Journal of Government and Civil Society

Journal Information
ISSN / EISSN : 25794396 / 2579440X
Current Publisher: Journal of Government and Civil Society (10.31000)
Total articles ≅ 31
Filter:

Latest articles in this journal

Rendy Adiwilaga
Journal of Government and Civil Society, Volume 3, pp 139-152; doi:10.31000/jgcs.v3i2.1995

Abstract:
Pada dasarnya, aparatur negara dalam meningkatkan kualitas perlu mendorong perbaikan kesejahteraan dan keprofesionalan, serta memberlakukan sistem karir berdasarkan prestasi kerja, dengan prinsip pemberian reward and punishment. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil adalah suatu landasan hukum untuk menjamin pegawai negeri dan dapat dijadikan dasar untuk mengatur penyusunan aparatur negara yang baik dan benar. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini, menggunakan metode deskriptif dengan memusatkan perhatiannya terhadap masalah – masalah yang aktual melalui proses pengumpulan, penyusunan atau pengklasifikasian, pengolahan, dan penafsiran data. Guna menjabarkan masalah bagaimana Pelaksanaan disiplin pegawai dan upaya-upaya apa saja yang diterapkan untuk meningkatkan disiplin pegawai, serta kendala apa saja yang timbul dalam pelaksanaan peraturan disiplin pegawai berdasarkan Peraturan Pemerintah di atas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan disiplin pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap masih belum optimal. Pemberian sanksi berdasarkan Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010 telah diterapkan oleh Kasubag Kepegawaian dan Umum, akan tetapi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan perlu didengar alasan-alasan dari pegawai bersangkutan sebelum dijatuhkan sanksi. Rendahnya pengawasan dan kurangnya pembinaan sehingga perlu diadakannya Pembinaan serta motivasi pegawai dalam mengoptimalkan peningkatan kinerja Pegawai dan juga harus diimbangi dalam hal kesejahteraan pegawai baik sarana dan prasarana sehingga tujuan yang tercantum dalam Peraturan pemerintah No 53 tahun 2010 dapat tercapai. Basically, the state apparatus in improving quality needs to encourage the improvement of welfare and professionalism, and to implement a career system based on work performance, with the principle of rewarding and punishment. Government Regulation No. 53 of 2010 concerning Discipline of Civil Servants is a legal basis to guarantee civil servants and can be used as a basis for regulating the preparation of a good and correct state apparatus. The approach used in this paper uses a descriptive method by focusing its attention on the actual problems through the process of collecting, compiling or classifying, processing, and interpreting data. In order to describe the problem of how the implementation of employee discipline and what efforts are implemented to improve employee discipline, as well as what obstacles arise in the implementation of employee discipline rules based on the Government Regulation above. The results showed that the implementation of the discipline of civil servants and non-permanent employees was still not optimal. Sanctions based on Government Regulation Number 53 Year 2010 have been implemented by the Head of Personnel and General Affairs, but it did not work as it should. This is because reasons need to be heard from the relevant employee before being penalized....
Arif Ginanjar
Journal of Government and Civil Society, Volume 3, pp 129-138; doi:10.31000/jgcs.v3i2.1816

Abstract:
Pembangunan perumahan dan permukiman merupakan salah satu aspek dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan perumahan dan permukiman yang layak juga dapat menunjang pembangunan, terutama dalam bidang sosial dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dalam kebijakan program Bedah Rumah di Kecamatan Cipondoh dan hambatan apa saja yang ditemukan selama pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif. Data primer dalam penelitian diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam, sementara data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi. Menggunakan teknik analisis ini, pengujian keabsahan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber data. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan program Bedah Rumah di Kecamatan Cipondoh sudah berjalan dengan baik. Dalam hal ini, terdapat peningkatan perbaikan rumah dari tahun ke tahun. Selain itu, masyarakat juga sudah dilibatkan dalam pelaksanaan program ini, mulai dari tahap awal perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan. Hambatan dalam pelaksanaan program ini adalah minimnya anggaran yang disediakan oleh pemerintah daerah.Kata Kunci: Kebijakan publik, partisipasi masyarakat, pemberdayaan, Program Bedah Rumah Housing and settlement development is one aspect of improving people's welfare. Development of decent housing and settlements can also support development, especially in the social and economic fields. This study aims to determine the implementation of House Renovation program policies in Cipondoh District and what obstacles were found during its implementation. This research is a qualitative descriptive study. Primary data in this study were obtained through observation and in-depth interviews, while secondary data were obtained through documentation studies. Using this analysis technique, data validity testing is performed using triangulation of data sources. The results showed the implementation of the House Rehabilitation program in Cipondoh District had been going well. In this case, there is an increase in home improvement from year to year. In addition, the community has also been involved in the implementation of this program, starting from the initial stages of planning to implementation in the field. The obstacle in implementing this program is the lack of budget provided by the local government.Keywords: Public policy, community participation, empowerment, House Renovation Program
Aswar Annas, Zaldi Rusnaedy
Journal of Government and Civil Society, Volume 3, pp 117-128; doi:10.31000/jgcs.v3i2.1948

Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menaganalisis evaluasi kebijakan tata ruang dan bangunan reklamasi Pantai Metro Tanjung Bunga Kota Makassar. Penelitian ini menganalisis dari tiga perspektif, yaitu: strategi pemerataan, efektivitas, dan responsivitas dalam evaluasi kebijakan. Metode penelitian ini menggunakan deskriftif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kebijakan tata ruang dan bangunan reklamasi Pantai Metro Tanjung Bunga Kota Makassar dari pendekatan strategi pemerataan yaitu Pemerintah Kota Makassar lebih mengutamakan kepentingan pihak swasta dalam bentuk privatisasi dibandingkan dengan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat, sehingga yang terjadi adalah penggusuran dan kerusakan ekosistem lingkungan. Dari aspek efektivitas dalam evaluasi kebijakan, Pemerintah Kota Makassar dalam mengimplementasikan kebijakan tidak melibatkan masyarakat atau kebijakan tersebut tidak didasari sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat. Dari aspek responsivitas dalam evaluasi kebijakan dianggap belum tepat karena hanya melahirkan penggusuran, penghilangan lahan kelola masyarakat, pengalihan profesi, serta pemerintah kurang memiliki kepekaan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan kebijakan reklamasi pantai.This study aims to understand and analyze the evaluation of spatial planning policies and reclamation buildings at Metro Tanjung Bunga Beach in Makassar. This study analyzes from three perspectives, namely: equity strategy, effectiveness, and responsiveness in policy evaluation. This research method uses qualitative descriptive with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results of this study explain that the spatial and building reclamation policy of Metro Tanjung Bunga Beach in Makassar from the approach of equalization strategy namely the Makassar Government prioritizes the interests of the private sector in the form of privatization compared to the welfare and progress of the community, so that what happens is eviction and damage to the environmental ecosystem. From the aspect of effectiveness in policy evaluation, the Makassar Government in implementing policies does not involve the community or the policy is not based on socialization to all levels of society. From the aspect of responsiveness in the evaluation of policies considered not appropriate because it only gave birth to evictions, the removal of community managed land, the transfer of the profession, and the government lacked sensitivity in solving various beach reclamation policy issues.
Junaedi Junaedi
Journal of Government and Civil Society, Volume 3, pp 93-104; doi:10.31000/jgcs.v3i2.1881

Abstract:
Artikel ini membahas tentang implemetasi kebijakan perlindungan khusus pada program kota layak anak di Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan tipe penelitian yang digunakan adalah tipe studi kasus dengan jumlah informan sebanyak 6 orang. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis hasil mengunakan analisis dari indikator yang diambil dari Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak berdasarkan klaster 5 tentang perlindungan khusus yaitu: Korban Kekerasan & Eksploitasi, Korban Pornografi & Situasi Darurat, Penyandang Disabilitasi dan ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum), Terorisme, Stigma. Analisis tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kota layak anak di kota Makassar (studi Kasus perlindungan khusus) sudah terlaksana dengan merata walaupun masih ada hambatan atau kendala yang dihadapi oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hal tersebut terjadi karena aparat hukum yang memiliki persepsi yang berbeda, serta kurangnya pemahaman masyarakat This article discusses the implementation of special protection policies in child-friendly city programs in Makassar. This study is a qualitative research which used 6 people as the informants. Data collection for this article included three steps: observation, interview and documentation. To analyze the data, the researcher used some indicators taken from the Ministry of Empowerment and Child Frotection based on cluster 5 on special protection, namely: victims of violence & exploitation, victims of pornography & emergency situations, disabled’ people & ABH (children facing with law), terrorism and stigma. The result showed that the implementation of child worthy city policies in Makassar (a case study of special protection) has been carried out although there are still many obstacles faced by the Women's Empowerment and Child Frotection Agency. This happens because Law Enforcement Officials have different perceptions, as well as a lack of public understanding.
Muhammad Quranul Kariem, Dwian Hartomi Akta Padma Eldo
Journal of Government and Civil Society, Volume 3, pp 105-116; doi:10.31000/jgcs.v3i2.1726

