Journal of Government and Civil Society

Journal Information
ISSN / EISSN : 2579-4396 / 2579-440X
Current Publisher: Universitas Muhammadiyah Tangerang (10.31000)
Total articles ≅ 47
Filter:

Latest articles in this journal

Journal of Government and Civil Society, Volume 4; doi:10.31000/jgcs.v4i2.2393

Abstract:
The phenomenon of the politicization of the bureaucracy is nothing new in politics in Indonesia, the politicization of the bureaucracy has long been the case ever since the implementation of the general elections in Indonesia for the first time in 1955. The entire regime that once ruled in Indonesia has ever put through the politicization of this bureaucracy even up regime power today because by utilizing the existing positions in the bureaucracy, it can pave the way for political purposes. The application of the merit system policies to achieve good governance and clean is a step taken by the Government as a system of monitoring the implementation of transfer, promotion, and demotion conducted by political officials. This study uses qualitative research using reference data from many previous studies used as a literature review and a national online media news concerning the application of the merit system and bureaucracy politicization pressure that occurs. Based on the analysis using the software NVivo 12 Plus, it can be deduced that to realize good and clean government in the middle of bureaucratic politicization needed policy on the application of the merit system in personnel management, which aims to encourage the government bureaucracy to become more competent in solving the problems of public-oriented towards public service.Fenomena politisasi birokrasi bukanlah hal baru dalam politik di Indonesia, politisasi birokrasi telah lama terjadi sejak penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia pertama kali pada tahun 1955. Seluruh rezim yang pernah berkuasa di Politisasi birokrasi ini pernah dilakukan Indonesia bahkan sampai kekuasaan rezim saat ini karena dengan memanfaatkan posisi yang ada di birokrasi dapat membuka jalan bagi kepentingan politik. Penerapan kebijakan merit system untuk mewujudkan good governance dan clean merupakan langkah yang diambil oleh Pemerintah sebagai sistem pengawasan terhadap pelaksanaan mutasi, promosi, dan penurunan pangkat yang dilakukan oleh pejabat politik. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan data referensi dari berbagai penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai tinjauan pustaka dan pemberitaan media online nasional mengenai penerapan sistem merit dan tekanan politisasi birokrasi yang terjadi. Berdasarkan analisis dengan menggunakan software NVivo 12 Plus, dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih di tengah politisasi birokrasi diperlukan kebijakan penerapan merit system dalam pengelolaan kepegawaian, yang bertujuan untuk mendorong agar birokrasi pemerintahan menjadi lebih kompeten dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berorientasi pada publik menuju pelayanan publik.
Harries Madiistriyatno, Ida Musdafia Ibrahim, Dudung Hadiwijaya
Journal of Government and Civil Society, Volume 4; doi:10.31000/jgcs.v4i2.2999

Abstract:
The tourism sector is one important sector that can contribute to improving the regional economy. However, the implementation of product and tariff strategies that are not optimal can have an impact on the low sales value and profits, and in turn affect regional revenues. This study aims to analyze the effect of product strategy performance, tariff strategy and sales value on profits. Using a quantitative approach, the population in this study is 20 tourist destinations in DKI Jakarta Province. Primary data were obtained through questionnaires and interviews, while secondary data were obtained through documents and related literature. The data analysis technique used is path analysis. The results of this study indicate product strategy, tariff strategy, and sales value have a partial and simultaneous effect both on profit. The dominant variables in this study are (1) the application of the tariff strategy as a determinant of sales value and (2) the application of the product strategy as a determinant of profit.Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor penting yang bisa berkontribusi bagi peningkatan perekonomian daerah. Namun demikian, penerapan strategi produk dan tarif yang tak maksimal dapat berdampak pada rendahnya nilai penjualan serta laba yang diperoleh, dan pada gilirannya memengaruhi penerimaan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kinerja strategi produk, strategi tarif dan nilai penjualan terhadap laba usaha. Menggunakan pendekatan kuantitatif, populasi dalam penelitian ini adalah 20 destinasi wisata di Propinsi DKI Jakarta. Data primer diperoleh melalui kuesioner dan wawancara, sementara data sekunder diperoleh melalui dokumen dan literatur-literatur terkait. Teknik analisis data yang digunakan adalah path analysis. Hasil penelitian ini menunjukkan strategi produk, strategi tarif, dan nilai penjualan berpengaruh secara simultan terhadap laba. Variabel dominan dalam penelitian ini ialah (1) penerapan strategi tarif sebagai determinan penjualan dan (2) penerapan strategi produk sebagai determinan laba.
, Eko Priyo Purnomo, Ajree Ducol Malawani
Journal of Government and Civil Society, Volume 4; doi:10.31000/jgcs.v4i2.2613

