Administrative Law and Governance Journal

Journal Information
EISSN : 2621-2781
Total articles ≅ 78
Filter:

Latest articles in this journal

Pulung Widhi Hari Hananto
Administrative Law and Governance Journal, Volume 3, pp 1-22; doi:10.14710/alj.v3i1.1-22

Abstract:
Air selalu menjadi bagian dari kehidupan manusia dan sangat penting untuk kebutuhan manusia. Dalam beberapa dekade terakhir, polemik air telah meningkat dan membuat banyak korban dengan beragam latar belakang. Masalah utama tidak ada manajemen air dan keamanan air yang efektif (perlindungan air). Karena itu, kurangnya akses ke air bersih selalu terjadi dan yang terburuk, juga memberikan dampak serius dalam aspek hak asasi manusia dan hambatan besar bagi pembangunan berkelanjutan. Karena itulah diperlukan peran hukum air untuk menyelesaikan masalah ini. Dalam makalah ini, penulis ingin menguraikan dan menyelaraskan peran pentingnya hukum air untuk menjamin pembangunan berkelanjutan. Abstract Water always have been a part of human’s life and it is very essential for human’s need. In recent decades, the polemic of water has increased and made of lot victim with diverse background. The major issue there’s no effective water management and water security (water protection). Because of that, the lack of access to clean water always happen and the worst, also gives serious impact in human right aspect and big obstacle for sustainable development. That’s why it needs a role of water law to resolve this problem. In this paper, the writer would like to elaborate and harmonize the importance role of water law in order to guarantee the sustainable development.
Kanyaka Prajnaparamitha, Mahendra Ridwanul Ghoni
Administrative Law and Governance Journal, Volume 3, pp 314-328; doi:10.14710/alj.v3i2.314-328

Abstract:
The study aims to determine the protection of work status and remuneration for workers in a co-19 pandemic situation based on the perspective of legal reform. The results showed that in terms of wage protection and protection for workers in the workplace the employer can hold the payment of wages (if the employer is unable to pay wages according to the minimum wage), by first negotiating with workers / laborers or related trade unions / labor unions the suspension. The suspension of payment of the minimum wage by the employer to the worker / laborer does not necessarily eliminate the obligation of the employer to pay the difference in the minimum wage during the suspension period. Then, according to the DKI Jakarta Provincial Manpower, Transmigration and Energy Office Circular Letter Number 14 / SE / 2020 Year 2020 concerning Work From Home Appeals, company leaders are expected to take preventative steps related to the risk of transmitting COVID-19 infections with do homework. Keywords: Work Status, Wages, Labor, Pandemic, COVID-19 Abstrak Penelitian bertujuan untuk mengetahui perlindungan status kerja dan pengupahan tenaga kerja dalam situasi pandemi covid-19 berdasarkan perspektif pembaharuan hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa Dalam hal perlindungan pengupahan dan perlindungan bagi tenaga kerja di tempat kerja pengusaha dapat melakukan penangguhan pembayaran upah (jika pengusaha tidak mampu membayar upah sesuai upah minimum), dengan terlebih dahulu melakukan perundingan dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh terkait penangguhan tersebut.Penangguhan pembayaran upah minimum oleh pengusaha kepada pekerja/buruh tidak serta-merta menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar selisih upah minimum selama masa penangguhan. Kemudian, Menurut Surat Edaran Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor 14/SE/2020 Tahun 2020 tentang Himbauan Bekerja di Rumah (Work From Home), para pimpinan perusahaan diharapkan dapat mengambil langkah pencegahan terkait risiko penularan infeksi COVID-19 dengan melakukan pekerjaan di rumah. Kata kunci: Status Kerja, Pengupahan, Tenaga Kerja, Pandemi, COVID-19
Henny Juliani
Administrative Law and Governance Journal, Volume 3, pp 329-348; doi:10.14710/alj.v3i2.329-348

