KRTHA BHAYANGKARA

Journal Information
ISSN / EISSN : 1978-8991 / 2721-5784
Total articles ≅ 83
Filter:

Latest articles in this journal

Dewi Sulistianingsih, Apriliana Khomsa Kinanti
Krtha Bhayangkara, Volume 16, pp 197-206; https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1077

Abstract:
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis karya cipta Non Fungitable Token (NFT) dalam kerangka Hak Kekayaan Intelektual. Perkembangan teknologi di bidang perdagangan menjadikan seniman lebih mudah untuk mempublikasikan karya untuk dijadikan karya yang memiliki nilai jual yang menghasilkan. Non-Fungible Token (NFT) merupakan salah satu media untuk digunakan dan sangat membantu seniman untuk berkembang. Meskipun NFT ini sudah ada sejak tahun 2014, namun masih banyak orang yang belum memahami seperti apa sistem kerja NFT ini. Keadaan ini dapat menimbulkan kebingungan terkait siapa yang menjadi pemegang hak cipta dan hak milik ketika karya tersebut sudah berkali-kali dipindahtangankan atau diperjualbelikan. Artikel ini memfokuskan diri pada karya cipta non fungible token dalam sudut pandang hukum hak kekayaan intelektual. Problem dalam artikel ini yaitu: yaitu hambatan dalam melakukan perlindungan hukum pada karya cipta non fungible token dalam kerangka hukum hak kekayaan intelektual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan studi pustaka dimana menggunakan teknik deskripsi. Data yang terkumpul akan diolah dan dianalisis. Hasil dari pembahasan ini yaitu Hak cipta hanya diberikan kepada pembuat karya tersebut sedangkan hak milik dapat diberikan kepada setiap pihak yang membeli karya tersebut. Kemudian adanya NFT yang masih minim regulasi maka membutuhkan perlindungan hukum terhadap karyanya dan disini yang menjadi payung hukum adalah hak kekayaan intelektual. Setiap karya yang ada pada NFT akan tercatat dan terdaftar secara HKI agar setiap karya terlindungi secara hukum.
Amelia Putri Anisah, Eko Nurisman
Krtha Bhayangkara, Volume 16, pp 163-176; https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1047

Abstract:
Perkembangan yang pesat ditandai dengan perubahan teknologi telekomunikasi dan teknologi komputer. Kecanggihan teknologi memunculkan berbagai macam kejahatan yang ditujukan pada komunitas cyber, salah satu bentuk kejahatan yang terjadi berupa cyberstalking. Berdasarkan fenomena tersebut perlu dijabarkan beberapa pengaturan yang dijadikan sebagai landasan dalam mengatasi pesatnya aksi cyberstalking. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang bersumber dari sumber penelitian berupa bahan hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari kajian kepustakaan (Library Research), seperti: buku, jurnal hukum, internet dan pendapat para ahli. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaturan khusus dalam menanggulangi kejahatan cyberstalking. Regulasi terkait cyberstalking masih mengadopsi pengaturan dalam UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas UU ITE Nomor 11 Tahun 2008
Hendrawan Agusta
Krtha Bhayangkara, Volume 16, pp 177-196; https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1076

Abstract:
Saat ini dunia dilanda wabah Covid-19 yang membuat pertemuan secara fisik (offline) menjadi sangat terbatas. Tantangan ini menimbulkan peluang, salah satunya bagi Zoom Cloud Meetings (Zoom) sebagai salah satu aplikasi yang banyak digunakan di Indonesia untuk pertemuan secara daring. Zoom merupakan hasil perkembangan teknologi informasi yang menciptakan komunikasi gaya baru, sehingga muncul fenomena Zoomdemic. Aplikasi ini menjadi penyelamat di tengah penerapan Work From Home (WFH) di Indonesia. Penggunaan Zoom mensyaratkan proses pendaftaran yang memerlukan pengumpulan Data Pribadi dari Pengguna. Zoom termasuk ke dalam Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyediakan, mengelola dan mengoperasikan layanan komunikasi meliputi panggilan suara, panggilan video dalam bentuk platform digital. Penulis membahas mengenai proses mengumpulkan Data Pribadi yang dilakukan Zoom menggunakan aturan hukum mengenai penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik yang berlaku di Indonesia.
Trias Saputra, Yudha Adi Nugraha
Krtha Bhayangkara, Volume 16, pp 65-80; https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1038