Abstract:
The purpose of this paper is to analyze the strategies carried out by Supply Logistics in the supply chain using supply chain management analysis also to facilitate the logistics chain in Indonesia. SCM previous research did not have a studio that discussed supply chain by manager logistics strategies and what methods they used to maintain logistics inventory. The research methodologists carried out using qualitative adopted an exploratory data analysis (EDA) approach to qualitative research that defines and explains the issues obtained. Open coding was applied to find issues the most dominant and was used to classify the number of issues related to the data and visualized into word cloud obtained using NVIVO 12 Plus. Data were collected from Indonesia logistic supply chain sites. The findings of this article is ROI (Return on Investments) is a logistics strategy will support for reducing the investment costs by logistics provider company. Analysis of supply chain management can develop better emphasizes logistic chains in Indonesia.Dalam artikel ini memiliki tujuan untuk menganalisis strategi dalam tantangan penyaluran logistic yang merata. Dengan menggunakan analisis sistem Supply Chain Management (SCM) yang akan memetakan strategi apa yang dilakukan Indonesia dalam tantang penyaluran logistik. Studi SCM terdahulu telah banyak adanya, namun tidak berfokus pada penyaluran logistik dalam strateginya untuk menjaga keseimbangan rantai pasokan logistik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mengadopisi pendekatan Exploratory Data Ananlysis (EDA) untuk menjelaskan dan mendefinisikan temuan masalah. Open Coding dikukan untuk menemukan topik dan mengklasifikasikan yang dominan dan memvisualisasikannya menjadi word cloud dengan NVIVO 12 Plus. Data diperoleh dari website logistic supply chain Indonesia. Temuan dari artikel ini adalah Return on Investments (ROI) adalah strategi yang digunakan dalam strategi logistik yang akan membantu mengurangi dengan melakukan investasi dari beberapa perusahaan penyaluran logistik. Analisis SCM dalam penyaluran logistik dapat mengembangan tekanan tantangan logistik di Indonesia.
Elyta Elyta, Warjio Warjio, Ahmad AzrinBin Adnan
Journal of Government and Civil Society, Volume 4; doi:10.31000/jgcs.v4i2.2715

Abstract:
This article aims to develop the concept of human security through economic safeguards for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the face of the Covid-19 pandemic. The analysis was carried out using a qualitative approach. This article has found an effort to secure the economy for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the face of the Covid-19 pandemic by integrating the hard skills and soft skills approaches. The hard skill approach is an effort made through technical matters, namely primary education in online-based entrepreneurship and training in business management based on Information, Communication, and Technology. Primary education on entrepreneurship and training in the form of technical supervision and management of ICT-based businesses in dealing with the Covid-19 pandemic. The soft skill approach is the provision of understanding and communication skills, especially the ability to conduct diplomacy so that people can have good diplomacy skills and through empathy-buying so that people through empathy can trust again to increase their purchasing power, especially to products from MSMEs. By the author, this method is called smart human security.Artikel ini bertujuan untuk mengembangkan konsep human Secuity melalui pengaman ekonomi terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam menghadapi pandemi Covid-19. Analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Artikel ini telah menemukan upaya pengamanan ekonomi bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam menghadapi pandemi Covid-19 dengan mengintegrasikan antara pendekatan hard skill dan soft skill. Pendekatan hard skill merupakan upaya yang dilakukan melalui hal-hal teknis yaitu pendidikan dasar dalam berwirausaha berbasis online dan pelatihan pengelolaan usaha berbasis Information, Communication, and Technology. Pendidikan dasar mengenai kewirausahaan dan pelatihan-pelatihan berupa teknis manajemen dan pengelolaan usaha berbasis ICT dalam menghadapi pandemi Covid-19. Pendekatan soft skill merupakan pemberian pemahaman dan kemampuan komunikasi khususnya kemampuan dalam melakukan diplomasi agar masyarakat dapat memiliki keahlian berdiplomasi dengan baik serta melalui empathy-buying agar masyarakat melalui empatinya dapat kembali percaya untuk meningkatkan kembali daya belinya terutama kepada produk dari UMKM. Oleh penulis, cara tersebut disebut sebagai smart human security.
Adityo Pratikno Ramadhan, Budiyono Budiyono, Djonet Santoso
Journal of Government and Civil Society, Volume 4; doi:10.31000/jgcs.v4i2.2612