Abstract:
COVID-19 pandemic as non-nature disaster due to its impact on health, social, and economy as well, made the President attempted to treat them with public finance policy as implementation of his discretion authority in ruling the government during pandemic. This research was conducted by using empirical juridic approach, focused on analytical descriptive and the result was analyzed qualitatively. The result shows that Perpu No. 1 of 2020 that approved by The House later, represented is a constitutional discretion. In the operational aspect the Government published many regulations to follow up of Perppu Nomor 1 Tahun 2020 that used to resolve emergency condition due to COVID-19, therefore, government officers got immunity in implementing their duties based on goodwill and in accordance with regulations. Keywords: COVID-19, discretion, public finance AbstrakPandemi covid-19 yang berdampak pada bidang kesehatan, sosial, maupun ekonomi sebagai bencana non alam, membawa Presiden untuk melakukan upaya penanganannya dengan kebijakan keuangan negara, sebagai implementasi kewenangan diskresi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan hasilnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menampakkan bahwa Perpu Nomor 1 Tahun 2020, yang kemudian disetujui DPR dan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 merupakan diskresi konstitusional. Dalam tataran teknis operasional pemerintah juga mengeluarkan berbagai peraturan kebijakan sebagai tindak lanjut dari Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang digunakan sebagai upaya dalam menangani keadaan genting sebagai akibat pandemi covid-19, oleh karena itu pejabat pemerintahan mendapatkan imunitas dalam melaksanakan tugasnya jika didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kata kunci: COVID-19, diskresi, keuangan negara
Anggita Doramia Lumbanraja
Administrative Law and Governance Journal, Volume 3, pp 220-231; doi:10.14710/alj.v3i2.220-231

Abstract:
Covid-19 pandemic has a significant impact on society in Indonesia. New Normal discourse will be applied soon in Indonesia. Basically, it will give the same restriction and limitation of the interaction between individuals. Before pandemic, Conventional Public services required direct interaction between citizens and public servants in public office. But then, there will be a limitation to this direct interaction, and it also has to switch into the online services model. This study examined the urgency of the transformation of public services during the New Normal period through E-Government. This research used the normative juridical method. The author finds that the use of e-government in Indonesia is still far below Singapore. Indonesia needs to optimize the use of vertical and horizontal integration models that present one-stop service network services that require the transformation of public services from the Old Public Administration model to the New Public Service. This transformation should also be supported by regulatory reforms in the field of State Administration to increase synergy and harmonization between government institutions, so there is no overlapping of authority and conflicts between institutions that can hinder service delivery to the public. Keywords : Transformation of Government Services; E-Government; New Normal Abstrak Pandemi Covid-19 membawa dampak yang besar bagi masyarakat di Indonesia. Wacana New Normal yang akan diberlakukan, secara garis besar tetap membatasi interaksi antar individu. Pelayanan publik yang selama ini dilakukan dengan beinteraksi secara langsung harus dibatasi bahkan harus beralih kepada pelayanan secara online. Penelitian ini hendak mengkaji urgensi transformasi pelayanan publik pada masa New Normal melalui E-Government. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penulis menemukan bahwa penggunaan e-government di Indonesia masih jauh di bawah negara Singapura. Indonesia perlu mengoptimalkan penggunaan model integrasi vertikal dan integrasi horizontal yang menghadirkan network service layanan satu pintu yang membutuhkan transformasi pelayanan publik dari model Old Administration Public menuju New Public Service. Hal ini perlu juga ditunjang dengan adanya reformasi regulasi di bidang Administrasi Negara untuk meningkatkan sinergitas dan harmonisasi antar lembaga pemerintah, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan konflik antar lembaga yang dapat menghambat pemberian layanan kepada masyarakat. Kata Kunci : Transformasi Pelayanan Publik; E-Government; New Normal
Aprista Ristyawati
Administrative Law and Governance Journal, Volume 3, pp 240-249; doi:10.14710/alj.v3i2.240-249

