Jurnal Academia Praja

Journal Information
ISSN / EISSN : 2614-8692 / 2715-9124
Total articles ≅ 76
Filter:

Latest articles in this journal

Anang Setiawan, Herdin Arie Saputra, Muhammad Eko Atmojo
Jurnal Academia Praja, Volume 4, pp 89-106; doi:10.36859/jap.v4i1.210

Abstract:
Teknologi informasi yang ada harus dimanfaatkan oleh pemerintah dalam menjalin komunikasi maupun transparansi data. Kedua hal itumenjadi sangat penting disaat pandemic seperti sekarang ini. Mengingat platform yang bisa digunakan untuk komunikasi maupun penyajian data sangat beragam, sehingga tidak ada alasan untuk tidak terbuka terhadap masyarakat terutama dalam hal penyajian data covid-19. Metode kualitatif deskriptif dengan melakukan dengan melakukan penelusuran pada akun twitter kementerian Kesehatan RI dan Badan Nasional Penanganan Bencara RI. Selama periode 3 Maret 2020 hingga 31 Mei 2020. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah melakukan segala aktivitas berdasarkan himbauan untuk mengajak masyarakat agar tetap waspada pada covid-19 yang sudah menularkan ke sebagian besar Negara-negara di seluruh dunia. Akan tetapi usaha interaksi di platform twitter tidak menurun seiring dengan semakin melonjaknya covid-19. Interaksi twitter Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia diawal masa pandemic yaitu pada bulan maret tahun 2020 mempunyai nilai interaksi tweet sebesar 11.36%, dibulan april sebesar 18.72%, dan ada bulan may sebesar 17.69% yang memberikan informasi terkait dengan pandemic covid-19, berbagai aspek di situasi pandemic seperti penanggulangan, pencegahan, hingga informasi terkonfirmasinya covid-19 di Indonesia.
Yuspian Djapani, Nana Sulaksana, Budi Muljana
Jurnal Academia Praja, Volume 4, pp 64-88; doi:10.36859/jap.v4i1.268

Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana masyarakat setempat sebagai pengelola geosite membuat perencanaan pengembangan geosite di Kawasan Geopark Belitong. Dalam hal ini masyarakat setempat menjadi sumber utama informasi penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah studi deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini tidak didasarkan pada pengujian hipotetis tetapi dengan menggunakan analisis terhadap definisi operasional konsep yang telah dirumuskan berdasarkan pertanyaan penelitian. Namun demikian, peneliti juga melakukan analisis matematika menggunakan Teknik �Weight Scoring System� atau sistem penilaian berbobot untuk menganalisis pola dan arti hubungan antar kategori. Sementara itu, peninjauan literatur masih tetap dilakukan untuk mengetahui teori-teori yang telah diterapkan dalam penelitian terkait. Instrumen pengumpulan data menggunakan teknik observasi, dokumentasi, dan wawancara. Penelitian ini dilakukan di 4 (empat) lokasi Geosite yang terdiri dari 1) Geosite Bukit Peramun di Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung, 2) Geosite Juru Sebrang di Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, 3) Geosite OpenPit Namsalu di Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur dan 4) Geosite Tebat Rasau di Kecamatan Simpang Renggiang Kabupaten Belitung Timur. Dengan teknik "purposive sampling", maka jumlah Informan yang digunakan adalah sebanyak 16 orang yang didistribusikan secara proporsional untuk setiap lokasi penelitian. Penelitian ini menemukan fakta bahwa masyarakat lokal pada umumnya memiliki kemampuan yang baik untuk menyusun dan merumuskan perencanaan pengembangan Geosite namun tetap berpotensi untuk lebih ditingkatkan dengan mengoptimalkan pengetahuan, partisipasi dan keterampilan teknis dalam perencanaan melalui strategi peningkatan kapasitas sumber daya manusia (HRD) dalam pengelolaan Geosite sesuai dengan top 10 fokus area UNESCO Global Geopark.
Aulia Widya Sakina, Raden Yoseph Gembong Rahmadi, Widati Widati
Jurnal Academia Praja, Volume 4, pp 1-22; doi:10.36859/jap.v4i1.291

