Jurnal Academia Praja

Journal Information
ISSN / EISSN : 2614-8692 / 2715-9124
Total articles ≅ 109
Filter:

Latest articles in this journal

Syarif Ahmad, Iing Nurdin
Jurnal Academia Praja, Volume 5, pp 278-295; https://doi.org/10.36859/jap.v5i2.1123

Abstract:
Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah mengkaji tentang konflik pertambangan Pasir Besi di Kecamatan Wera Kabupaten Bima. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui konflik antara masyarakat dengan pemerintah dan perusahaan, serta konflik antara masyarakat dengan masyarakat. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian cash study melalui analisis deskriptif. Jenis data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menemukan: Pertama, konflik antara masyarakat dengan pemerintah dan pihak perusahaan pada pertambangan Pasir Besi di Kecamatan Wera, adalah (1) konflik sebagai akibat dari lemahnya sosialisasi yang tidak melibatkan unsur masyarakat; (2) konsistensi pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan atau peraturan; (3) tidak transparan pemerintah dan perusahaan berkaitan dengan kepastian kompensasi dan rencana pengembangan serta pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan; Kedua, konflik antara masyarakat dengan masyarakat merupakan konflik yang disebabkan perbedaan kepentingan (conflict of interest) dan pengetahuan masyarakat terhadap pertambangan. Ketiga, dampak dari konflik pertambangan Pasir Besi, adalah (1) pemerintah belum memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan ;(2) masyarakat belum mendapatkan kepastian tentang hak kompensasi; (3) terjadinya disharmonisasi sosial, dimana antar warga masyarakat saling curiga dan mencurigai antara satu kelompok dengan kelompok lainnya; (4) konflik pengelolaan Pasir Besi berakibat pada keraguan investor tentang jaminan keamanan dan kenyamanan untuk melakukan investasi di Kabupaten Bima.
Dimas Sakti Hersetia Nugraha, Kushandajani Kushandajani, Teguh Yuwono
Jurnal Academia Praja, Volume 5, pp 159-176; https://doi.org/10.36859/jap.v5i2.978

Abstract:
Artikel atau tulisan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada setiap pembaca untuk dapat menangkap hasil penelitian yang dilakukan secara singkat, memberikan pemahaman secara efektif terkait Analisis Distribusi Kelompok Kepentingan Dalam Mengisi Jabatan Publik Setelah Menjadi Tim Sukses Pilkada Kabupaten Cianjur 2020, Masalah difokuskan pada hubungan kerjasama antara tim sukses dan pasangan politik, marketing politik yang dilakukan. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori dari(Firmanzah, 2012) political marketing, Menurut Gabriel A. Almond tentang kelompok kepentingan. Data-data dikumpulkan melalui metode penelitian deskriptif melalui kegiatan observasi lapangan, data primer dan sekunder dan wawancara, dan dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa perlunya melakukan penelitian terkait Analisis Distribusi Kelompok Kepentingan Dalam Mengisi Jabatan Publik Setelah Menjadi Tim Sukses Pilkada Kabupaten Cianjur 2020 yang lebih mendalam terhadap hubungan timbal balik antara tokoh politik dan marketing politik sebagai tim sukses.
Deddy Prio Ekwandono
Jurnal Academia Praja, Volume 5, pp 177-189; https://doi.org/10.36859/jap.v5i2.951