Abstract:
The current global pandemic clearly raises public concern. Therefore, the Government must provide protection to the community in the prevention and handling of COVID-19 cases in accordance with the mandate of UUD NRI Tahun 1945. during the effective Pandemic period according to UUD NRI Tahun 1945. The method of approach used in this research is normative juridical and analytical descriptive that is describing the object that is the subject of the problem, from the depiction taken an analysis adapted to existing legal theories and putting the law as a norm building system. The results of this study indicate that if it is associated with the mandate of UUD NRI Tahun 1945, many PSBB policies are less effective because surely the community feels that they have not fully received legal protection over the existing policies made by the current government. To avoid other levels of infertility, the following efforts were made so that the PSBB policies provided during the effective pandemic period in accordance with UUD NRI Tahun 1945 include (1) the Central Government and Regional Governments ensuring the disclosure of public information in a real way to be able to know the chain of spread of the virus, (2 ) must be able to guarantee and ensure especially to the lower middle class are able to meet their needs to guarantee the right to life of their people and not diminish any dignity of the people (in accordance with the mandate of UUD NRI Tahun 1945 and the need for public roles in terms of mutual care, mutual reminding, and help each other. Keywords: Effectiveness, PSBB, UUD NRI Tahun 1945 Abstrak Pandemi global yang terjadi saat ini jelas menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah harus memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam pencegahan maupun penanganan kasus COVID-19 sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas kebijakan pemerintah pada masa pandemi dan bagaimana upaya yang dilakukan agar kebijakan yang diberikan selama masa Pandemi efektif sesuai UUD NRI Tahun 1945. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan objek yang menjadi pokok permasalahan, dari penggambaran tersebut diambil suatu analisa yang disesuaikan dengan teori-teori hukum yang ada dan meletakan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika dikaitkan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kebijakan PSBB banyak yang kurang efektif karena pasti masyarakat merasa bahwa belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang ada yang dibuat oleh pemerintah saat ini. Untuk menghindari tingkat kefatalan lainnya, berikut upaya yang dilakukan agar kebijakan PSBB yang diberikan selama masa pandemi efektif sesuai UUD NRI Tahun 1945 antara lain (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memastikan keterbukaan informasi publik secara nyata untuk dapat mengetahui rantai penyebaran virus tersebut, (2) harus dapat menjamin dan memastikan terutama kepada kaum menengah ke bawah mampu memenuhi kebutuhannya untuk menjamin hak atas hidup masyarakatnya dan tidak terkurangi suatu apapun harkat martabat masyarakatnya (sesuai amanat UUD NRI Tahun 1945) dan perlunya peran publik dalam hal saling menjaga, saling mengingatkan, dan saling membantu satu sama lain. Kata Kunci : Efektifitas, PSBB, UUD NRI Tahun 1945
Sonhaji Sonhaji
Administrative Law and Governance Journal, Volume 3, pp 250-259; doi:10.14710/alj.v3i2.250-259

