JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)

Journal Information
ISSN / EISSN : 2339-2932 / 2615-5826
Published by: Universitas Muhammadiyah Mataram (10.31764)
Total articles ≅ 55
Current Coverage
DOAJ
Filter:

Latest articles in this journal

Rikmanen Zidane, Rahmat Hidayat, Rudyk Nababan
JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik), Volume 9, pp 37-47; doi:10.31764/jiap.v9i1.4149

Abstract:
The importance of education for every citizen of Indonesia is to improve the quality of human beings with good character and morals, however, until now the problems regarding education are still not resolved. One of them is that the 9-year Compulsory Education policy is not evenly distributed throughout Indonesia, as happened in Bogor Regency which has guaranteed the implementation of compulsory education in all its regions, but there are still districts that have made the policy a success to date. This study aims to describe or describe the 9 Year Compulsory Education policy implemented in Bogor Regency, especially in Cibinong and Sukamakmur Districts. The method in this research is a descriptive method with a qualitative point of view. Regarding information retrieval techniques that researchers make using interviews, observation and documentation. Actions in data analysis are data reduction, data presentation, drawing conclusions and verification and using the theory of policy implementation from George C. Edward III which includes communication, resources, disposition and bureaucratic structures. The results of this study show that the implementation of the 9-year compulsory education in Bogor Regency is not evenly distributed in every district. This is because the communication carried out to the community is still not optimal, there is still a lack of available resources, and it is not maximized in carrying out tasks and the support of the bureaucratic structure that is still not optimal.
Syaharuddin Syaharuddin, Zaldi Rusnaedy, Anirwan Anirwan
JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik), Volume 9, pp 48-59; doi:10.31764/jiap.v9i1.3333

Abstract:
Tata Kelola Pasar Tradisional di Kota Makassar masih terkesan semraut kumuh dan becek sehingga pasar tradisional tidak mampu bersaing dengan perkembangan pasar modern. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Tata Kelola Pasar Tradisional Berdaya Saing di Kota Makassar dari aspek perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui, wawancara, observasi, telaah dokumen. Wawancara mendalam terhadap informan penelitian dilakukan untuk menggali informasi terkait permasalahan pokok penelitian. Selanjutnya observasi dilakukan terhadap kondisi Pasar Pa’Baeng-Baeng, Pasar Toddopuli, Pasar Terong dan telaah dokumen dengan melakukan kajian mendalam dokumen laporan, peraturan-peraturan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola pasar tradisional di Kota Makassar ditinjau pada aspek perlindungan pasar tradisional belum berjalan dengan efektif. lokasi usaha atau pasar yang sulit diakses sehingga pedagang kadangkala lebih memilih berjualan di pinggir. Selain itu, juga disebabakan karena masih lemahnya keberpihakan pemerintah daerah terhadap para pedagang di pasar tradisional. Sementara pada aspek pemberdayaan pasar tradisional juga belum berjalan dengan efektif. Hal ini ditandai dengan masih rendahnya pembinaan yang dilakukan oleh pihak PD Pasar Makasasr Raya terhadap para pedagang. Oleh sebab itu, peneliti menyarankan agar pihak PD Pasar Makassar Raya perlu mengidentifikasi ulang terkait dengan kebutuhan pengelola yang akan ditempatkan pada setiap pasar. Selanjutnya dengan pembangunan gedung yang layak dan penyediaan lahan parkir serta menata ulang konsep penataan posisi lods sehingga tidak ada lagi pedagang yang berjualan di pinggir jalan dan pelataran. Sistem kerja pegawai terutama petugas kebersihan perlu diubah agar bekerja setiap 2 jam untuk membersihkan area.
Muchlis Muchlis, Juanda Nawawi, Sukri Sukri
JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik), Volume 9, pp 26-36; doi:10.31764/jiap.v9i1.3563