Abstract:
Abstrak Latar Belakang: Sumber daya suatu negara, aspek geografis, perkembangan teknologi informasi dapat mengakibatkan potensi risiko dalam menegakan sistem pertahanan nasional. Industri pertahanan digunakan sebagai bagian dalam memajukan sistem pertahanan dengan cara independen untuk menciptakan efek pencegahan (detterence effect) atas negara lainnya sebab negara yang mempunyai industri pertahanan maju dan kuat mempunyai margin lebih dalam mengontrol arah politik yang mana mempunyai efek kepada jalinan diplomatik. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembangunan industri pertahanan di Indonesia. Metode: Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan penghimpunan data dilaksanakan dengan study pustaka yang selanjutnya dianalisa dengan memakai teori. Hasil: Industri Pertahanan di Indonesia diatur dalam UU No. 16 Tahun 2012 menekankan esensial kesediaan Alpalhankam dan Alutsista, mengunggulkan sumber daya manusia yang mempunyai intlektualisme dan utopis yang tinggi, mencakup industri elemen primer dan tambahan, industri alat dasar, industri bahan baku, industri elemen dan penunjang (perbekalan) serta sanggup beradaptasi dengan perkembangan jaman. Simpulan: Industri pertanahan dalam negeri digunakan sebagai bagian dari pengujung usaha negara dalam memajukan sistem pertahanan dengan cara independen sehingga dapat memetik utilitas atas agenda penyediaan media pertahanan di Kemhan. Perlu adanya kemufakatan nasional yang mendukung ekspansi kuantitas industri pertahanan nasional agar dapat mempunyai kompetensi yang bisa bersaing di kancah global dan regional. Kata Kunci: Pembangunan, Industri, Pertahanan, Indonesia
Reski Lestari, Riant Nugroho, Juwandi Juwandi, Syed Agung Afandi
Jurnal Academia Praja, Volume 5, pp 250-261; https://doi.org/10.36859/jap.v5i2.421

Abstract:
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh minimnya studi yang mengulas tentang kebijakan pengelolaan Daerah Aliran Sungai, terutama di Provinsi Riau kajian tentang kebijakan pengelolaan DAS sangat minim. Dalam menyikapi persoalan DAS di Provinsi Riau muncul inisiatif kebijakan pengelolaan DAS. Stakeholder yang mengajukan Kebijakan pengelolaan DAS pertama oleh Forum DAS Siak tentang kebijakan pengelolaan DAS Siak, dan selanjutnya hadir kebijakan inisiatif Komisi B DPRD Provinsi Riau tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Perumusan kebijakan Pengelolaan DAS melibatkan beberapa stakeholder terkait Pengelolaan DAS, yaitu Komisi B DPRD Provinsi Riau, SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Swasta dan Forum Pengelolaan DAS. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan stakeholder analysis dalam perumusan kebijakan pengelolaan DAS di Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif guna memperoleh pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti. Data peneliti diperoleh melalui Indepth Interview, observasi, dokumentasi dan pastisipasi aktif. Penelitian ini diawali dengan identifikasi dan perumusan masalah, penentuan data dan subjek relevan, pemilihan data yang relevan, pengumpulan data yang relevan, analisis data, penarikan kesimpulan sementara dan verifikasi, dan terahir penulisan hasil penelitian.
Yusep Ginanjar
Jurnal Academia Praja, Volume 5, pp 190-204; https://doi.org/10.36859/jap.v5i2.1094

Abstract:
Salah satu bidang penting dalam penyelenggaraan pertahanan negara adalah kerja sama antar negara. Kerjasama militer yang dibangun dan dikembangkan haruslah sejalan dengan kebijakan luar negeri RI yang senantiasa berorientasi kepada 3 (tiga) substansi dasar yaitu upaya yang simultan untuk membangun rasa saling percaya, pencegahan konflik dan mencari solusi bersama bila terdapat persengketaan. tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui peran unit kerjasama militer markas besar angkatan darat dalam kerjasama hubungan luar negeri di bidang militer. Penelitian dilakukan berdasarkan pendekatan kualitatif, dengan metode deskriptif. Peran dan fungsi unit kerjasama militer mabes AD adalah untuk merumuskan serta mengkoodinasikan stakeholder terkait dalam rangka kerjasama militer yang dijalin. Selain itu, unit kerjasama militer juga mempunyai fungsi pengawasan, pengendalian dan evaluasi dari program kerjasama militer yang diselenggarakan.
Muhammad Akbar Tri Asyafin Putra, Agus Widiyarta
Jurnal Academia Praja, Volume 5, pp 128-143; https://doi.org/10.36859/jap.v5i2.973

