SPEKTRUM HUKUM

Journal Information
ISSN / EISSN : 18580246 / 23551550
Current Publisher: PMIH Untag Semarang (10.35973)
Total articles ≅ 51
Filter:

Latest articles in this journal

Rian Van Frits Kapitan, Tontji Christian Rafael
Published: 4 May 2020
SPEKTRUM HUKUM, Volume 17, pp 1-18; doi:10.35973/sh.v17i1.1336

Abstract:
Penerapan asas contra legem oleh hakim dalam perkara pidana memang menimbulkan perdebatan yang panjang, apalagi jika hal itu dilakukan terhadap perkara-perkara yang menarik perhatian publik, misalkan perkara korupsi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa hakim menerapkan asas contra legem dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang nomor : 72/PID.SUS-TPK/2016/PN.Kpg, motode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang lazim digunakan dalam penelitian-penelitian hukum, yaitu metode pendekatan perudandang-undangan (statute aprroach), metode pendekatan konseptual (conseptual aprroach), dan metode pendekatan kasus (case aprroach). Berdasarkan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka kesimpulan yang diperoleh berkaitan dengan alasan hakim menerapkan asas contra legem dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang nomor : 72/PID.SUS-TPK/2016/PN.Kpg adalah karena hakim menegakan asas ne bis in idem dan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menganut aliran penemuan hukum Interessenjurisprudenz (Freirechtsschule).Saran dalam penelitian ini adalah Penuntut Umum harus lebih teliti dalam melakukan penuntutan, sebab terdapat perkara-perkara yang sudah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan dantelah berkeuatan hukum tetap sehingga akan terjadi penuntutan yang lebih dari satu kali bagi seorang Terdakwa dan Hakim sebaiknya konsisten memaknai asas ne bis in idem sebagaimana makna ne bis in idem dalam Peraturan Perundang-undangan, agar hanya penuntutan terhadap Terdakwa yang sebelumnya telah pernah dihukum (berkekuatan hukum tetap) atas perkara yang sama yang sementara dituntut yang dimaknai sebagai perkara yang t ne bis in idem
Imam Sujono, Sugeng Irawadi, Setiawan Indradiyasa
Published: 4 May 2020
SPEKTRUM HUKUM, Volume 17; doi:10.35973/sh.v17i1.1389

Abstract:
ABSTRAKObjek pembahasan dalam Tinjauan Yuridis ini adalah Putusan Nomor : 535/Pdt.G/2015/PN.SBY dalam perkara sengketa Pembatalan Akta Perjanjian lkatan Jual Beli No. 33 yang dibuat dihadapan Notaris Wahyudi, SH, tertanggal 15 Februari 2012 setelah Ronawati Wongso sebagai pembeli tanah kavling melunasi pembayaran atas pembelian tanah kavling kepada PT. Darmo Green Land sebagai penjual tanah kavling. Penulisan Tinjauan Yuridis putusan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berdasarkan Kepada norma yuridis hukum atas objek yang diteliti mulai duduk perkara sengketa, fakta hukum, pertimbangan majelis hakim sampai dijatuhkan putusan terhadap perkara Pembatalan Akta Perjanjian lkatan Jual Beli. Tinjauan Yuridis ini menekankan bahwa salah satu tugas utama pengadilan yaitu membuat putusan atas sebuah perselisihan yang memberi kemanfaatan terhadap kedua pihak yang berselisih. Putusan yang dijatuhkan idealnya dapat memberikan kemanfaatan secara positif, agar putusan yang dibuat oleh pengadilan mampu menjadi sebuah putusan yang berwibawa dan bijaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim sangat cermat dan berhati-hati dalam mengambil pertimbangan hukum. Sehingga, putusannya mencerminkan keadilan dan bersesuaian dengan norma hukum yang ada. Kata Kunci : Pembatalan Perjanjian, Akta Perjanjian, Ikatan Jual Beli, Jual Beli Tanah Kavling, Tinjauan Yuridis Putusan ABSTRACTThe object of discussion in this Juridical Review is Decision Number: 535 / Pdt.G / 2015 / PN.SBY in the case of dispute Cancellation of Purchase Agreement No. 33 that was made in front of Wahyudi, SH, as Notary dated February 15, 2012 after Ronawati Wongso as the buyer of land plots settled payment for the purchase of land plots to PT. Darmo Green Land as a seller of land plots. Writing the Judicial Review this ruling uses the method of normative legal research based on the legal juridical norms of the object under study, starting to sit on disputes, legal facts, judges' deliberations until a verdict is handed down on the case of cancellation of the Deed of Sale Agreement. This Juridical Review emphasizes that one of the main tasks of the court is to make a decision on a dispute that benefits both parties. Decisions handed down should ideally be of positive benefit, so that decisions made by the court are capable of being authoritative and wise. The results showed that the panel of judges was very careful and careful in taking legal considerations. Thus, the decision reflects justice and is in accordance with existing legal norms. Key Words : Juridical Review, Cancellation of Purchase Agreement, Legal Research, Decision, Legal Norms
Reki Wicaksono, Nyoman Serikat Putrajaya
Published: 4 May 2020
SPEKTRUM HUKUM, Volume 17; doi:10.35973/sh.v17i1.1390