Abstract:
This paper describes the structure forming voting behavior Central Mamuju community in providing support to Aras Tammauni. Structures that shape the behavior of the public choose the reciprocation, emotional, traditions, and economic capital. By using qualitative research methods, this study shows that people give support to Aras Tammauni as a form of payment for services Aras Tammauni, especially the migrants Mamuju Central, from the first set foot in Mamuju Middle society homesteader got a lot of help from Aras Tammauni form economic and security needs. Another aspect is the old ideas (conservatively) Central Mamuju original community of the status of nobility attached to Aras Tammauni, indigenous people believe in Aras Tammauni as heir to the heroism inherited from his father and grandfather Daen Tammauni na Maccerinnai. In addition to having the status of nobility, Aras Tammauni also known by the public as a person who is friendly and humorous, people never hesitate to communicate or ask for help against Aras Tammauni, with a friendly personality and humorous as it can change the emotional connection people with Aras Tammauni that should hesitate because nobility status to be close. Finally, the economic capital Aras Tammauni donated in social activities and to assist the needs of life, the economic capital transmission becomes eligibility for Aras Tammauni moral because society considers such actions are a reflection of the generous and morals.
Era Prestoroika Prestoroika, M. Awaluddin, Sulaiman Sulaiman
JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik), Volume 9, pp 13-25; doi:10.31764/jiap.v9i1.4067

Abstract:
Desa dituntut untuk dapat memanfaatkan dana desa sebaik dan semaksimal mungkin. Pemerintah Pusat telah mengalokasikan anggaran dana desa mencapai Rp 257 triliun sejak 2015 hingga 2019. Total anggaran dana desa sebesar Rp 257 triliun selama 5 tahun tidak pernah mengalami penurunan setiap tahunnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 83.931 wilayah administrasi setingkat desa di Indonesia pada tahun 2018. Kalimantan Barat memiliki 14 Kabupaten/Kota. Alokasi dana desa khususnya untuk Kabupaten Sambas berjumlah 204.977.785 (dalam ribu rupiah) atau sebesar 204 Milyar Rupiah. Alokasi dana desa untuk Kabupaten Sambas sebesar 0,3% dari jumlah alokasi nasional. Desa Sebunga merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Pemanfaatan Dana Desa telah dilaksanakan di Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas. Tujuan dari penelitian ini ialah menganalisis pemanfaatan dana desa di Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar Tahun 2019.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi, observasi, dan analisis data. Sumber data dalam penelitian ini adalah hasil observasi dan dokumen-dokumen yang diperoleh dari Desa. Jumlah pendapatan Desa Sebunga Tahun 2019 berjumlah 1.414.324.377,00. Jumlah pendapatan dari Dana Desa adalah sebesar 918.324.585,00. Anggaran belanja pada realisasi pendapatan dan belanja sebesar 918.324.599,00 dan sebesar 879.446.700,00 pada realisasi belanja yang digunakan untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pada realisasi pendapatan dan belanja desa Sebunga Tahun 2019 sebesar Rp 38.877.899,00.Pemanfaatan dana desa di Desa Sebunga telah digunakan untuk 30 kegiatan. Kegiatan tersebut terkelompok dalam 5 Bagian dan 9 Sub Bagian.
Abdul Chalid, Taufiq Manji
JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik), Volume 9, pp 60-73; doi:10.31764/jiap.v9i1.3245

Abstract:
Kecamatan Bontoa merupakan daerah pesisir yang sebagian besar wilayahnya dihuni oleh penduduk nelayan. Pada masyarakat ini berlaku tatanan sosial yang sangat dipengaruhi oleh sistem kepemilikan material atau sumber daya ekonomi dari sektor kelautan yang menjadi sumber penghasilan utama mereka. Sumber daya tersebut meliputi modal dan alat tangkap yang hanya dimiliki oleh segelintir nelayan. Hal tersebut sebagai faktor utama lahirnya pembagian kerja yang berdampak pada stratifikasi sosial di dalam kehidupan masyarakat nelayan setempat. Nelayan yang tidak memiliki alat tangkap disebut sawi, bekerja pada nelayan yang memiliki alat tangkap disebut punggawa. Sistem ini telah berlangsung secara turun temurun. Terjadi hubungan timbal balik yang saling tergantung satu dengan lainnya. Akan tetapi, hubungan tersebut tidak sejajar. Punggawa memiliki posisi sebagai patron dan nelayan pekerja sebagai klien. Punggawadi Kecamatan Bontoa merupakan tokoh kuat yang pengaruhnya hampir menyamai pengaruh seorang bangsawan pada masa lalu. Dalam kegiatan elektoral pengaruh punggawa ini dimanfaatkan secara maksimal oleh aktor politik yang berkontentasi memperebutkan kursi kepala daerah. Sebagian nelayan menyadari bahwa hubungan ini tidak sehat karena menciptakan ketergantungan secara ekonomi, sosial, dan bahkan politik. Sebab itu, berusaha menciptakan budaya demokrasi melalui kelompok nelayan.
Taufiq Manji, Abdul Chalid
JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik), Volume 9, pp 74-80; doi:10.31764/jiap.v9i1.3244

