KRTHA BHAYANGKARA

Journal Information
ISSN / EISSN : 1978-8991 / 2721-5784
Total articles ≅ 55
Filter:

Latest articles in this journal

Ahmad Baihaki
KRTHA BHAYANGKARA, Volume 15, pp 117-142; https://doi.org/10.31599/krtha.v15i1.588

Abstract:
Sistem hukum waris Islam secara normatif mengatur bahwa perbedaan agama menjadi salah satu sebab penghalang waris mewarisi (mawani’ al-irtsi) antara ahli waris dengan pewarisnya. Namun dalam praktiknya, Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, maupun Mahkamah Agung bersepakat memberikan bagian harta peninggalan pewaris yang beragama Islam kepada ahli waris non Islam melalui penerapan pemberian wasiat wajibah. Pemberian wasiat wajibah pertama kali diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang kemudian dikukuhkan melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 368.K/AG/1995. Putusan ini telah menjadi yurisprudensi dan menjadi menjadi dasar rujukan hukum bagi putusan-putusan hakim berikutnya dalam menyelesaikan persoalan hukum yang sama. Tulisan ini berupaya mengkaji beberapa persoalan hukum, yaitu pengaturan mengenai pembagian waris beda agama dikaitkan dengan wasiat wajibah menurut Hukum Islam. Kemudian penulis berupaya mengkaji dasar-dasar penerapan wasiat wajibah dalam beberapa putusan hakim dalam penyelesaian sengketa waris beda agama di Pengadilan dan menganalisisnya ditinjau dari perspektif hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini, yaitu metode penelitian hukum normatif – empiris. Selain mengkaji aspek hukum dalam peraturan perundangan-undangan, juga menelaah fakta-fakta hukum dalam putusan hakim mengenai penerapan wasiat wajibah dalam penyelesain sengketa waris beda agama.
Elfirda Ade Putri
KRTHA BHAYANGKARA, Volume 15, pp 151-165; https://doi.org/10.31599/krtha.v15i1.541

Abstract:
Perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Perkawinan, disamping dilangsungkan sah menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, tiap-tiap perkawinan juga harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kasus disini perkawinan hanya dilakukan berdasarkan adat istiadat serta agama dan kepercayaan yang dianut saja, tanpa dicatatkan menurut peraturan perudang-undangan yang berlaku. Metode yang dipergunakan adalah yuridis normatif dan pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan, yakni studi dokumen/kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum premier dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan dicatatkan pada kantor catatan sipil, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan. Agama mempuyai peranan penting untuk menentukan sah atau tidak sahnya suatu perkawinan dikarenakan agama mempuyai kekuatan yang sakral yang nantinya akan kita pertanggungjawabkan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa. Sah atau tidaknya suatu perkawinan bukan ditentukan oleh pencatatan melainkan disyaratkan dengan langsung secara hukum agama masing-masing. Pencatatan merupakan hal yang penting dalam hukum Indonesia, tapi tidak mengurangi keabsahan perkawinan bila tidak dicatatkan.
Ali Johardi
KRTHA BHAYANGKARA, Volume 15, pp 166-175; https://doi.org/10.31599/krtha.v15i1.596

Abstract:
Kasus Penyalahgunaan Narkoba dapat ditinjau dari berbagai dimensi, antara lain dimensi Hukum, dimensi Sosial, dan dimensi Kesehatan. Ketiga dimensi tersebut disatu titik, memiliki keterpaduan dan saling mendukung/ menguatkan. Namun di sisi lain, terdapat perbedaan yang sangat signifikan, bahkan saling berseberangan. Sisi perbedaan yang paling mencolok adalah penetapan status orang yang menggunakan/ menyalahgunakan Narkoba, menurut dimensi kesehatan adalah orang sakit (korban) yang harus diterapi dan rehabilitasi sesuai standar kesehatan. Namun yang melihat dari dimensi Hukum, maka orang yang menyalahgunakan Narkoba adalah pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang Undang, khususnya Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana yang berat. Ketika kasus Narkoba yang melibatkan anggota Polri, yaitu Kompol Yuni dan sebelas anak buahnya di Polsek Astana Anyar Bandung, ditinjau dari ketiga dimensi diatas, maka sesungguhnya Kompol Yuni bukan hanya sebagai pelaku tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba, namun sekaligus sebagai korban.
Nindya Febrina Nurhapsari, Rani Apriani
KRTHA BHAYANGKARA, Volume 15, pp 103-116; https://doi.org/10.31599/krtha.v15i1.568

