KRTHA BHAYANGKARA

Journal Information
ISSN / EISSN : 1978-8991 / 2721-5784
Current Publisher: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (10.31599)
Total articles ≅ 32
Filter:

Latest articles in this journal

Sihabudin Mukhlis
KRTHA BHAYANGKARA, Volume 14, pp 221-235; doi:10.31599/krtha.v14i2.282

Abstract:
Pernikahan adalah akad (akad) antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling menyembah dan membahagiakan. Ini membentuk rumah tangga yang tenang dan masyarakat yang sejahtera. Namun, tak sedikit dari pasangan suami istri yang mengalami masalah dalam rumah tangganya. Makalah ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana mediasi menjadi bagian dari perbaikan untuk menyelesaikan suatu konflik dalam rumah tangga. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi di pengadilan agama kurang efektif. Karena seseorang yang sudah ada di sana, cenderung mengharapkan perpisahan. Sebagai upaya pencegahan dan perbaikan dari konflik rumah tangga. BP4 (Dewan Pembina, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) berfungsi sebagai solusi dari konflik rumah tangga yang berdampak pada perceraian, proses mediasi memberikan kemudahan bagi kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah tersebut Konsep gender menjadi salah satu alternatif untuk membangun sebuah keluarga . Karena ilmu dan kematangan mental menjadi kunci untuk bisa bersinergi dan saling membantu dalam membangun rumah tangga.
Mita Rahmawitri, Sylvana Murni Deborah Hutabarat
KRTHA BHAYANGKARA, Volume 14, pp 206-220; doi:10.31599/krtha.v14i2.221

Abstract:
Indonesia adalah salah satu Negara kepulauan terbersar di dunia, dengan jumlah populasi penduduk yang besar sehingga memiliki potensi Perdagangan dan juga pelaku usaha disemua sektor perekonomian yang dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Sektor Perdangangan tersebut dapat terhubung melalui Transportasi Udara dimana dapat memaksimalkan dan menghemat waktu dalam pendistribusian kepada pelaku usaha yang melakukannya. Dengan adanya sektor perdagangan tersebut maka PT Angkasa Pura II (Persero). Sebagai Badan Usaha Milik Negara di bidang Badan Usaha Bandar Udara memberikan pelayanan jasa kebandarudaraan berupa pelayanan jasa barang dan pos yang salah satunya adalah penyediaan dan/atau pengembangan fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan kargo dan pos. Namun dalam proses penyediaan fasilitas tersebut PT Angkasa Pura II (Persero) di bandar udara Kualanamu Medan terdapat praktek monopoli perdangan, dimana praktek tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam pembahasan Jurnal ini, Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif (yuridis normatif) dimana metode tersebut sesuai dengan kasus yang akan dibahas terkait Praktek Monopoli Perdangan yang dilakukan pada PT Angkasa Pura II (Persero) Bandar Udara Kualanamu Medan.
Rahman Amin, Alfin Pratama, Iren Manalu
KRTHA BHAYANGKARA, Volume 14, pp 138-162; doi:10.31599/krtha.v14i2.148

Abstract:
Penggunaan kendaraan bermotor dalam kehidupan sehari-hari dapat memberikan dampak negatif yaitu kemacetan dan kecelakaan lalu lintas yang berasal dari pelanggaran lalu lintas sehingga memerlukan upaya penegakan hukum yang saat ini telah menggunakan tilang elektronik, namun dapat menjadi permasalahan apabila kendaraan bermotor yang terlibat pelanggaran lalu lintas telah berpindah kepemilikan atau dikemudikan oleh orang lain. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data melalui penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerapan Tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Metro Jaya belum maksimal dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas karena kamera ETLE hanya dapat mendeteksi jenis-jenis pelanggaran tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan Tilang Elektronik yaitu faktor substansi hukum yang belum diatur dalam Peraturan Kapolri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor budaya hukum masyarakat, serta faktor alam atau lingkungan.
Tadeus Adam Sianturi, Sylvana Murni Deborah Hutabarat
KRTHA BHAYANGKARA, Volume 14, pp 193-216; doi:10.31599/krtha.v14i2.196