Abstract:
Pemerintah Kota Surabaya berupaya mengatasi permasalahan kemiskinan di Surabaya melalui Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Namun dalam realisasinya terdapat beberapa permasalahan, salah satunya di Kelurahan Simolawang terdapat warga yang mampu dan memiliki mobil serta warga yang sudah meninggal masih terdaftar sebagai Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Maka dari itu perlu dilakukan inisiatif perbaikan pendataan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada Dinas Sosial Kota Surabaya serta Kelurahan Simolawang untuk menangani permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui dokumentasi, wawancara, observasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yaitu interactive dengan tahapan; pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan implementasi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 MBR pada Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto hingga RT maupun RW kurang baik, karena dari fokus komunikasi dan sumber daya perlu adanya perbaikan agar sebuah kebijakan bisa terimplementasi dengan baik sedangkan fokus disposisi serta struktur birokrasi telah terimplementasi dengan baik.
Andi Wijaya, Muchlis Hamdi, Megandaru Widhi Kawuryan, Widodo Sigit Pudjianto
Jurnal Academia Praja, Volume 5, pp 262-277; https://doi.org/10.36859/jap.v5i2.1122

Abstract:
Penelitian ini berangkat dari implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal di RSUD Pringsewu, yang berfokus pada pengamatan bagaimana serangkaian gambaran dan keadaan mengenai dinamika proses peningkatan mutu pelayanan publik, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari pelaksanaaan kebijakan yang diberikan sehingga dapat merumuskan model implementasi kebijakan yang dapat mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Implementasi kebijakan standar pelayanan minimal di RSUD Pringsewu, yaitu suatu penggalan proses kebijakan yang berisi upaya mengubah target menjadi hasil yang terdapat di dalam SPM RS dan instrumen SNARS dengan kesesuaiannya.. Pada dimensi 1) produktivitas, terjadi kenaikan dan penurunan yang fluktuatif dan secara keseluruhan jenis pelayanan belum mecapai ambang batas baku mutu SPM RS, 2) linieritas, penyusunan SOP RS belum linier dengan SPM RS, kesesuaian pemenuhan istrumen sudah mencapai diatas 80%, dan kesesuaian dengan dimensi mutu IOM, 2001 masih ditemukan pelayanan yang tidak adil, 3) efisiensi, pencapaian BOR sangat rendah yaitu 29% sedangkan indikator efisiensi lainnya menurun dan dibawah standar, 4) PCC, dan 5) SPGDT merupakan dimensi temuan yang mempengaruhi partisipasi dan kolaborasi dalam implementasi kebijakan pelayanan PMKP. Sedangkan faktor dalam implementasi kebijakan adalah 1) substansi kebijakan, penyusunan isi kebijakan belum selaras, 2) perilaku petugas pelaksana, belum semua petugas pelaksana konsisten melaksanakan tugasnya, 3) interaksi jejaring kerja, hubungan kerja sama lintas sektor belum efektif dan berjalan sebagaimana mestinya, 4) partisipasi kelompok sasaran, tingkat kepuasan masih rendah dan layanan pengaduan belum berjalan baik, 5) sumberdaya, ketersediaan sumberdaya belum mengakomodasi kebutuhan rumah sakit, 6) budaya keselamatan pasien, dan, 7) kepemimpinan merupakan faktor lain yang ditemukan peneliti sebagai faktor yang memperngaruhi implementasi kebijakan di rumah sakit.
Ibrahim Dalil Samad, Samugyo Ibnu Redjo, Neneng Yani Yuningsih
Jurnal Academia Praja, Volume 5, pp 205-224; https://doi.org/10.36859/jap.v5i2.981