Abstract:
Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan Lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam memberikan pinjaman kepada Nasabah harus memenuhi syarat-syarat tertentu, dan biasanya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) memberikan syarat Pinjaman berbeda-beda tergantung dengan status profesinya. Dalam setiap kejadian pinjam-meminjam atau bisa dibilang kredit, banyak sekali Nasabah yang dalam prakteknya tidak menepati waktu yang diperjanjikan dalam mengembalikan pinjamannya dengan berbagai alasan, sehingga timbulah kredit yang bermasalah. Kredit yang bermasalah ini biasanya dibedakan menjadi 3 hal antara lain yaitu (1) Kurang Lancar, (2) Diragukan, (3) Macet. Biasanya Nasabah lebih mengarah kepada kredit yang macet. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Bagaimana proses awal Perjanjian antara nasabah dan pihak Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam memberikan pinjaman dan Bagaimana penyelesian antara Nasabah dan pihak Bank Perkreditan Rakyat dalam perkara tunggakan pembayaran kredit. penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, bahan-bahan hukum yang digunakan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi kepustakaan. Data yang terkumpul selanjtnya diolah dan sistematisasi sesuai dengan urutan permasalahan dan akhirnya dianalisis. Seluruh data diperoleh penulis sepeti buku, artikel-artikel, jurnal perbankan, serta situs-situs internet yang berkaitan dengan objek yang ditulis, dianalisis dengan menggunakan metode yuridis normatif.
Anggreany Haryani Putri, Dwi Seno Wijanarko
KRTHA BHAYANGKARA, Volume 15, pp 143-150; https://doi.org/10.31599/krtha.v15i1.594

Abstract:
Pada hakikatnya, manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berdampingan atau bekerja sama dengan orang lain untuk membangun dan bersinergi bersama. Membangun suatu hubungan sosial harus adanya atu komunikasi dan pola tingkah laku terhadap sesama Suatu hubungan sosial dapat terbentuk melalui komunikasi dan pola tingkah laku yang baik, dalam menjalin suatu komunikasi dengan orang lain pada umunya seseorang pasti melontarkan suatu perkataan yang mengandung unsur sapaan atau pujian hal ini dilakukan dengan tujuan membuat komunikasi menjadi semakin akrab dan cenderung tidak kaku. Dalam beberapa hal seperti ini kerapkali ucapan atau pujian yang dilontarkan tersebut cenderung kearah hal yang bernuansa seksual seperi siulan, pujian yang seharusnya tak pantas diucapkan, kedipan mata, atau hal lain yang berkaitan. Terkadang dan tanpa disadari hal tersebut dalam pola prilaku masyarakat dianggap biasa saja padahal perilaku semacam itu merupakan salah satu bentuk pelecehan yang kemudian disebut dengan catcalling. Jika memandang dari sisi Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan perilaku catcalling merupakan suatu pelecehan sebab si korban merasa dilecehkan sehingga merasa, tak nyaman, terganggu, bahkan terteror dengan perilaku tersebut. Pelaku catcalling bisa dijerat dengan hukuman pidana secara Undang- Undang maupun dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Otih Handayani
KRTHA BHAYANGKARA, Volume 15, pp 84-102; https://doi.org/10.31599/krtha.v15i1.557

Abstract:
Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia dan Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan setiap warga negara Indonesia sebagaimana amanah Pasal 28H angka (1) dan Pasal 34 angka (3) UUD 1945. Pada Pandemic Covid-19, Pemerintah memimplementasikan dengan pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum yang positif yang kemudian dihubungkan dengan pembahasan yang menjadi pokok pembahasan. Penelitian hukum yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji aturan hukum bersifat formil seperti undang-undang, peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis. Hasil penelitian mendiskripsikan bahwa Dalam Perpres No. 14 tahun 2021 menyatakan bahwa Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid- 19 dan tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 dapat dikenai sanksi denda. Hal lain adalah penerima vaksin adalah orang sehat yang sesungguhnya tidak melakukan pelanggaran kesehatan sehingga peraturan ini tidak mencerminkan Asas keadilan sebagaimana tertera dalam pasal 2 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
Edi Saputra Hasibuan
KRTHA BHAYANGKARA, Volume 15, pp 69-83; https://doi.org/10.31599/krtha.v15i1.531