Abstract:
Deradikalisasi merupakan usaha preventif untuk menanggulangi terorisme. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menjelaskan Landasan hukum pelaksanaan Deradikalissi di Indonesia, pelaksanaan deradikalisasi sebagai upaya penanggulangan terorisme. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian sebagai berikut. Penanggulanagn terorisme dengan deradikalisasi dimanakan dalam Undang undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Menjadi Undang undang (UU pemberantasan Terorisme) Bagian keempat Pasal 43 D ayat 1 sampai 7. Pemerintah membentuk BNPT berdasar Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010. Kegiatan penangkalan dan penanggulangan teror, antara lain meliuti kemampuan deteksi dini, cegah dini , penanggulangan, pengungkapan, rehabilitasi akibat teror, dan yang tidak kalah enting adalah deradikalisasi. Secra resmi, kebijakan pemerintah dalam pemberantasan terorisme dititikberatkan pada dua hal, yaitu : Upaya penegakan hukum secara adil dan transparan dan Counter-radicalism (program deradikalisasi) untuk menetralisir ideologi radikal yang menjadi pemicu utama terjadinya aksis terorisme. Pelaku utama pelaksanaann kegiatan radikalisme yaitu Institusi Lembaga Pemasyarakatan, Polri, BNPT, dan Lembaga informal masyarakat seperti tokoh-tokoh masyarakat, agama, dan sebagainya. Dalam melaksanakan deradikalisasi tersebut para pelaku utama menghadapi kendala antara lain berupa : Faktor Sarana dan Prasarana, Petugas Minim dan Sifat tidak koopertifnya narapidana, ex narapidana atau kelompok masyarakat radikal.
Sumiaty Adelina Hutabarat
Published: 30 April 2020
SPEKTRUM HUKUM, Volume 17; doi:10.35973/sh.v17i1.1477

Abstract:
There are two law enforcement agencies combating corruption, namely the Corruption Eradication Commission (KPK) and the Police, having the same authority, but in implementing authority there are differences, for example in the application of laws that govern the two institutions.The problem that becomes the study of this research is how the problem of the existence of the KPK as an institution to eradicate corruption has the authority regulated in RI Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission, whose authority lies with the Police regulated in RI Law No. 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia which refers to the Criminal Code The results of the study showed that the resolution of the dispute between the Police and the Corruption Eradication Commission in the investigation of corruption was carried out by coordinating the Corruption Eradication Commission and the Police in Corruption Criminal Investigations. Law number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission regulates the relationship between the performance of the KPK and the Police regarding investigations, investigations and prosecutions.Settlement of authority disputes between the Police and the KPK should be the authority of the Supreme Court, due to judicial review under the Supreme Court Law. The right to test the law is the application of a balanced and balanced government. The Corruption Eradication Commission was formed by the Law 30/2002 whereas the Indonesian Police was formed by the 1945 Constitution, article 30 paragraph 4.Keywords : Authority, investigation, KPK
Sigit Irianto
Published: 30 April 2020
SPEKTRUM HUKUM, Volume 17; doi:10.35973/sh.v17i1.1431