Abstract:
Keberlangsungan pasar tardisonal mempunyai peranan yang sangat startegis dalam peningkatan pendapatan pedagang pasar tradisional. Realitasinya, masih belum berjalan maksimal dari penerapan kebijakan pemerintah daerah tentang perlindungan,pemberdayaan pasar tradisional di Kabupaten Indramayu. Menuai reaksi protes dari pedagang tradisional di Kabupaten dan terjadi penuruanan pendapatan ekonomi pedagang pasar tradisional di Kabupaten Indramayu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yakni kualitatif . Pengumpulan data dilakukan teknik wawancara akan digunakan sebagai alat dalam riset kualitatif. informasi yang tidak tercatat dalam dokumen, informasi dari kejadian dan kepribadan yang relevan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni analisis model interaktif. Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dilakukan dengan bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai suatu siklus. Hasil penelitian menunjukan, implementasi kebijakan perlindungan,pemberdayaan pasar tradisional di Kabupaten Indramayu masih blum sesuai dengan praktek di lapangan, terutama persoalan jarak antara pasar tradisional dan toko modern yang tidak sesuai dengan Perda No.4 Tahun 2014, dan pemerintah daerah Kabupaten Indramayu belum tegas dalam menertibkan toko modern yang tidak punya ijin dalam realitasnya masih berdiri dan beroperasi. Kata Kunci/Keywords : Kebijakan, Pemerintah Daerah, Perlindungan Pasar Tradisional dan Pasar Modern.
Agus Subagyo
Jurnal Academia Praja, Volume 5, pp 225-249; https://doi.org/10.36859/jap.v5i2.1121

Abstract:
Era globalisasi telah melahirkan kompleksitas ancaman, baik ancaman militer, non militer, maupun hibrida, sehinga mendorong Indonesia untuk menyusun sistem pertahanan semesta dengan pembentukan komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung, yang disiapkan secara dini melalui pembinaan teritorial di setiap Kodam di seluruh Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pembinaan teritorial di Kodam III/Siliwangi guna mendukung sistem pertahanan semesta dalam rangka menghadapi hakekat ancaman. Landasan teoritis yang dipergunakan adalah konsep pembinaan teritorial, konsep ancaman, dan konsep pertahanan militer dan nir militer. Metode penelitian mengunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berup observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan teritorial di Kodam III/Siliwangi dilakukan belum sepenuhnya optimal dengan pembinaan geografi, pembinaan demografi, dan pembinaan kondisi sosial, yang digelar melalui metode komunikasi sosial, pembinaan ketahanan wilayah, dan bhakti TNI. Adapun kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pembinaan teritorial di Kodam III/Siliwangi adalah kendala internal (personil, anggaran, sarana prasarana, piranti lunak) dan kendala eksternal (pemahaman keliru masyarakat, ego sektoral pemerintah daerah, dan persepsi negatif NGO). Gagasan inovasi dari pembinaan teritorial ini adalah perlunya perijinan tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Pertahanan dan membangun aplikasi / software Sistem Informasi Manajemen Pembinaan Teritorial (SIMBINTER) TNI AD.
Esprita Novry Firstyananda, Tukiman Tukiman
Jurnal Academia Praja, Volume 5, pp 144-158; https://doi.org/10.36859/jap.v5i2.940

Abstract:
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui efektivitas PDAM Giri Tirta dalam pengadaan air bersih (studi kasus Desa Hulaan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik). Air merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia yang keberadaannya harus dipenuhi agar dapat menunjang keberlangsungan hidup. Sebagai barang publik yang dibutuhkan banyak orang maka harus diatur dengan baik agar dapat mudah digunakan. Di Desa Hulaan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, untuk memudahkan masyarakat disana dalam memenuhi kebutuhan akan air maka diadakannya pengadaan air bersih oleh PDAM Giri Tirta di Desa Hulaan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori efektivitas sebagai orientasi kerja oleh Sondang P. Siagian yang terdiri dari 1. Ukuran Waktu; 2. Ukuran Harga; 3. Ukuran Nilai-nilai Sosial Budaya; dan 4. Ukuran Ketelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data-data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengadaan air bersih oleh PDAM Giri Tirta di Desa Hulaan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik masih belum efektif, akan tetapi sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat.
Back to Top Top