Journal of Government and Civil Society

Journal Information
ISSN / EISSN : 2579-4396 / 2579-440X
Published by: Journal of Government and Civil Society (10.31000)
Total articles ≅ 58
Filter:

Latest articles in this journal

Misran Alfarabi, Wahdania Suardi, Zuly Qodir
Journal of Government and Civil Society, Volume 5, pp 198-213; https://doi.org/10.31000/jgcs.v5i2.4359

Abstract:
In the Regional Head Election of Merauke Regency, there was a contestation between tribes to win the candidate. In this contestation, there was a conflict between ethnic groups, namely the indigenous Papuans and migrants. This study aims to discuss the political struggle of the Merauke Regency to get political support through entities. This study uses an analytical approach to research from several emerging factors such as ethnicity. Data collection was obtained from online media reporting writers, interview websites, and research reports. This study found that identity cannot be separated in the Merauke district, where politics is considered to have its positives and negatives. The positive is to ensure that ethnic immigrants in the Merauke district respect indigenous peoples as owners of territory. The negative is that there is no right to become regent for the immigrant tribes in the Merauke district even though they have fulfilled the requirements as a leader. There are no rules regarding who has the right to lead in special autonomy in the Papua region. This case raises many things related to Papuans in Indonesia in particular.Pada Pemilihan Kepala daerah Kabupaten Merauke terjadi kontestasi antar suku untuk memenangkan kandidatnya. Pada kontestasi ini terjadi konflik antar suku yaitu suku asli papua dan suku pendatang Penelitian ini bertujuan membahas pertarungan politik kabupaten Merauke untuk mendapatkan dukungan politik melaui entnisitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelitian analitis dari beberapa factor yang muncul seperti etnisitas. Pengumpulan data diperoleh penulis dari pemberitaan media online, website wawancara, dan laporan riset. Penelitian ini menemukan identitas tidak dapat terlepas di kabupaten Merauke dengan politik dianggap memiliki positif dan negatifnya. Positifnya adalah memastikan bahwa suku pendatang yang berada di kabupaten Merauke menghargai masyarakat adat sebagai pemilik atas wilayah. Negatifnya adalah tidak adanya hak untuk menjadi bupati bagi suku pendatang yang ada dikabupaten Merauke meskipun telah memenuhi syarat sebagai seorang pemimpin. Tidak adanya aturan terkait siapa yang berhak memimpin dalam otonomi khusus di wilayah papua. Kasus ini memunculkan banyak penafsiran terkait kekhususan orang-orang papua di Indonesia.
Hertanto Hertanto, Handi Mulyaningsih, Asep Nurjaman
Journal of Government and Civil Society, Volume 5, pp 184-197; https://doi.org/10.31000/jgcs.v5i2.4110

Abstract:
Indonesia is a heterogeneous country that requires an inclusive and tolerant attitude to live in harmony. However, with the implementation of direct elections in Indonesia, there are many hoaxes and black campaigns through the mass media. The purpose of this study is to examine the national insight and political attitudes of rural youth in social media-based election campaigns. The method used is in-depth interviews through structured focus group discussions (FGD) with young students in rural South Lampung. The results showed that Lampung rural youth realized the importance of Pancasila as a unifying tool for the nation. Furthermore, the youth of Lampung strongly disapprove of hoaxes and black campaigns in the general election. This finding is very important to maintain harmony in Indonesia and can serve as a model Indonesia merupakan negara heterogen yang membutuhkan sikap inklusif dan toleran agar dapat hidup rukun. Namun, dengan diterapkannya pemilihan langsung di Indonesia, banyak bermunculan hoax dan kampanye hitam melalui media massa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji wawasan kebangsaan dan sikap politik pemuda pedesaan dalam kampanye pemilu berbasis media sosial. Metode yang digunakan adalah wawancara mendalam melalui diskusi kelompok terfokus (FGD) terstruktur dengan mahasiswa generasi muda di pedesaan Lampung Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemuda pedesaan Lampung menyadari pentingnya Pancasila sebagai alat pemersatu Bangsa. Lebih lanjut, pemuda Lampung sangat tidak setuju dengan hoaks dan kampanye hitam dalam pemilihan umum. Temuan ini sangat penting untuk menjaga kerukunan di Indonesia dan dapat menjadi model bagi daerah lain di Indonesia.
, Ardian Prabowo, Klara Kumalasari, Aulia Puspaning Galih, Rendra Eko Wismanu
Journal of Government and Civil Society, Volume 5, pp 214-236; https://doi.org/10.31000/jgcs.v5i2.4420