Abstract:
ABSTRAKHokum perjanjian sangat membuka diri untuk berkembangnya penafsiran, namun penafsiran tersebut harus dapat diungkapkan secara jelas untuk dapat dipahami oleh orang lain. Secara normal seseorang yang hendak melakukan perjanjian mempunyai kehendak, bahwa perjanjian itu dibuat sesuai dengan kehendaknya, namun seringkali ada factor-faktor yang mempengaruhi kehendaknya tersebut. Pasal 1321 KUHPerdata merupakan salah satu materi hokum perjanjian yang perlu diperjelas pengertiannya. Rumusan masalah: 1). Apakah maksud dari istilah yang digunakan dalam Pasal 1321 KUHPerdata? 2). Bagaimana Penafsiran dalam Pasal 1321 KHUPerdata?. Pembahasan :1) Istilah cacat kehendak sesuai dengan harus dipahami dalam konteks subyek hokum yang mengadakan perjanjian, 2). Substansi Pasal 1321 KUHPerdata yaitu:Kekhilafan, paksanaan, penipuan dan penyalahgunaan keadaan merupakan factor yang dapat mempengaruhi kehendak seseorang. Kehendak bukanlah cacat tetapi ada factor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga kehendaknya menjadi keliru. Kata Kunci: factor kehendak, penafsiran, hokum perjanjian, pemahaman. ABSTACTThe contract law is very open to developing interpretations, but these interpretations must be clearly expressed in order to be understood by others. Normally someone who wants to make an agreement has a will, that the agreement was made according to his will, but often there are factors that influence his will. Article 1321 of the Civil Code is one of the legal material agreements that need to be clarified. Problem formulation: 1). What does the term used in Article 1321 of the Civil Code mean? 2). What is the interpretation in Article 1321 of the Civil Registry? Discussion: 1) The term deformed will according to must be understood in the context of the subject of the law that entered into the agreement, 2). The substance of Article 1321 of the Civil Code, namely: Errors, practices, fraud, and abuse of circumstances is a factor that can affect one's will. The will is not flawed but there are factors that influence it, so the will becomes wrong. Keywords: will factor, interpretations, contract law, understanding.
Edi Pranoto
Published: 30 April 2020
SPEKTRUM HUKUM, Volume 17; doi:10.35973/sh.v17i1.1570

Abstract:
Fungsi negara yang mutlak salah satunya adalah melaksanakan penertiban , termasuk didalamnya mengatur kehidupan masyarakat mulai belum lahir sampai meninggal dunia, sebagai konsekwensi konsep welfare estate yang dianut Indonesia. Salah satu pengaturan yang dilakukan oleh negara yang menimbulkan penolakan sejak tahun 2006 oleh elemen masyarakat adalah disahkannya RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-undang. Dengan mempergunakan metode pendekatan menggunakan metode sosiolegal yaitu mengkaji persoalan hukum dilihat dari tektual dari UU Organisasi Kemasyarakatan, akhirnya dapat diketahui bahwa pengaturan yang ditolak adalah terkait : Definisi Ormas, RUU Ormas mengecualikan organisasi sayap ; RUU Ormas menyempitkan makna amanat UUD 1945 mengenai kebebasan berserikat atau berorganisasi bagi masyarakat ; RUU Ormas mengembalikan politik sebagai panglima; RUU Ormas telah mengacaukan tata hukum di Indonesia karena memasukkan badan hukum yayasan dan perkumpulan dalam RUU Ormas padahal keduanya sudah memiliki peraturan perundang-undangannya sendiri ; RUU Ormas memukul semua rata semua organisasi/lembaga bentukan masyarakat sipil ; Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang harus dimiliki organisasi/lembaga bentukan masyarakat sipil ; Alasan pemerintah bahwa UU Ormas untuk meningkatkan akuntabilitas publik hanyalah apologi; RUU Ormas memuat pasal-pasal yang multi tafsir ; Pemerintah memegang kekuasaan menjatuhi sanksi bagi organisasi bentukan masyarakat sipil ; RUU Ormas merefleksikan ambisi rezim yang otoriter atas nama negara sehingga harus ditolak
Ayudya Adisti Dwinalasari, Hans Samuel Listijono
Published: 30 April 2020
SPEKTRUM HUKUM, Volume 17; doi:10.35973/sh.v17i1.1569

Abstract:
Tujuan Penelitian ini didasariolehpelaksanaanperjanjiankontrak kerjadanpemutusanhubungankerjayangdilakukanolehperusahaanterhadappekerjanya yangbelumefektifdanoptimal, studi pada putusan perkara nomor748K/Pdt.Sus-PHI/2015tidakdidasari oleh peraturan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaanyangberakibattidakterpenuhinyahakdankewajibanpekerjaitu sendiri,sehinggabanyakmerugikanpihakpekerjamengingatbahwahubungan antara pekerjadan pengusaha, pekerjalah yang mempunyai kedudukan paling lemah. HarmenSaeniadalahFinanceOfficeryang pekerjaannya bersifatberkelanjutan tetapi kontrak kerjanya menggunakan isi perjanjian kerjawaktu tertentu yang di mana bahwa perjanjian kerja waktu tertentu adalah pekerjaanyangbersifatsementaraataumusimandanhanyadapatdiperpanjang kontraknya selama satu kali, berarti dalam hal ini bahwa Pengusaha telah melanggarketentuanisiPasal59Undang–UndangNomor13Tahun2003,dan berakibatpemutusanhubungankerjasecarasepihakolehPerusahaanPT.MetaEpsitanpamelalui penetapandarilembagapenyelesaianperselisihanhubunganindustrial bahwa dalam menetapkapemutusan hubungan kerja tanpa adanyaPenetapan adalah batal demi hukum dan dapat di pekerjakan kembali, olehPerusahaanPasal155Ayat(1)Undang–UndangNomor13Tahun2003 dan setelah melakukan proses bipartit dan mediasi tripartit yaitu perundingan pengusahadanpekerjabersertaserikatpekerjapengusahadanpemerintahuntuk berkomunikasi dan mempertimbangan jangan sampai terjadinya pemutusanhubungan kerja
Yuni Asih, Alfiddah Alfiddah, Rizki Zahra Istanti, Saktia Lesan Dianasari
Published: 28 April 2020
SPEKTRUM HUKUM, Volume 17, pp 34-48; doi:10.35973/sh.v17i1.1422