Abstract:
Kaum difabel merupakan kelompok beresiko tinggi yang cenderung tidak �terlihat� selama terjadi bencana. Apalagi diikutsertakan dalam usaha-usaha kesiapsiagaan dan tanggap darurat. Hal ini dikarenakan keterbatasan mereka dalam mengakses lingkungan fisik, informasi dan komunikasi, pengetahuan, serta keterbatasan keterampilan maupun kemampuan. Mereka cenderung dianggap menjadi beban dan seringkali diabaikan oleh sistem. Berdasarkan permasalahan tersebut maka mainstreaming disabilitas dalam manajemen bencana inklusif harus terwujud agar keseluruhan sistem bisa seimbang dan dapat bekerja dengan baik. Terlebih saat ini dunia global sedang menghadapi bencana Pandemi COVID-19 yang menuntut kesiapan seluruh lapisan masyarakat, khususnya penyandang disabilitas untuk melakukan upaya mitigasi dan antisipasi risiko bencana pandemi sesuai dengan perannya masing-masing. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperkaya diskursus inklusi disabilitas dalam manajemen risiko bencana yang masih sangat terbatas, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai basis dalam merumuskan model pemberdayaan penyandang disabilitas dalam sistem manajemen bencana yang inklusif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data primer dalam penelitian ini berupa peristiwa terkait dengan pengintegrasian fungsi AGIL dalam kelompok Difagana yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan diskusi kelompok terarah (focus group discussion), baik secara tatap muka maupun via daring (whatsapp dan zoom). Sedangkan data sekunder berasar dari literature terkait disabilitas dan bencana. Hasil penelitian memperlihatkan adanya konektivitas antara fungsi adaptasi (Adaptation), pencapaian tujuan (Goal attainment), integrasi (Integration), dan pemeliharaan sistem (Latency) (AGIL) di kelompok Difagana dalam situasi bencana alam, maupun bencana non alam.
Dadan Kurnia
Jurnal Academia Praja, Volume 4, pp 107-133; doi:10.36859/jap.v4i1.321

Abstract:
Tulisan ini hendak menganalisis Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) dari perspektif Good Governance dengan metode kualitatif. Analisis ini dilatarbelakangi oleh pro dan kontra terhadap GNLD. Pihak yang pro memandang gerakan ini bagus untuk melawan hoaks, berita palsu, berita bohong maupun konten-konten negatif lainnya yang beredar di masyarakat luas. Sementara yang kontra menilai, gerakan ini sebagai upaya pemerintah untuk menggiring opini publik untuk melegitimasi dan membungkam suara-suara yang mengkritik kebijakan pemerintah. Simpulan analisis GNLD dalam perspektif good governance bahwa GNLD merupakan upaya pemerintah untuk memberikan layanan keamanan sekaligus memberdayakan masyarakat dalam berselancar di dunia maya.
Danny Permana
Jurnal Academia Praja, Volume 4, pp 277-294; doi:10.36859/jap.v4i1.394

Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan Model Kepemimpinan Masa Depan Indonesia dari Perspektif Sipil dan Militer. Gaya kepemimpinan sangat mempengaruhi struktur di bawahnya. Fenomena yang terjadi saat ini adalah adanya calon pimpinan atau calon presiden dari kalangan militer dan sipil. Dimana karakter kepemimpinan yang dipelajari oleh calon pemimpin dari militer adalah karakter kepemimpinan militer, bukan karakter kepemimpinan sipil. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif, data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dokumentasi dengan cara observasi pustaka, dan untuk memperoleh kesimpulan yang valid, penyusun menggunakan analisis deduktif. Hasil penelitian ini antara lain bahwa tipe kepemimpinan harus terlebih dahulu melihat situasi dan kondisi. Ciri pemimpin yang berangkat dari kalangan sipil dianggap lebih merakyat melihat kondisi di Indonesia yang sedemikian majemuk dengan masyarakatnya. Jadi orang sipil lebih fleksibel karena berasal dari masyarakat sipil, sedangkan model kepemimpinan dalam perspektif militer di suatu negara adalah kepemimpinan yang berada di bawah kewenangan dan kepentingan dominasi institusi militer dan / atau negara yang menggunakan prinsip-prinsip disiplin yang kuat. . Otokrasi adalah sifat seorang pemimpin, berbeda dengan otokrasi yang merupakan sistem pemerintahan. Ketika situasi membutuhkan pemimpin dengan tipe otokratis, pemimpin harus otokratis. Penerapan dari kombinasi jenis kepemimpinan sipil dan militer, peran masyarakat umum juga penting dalam negara yang menganut sistem demokrasi dalam memilih calon pemimpin nasional, yaitu pemimpin yang visioner dan pro rakyat, tetapi tetap memiliki sikap yang tegas, konsisten dan memiliki komitmen, baik dari masyarakat sipil maupun yang berlatar belakang militer.
Yohanes Sulaiman, Prasetia Anugrah Pratama
Jurnal Academia Praja, Volume 4, pp 255-276; doi:10.36859/jap.v4i1.395

Abstract:
Masalah keamanan di Papua Barat terus mendapatkan perhatian dari negara-negara lain. Indonesia yang bertindak untuk mempertahankan kedaulatannya di tanah Papua, dikecam sebagai pelanggar hak asasi penduduk Papua Barat, terutama oleh negara-negara di kawasan Pasifik. Sorotan ini menyebabkan Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan untuk melaksanakan Pacific Exposition 2019 sebagai salah satu cara untuk memperbaiki citra Indonesia di kawasan Pasific. Artikel ini akan menjelaskan mengapa biro di birokrasi Indonesia membentuk kebijakan luar negeri dengan cepat dan dapat memperlihatkan reaksi dan mengambil langkah-langkah antisipasi yang diperlukan negara, terutama dibandingkan dengan menunggu persamaan pandangan dengan opini-opini masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang sudah ada.
Nina Minawati Muhaemin
Jurnal Academia Praja, Volume 4, pp 201-222; doi:10.36859/jap.v4i1.269

Abstract:
Jawa Barat merupakan salah satu Provinsi yang diproyeksikan akan mengalami Bonus Demografi dalam rentang waktu 2020 sampai dengan 2030. Bonus Demografi merupakan keadaan kependudukan suatu negara dengan komposisi penduduk usia produktif (15-64 tahun) mendominasi jumlah penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65+ tahun). Keadaan ini dapat menjadi peluang sekaligus ancaman bagi Jawa Barat. Jika Bonus Demografi ini mampu dipersiapkan, maka akan mendatangkan manfaat berupa peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai modal pembangunan. Sebaliknya, jika tidak dipersiapkan dengan baik, bonus demografi dapat menjadi bencana kependudukan, salah satunya dengan meningkatnya tingkat pengangguran. Untuk mempersiapkan Bonus Demografi, pemerintah Jawa Barat perlu memberikan perhatian terhadap beberapa lingkungan kebijakan yang dapat mendukung tercapainya manfaat Bonus Demografi, yakni: kebijakan di bidang kesehatan, keluarga berencana, pendidikan, dan kebijakan di bidang ekonomi. Untuk itu, melalui studi pustaka terhadap dokumen RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, penelitin ini bertujuan untuk memberikan analisis deskriptif tentang bagaimana Pemerintah Provinsi Jawa Barat mempersiapkan pembangunan daerah dalam menghadapi Bonus Demografi. Berdasarkan hasil temuan, dalam RPJMD Jawa Barat Tahun 2018-2023, tiga kebijakan penunjang Bonus Demografi telah masuk ke dalam prioritas pembangunan, yakni bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Sementara itu, bidang pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui program Keluarga Berencana (KB) tidak menjadi prioritas pembangunan.
Asrudin Azwar, Mirza Jaka Suryana
Jurnal Academia Praja, Volume 4, pp 154-179; doi:10.36859/jap.v4i1.182