Abstract:
This research aims at creating a concept of cooperation between stakeholders in developing eco-tourism in Batu City. Eco-tourism and the role of stakeholders are related to one another. It is due to the urge of stakeholders to work together in managing the potential of eco-tourism to achieve a development goal. This study applies the Penta-helix model and triple-bottom-line theories to investigate the contribution of stakeholders to sustainable development. The Penta-helix model is used to identify relevant stakeholders and conduct effective collaboration. At the same time, the triple-bottom-line is applied to observe the environmental and socio-economic aspects of the eco-tourism sector. This study employs a qualitative method with an interactive approach from Miles, Huberman, and Saldana by deepening literary understanding; and field interviews. The results of this study show that cooperation and interaction between stakeholders in developing eco-tourism are inferior. Thus, the researchers develop a stakeholder collaboration model through the Penta-helix model covering the government, private eco-tourism enterprises, communities, academics, and the media. They collaborate in determining the sustainability agendas covering environmental, economic, and social as a reflection of the triple bottom line element. Those designed agendas are to encourage the realization of eco-tourism development in Batu City, Indonesia. The research recommends further research to evaluate whether this eco-tourism development model can be effective if implemented. Penelitian ini bertujuan untuk menciptakan konsep kerjasama antar stakeholder dalam pengembangan ekowisata di Kota Batu. Karena ekowisata dan peran pemangku kepentingan berkaitan satu sama lain. Hal ini dikarenakan adanya dorongan dari para pemangku kepentingan untuk bekerja sama dalam mengelola potensi ekowisata untuk mencapai tujuan pembangunan. Studi ini menerapkan model penta helix dan teori triple bottom line untuk menyelidiki kontribusi pemangku kepentingan terhadap pembangunan berkelanjutan. Model Penta helix digunakan untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan yang relevan dan untuk melakukan kolaborasi yang efektif, sedangkan triple bottom line diterapkan untuk mengamati aspek lingkungan dan sosial ekonomi dari sektor ekowisata. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana dengan pendalaman pemahaman literatur; dan wawancara lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerjasama dan interaksi antar pemangku kepentingan dalam pengembangan ekowisata masih rendah. Oleh karena itu, peneliti mengembangkan model kolaborasi pemangku kepentingan melalui model Penta helix yang mencakup pemerintah, swasta, komunitas, akademisi, dan media. Mereka berkolaborasi dalam menentukan agenda keberlanjutan yang meliputi lingkungan, ekonomi, dan sosial sebagai cerminan dari elemen triple bottom line. Agenda yang dirancang tersebut adalah untuk mendorong terwujudnya pembangunan ekowisata di Kota Batu, Indonesia. Peneliti merekomendasi pada penelitian selanjutnya untuk mengevaluasi apakah model pembangunan ekowisata ini dapat efektif jika diimplemetasikan.
, Muhammad Iqbal, Fittia Restiane
Journal of Government and Civil Society, Volume 5, pp 263-276; https://doi.org/10.31000/jgcs.v5i2.4848

Abstract:
This study examined perceived usefulness, information quality, and privacy and security to predict trust in e-government. This study used a survey data collection method and a random sampling technique with 100 residents who visit the local government's public services website as respondents. A Likert scale was used to create the questionnaires. SEM-PLS looked at the data to see if it was valid and reliable, as well as test hypothesis and regression. This study found that perceived usefulness, information quality, and privacy and security had a positive and significant effect on trust in e-government with p-values of 0.000, 0.001 and 0.000, respectively. The influence of the three independent variables towards the dependent variable was moderate (R-square = 0.494). Finally, the limitations and implications of these findings are examined. Studi ini menguji manfaat yang dirasakan, kualitas informasi, dan privasi dan keamanan untuk memprediksi kepercayaan pada e-government. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data survei dan teknik random sampling dengan 100 orang warga yang mengunjungi website layanan publik pemerintah daerah sebagai responden. Sebuah skala Likert digunakan untuk membuat kuesioner. SEM-PLS melihat data untuk melihat apakah itu valid dan reliabel, serta menguji hipotesis dan regresi. Studi ini menemukan bahwa persepsi manfaat, kualitas informasi, dan privasi dan keamanan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan pada e-government dengan nilai p masing-masing 0,000, 0,001 dan 0,000. Pengaruh ketiga variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sedang (R-square = 0,494). Akhirnya, keterbatasan dan implikasi dari temuan ini diperiksa..
Dyah Mutiarin, Misran Misran
Journal of Government and Civil Society, Volume 5, pp 146-163; https://doi.org/10.31000/jgcs.v5i2.3969