Abstract:
Negara yang besar lahir dari pemerintahan yang cerdas, terutama dalam memecahkan masalah dan rintangan yang selalu datang menghampiri. Begitu juga yang terjadi saat ini, kemunculan virus Covid-19 menjadi serangan nyata yang bukan hanya dirasakan oleh satu atau dua wilayah, namun di seluruh dunia. Hal ini acapkali membuat para pemimpin bergerak cepat dan sigap dalam mengambil tindakan. Indonesia yang juga merasakan dampak masive dari pandemi ini telah melakukan berbagai upaya, baik penanganan maupun pencegahan. Polri yang merupakan garda terdepan soal keamanan dalam negara langsung diterjunkan untuk menertibkan dan mengamankan setiap wilayah yang menjadi zona merah penyebaran virus Covid-19. Penerapan PSBB serta protokol kesehatan di setiap daerah di terapkan dengan melibatkan Polri. Hal ini ternyata mendorong Polri untuk membuat gebrakan atau kebijakan baru yang efektif dalam rangka menjaga situasi dan ketertiban di masa pandemi ini.
Hendrawan Agusta
KRTHA BHAYANGKARA, Volume 15, pp 11-38; https://doi.org/10.31599/krtha.v15i1.289

Abstract:
Perkembangan teknologi informasi telah merubah pola hidup masyarakat, salah satunya membawa perubahan paradigma mengenai jenis kekayaan baru sehingga muncul fenomena Data is The New Oil. Model bisnis baru yang muncul dari perkembangan teknologi informasi telah menyentuh industri keuangan dan melahirkan Teknologi Finansial, salah satunya pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi (Peer to Peer Lending/P2P Lending). Selain melahirkan peluang melalui kemudahan mendapatkan akses keuangan, P2P Lending juga menimbulkan tantangan terkait Data Pribadi. Sekali Data Pribadi Penerima Pinjaman (Pengguna Aplikasi) masuk ke dalam Sistem Elektronik Penyelenggara P2P Lending, Penerima Pinjaman selaku Pemilik Data Pribadi tidak lagi memiliki kontrol penuh terhadap Data Pribadinya. Penelitian ini membahas Keamanan Data Pribadi dan Akses Data Pribadi dalam P2P Lending. Keamanan Data Pribadi memegang peranan penting untuk mencegah terjadinya kebocoran Data Pribadi, sedangkan Akses Data Pribadi merupakan sarana bagi Penerima Pinjaman untuk melakukan kontrol atas Data Pribadinya.
Tarsan Umarama
KRTHA BHAYANGKARA, Volume 15, pp 54-68; https://doi.org/10.31599/krtha.v15i1.511

Abstract:
Perkembangan ketatanegaraan yang telah mendirikan mahkamah konstitusi (constitutional court), dalam perlindungan hak-hak konstitusional warga negara (hak-hak asasi manusia). Salah satu di antara perlindungan itu ialah tersedianya akses judicial review melalui mekanisme constitutional question. Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian pustaka (library research). Penelitian ini bersifat deskriptif eksploratif. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan teori siyāsah զaḍāiyyah, sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu: sumber primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian tesis ini menunjukkan penerapan constitutional question dapat memperluas perlindungan konstitusional bagi warga negara yang sedang terlibat dalam proses litigasi di pengadilan.
Gede Aditya Pratama
KRTHA BHAYANGKARA, Volume 15, pp 1-10; https://doi.org/10.31599/krtha.v15i1.450

Abstract:
Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan tes insolvensi yang hilang dalam syarat-syarat kepailitan di Indonesia. Pengaturan mengenai syarat kepailitan diatur dalam peraturan perundangan-undangan di Indonesia yang berubah dari waktu ke waktu. Hingga diundangkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tes insolvensi masih belum dijadikan sebagai syarat kepailitan untuk menentukan apakah debitur dapat dipailitkan atau tidak. Debitur dapat dinyatakan pailit cukup dengan dibuktikan bahwa debitur tersebut mempunyai 2 (dua) kreditor atau lebih, tidak membayar sedikitnya 1 (satu) utang, dan utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dalam menjelaskan mengenai tes insolvensi yang hilang dalam syarat kepailitan, artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan dengan studi dokumen atau bahan pustaka. Artikel ini menjelaskan bahwa hilangnya tes insolvensi dalam syarat kepailitan di Indonesia dapat mengakibatkan suatu perusahaan/debitur yang sebenarnya berkinerja keuangan baik dapat dipailitkan. Hal ini dikarenakan syarat kepailitan di Indonesia tidak mempertimbangkan tentang kemampuan debitur dalam membayar utangnya. Sehingga debitur yang mempunyai aset besar dapat dipailitkan oleh kreditur yang hanya mempunyai tuntutan utang yang relatif kecil/sedikit.
Back to Top Top