Abstract:
Dwifungsi angkatan bersenjata di Indonesia berevolusi dan mencapai puncaknya pada era Orba. Di era ini peran sosial-politik ABRI menjadi sangat dominan dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Namun setelah rezim Orba runtuh pada 1998, dengan krisis moneter akut yang menyertainya, masyarakat Indonesia menuntut negara ini menjadi demokratis seutuhnya. Akibatnya, Dwifungsi ABRI pun ditinggalkan. Tapi seiring berjalannya waktu, upaya untuk mengembalikan Dwifungsi tetaplah kuat. Kini jenderal-jenderal TNI bahkan sudah mulai mengisi berbagai jabatan sipil. Ini tentu saja merupakan langkah mundur dan membuat Indonesia seakan kembali ke masa otoriter. Rencana pemerintahan Jokowi untuk memberikan ruang jabatan bagi militer di kementerian dan institusi sipil lainnya bertentangan dengan semangat demokrasi dan jika dibiarkan akan menjurus kepada sikap otoritarianisme.
Yuslih Ihza, Mudiyati Rahmatunnisa, Budi Mulyana
Jurnal Academia Praja, Volume 4, pp 42-63; doi:10.36859/jap.v4i1.243

Abstract:
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji implementasi kebijakan pembebasan pajak Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap peserta Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepuluan Bangka Belitung. Fokus analisa dalam penelitian ini adalah mendokumentasikan unsur �unsur dalam implentasi sebuah kebijakan publik berdasarkan konsep Jones yang terdiri dari tujuan, sasaaran, waktu, desain program dan metode pelaporan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif . Teknik pengumpulan data dilakukan melalui interview, observasi dan studi pustaka dengan penegakan teknik triangulasi untuk menegakkan analisa. Hasil penelitian mengantarkan pada simpulan bahwa dalam penentuan tujuan dan sasaran telah memperhitungkan kepentingan jangka panjang dan skala yang lebih besar baik dari sisi administrasi maupun ekonomi, bukan hanya kepentingan pemerintah daerah tetapi kepentingan masyarakat dan pemerintah pusat. Di sisi lain, penetapan target waktu untuk merealisasikan pembebasan BPHTB bagi nominator perlu untuk dikaji kembali dengan mempertimbangkan jumlah objek pajak dan kondisi sumber daya.
Angga Nurdin Rachmat
Jurnal Academia Praja, Volume 4, pp 23-41; doi:10.36859/jap.v4i1.241

Abstract:
Hungary has become a party to the 1951 Convention and 1967 Protocol on Refugees which requires it to adhere to the principle of non-refoulment towards refugees and migrants from the Middle East who came to the country in 2015. However, in reality Hungary has implemented a policy of detaining and returning refugees even by repressive means. This policy also clearly contradicts the principle of protection against refugees and the policies of the European Union (EU) in which Hungary is a member. The policies taken by Hungary cannot be separated from domestic factors that influence the choice of the Hungarian government to take policies that are contrary to the binding Convention and EU policy. Therefore, this paper seeks to answer what domestic factors influenced Hungary's policies towards refugees and migrants from the Middle East in the 2015-2019 period. This paper uses qualitative methods with data sources obtained from literature studies on various aspects of Hungarian domestic politics. The argument in this study is that Hungarian policy towards refugees and migrants is influenced by domestic factors related to elite interests as a strategy to win political battles in the country related to Viktor Orban's ideas of national identity as the Prime Minister of Hungary as well as leader of the ruling party Fidesz, the dynamics of Hungarian domestic politics. and the strengthening of right-wing populism advocated by Fidesz's party.
Back to Top Top