Abstract:
This study aims to determine the development of research on new public management policies in developed and developing countries in the last five years. To find out, we reviewed hundreds of related journals related to new general management policies in developed and developing countries with the previous 5-year edition from 2016 to 2020. Then we compared the concepts used in new public management in developed and developing countries. This study used a qualitative research method with a review of previous research. Sources are selected articles published in the Scopus database in the last five years, from 2016 to 2020. Selected items are publications relevant to new public management policy topics in developed and developing countries. This study's results were obtained through a data analysis process using the Nvivo 12 Plus and VOSviwer applications. The results showed 90 concepts in studying new public management policies in developed countries and categorized them into five groups. Again, new public management policies in developing countries have 58 concepts and can be categorized into four groups. The significance of this research is the discovery of mapping new public management policy concepts in developed and developing countries to assist in developing a conceptual framework in subsequent studies and can see the novelty in further research.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan penelitian pada tema kebijakan manajemen publik baru di negara maju dan negara berkembang dalam kurung waktu lima tahun terakhir. Untuk mengetahuinya, kami mereview ratusan jurnal terkait kebijakan manajemen publik baru di negara maju dan negara berkembang dengan edisi lima tahun sebelumnya dari tahun 2016 sampai dengan 2020. Kemudian membandingkan konsep yang digunakan pada manajemen publik baru di negara maju dan negara berkembang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mereview dari penelitian sebelumnya. Sumber dipilih yang diterbitkan di data base scopus dalam lima tahun terakhir, dari 2016 hingga 2020. Artikel yang dipilih adalah publikasi yang relevan dengan topik kebijakan manajemen publik baru di negara maju dan negara berkembang. Hasil penelitian ini diperoleh melalui proses analisis data menggunakan Aplikasi Nvivo 12 dan VOSviwer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 90 konsep dalam kajian kebijakan manajemen publik baru di negara maju dan dapat dikategorikan menjadi lima kelompok. Selanjutnya kebijakan manajemen publik baru di negara berkembang terdapat lima puluh delapan konsep dan dapat di kategorikan menjadi empat kelompok. Signifikansi penelitian ini adalah ditemukannya pemetaan konsep kebijakan manajemen publik baru di negara maju dan negara berkembang sehingga dapat membantu dalam pengembangan kerangka konseptual pada kajian-kajian selanjutnya serta dapat melihat kebaruan dalam meneliti selanjutnya.
, Chih-Chieh Chou
Journal of Government and Civil Society, Volume 5, pp 164-183; https://doi.org/10.31000/jgcs.v5i2.4132

Abstract:
This case study seeks to understand the policy-making of the Jakarta bay reclamation project through the analytical lens of the policy networks. It posits that different policy networks would possibly produce or condition different policy outcomes in the project. The study uses a qualitative secondary data analysis. The study found: First, policy changes in the project, from initiation to implementation and finally termination, might be explained through the formation and transformation of different types of policy networks. Overall, the networks were characterized by fluctuating interactions among actors and the persistent power struggle between economic, environmental, and societal interests. Second, the networks’ type changes were possible due to two factors: (1) the political context of the 2017 gubernatorial election; and (2) the influences of environmental and societal ideas. Studi kasus ini berupaya untuk memahami pembuatan kebijakan proyek reklamasi teluk Jakarta melalui lensa analitik policy networks. Studiiniberasumsi bahwa jenis policy networksyang berbeda mungkin akan menghasilkan atau mengkondisikan hasil kebijakan yang berbeda dalam proyektersebut. Hasil studi ini menemukanbeberapatemuan. Pertama, perubahan kebijakan dalam proyek, dari inisiasi hingga implementasi dan akhirnya penghentian, dapat dijelaskan melalui pembentukan dan transformasi berbagai jenis policy networks. Secara keseluruhan, networkstersebutditandai oleh interaksi yang berfluktuasi di antara para aktor dan perebutan kekuasaan yang terus-menerus antara kepentingan ekonomi dan lingkungan dan masyarakat. Kedua, perubahan jenis networks tersebut kemungkinan disebabkan oleh dua faktor: (1) konteks politik Pilgub 2017; dan (2) pengaruh gerakanpemikiran lingkungan dan sosial.
Wahyudi Wahyudi
Journal of Government and Civil Society, Volume 5, pp 237-262; https://doi.org/10.31000/jgcs.v5i2.4961