Abstract:
Preman ialah orang yang menggunakan bentuk kekerasan verbal maupun non verbal untuk mencapai tujuan, serta seringkali menggunakan kelompok. Penelitian ini bertujuan mengetahui keterlibatan preman pada pemilihan legislatif tahun 2019 di kota Makassar dan mengetahui bentuk keterlibatan preman pada Pemilu. Jenis penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan observasi dan wawancara mendalam dengan pertanyaan terbuka. Penelitian ini disajikan secara eksploratif dan memberikan informasi mendalam dengan gaya fenomenologi. Sumber data dalam penelitian yakni, yakni data primer dari observasi dan wawancara mendalam serta dokumentasi lapangan dan data sekunder dari telaah pustaka yang terkait dengan penelitian terkait, yaitu buku, foto, media massa dan sumber informasi lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan preman dalam pemilihan legislatif di Kota Makassar didasari atas empat hal yakni rasional instrumental, rasional nilai, tindakan afektif dan tindakan tradisional. Bentuk-bentuk keterlibatan preman pada pemilihan Pemilu tersebut yaitu memperlebar jaringan pemenangan, mobilisasi massa, mengawal basis suara dan mengintimidasi lawan politik. Secara garis besar keterlibatan preman didasari aspek tradisi, tekanan dan rasionalitas.
Eko Handrian, Rosmita Rosmita, Merry Chindy Khan
JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik), Volume 9, pp 1-12; doi:10.31764/jiap.v9i1.4217

Abstract:
Model kebijakan inkremental merupakan model kebijakan yang bersandar kepada kebijakan sebelumnya dengan sedikit modifikasi. Program peningkatan kesempatan kerja adalah bentuk program hasil dari model inkremental yang tidak dimodifikasi. Rendahnya lapangan pekerjaan secure menjadi pokok perhatian dalam persoalan ketenagakerjaan dan target dari agenda tujuan pembangunan berkelanjutan Provinsi Riau. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi program peningkatan kesempatan kerja melalui evaluasi kebijakan sistematis melalui metode penelitian kualitatif dengan teknik analisa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil menunjukan bahwa model inkremental program peningkatan kesempatan kerja berorientasi kepada peningkatan skill individu dan tidak mampu menjawab persoalan ketenagakerjaan yang membutuhkan lapangan pekerjaan dan penciptaan lapangan kerja baru melalui penciptaan wirausaha baru, kemudian ditemukan tidak ada integrasi target program dengan target agenda tujuan pembangunan berkelanjutan Provinsi Riau.
Sadar Bahtiar, Rifaid Rifaid
JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik), Volume 8, pp 303-312; doi:10.31764/jiap.v8i2.2664