Abstract:
Penelitian ini membahas tentang mekanisme, regulasi dan pelaksanaan dalam Perlindungan Saksi dan Korban khususnya masalah korban kejahatan. Bentuk-bentuk perlindungan kepada korban kejahatan telah diatur Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sebagai salah satu contoh bentuk perlindungan kepada korban kejahatan melalui upaya pemenuhan restitusi yang dibebankan kepada pelaku kejahatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah Yuridis-Normatif dengan menggunakan data sekunder atau data kepustakaan (library research) dengan pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) melalui teknik evaluasi dan teknik argumentasi. Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 terdapat perluasan bentuk perlindungan terhadap korban akibat dari suatu tindak pidana yaitu melalui hak restitusi. Argumentasi yang menguatkan bahwa perlu adanya restitusi juga ditemukan dalam risalah dan naskah akademik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut.
Anggreany Haryani Putri, Endang Hadrian
Krtha Bhayangkara, Volume 16, pp 131-138; https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1018

Abstract:
Perkembangan jaman yang semakin modern, dengan seiringnya pertumbuhan transaksi jual beli dimana kegiatan transaksi ini berkembang mengikuti kemajuan teknologi. Transaksi jual beli yang pada awalanya dilakukan dengan metode konvensional berkembang kearah online. Perkembangan transaksi jual beli yang pesat ini juga harus diimbangi aturan hukum guna melindungi transaksi jual beli online maka, lahirlah Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi meskipun sudah aturan yang mengatur tindakan kriminal tetap saja sering terjadi, salah satunya adalah penipuan dalam jual beli online. Tindak pidana penipuan jual beli online ini dalam penyelesaiannya mengacu pada ketentuan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan karena pada pasal 28 ayat 1 UU ITE tidak mengatur secara tegas mengenai tindakan penipuan secara online. Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan jual beli online ini belum secara tegas diatur dalam perundang-undangan yang ada, seperti pemberian hak korban berupa ganti kerugian
Rahman Amin, Muhammad Fikri Al Aziz, Iren Manalu, Ishanti Nurjanah Rahayu R
Krtha Bhayangkara, Volume 16, pp 1-22; https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.976

Abstract:
Dewasa ini pesawat udara tanpa awak marak digunakan dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia tidak hanya untuk keperluan militer, namun juga untuk keperluan sipil. Selain memberikan manfaat, penggunaan pesawat udara tanpa awak dapat menimbulkan kerawanan keamanan dan keselamatan penerbangan pesawat udara berawak serta mengakibatkan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, urgen untuk dikaji ketentuan hukum pesawat udara tanpa awak dan permasalahan yang dapat ditimbulkan dalam pengoperasiannya. Penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengoperasian pesawat udara tanpa awak wajib mempedomani ketentuan tentang ruang udara di Indonesia, lulus sertifikasi operator atau remote pilot, mendaftarkan pesawat udara tanpa awak yang digunakan, serta hal-hal teknis lainnya sebelum dan selama pengoperasiannya. Permasalahan yang dapat ditimbulkan dalam pengoperasian pesawat udara tanpa awak yaitu permasalahan selama di udara yakni tabrakan dengan pesawat udara berawak dan pelanggaran terhadap ketentuan ruang udara, permasalahan di darat yakni jatuhnya pesawat udara tanpa awak menimpa orang atau benda di bawahnya, dan permasalahan lainnya berkaitan dengan hak privasi, hak cipta, penggunaan frekuensi radio dan penyalahgunaan untuk melakukan tindakan kriminal seperti peredaran gelap narkotika dan terorisme.
Sri Wahyuni, Esther Masri, Sufiarina
Krtha Bhayangkara, Volume 16, pp 81-88; https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1010

Abstract:
The emergence of the Covid-19 pandemic had a wide impact on various economic sectors, one of the largest sectors being the aviation and tourism sectors. The government has taken a policy of limiting air transportation activities that have an impact on canceled flights. The case that arises is that the canceled tickets are replaced with vouchers, this raises the question of what form of consumer protection is for airline passengers whose tickets are canceled. The method of this research is normative using the approach of laws and regulations from the point of view of the rules in Indonesia and the European Union. From the research conducted by the author, it was found that the consumer protection of airplane passengers has been reduced due to the Covid-19 pandemic.
Syahrir Kuba
Krtha Bhayangkara, Volume 16, pp 51-64; https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1051