Abstract:
This research aims to formulate a conceptual model of farmers' social movement based on previous studies, which failed to explain this concept. The Systematic Literature Review (SLR) method with a mixture of qualitative and quantitative approaches was used to conduct this research. Data were obtained from 289 articles sourced from the Scopus Database, with the VOSVIEWER and NVIVO 12 software used to determine the conceptual model. The analysis results showed that this study is associated with farmers’ issues, agricultural governance, agricultural systems, and the collaboration of stakeholders in managing agricultural production. These perspectives are used to explain the concepts, topics, and issues of the farmer's social movement, including the role of actors, dynamics of conflict, challenges, and struggles of the movement, processes, conservation, sustainable environment, cooperation, the collaboration of stakeholders, as well as production and marketing of agricultural products. This conceptual model contributes to the development of farmers' social movement studies oriented towards concept development and disclosing issues in the field. Paper ini bertujuan untuk memformulasikan konseptual model studi gerakan sosial petani berdasarkan pada penelitian terdahulu. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode Systematic Literature Review (SLR) dengan pendekatan campuran kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan SLR digunakan untuk mereview 289 artikel yang bersumber dari Scopus Database.Review paper menggunakan software VOSVIEWER dan NVIVO 12 yang menghasilkan data untuk menjawab pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana model konseptual studi gerakan sosial petani.Hasil analisis dengan SLR mengungkapkan bahwa studi gerakan sosial petani berkaitan dengan isu-isu gerakan petani, tata kelola pertanian, sistem pertanian, dan kolaborasi stakeholders dalam mengelola produksi pertanian, yang dijelaskan melalui perspektif sosiologi, ilmu lingkungan, dan manajemen pertanian. Perspektif tersebut digunakan untuk menjelaskan konsep, topik, dan isu-isu gerakan sosial petani, meliputi peran aktor, dinamika konflik, tantangan dan perjuangan gerakan, proses gerakan, konservasi, lingkungan berkelanjutan, kerjasama, kolaborasi stakeholders, dan produksi serta pemasaran hasil pertanian. Model konseptual tersebut berkontribusi terhadap pengembangan studi gerakan sosial petani, baik berorientasi pada pengembangan konsep maupun pengungkapan isu-isu gerakan sosial petani yang berlangsung di lapangan.
Ridwan Arifin, Intan Nurkumalawati
Journal of Government and Civil Society, Volume 5, pp 127-144; https://doi.org/10.31000/jgcs.v5i1.2990

Abstract:
Some challenges appear in this issue that the Indonesian border agencies indicate weaknesses in coordination, fragmented policy instruments, and disputes in implementing laws. There has little evidence in the previous study about the integration of border agencies in Indonesia and perspectives on the establishment of immigration and customs agencies. The questions may arise how important is the integrated border agencies is in the reform agenda in public sectors and bureaucracy from the perspectives of border officers. This study is to figure out the perspectives of border officers on the integration of two border authorities in Indonesia and what the ideal integration should be. This paper provides solutions for some issues of border protection in Indonesia with survey research and a step-by-step process of integration. This paper finds most immigration and customs officers at border controls exposed the importance of an integration initiative between the Directorate General of Immigration (DGI) and Directorate General of Customs and Excise (DGCE) in Indonesia through the Integrated Border Management (IBM) strategy. Therefore, initiating the integration of institutions between the Directorate General of Immigration and Directorate General of Customs and Excise, such as ICA Singapore or ABF Australia is more ideal border agencies rather than a joint-task force.Permasalahan di instansi pemerintah yang menangani perbatasan di Indonesia masih terjadi seperti adanya kelemahan dalam koordinasi, terdapat instrumen kebijakan yang terpisah-pisah, dan terjadinya tumpang tindih dalam penegakan hukum. Penelitian sebelumnya tentang inisiasi integrasi instansi di perbatasan Indonesia masih sangat minim terutama penggabungan dua otoritas perbatasan seperti imigrasi dan bea cukai. Pertanyannya adalah seberapa penting penggabungan dua otoritas perbatasan tersebut dalam rangka agenda reformasi birokrasi di sektor publik dari perspektif petugas perbatasan. Studi ini menggunakan penelitian survei dengan melihat perspektif dari petugas perbatasan terhadap integrasi dua otoritas perbatasan di Indonesia dan bagaimana seharusnya bentuk ideal penggabungan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar petugas imigrasi dan kepabeanan menyatakan sangat setuju dengan inisiasi penggabungan Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan menerapkan strategi manajemen perbatasan terintegrasi (IBM). Integrasi dua tersebut dalam bentuk badan baru seperti ICA Singapore atau ABF Australia ketimbang tim atau gugus tugas yang bersifat sementara
, , Amir Muhiddin
Journal of Government and Civil Society, Volume 5, pp 91-106; https://doi.org/10.31000/jgcs.v5i1.3225