Abstract:
Sektor jasa konstruksi adalah salah satu sektor strategis dalam mendukung tercapainya pembangunan nasional. Akan tetapi, walaupun suatu kontrak konstruksi telah memenuhi syarat-syarat sah dan memenuhi asas-asas suatu kontrak, dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan terjadinya kegagalan bangunan. Sehubungan dengan hal tersebut maka timbul pertanyaan, siapa yang bertanggungjawab terhadap kegagalan kontruksi mengacu dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai tanggung jawab penyedia jasa konstruksi dalam atas terjadinya kegagalan bangunan (studi kasus tergenangnya Jalan Tol Ngawi - Kertosono - Kediri Ruas Ngawi – Kertosono Km 603+500 s/d Km 604+650). Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis. Sumber penelitian hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil dari penelitian ini menunjukkan jika terbukti adanya kesengajaan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang menyebabkan kegagalan serta menimbulkan kerugian maka tentu ada sanksi pidana dan perdata untuk pihak yang terbukti merugikan. Dalam kasus tergenangnya Jalan Tol Ngawi – Kertosono - Kediri Ruas Ngawi – Kertosono Km 603+500 s/d Km 604+650, terjadinya kegagalan bangunan akibat banjir atau force majeure, PT. Adhi Karya selaku penyedia jasa konstruksi telah melakukan tanggungjawabnya yaitu mendesain ulang saluran drainase.
Purwanto Purwanto
Published: 27 April 2020
SPEKTRUM HUKUM, Volume 17; doi:10.35973/sh.v17i1.1513

Abstract:
HukumAdministrasiNegaramerupakanhukumyangselaluberkaitan dengan aktivitas perilaku administrasi negara dan kebutuhan masyarakat serta interaksi diantara keduanya. Di saat sistem administrasi negara yang menjadi pilar pelayanan public menghadapi masalah yang fundamental maka rekonseptualisasi, reposisi dan revitalisasi kedudukan hukum administrasinegaramenjadisatukeharusandalamrangkapenyelenggaraan pemerintahandanpenerapangoodgovernance. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI) secara luas memiliki arti Sistem Penyelenggaraan Negara Indonesia menurut UUD 1945, yang merupakan sistem penyelenggaraan kehidupan negara dan bangsa dalam segala aspeknya, sedangkan dalam arti sempit, SANRI adalah idiil Pancasila, Konstitusional – UUD 1945, operasional RPMJ Nasional serta kebijakan-kebijakan lainnya.Tujuan Penulisan Makalah ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Hukum dan Kebijakan Publik Indonesia dan ingin lebih mengetahui serta mengkaji tentang Pelayanan Public dalam Konsep Good Governance, Penerapan Hukum Perizinan di Indonesia, Restrukturisasi Pelayanan Perizinan di Indonesia. Hukum tata usaha (administrasi) negara adalah hukum yang mengatur kegiatan administrasi negara. Yaitu hukum yang mengatur tata pelaksanaan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Hukum Administrasi telah berkembang dalam suasana manakala pihak Pemerintah mulai menata masyarakat dan dalam kaitan itu menggunakan sarana hukum, umpamanya dengan menetapkan keputusan-keputusan larangan tertentu atau dengan menerbitkan sistem-sistem perizinan.Karena izin merupakan suatu hubungan antara Pemerintah dengan masyarakat maka Pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik atau pelayanan kepada masyarakat dan perekonomian daerah perlu meningkatkan profesionalisme, termasuk penataan bidang perizinan guna meningkatkan pelayanan publik karena perizinan adalah elemen yang sangat diperhatikan para pelaku bisnis dalam menanamkan investasinya didaerah. Khusus dalam Restruturisasi dan revitalisasi di bidang perizinan Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ( Online Single Submission /OSS ). Sistem OSS mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota yang dilakukan melalui elektronik dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha
Titi Herwati Soeryabrata
Published: 15 July 2019
SPEKTRUM HUKUM, Volume 16; doi:10.35973/sh.v16i1.1133

Back to Top Top