Abstract:
The role of house worker is very important in our daily life. Developing of work frame fo house worker are more extend and complex as advance as the era. Kencana foundation is foundation which dealing the house assistant, in this case is house worker, for giving further information of implementation, obstacles and efforts, the rights of house worker they have ever had. From this research, there are some conclutions, that implementation of ministral regulation No:2/2015 about protection of house worker can’t be applied well, and we still finding obstacles and short comings. The obstacles are the violance, experienced by house worker, salary wihch accordances with the aggrement, and any other neglect of the rights of house worker. Given that most of the house worker come from low basic education so they don’t even know/realize about their rights and duties exactly from that ministral regulation. Because of that, socialization must be done continously to quaranty the protection of law for the house worker. Key words: protection of law , house worker Abstrak Peran Pekerja Rumah Tangga dalam kehidupan sehari-hari amat penting. Perkembangan ruang lingkungan pekerjaan, bagi buruh yang bekerja dirumah atau Pekerja Rumah Tangga sesuai dengan kemajuan zaman, ternyata semakin luas dan kompleks.Yayasan Kencana merupakan Yayasan Penyalur Pekerja Rumah Tangga yang menyalurkan tenaga kerja dalam hal ini adalah Pekerja Rumah Tangga, Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan, hambatan-hambatan dan upaya-upaya yang dilakukan untuk memenuhi hak-hak Pekerja Rumah Tangga yang seharusnya mereka dapat, penulis mengambil judul “Pelaksanaan Perlindungan Bagi Pekerja Rumah Tangga Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga”.Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga belum dapat diterapkan dengan baik, dan masih ditemui adanya kekurangan dan hambatan. Hambatan-hambatan tersebut antara lain terdapatnya kekerasan yang dialami pekerja rumah tangga, adanya upah yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, dan adanya pengabaian hak-hak pekerja rumah tangga yang lainnya. Mengingat Pekerja Rumah Tangga kebanyakan datang dari pendidikan rendah sehingga kurang memahami hak maupun kewajibannya yang tercantum dalam peraturan menteri tersebut. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi yang terus menerus untuk menjamin perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga. Kata Kunci :The role of house worker is very important in our daily life. Developing of work frame fo house worker are more extend and complex as advance as the era. Kencana foundation is foundation which dealing the house assistant, in this case is house worker, for giving further information of implementation, obstacles and efforts, the rights of house worker they have ever had. From this research, there are some conclutions, that implementation of ministral regulation No:2/2015 about protection of house worker can’t be applied well, and we still finding obstacles and short comings. The obstacles are the violance, experienced by house worker, salary wihch accordances with the aggrement, and any other neglect of the rights of house worker. Given that most of the house worker come from low basic education so they don’t even know/realize about their rights and duties exactly from that ministral regulation. Because of that, socialization must be done continously to quaranty the protection of law for the house worker. Key words: protection of law , house worker Abstrak Peran Pekerja Rumah Tangga dalam kehidupan sehari-hari amat penting. Perkembangan ruang lingkungan pekerjaan, bagi buruh yang bekerja dirumah atau Pekerja Rumah Tangga sesuai dengan kemajuan zaman, ternyata semakin luas dan kompleks.Yayasan Kencana merupakan Yayasan Penyalur Pekerja Rumah Tangga yang menyalurkan tenaga kerja dalam hal ini adalah Pekerja Rumah Tangga, Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan, hambatan-hambatan dan upaya-upaya yang dilakukan untuk memenuhi hak-hak Pekerja Rumah Tangga yang seharusnya mereka dapat, penulis mengambil judul “Pelaksanaan Perlindungan Bagi Pekerja Rumah Tangga Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga”.Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga belum dapat diterapkan dengan baik, dan masih ditemui adanya kekurangan dan hambatan. Hambatan-hambatan tersebut antara lain terdapatnya kekerasan yang dialami pekerja rumah tangga, adanya upah yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, dan adanya pengabaian hak-hak pekerja rumah tangga yang lainnya. Mengingat Pekerja Rumah Tangga kebanyakan datang dari pendidikan rendah sehingga kurang memahami hak maupun kewajibannya yang tercantum dalam peraturan menteri tersebut. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi yang terus menerus untuk menjamin perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja Rumah Tangga
Sri Nurhari Susanto
Administrative Law and Governance Journal, Volume 3, pp 260-271; doi:10.14710/alj.v3i2.260-271

Abstract:
This research aims to determine the use of authority by government agencies is legality. Specifically, to find out more about the prohibition of Ultra Vires (Exces De Pouvoir) in Government Actions (Comparative Study of Concepts between the Anglo Saxon Law System and the Continental Legal System). The results of the study indicate that First, the form of government agency action prohibition in the form of excès de pouvoir (ultra vires), both in the Anglo Saxon legal system (Britain, USA, Australia, etc.) and Continental especially France includes also the prohibition of abuse of authority (abuse of power, detournement de pouvoir). Second, the Prohibition of abuse of authority (detournement de pouvoir) in France has been developed into 3 (three) variants, namely the Administrative Agency has the purpose / aims to achieve goals that are entirely other than the public interest, and as a personal goal. Keywords: Prohibition of Ultra Vires, Government Actions, Legal System. Abstrak Penelitian inimbertujuan untuk mengetahui Larangan Ultra Vires (Exces De Pouvoir) dalam Tindakan Pemerintahan (Studi Komparasi Konsep Antara Sistem Hukum Anglo Saxon Dan Sistem Hukum Kontinental). Hasil penelitian menjukan bahwa Pertama, Bentuk larangan tindakan badan pemerintah yang berupa excès de pouvoir (ultra vires), baik dalam sistem hukum Anglo Saxon (Inggris, USA, Australia, dll) maupun Kontinental khususnya Prancis meliputi juga larangan penyalahgunaan wewenang (abuse of power, detournement de pouvoir). Kedua, Larangan penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir) di Prancis telah dikembangkan ke dalam 3 (tiga) varian, yaitu Badan Administrasi memiliki tujuan/bertujuan untuk mencapai tujuan yang sepenuhnya selain bagi kepentingan umum, dan sebagai tujuan pribadi. Kata Kunci: Larangan Ultra Vires, Tindakan Pemerintahan, Sistem Hukum.
Muhamad Azhar
Administrative Law and Governance Journal, Volume 3, pp 300-313; doi:10.14710/alj.v3i2.300-313