Abstract:
Information Communication Technologi (ICT) merupakan sarana yang sangat berperan atas perubahan kehidupan masyarakat. Kebisaan masyarakat kini bergeser masuk kedalam pemanfaatan TIK, meninggalkan cara lama menuju cara baru. Demokrasi digital adalah salah satu bentuk penggunaan TIK dalam area politik. Demokrasi digital merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan penggunaan media internet dalam ruang lingkup politik. Pemanfaatan media internet dengan beberapa jenis platform kini menjadi wadah bagi pelaku politik praktis untuk melakukan kampanye politik. Pengunaan media internet dalam ranah politik bukan hanya dilakukan oleh para kontestan politik melainkan juga dilakukan oleh para penyelenggara dan pengwas pemilihan seperti KPU, BAWASLU dan beberapa Lembaga lain dengan peran dan koridor masing-masing. Media internet dengan beberapa jenis platform media sosial adalah wadah dalam menyampaikan pesan politik kepada masyarakat. Penelitian ini menggunankan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data derskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektifitas pemasaran politik (pull marketing) terhadap kemenangan ABM-Enny. Hasil penelitian menunjukkan bahawa pemasaran politik Pull marketing ABM-Enny bersama timnya dalam kemenangan pada pemilihan gubernur Sulawesi Barat tahun 2017 cukup efektif. Hal itu tercapai karena kemampuan aktivitas pemasaran politik yang dilakukan, dengan menggunakan strategi pull marketing yang dikombinasikan dengan strategi pemsaran politik yang lainnya seperti startegi push marketing dengan pass marketing. Yaitu pemanfaatan media sosial dalam mobilisasi massa yang sebelum melakukan kunjungan langsung kelapangan (pull marketing). Pemasaran politik yang dilakukan melalui media sosial juga dimanfaatakna dengan strategi menghadirkan para figur yang dianggap berpengaruh sehingga dapat pula mempengaruhi pilihan masyarakat (pass marketing).
Sri Wahananing Dyah, Eko Prasojo
JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik), Volume 8, pp 313-332; doi:10.31764/jiap.v8i2.2686

Abstract:
The geographical conditions of Indonesia which are on the Pacific Ring of Fire and are crossed by three world plates, the Eurasian plate, the Indo-Australian plate and the Pacific plate make Indonesia the most disaster-prone country, especially earthquakes. The large number of population in Indonesia contributes to the risk of life and social loss, physical loss, and economic loss. Based on this, the government seems to need more attention to disaster management efforts, which are multidimensional. On the other hand, disaster management in Indonesia have not yet become a national strategic issue and development goals so that resulting in disaster management in Indonesia are still not optimal due to the collaborative management processes that are not comprehensive and sustainable between the various levels of actors involved.The purpose of this study is to analyze collaborative governance in the prevention of earthquake reconstruction rehabilitation in the Western Island of Java. This study uses a post positivism approach with qualitative research methods through in-depth interviews and documentation studies.The results of this study indicate that it is needed: the objectives in post earthquake disaste management must consider providing solutions that can reach ordinary people, community independence and participation, human resources, technology, finance and legal as well as derivative rules, leader support, and collaboration between governments, non-governmental institutions, private sector, donor agencies, international agencies, universities and the community
Bambang Ari Satria
JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik), Volume 8, pp 333-346; doi:10.31764/jiap.v8i2.2705

Abstract:
Bangka Belitung is the largest national pepper producing area with the trademark Muntok White Pepper. In line with that, the Provincial Government of the Bangka Belitung Archipelagohas formulated the first strategic policy in Indonesia towards the warehouse receipt system on pepper commodities. The policy arose in an effort to improve the welfare of pepper farmers. This study aims to determine the implementation of the warehouse receipt system policy on pepper commodity in Bangka Belitung and the factors that influence it.This study uses qualitative research methods. This study focuses on discussing how to implement the warehouse receipt system policy in the pepper commodity in Bangka Belitung by looking at four aspects that serve as a reference in analyzing policy implementation, namely: communication, disposition, resources, and bureaucratic structure. Data collection techniques use in-depth interviews, observation and documentation techniques.The results show that the implementation of the warehouse receipt system policy on pepper commodities in the Bangka Belitung Archipelago Province was not running optimally. One of factors that affect that policy is the aspect of communication. There are still many farmers who do not get information clearly related to the warehouse receipt system. From the aspect of disposition, there is no synergy among stakeholders in running the program. From the aspect of resources, the competencies of the management team must be increased. From the aspect of bureaucratic structure, there is a split between organizational units, namely between the Bangka Belitung Archipelago Provincial Government and the Pepper Management, Development and Marketing Agency (BP3L).
Back to Top Top