Abstract:
Dalam penegakan hukum persaingan usaha yang sehat masih terdapat beberapa ketidaksesuaian antara fakta dilapangan dengan aturan yang ada, salah satunya dapat diketahui melalui kasus yang diputus oleh KPPU. Dimana dalam Putusan KPPU Nomor 8/KPPU-L/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Industri Jasa Freight Container (Uang Tambang) pada Rute Surabaya Menuju Ambon oleh 4 Perushaan Pelayaran. Tujuan dari penulisan ini untuk mempelajari bentuk perjanjian penetapan harga yang dilakukan oleh perusahaan pelayaran dalam Putusan KPPU Nomor 8/KPPU-L/2018 serta memberikan pemahaman terhadap dampak dari perjanjian penetapan harga dilihat pada Putusan KPPU Nomor 8/KPPU-L/2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu: Pertama, keempat perusahaan pelayaran dalam industri jasa uang tambang kontainer (freight container) pada rute Surabaya menuju Ambon telah melakukan perjanjian penetapan harga dengan mengeluarkan surat penyesuaian harga, dimana salah satu pembuktiannya yang digunakan yaitu bukti tidak langsung. Kedua, dampak yang terjadi akibat perjanjian penetapan harga oleh perusahaan pelayaran yaitu Provinsi Maluku menyumbang inflasi tertinggi di Indonesia. Dimana salah satu penyumbang inflasi yang ada di Provinsi Maluku khususnya Kota Ambon berasal dari sektor logistik.
Muhammad Faisal Hendriawan, Elfirda Ade Putri, Otih Handayani
KRTHA BHAYANGKARA, Volume 14, pp 246-258; doi:10.31599/krtha.v14i2.389

Abstract:
Tujuan perkawinan adalah membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan sosialisasi peraturan perundang-undangan bagi masyarakat dan penegakan peraturan oleh pejabat Pemerintah yang berwenang. Peneliti ini bertujuan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum yang positif yang kemudian dihubungkan dengan pembahasan yang menjadi pokok pembahasan. penelitian hukum yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji aturan hukum bersifat formil seperti undang-undang, peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis. Hasil penelitian mendeskripsikan berdasarkan Deskresi yang dimiliki Kepala Desa diterbitkan Surat Keterangan Pernikahan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa Banjarsari Bekasi kepada masyarakat Desa yang melakukan pernikahan secara siri/dibawah tangan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keringanan dalam memenuhi syarat administrasi untuk pembuatan dokumen penting. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak memiliki legal standing untuk menerbitkan Surat Keterangan Nikah sehingga berpotensi melakukan pelanggaran Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengakibatkan Surat Keterangan Nikah tidak sah menurut hukum serta kepada Kepala Desa dapat dikenakan sanksi administrasi.
Hendrawan Agusta
KRTHA BHAYANGKARA, Volume 14, pp 163-192; doi:10.31599/krtha.v14i2.189

Abstract:
­­­­Perkembangan teknologi informasi sangat pesat, adanya kolaborasi antara teknologi informasi dengan berbagai bidang kehidupan melahirkan berbagai macam inovasi yang membuat kehidupan masyarakat semakin mudah. Inovasi di bidang teknologi informasi melahirkan model bisnis baru yang pada gilirannya mampu menghasilkan efisiensi bagi masyarakat. Revolusi teknologi informasi tersebut terus berkembang dan sekarang memasuki bidang keuangan yang regulasinya ketat. Kolaborasi antara teknologi informasi dengan bidang keuangan melahirkan Teknologi Finansial atau Financial Technology (Fintech), salah satunya pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi (Peer to Peer Lending/P2P Lending). Masyarakat menjadi lebih mudah mengakses kebutuhan keuangannya melalui P2P Lending. Di sisi lain, muncul tantangan dalam P2P Lending mengenai perlindungan data (data pribadi, data transaksi dan data keuangan). Dalam penelitian ini yang akan dibahas hanya data pribadi Penerima Pinjaman, dimana data pribadi tersebut perlu dilindungi agar tidak terjadi penyalahgunaan yang menimbulkan permasalahan hukum.
Rahmat Saputra
KRTHA BHAYANGKARA, Volume 14, pp 259-271; doi:10.31599/krtha.v14i2.523

Abstract:
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengalisis kedaruratan dalam perspektif hukum responsif terhadap pembatasan sosial berskala besar di Indonesia. Pemerintah Indonesia dalam menghadapi status kedaruratan wabah Covid-19 mengeluarkan PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), namun belum berjalan efektif. Data 17 September 2020 mencapai 232.628 kasus positif dan masyarakat melanggar PSBB dengan alasan Covid-19 tidak berdampak dan implementasi kebijakan yang tidak konsisten, terutama hubungan pusat dan daerah dalam kebijakan PSBB. Jenis penelitian ini adalah penelitian perpustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis- normatif. Hasil penelitian, pertama, hukum itu harus fungsional, pragmatik, bertujuan dan rasional. Bentuk hukum yang responsif adalah kejelasan instrumen hukum yang digunakan, penanganan Covid-19 ibarat suatu piramida keselamatan rakyat atau Salus Populi Suprema Lex. Kedua, tujuan menetapkan standar bagi kritik terhadap apa yang berjalan. Bentuk hukum yang responsif dengan merubah budaya dan semangat serta kebiasaan baru dengan pemahaman yang baik terhadap pencegahan Covid-19 akan tercipta protokol-protokol berupa imbauan dalam menjaga kesehatan. Bentuk lain hukum yang responsif adalah peran serta aktif masyarakat yang berbasis keluarga, komunitas, dan individu dalam menciptakan tatanan kehidupan berkelanjutan sebuah negara. Hingga akhirnya diharapkan akan tercipta sustainable welfare yang mendorong masyarakat untuk bersaing secara sehat dalam menciptakan kehidupan baru setelah semuanya berakhir.
Andang Sari, Anggreany Haryani Putri
KRTHA BHAYANGKARA, Volume 14, pp 236-245; doi:10.31599/krtha.v14i2.291