Abstract:
Countries in the world are currently facing shocks and challenges that are not easily faced with the COVID-19 pandemic, including Indonesia. Under these conditions, the performance of the governance system in dealing with a pandemic is tested transparently in public. The implementation of good governance by the government itself is carried out by steps and decisions that will be taken and implemented by the government to the community in order to suppress the positive number of COVID-19. The application of good governance also needs support other crucial elements, one of which is public communication. Keywords: Government Strategy, Good Governance, COVID-19, Pandemic, Abstrak Negara-negara di dunia saat ini sedang menghadapi guncangan dan tantangan yang tidak mudah dihadapi dengan pandemi COVID-19, tidak terkecuali Indonesia. Di bawah kondisi ini, kinerja sistem pemerintahan dalam menghadapi pandemi diuji secara transparan di depan umum. Implementasi dari good governance oleh pemerintah sendiri dilakukan dengan Langkah-langkah dan keputusan yang akan diambil dan diterapkan oleh pemerintah kepada masyarakat demi menekan angka positif COVID-19. Penerapan dari good governance pun perlu dukungan dari elemen krusial lain, salah satunya yaitu komunikasi public. Hal ini bertujuan agar pendekatan yang dilakukan ke publik untuk menaati segala kebijakan menuai hasil yang maksimal dalam keberhasilan menumpas pandemik ini Kata Kunci: COVID-19, tata kelola pemerintahan yang baik, komunikasi
Pulung Widhi Hari Hananto
Administrative Law and Governance Journal, Volume 3, pp 232-239; doi:10.14710/alj.v3i2.232-239

Abstract:
This legal opinion will be constructed on the current issues and chronological basis of following facts: 1. Chinese authorities have chosen denial, censorship and bluster during the early stages of the virus progression rather than the transparency that might save lives. 2 The China government blocked the COVID agenda at the United Nations Security Council (UNSC). 3. The China’s regime transmission of patently false information has made matter worse. 4. In addition, China has deliberately gives incorrect data to WHO.
Fc. Susila Adiyanta
Administrative Law and Governance Journal, Volume 3, pp 272-299; doi:10.14710/alj.v3i2.272-299

Abstract:
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui urgensi dan relevansi kebijakan Pemerintah dalam memperbaiki ekosistem penyelenggaraan kesehatan masyarakat dengan penguatan JKN sebagai skema asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib sebagai akibat adanya kesejangan antara iuran dengan manfaat yang komprehensif di masa wabah pandemi global Covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) kebijakan skema Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage, UHC) dalam SJSN-KIS mempunyai urgensi sebagai pemenuhan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata sesuai amanat konstitusi; 2) Skema sistem Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage, UHC) Sistem UHC telah dimodifikasi oleh Pemerintah untuk diselaraskan dengan kondisi dan tujuan penyelenggaraaan kesehatan nasional yang profesional, efisien dan efektif, dan menjangkai seluruh lapisan masyarakat;3) Skema Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage, UHC) yang terintegrasi antara Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Sistem Kesehatan Nasional (SKN) sangat relevan bagi penyelenggaraan kesehatan masyarakat berdasarkan kerjasama, solidaritas dan empati semua warga di masa pandemi global Covid-19. Kata kunci: Universal Health Coverage, penyelenggaraan kesehatan masyarakatAbstract The purpose of this study is to study the urgency and relevance of Government policies in improving the public health ecosystem by strengthening JKN as a health insurance needed to improve the compatibility between contributions and useful benefits in the future of the global pandemic outbreak Covid-19. The results of the study show that: 1) the policy on universal health insurance requirements (Universal Health Coverage, UHC) in the SJSN-KIS has urgency as fulfilling the implementation of health insurance that is affordable to the whole community and in accordance with the mandate of the constitution; 2) Scheme of the Universal Health Insurance System (Universal Health Coverage, UHC) The UHC system is supported by the Government to be aligned with the requirements and objectives of national health care that are professional, efficient and effective, and reaches all communities; 3) The Universal Health Coverage Scheme (Universal Health Coverage, UHC) which is integrated between the National Social Security System (SJSN) and the National Health System (SKN) is very relevant for the implementation of public health through cooperation, solidarity, and empathy for all citizens in the global pandemic -19. Keywords: universal health coverage, public health administration
Back to Top Top