Abstract:
Implementing the zoning system in the 2019/2020 school year imposed by the Makassar city government through the Education Office caused various problems. This study's specific purpose is (1) To examine the characteristics of the New Student Acceptance problem of the zoning system, (2) explore the supporting capacity of the regulations, 3. non-regulatory environmental factors that affect the implementation of the PPDB zoning system. 4. Implementation trap of policy. The Research Method used is a qualitative method, and the appropriate type of research is a case study. The results showed that the New Student Acceptance problem zoning system characteristics, among others: Infrastructure readiness problems for online registration, Lack of socialization of PPDB system to prospective students and parents, thus confusing. The implementation trap of policy, the policy objective is too vague or broad to be converted into action, the target specification is not clearly defined due to weak guidelines on how goals can be achieved, or undefined standards or actions to be taken, either in implementing, or the target community. Finally, problems also arise when the chain of responsibility for implementing a policy is unclear.Penerapan sistem zonasi pada tahun ajaran 2019/2020 yang diberlakukan pemerintah kota Makassar melalui Dinas Pendidikan menimbulkan berbagai permasalahan. Tujuan khusus penelitian ini adalah (1) Untuk meneliti karakteristik masalah Penerimaan Siswa Baru dari system zonasi, (2) mengeksplorasi daya dukung peraturan, 3. Factor lingkungan non-regulasi yang mempengaruhi penerapan system zonasi PPDB. 4. Perangkap implementasi kebijakan. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dan jenis penelitian yang sesuai adalah studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik system zonasi masalah Penerimaan Siswa Baru antara lain: Masalah kesiapan infrastruktur untuk pendaftaran online, Kurangnya sosialisasi sistem PPDB kepada calon siswa dan orang tua, sehingga membingungkan. Jebakan implementasi kebijakan , tujuan kebijakan terlalu kabur atau luas untuk dikonversi menjadi tindakan, spesifikasi target tidak didefinisikan dengan jelas karena pedoman yang lemah tentang bagaimana tujuan dapat dicapai, atau standar atau tindakan yang tidak terdefinisi untuk diambil, baik dalam menerapkan, atau komunitas target. Akhirnya, masalah juga muncul ketika rantai tanggung jawab untuk menerapkan kebijakan tidak jelas.
Muchamad Zaenuri, Yusrim Musa, Muhammad Iqbal
Journal of Government and Civil Society, Volume 5, pp 51-62; https://doi.org/10.31000/jgcs.v5i1.2839

Abstract:
This article aims to explain the governance of collaboration between local government, village government, the private sector and the community in the management of Posong Temanggung natural attractions. Lack of mutual trust and commitment is a prominent issue. After going through qualitative research using descriptive techniques, it can be seen that collaboration that has been built among stakeholders is still embryonal; there is no formal collaboration tied to the memorandum of understanding. From the research conducted, it was found that there was an intensive dialogue between stakeholders, mutual trust between stakeholders, a high level of commitment, and a reasonably even sharing of understanding. But, four things that have not been created a formal relationship, so there needs to be a process of transformation towards partnership and sustainability in a formal bond.This study recommends that the government be the main actor in building collaboration with the public and private sectors. The government must provide space for them to contribute in making the tourism village of Posong.Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan tata kelola kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan obyek wisata alam Posong Temanggung. Hal ini dikarenakan permasalahan kolaborasi diantara stakeholder tersebut terdapat berbagai kendala. Kurangnya kepercayaan dan komitmen bersama menjadi permasalahan yang mengemuka. Setelah melalui penelitian yang bersifat kualitatif dengan menggunakan teknik deskriptif dapat diketahui bahwa kolaborasi yang terbangun diantara stakeholder masih bersifat embrional, belum ada kerjasama formal yang diikat dengan nota kesepahaman. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh temuan bahwa sudah ada dialog yang intensif diantara stakeholder, saling percaya diantara pemangku kepentingan, komitmen yang sudah tinggi, dan terdapat berbagi pemahaman yang cukup merata. Namun dari keempat hal tersebut belum tercipta hubungan yang bersifat formal, sehingga perlu ada proses transformasi menuju kemitraan dan berkelanjutan dalam suatu ikatan yang bersifat formal.Rekomendasi dalam penelitian in iadalah pemerintah harus menjadi actor utama dalam membangun kolaborasi dengan masyarakat dan swasta. Pemerintah harus memberikan ruang bagi mereka untuk memberikan kontribusi dalam membangun desa wisata Posong
Back to Top Top