Abstract:
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bukanlah fenomena (gejala) baru. Di Indonesia KDRT disimpan “rapih” di dalam mitos bahwa rumah tangga adalah surgadunia. KDRT merupakan masalah yang klasik dalam masalah gender. Walaupun perlindungan hukum untuk korban KDRT ini sudah ada yaitu UU nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, namun demikian hal ini belumlah cukup untuk mengantisipasi masalah tersebut. Penelitian ini mengkaji mengapa perempuan sebagai korban dalam rumah tangga berusaha untuk bertahan dalam perkawinan yang penuh dengan kekerasan dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif yaitu dengan cara pendekatan menelaah perundang-undangan, kepustakaan yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
Margo Hadi Pura, Hana Faridah
KRTHA BHAYANGKARA, Volume 14, pp 115-137; doi:10.31599/krtha.v14i2.141

Abstract:
Pernikahan siri yang secara agama dianggap sah pada kenyataannya justru memunculkan banyak sekali permasalahan yang berimbas pada kerugian di pihak perempuan. Nikah siri tanpa adanya izin dari istri yang sah dapat memberi ruang delik perzinaan, perzinaan diatur dalam pasal 284 KUHP sepanjang pelaku nikah siri tidak dapat membuktikan bahwa benar telah ada perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP, dan hanya bisa dituntut berdasarkan adanya pengaduan dari istri/suami yang tercemar (delik aduan). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pandangan masyarakat atas nikah siri menjadi sah menurut agama serta berdasarkan pasal 284 dan mengetahui perlindungan hukum bagi istri yang ditelantarkan oleh suaminya yang sudah nikah siri. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode pendekatan Yuridis Normatif atau metode penelitian Hukum Normatif (penelitian hukum kepustakaan) yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu meneliti bahan-bahan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dan mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang menyertai pernikahan siri, khususnya bagi perempuan, antara lain masalah keluarga, masalah sosial serta psikologis. Secara hukum, pernikahan siri bagi perempuan adalah bahwa istri tidak dianggap sebagai istri sah dan tidak berhak mendapat warisan jika suami meninggal, tidak berhak mendapat harga gono-gini bila terjadi perpisahan. Dampak tersebut juga belaku bagi anak kandung hasil pernikahan siri.
Suprihatin
KRTHA BHAYANGKARA, Volume 14, pp 102-113; doi:10.31599/krtha.v14i1.49

Abstract:
Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui konsep dasar hukum sebagai norma sosial (studi pada UU No 1 tahun 1974 dan KHI). Focus kajian pada aspek nilai-nilai dasar hukum dan pada aspek penegakan hukum keluarga. Adapun yang menjadi alasan mengapa dua aspek tersebut perlu dikaji karena adanya fenomena unik dalam penerapan hukum keluarga yang belum bisa diterima seratus persen oleh masyarakat Indonesia tetapi eksistensinya masih dipertahankan oleh pemerintah. Metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah metode perpustakaan (library research). Makalah ini menghasilkan dua hal. Pertama, bahwa nilai-nilai dasar yang ada pada hukum keluarga di Indonesia adalah keadilan dan kemanfaatan. Kedua nilai tersebut saling menunjang. Namun kedua nilai dasar hukum tersebut belum menghasilkan ketertiban seratus persen dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan pilihan pemerintah dalam menggunakan metode perumusan hukum dengan metode analisis normative sehingga tidak bersifat otoriter dan tidak memiliki sasaran untuk mengharuskan masyarakat untuk tunduk pada hukum keluarga secara paksa. Namun kekurangan metode ini dapat ditutupi dengan konten hukum yang berkemampuan untuk merubah masyarakat untuk mentransformasi diri tunduk pada hukum keluarga ketika sudah mendapatkan pemahaman yang tepat dan apabila mendapatkan permasalahan hukum. Kedua, Penegakan hukum keluarga Islam telah ditunjang oleh pranata hukum dan pranata sosial. Sebagian masyarakat telah mengunakan pranata tersebut dalam mendapatkan keadilan dan kemanfaatan, sehingga hukum keluarga dapat berfungsi sebagai institusi sosial yang melindungi masyarakat.
Back to Top Top