Abstract:
Pasca pengesahkan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta oleh DPRD, memicu sebuah persoalan. Pasal 18 huruf m terkait syarat yang harus dipenuhi oleh Calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah harus menyerahkan salah satunya Daftar Riwayat Hidup Istri. Dengan ini berarti, secara tersirat calon Gubernur DIY adalah harus seorang laki-laki. Keraton Yogyakarta langsung merespon dengan mengeluarkan Dhawuh Raja serta mengangkat Puteri pertama Sultan Hamengku Buwono X sebagai Puteri Mahkota Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Pengangkatan tersebut dianggap bertentangan dengan paugeran Kraton dan Perdais No. 2 Tahun 2015 terkait Tatacara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pandangan politik Anggota DPRD DIY terhadap wacana suksesi di Kraton Yogyakarta. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan melakukan wawancara pada pimpinan fraksi di DPRD DIY. Hasil penelitian menunjukkan bahwa padangan politik fraksi di DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta terbagi menjadi tiga dalam memandang regulasi tersebut, menyetujui suksesi, menolak suksesi, dan Perdais, dan pandangan abstain terhadap wacana suksesi. Kesimpulannya adalah, tujuh fraksi yang ada di DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, mempunyai penafsiran masing–masing terhadap UUK dan Perdais, hal ini akan menilbulkan persoalan, ketika melakukan pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur dalam mekanisme politik yang ada di DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta.After the ratification of the Special Region Regulation No. 2 of 2015 concerning Procedures for Filling in the Position of the Governor and Deputy Governor of the Special Region of Yogyakarta by the DPRD triggered a problem. Article 18 letter m related to the conditions that must be fulfilled by the candidates for Governor and Deputy Governor are that they must submit the curriculum vitae of their wife. By this, it is implied that the candidate for Governor of DIY must be a man. The Yogyakarta Palace responded immediately by issuing Dhawuh Raja and appointed Sultan Hamengku Buwono X's first Princess as the Crown Princess of the Ngayogyakarta Hadiningrat Sultanate. The appointment was considered to be in contradiction with the court palace and Special Region Regulation No. 2 of 2015 concerning Procedures for the Election of Governors and Deputy Governors. The purpose of this study was to determine the political views of the members of the Yogyakarta Special Region Parliament on the succession discourse in the Sultan's Palace. The research method used was a descriptive qualitative research method, by conducting interviews with the leaders of the factions in the Yogyakarta Special Region Parliament. The results showed that the political views of the factions in the DPRD the Special Region of Yogyakarta were divided into three in viewing the regulation, approving succession,...
Arsid Arsid, Ida Widianingsih, Heru Nurasa, Entang Adhy Muhtar
Journal of Government and Civil Society, Volume 3, pp 79-91; doi:10.31000/jgcs.v3i1.1377

Abstract:
As a strategic commodity, Indonesia’s constitution mandates the management of clean water to the local government through the Local Water Supply Utility (PDAM) which is also regulated in PP No. 122/2015 concerning Drinking Water Supply Systems. However, the availability of inadequate clean water as well as the limited ability to manage clean water have caused the minimum service target to be optimal in providing clean water. Using Mark Moore’s public value theory, this study aims to determine how the public value of PDAM TKR (Tirta Kerta Raharja) in Tangerang District. This study uses a qualitative approach. Data collection techniques used were observation, in-depth interviews, and documentation studies. The results of the study show that PDAM TKR’s public value has not been internalized optimally, and it requires adaptation to changes in the organizational environment. In addition, the diverse customer characteristics of PDAM TKR require specific strategies to respond to their needs.
Fajar Trilaksana Moedarlis
Journal of Government and Civil Society, Volume 3, pp 1-34; doi:10.31000/jgcs.v3i1.1092

Abstract:
Pemerintahan Kabupaten Bungo dalam menjawab janji politik Bupati terpilih membuat sebuah kebijakan melalui Peraturan Bupati Bungo Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Program Gerakan Dusun Membangun (GDM), yaitu memberikan bantuan keuangan kepada dusun sejumlah Rp 250.000.000 per dusun. Pelaksanaannya dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dalam melakukan penelitian tentang Akuntabilitas Politik Dalam Anggaran Publik (Studi Kasus: Pengelolaan Dana Dusun Membengun (GDM) di Kabupaten Bungo ini, menggunakan Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif. Adapun alasan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif adalah karena dalam penelitian ini data yang dihasilkan berupa data deskriptif yang diperoleh dari data-data berupa tulisan, kata-kata dan dokumen yang berasal dari sumber atau informan yang berkaitan dengan akuntabilitas politik ini dan stakeholder yang dapat dipercaya. Hasil analisis dari penelitian ini, bahwa Pemerintah Kabupaten Bungo telah Akuntabel dalam merealisasikan janji politiknya. Kemudian Dusun Lubuk Beringin dan Tombolasi telah sama-sama akuntabel dalam penggunaan dana GDM. Namun hal yang berbeda terdapat di Dusun Sinamat Ulu Pemerintahan ini sama sekali tidak akuntabel, karena realisasi anggaran yang fiktif. Kabupaten sebaiknya dapat memberikan system yang lebih ringkas dan mudah untuk diaplikasikan oleh Pemerintah Dusun namun dapat di petanggungjawabkan.
Agam Primadi, Titin Purwaningsih
Journal of Government and Civil Society, Volume 3, pp 63-78; doi:10.31000/jgcs.v3i1.1099

