunya melakukan aksi pencurian dengan mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam dengan jalan yang illegal atau menyimpang. Dalam prespektif sosiologi hukum keadaan yang sedang tejadi saat ini dapat dikatakan bahwa setiap masyarakat memiliki tipe kejahatan dan pelaku kejahatan sesuai dengan kondisi-kondisi sosial dan ekonominya. Penelitian ini menggunakan peneltian kualitatif dengan pendekatan studi literatur.
Wirantia Wirantia, Darmawan Darmawan, Suhaimi Suhaimi
Published: 31 December 2020
Syiah Kuala Law Journal, Volume 4, pp 351-368; doi:10.24815/sklj.v4i3.19087

Abstract:
Article 53 of the Regulation of the Head of the National Land Agency Number 1 Year 1960, which states that the PPAT deed is made by filling in the complete available deed blanks in accordance with the instructions for filling it. In practice carried out by a small number of PPAT there is a deed that has been prepared in advance, and has had some contents emptied containing agreements or general and standard agreements, which the purpose of which is to facilitate the work of PPAT in terms of administration and in terms of providing services by PPAT to interested parties or faces. The results showed that, Responsibility for authentic deed which is partially subtansinya empty, because PPAT is a public official who is given the authority to make authentic deed and PPAT has rules that must be obeyed by all PPAT in Indonesia regulated in Government Regulation No. 24, 2016 and the IPPAT Code of Ethics, and the position of PPAT deed which is partially subtansinya vacant in the event of degradation of PPAT deed even though the PPAT deed is a perfect evidence tool, but in the ppat certificate can experience degradation of the deed that can not be enforced as an authentic deed, but is considered a deed / handwriting under the hands caused by violation of the provisions of Article 1869 KUHPerdata.
Nu’Man Aunuh, Aisya Sanghra Devi Nugraha, Diah Nadia Putri, Adinda Putri Jade
Published: 31 December 2020
Syiah Kuala Law Journal, Volume 4, pp 285-301; doi:10.24815/sklj.v4i3.17779

Abstract:
Korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik harus ditindak secara tegas sebagai upaya pencegahan pengulangan terjadinya tindak pidana korupsi. Hal tersebut dapat dilakukan melalui penerapan sanksi pencabutan hak politik dan pencabutan hak yang ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yaitu dengan pendekatan pengumpulan bahan hukum melalui studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan mantan terpidana yang dijatuhi hukuman penjara dibawah 5 tahun dan tidak sedang menjalani sanksi pencabutan hak politik dapat mencalonkan diri sebagai kandidat legislatif, sedangkan mantan terpidana yang dijatuhi hukuman penjara diatas 5 tahun tidak dapat mencalonkan diri. Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pencabutan hak politik dapat dilakukan asal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya pidana tambahan berupa pencabutan hak politik sebagai efek jera terhadap terpidana dan pidana tambahan juga membantu tercapainya tujuan pemidanaan yang bukan hanya berupa efek jera, tetapi juga sebagai pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi.
Safrina Safrina, Khairani Khairani
Published: 31 December 2020
Syiah Kuala Law Journal, Volume 4, pp 385-394; doi:10.24815/sklj.v4i3.19073

Abstract:
Todays, companies are not only required to provide information on financial accountability but also about corporate performance related to social and environmental aspects in order to promote shareholder values and sustainable practices, which eventually lead to the concept of corporate governance. This study aims to discuss the implementation of corporate governance, in palm oil companies in Aceh Province. A qualitative research method is applied with an empirical juridical approach. Data were collected by interviewing respondents and analyzing corporate reports. The result found that the implementation of corporate governence by the companies through the availability of code of good corporate governance (GCG) and code of conduct. Although it does not necessarily guarantee the implementation applied properly, but it can show company commitment to run a good business. Some companies also implement corporate social and environmental responsibility in a different approach. However, some of the activities are actually not in accordance with existing regulations, but is only limited to activities that have no direct impact on community
Suhaimi Suhaimi, Della Rafiqa Utari
Published: 31 December 2020
Syiah Kuala Law Journal, Volume 4, pp 310-322; doi:10.24815/sklj.v4i3.18909

Abstract:
Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), di dalam Pasal 49 dinyatakan bahwa tempat ibadah umat Islam dapat menguasai tanah dengan hak milik, hak pakai dan tanah wakaf. Hak-hak atas tanah tersebut menurut Pasal 9 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah merupakan hak-hak atas tanah yang harus didaftarkan. Akan tetapi kenyataannya masih dijumpai tanah-tanah yang dikuasai tempat-tempat ibadah umat Islam yang belum didaftarkan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab tanah yang dikuasai oleh tempat ibadah umat Islam belum didaftarkan, usaha-usaha yang ditempuh dalam mendaftarkan tanah yang dikuasai tempat-tempat ibadah umat Islam. Hasil penelitian menunjukkan faktor penyebab tanah yang dikuasai tempat-tempat ibadah umat Islam belum didaftarkan, antara lain: tidak adanya dokumen tentang alas hak atau surat sebagai bukti penguasaan dan pemilikan atas tanah, tidak adanya dana atau biaya untuk mendaftarkan tanah, kurangnya kepedulian keuchik sebagai pemerintah gampong. Usaha yang ditempuh dalam mendaftarkan tanah yang dikuasai oleh tempat-tempat ibadah umat Islam adalah: sosialisasi Instruksi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 1/INS/II/2018 kepada instansi terkait. Kendala yang dihadapi adalah terbatasnya dokumen tentang alas hak atau surat bukti penguasaan dan pemilikan atas tanah, terbatasnya dana yang tersedia, kurangnya peran serta masyarakat termasuk aparatur pemerintah gampong dan sosialisasi yang tidak efektif.
Back to Top Top