Abstract:
Kejahatan adalah bayang-bayang peradaban manusia (crime is the shadow of civilization). Selama ini, trend perkembangan kejahatan konvensional menonjol (crime index) di Indonesia cenderung mengalami peningkatan sementara pelaksanaan penegakan hukumnya masih belum optimal. Terhadap kondisi ini, diperlukan penelusuran terhadap berbagai faktor terkait efektivitas pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap kejahatan konvensional menonjol yang dilakukan oleh anggota Reserse Polri mencakup substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sedianya dapat meminta data dan keterangan kepada anggota dan pejabat di lingkungan Polri, instansi Pemerintah, masyarakat dan/atau pihak lain yang dipandang perlu untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok Polri dibidang penegakan hukum di Indonesia. Akan tetapi, meski peran tersebut sudah dijalankan oleh Kompolnas, namun belum sepenuhnya optimal disebabkan karena luasnya jangkauan yang harus di tangani, sehingga belum dapat menyentuh/memantau sampai ke kesatuan kewilayahan seperti Polres dan Polsek dalam mendukung penegakan hukum oleh Polri melalui kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap kejahatan Konvensional menonjol. Dengan keterbatasan yang ada, Kompolnas perlu meningkatkan perannya untuk memonitor penegakan hukum oleh Polri melalui sarana komunikasi berupa komputer on line dan memiliki peta wilayah terkait karakteristik kerawanan daerah di bidang kamtibmas dan peta kebutuhan anggaran maupun sumber daya lainnya. Disamping itu, Kompolnas juga berperan penting dalam mendorong para pimpinan Polri untuk menata dengan baik dan mendinamisir sistem pendataan pelaku kejahatan konvensional menonjol yang sudah ada pada Satuan Reserse mulai dari Direktorat Reserse Kriminil Polda sampai dengan Unit Reserse Kriminil Polsek/ta dengan menggunakan Komputer/Teknologi Informasi.
M. Ikbar Andi Endang, Mohamad Fadli, Istislam, Dewi Cahyandari
Krtha Bhayangkara, Volume 16, pp 31-50; https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1023

Abstract:
Shifting the procedural law of the Administrative Court is a necessity. This happened as an effort to respond to the absence of arrangements for resolving administrative disputes and government administration regulated in sectoral laws. The Supreme Court through Perma responded to the void in legislations regarding the procedures or procedures for this matter. To analyze the context, this study uses a legal approach, a historical approach, and a conceptual approach. Based on the analysis, it can be seen that there is a shift in the conservative setting from the procedural law of the Administrative Court towards a procedural law system with a progressive setting nuance. This can be seen with changes in procedures, both in terms of reducing the levels of examination, reducing the process of proceedings, and determining the grace period for the event process. With this progressive system, the renewal of the case administration system and the electronic trial go hand in hand. Interpreting the dynamics between law and the judiciary with changes in society, the momentum for changes in the procedural law of the Administrative Court with social changes in society accommodates legal certainty and the principles of a simple and fast trial. Consequently, the shift in the character of the Administrative Court requires proper legislation in a law that regulates the procedural law of the Administrative Court
Edi Saputra Hasibuan
Krtha Bhayangkara, Volume 16, pp 139-150; https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1050

Abstract:
Sebagai sebuah lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam penegakkan hukum Polri tentu harus memiliki sifat yang sangat dinamis, keberadaan dari sosok anggota Polri harus mampu memberikan efek yang besar kepada masyarakat. Tentu hal ini ditinjau dari berbagai macam aspek, baik Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan warga masyarakat. Tulisan ini menyoroti tentang kehadiran Polisi Wanita (Polwan) yang nyatanya merupakan bagian penting dari kemajuan institusi ini sendiri. Kenyataan bahwa profesi Polri adalah profesi yang membutuhkan mental, tekad, dan pengabdian yang kuat ternyata tidak hanya ditemui pada seorang pria namun wanita pun mampu untuk menjadi sosok penting yang memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan Polri itu sendiri. Pada kesempatan kali ini penulis mencoba untuk sedikit mengupas mengenai kesetaraan gender, khususnya keberadaan Polwan di tubuh Polri, bahwa untuk menjadi pelayan publik bukan hanya laki-laki saja, namun wanita juga memiliki peran dan eksistensi mereka terhadap masyarakat. Isu mengenai kesetaraan gender sendiri selalu menjadi topik hangat yang menarik untuk dibicarakan, hal ini tidak lepas oleh karena adanya dikotomi antara pria dan wanita.
Back to Top Top