Abstract:
Kontestasi politik di tingkat daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghasilkan dimanika politik yang dinamis, perolehan suara partai Golkar pasang surut. Hal ini berdampak terhadap perolehan suara pesta demokrasi yang terlaksana di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan menganalisis pelembagaan partai Golkar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pasca kekalahan di pemilihan Gubernur tahun 2017. Selain itu, penelitian berupaya melihat carut-marutnya proses rekrutmen politik di internal partai. Penelitian ini mengunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data diperolehan melalui interview (wawancara), observasi, dan pemanfaatan data sekunder dan primer. Kekalahan calon dari partai Golkar di akibatkan karena institusionalisasi partai politik di internal partai Golkar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum berjalan dengan maksimal dan baik. Selain itu, ada beberapa faktor kekelahan diantaranya, Pertama, dalam hal pengambilan kebijakan rekrutmen calon Gubernur dan Wakil Gubernur di pemilihan tahun 2017 masih diwarnai dengan pelanggaran konstitusi partai dalam artian pengurus partai dalam rekrutmen tidak berdasarkan mekanisme aturan AD/ART partai. Pengurus Golkar di level daerah tidak dilibatkan dalam proses penjaringan, seleksi, dan penetapan calon Gubernur ditubuh partai Golkar. Kedua, adanya “politik dagang sapi” dalam proses rekrutmen mengisyaratkan kecendrungan uang masih sangat kuat dalam mendapatkan rekomendasi dari level pusat dan dukungan dari level pengurus partai di daerah
Surya Jaya Abadi, Muhammad Eko Atmojo, Helen Dian Fridayani
Journal of Government and Civil Society, Volume 3, pp 35-46; doi:10.31000/jgcs.v3i1.1236

Abstract:
Bureaucratic reform is an effort to reform and change fundamentally in a system of governance that involves institutional aspects (organization), management (business process) and human resources apparatus to realize good governance. In Law No. 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus where has a function as the executor of public policy and public servants. The lack of civil servants within the Bantul Regency Government, such as teachers, health workers and technical personnel, are caused by the presence of retired employees and the enactment of the civil servants candidate (CPNS) moratorium policy which causes the workload (ABK) figures of an organization and employees to be heavier than before which can affect public service quality. The method used in this study is descriptive qualitative. The results showed that the performance of civil servants in the Education, Youth and Sports department was very good, besides that the arrangement of work plans was also in accordance with the standards of the organization. However, there are some obstacles, especially in the timeliness of completing assignments, and the ideas or initiatives of civil servants in delivering ideas are still lacking. Meanwhile, the factors that influence civil servants performance in carrying out their tasks are lack of human resources, the presence of seniority and the lack of awareness of ASN about the importance of implementing education and training.
Riska Sarofah, Titin Purwaningsih, Nurhakim Nurhakim
Journal of Government and Civil Society, Volume 2, pp 107-125; doi:10.31000/jgcs.v2i2.1027

Abstract:
The characteristic of a democratic country is implementation of election. In Indonesia it has include in national and local levels. Local elections held simultaneously in 2015, 2017 and 2018. One of the city conducting the election is Yogyakarta City. In the specifically this research explain about electoral governance in electoral integrity perspective. All stages of election which consists of pre-election, election period and post-election. This research use qualitative research method through interview and documentation. The results of this study indicated that electoral governance in Yogyakarta City has integrity in accordance with the principles of electoral integrity applied in the stages of election implementation include pre-election, election process and post-election. In this research are not use all of the indicators to analyse the stages of election. This is because adjusted with the findings of research with information obtained through several sources. The first, at the planning and program, the indicators analyse include the implementation of democratic principles, transparency and accountability. The second, socialization and voter information, indicators analyse include the implementation of democratic principles, transparency and professionalism. The third, campaigns, indicators analyse include transparency, accountability, code of ethics and supervision. The fourth, voting and vote counting, the indicators analyse include democratic principle, professionalism, institutional safeguards and supervision. The fifth, the resolution of election disputes, indicators analyse are ethical codes and accountability.