Abstract:
This research aimed to investigate the percentage of university students at the University of Bengkulu, Indonesia, who participated in the national health insurance program, and why the students did or did not participate in the national health insurance program. This research was performed with the inductive approach and sampled 366 university undergraduate students from eight faculties at the University of Bengkulu, Indonesia. The data collection was conducted by survey technique using a questionnaire. The results show that only 58.2% of university students who participated in the national health insurance program and their parents played an important role in determining whether they participated in the program. Pseudo universal health coverage would probably happen in Indonesia since some students participated in the national health insurance program. However, their premium payments were overdue, so that their insurance coverage became inactive. The unique finding of this research is that 1.96 percent of students mentioned that they did not participate in the national health insurance program because they perceived this program categorized as usury, which is forbidden in Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persentase mahasiswa Universitas Bengkulu yang mengikuti program jaminan kesehatan nasional, dan mengapa mahasiswa mengikuti atau tidak mengikuti program jaminan kesehatan nasional. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan induktif dan mengambil sampel 366 mahasiswa sarjana dari delapan fakultas di Universitas Bengkulu, Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik survei menggunakan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 58,2% mahasiswa yang mengikuti program jaminan kesehatan nasional dan orang tuanya yang berperan penting dalam menentukan keikutsertaan mereka dalam program tersebut. Pertanggungan kesehatan universal semu mungkin akan terjadi di Indonesia karena beberapa pelajar berpartisipasi dalam program jaminan kesehatan nasional. Namun, pembayaran premi mereka terlambat, sehingga pertanggungan asuransinya menjadi tidak aktif. Temuan unik dari penelitian ini adalah 1,96 persen mahasiswa menyatakan tidak mengikuti program jaminan kesehatan nasional karena menganggap program ini termasuk riba yang dilarang dalam Islam.
Hartati Hartati, Pahrudin Hm, Elita Rahmi
Journal of Government and Civil Society, Volume 4; doi:10.31000/jgcs.v4i2.2461

Abstract:
Indonesian Village Law 2014 states that the purpose of village regulation is to create an independent village. Village management in Indonesia is carried out using a self-governing community system that requires apparatus that has good capacity. On the other hand, the existence of village apparatus in Indonesia still does not have the capacity needed to organize the government to become an independent village. Therefore, it is necessary to do a political law reconstruction to find a solution to the inequality of expectations of village regulation and the reality of the quality of village officials like this. Political law functions as a bridge to the goals to be achieved and is strongly influenced by the social reality of society. This research was conducted using a qualitative approach with the type of library research by reviewing data related to villages in Indonesia, especially village government. The results of this study revealed that only 7.43% were independent villages, most of village apparatuses unprofessional, poverty rate 9.66%, and unemployment rate of 5.01%. This requires a solution through a series of solution policies so that the objectives of village regulation towards independent villages can be achieved so that the prosperous community can be achieved.Undang-Undang Desa Tahun 2014 menyebutkan bahwa tujuan peraturan desa adalah untuk mewujudkan desa yang mandiri. Pengelolaan desa di Indonesia dilakukan dengan sistem kemasyarakatan swakelola yang membutuhkan aparatur yang memiliki kapasitas yang baik. Di sisi lain, keberadaan perangkat desa di Indonesia masih belum memiliki kapasitas yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pemerintahan menjadi desa yang mandiri. Oleh karena itu, perlu dilakukan rekonstruksi politik hukum untuk mencari solusi atas ketimpangan ekspektasi peraturan desa dan realitas kualitas aparatur desa seperti ini. Hukum politik berfungsi sebagai jembatan menuju tujuan yang ingin dicapai dan sangat dipengaruhi oleh realitas sosial masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka dengan mengkaji data-data terkait desa di Indonesia khususnya pemerintahan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desa mandiri hanya 7,43%, perangkat desa sebagian besar tidak profesional, tingkat kemiskinan 9,66%, dan tingkat pengangguran 5,01%. Untuk itu diperlukan solusi melalui serangkaian kebijakan solusi agar tujuan peraturan desa menuju desa mandiri dapat tercapai sehingga masyarakat sejahtera dapat tercapai.
Muhammad Eko Atmojo, Helen Dian Fridayani
Journal of Government and Civil Society, Volume 4; doi:10.31000/jgcs.v4i2.2674

Abstract:
Kulon Progo Regency is one of the districts that has many innovations, one of which is community empowerment in collaboration with a modern shop abbreviated as the shop name owned by the people (tomira). This research was motivated by the achievements of the Kulon Progo district government in carrying out development and innovation in the development of the Kulon Progo region by fully involving the Kulon Progo district community through community empowerment. This initiative was taken by the government of Kulon Progo Regency to improve community empowerment and protect the people of Kulon Progo Regency from various economic threats. Considering that in the past few years many modern shops have mushroomed in each district/city, so this is what makes Kulon Progo Regency move quickly to empower the community by collaborating between MSMEs or cooperative with modern shops. This study uses a qualitative method which case study approach. With the empowerment that has been done, the original products of Kulon Progo Regency or local products can be traded in modern stores so that local products in Kulon Progo Regency can compete with national products in these modern stores. The existence of such cooperation will indirectly improve the image of Kulon Progo Regency and lift the original products of Kulon Progo Regency. The lifting of the original products of Kulon Progo Regency will have a positive impact on the community, where indirectly the economy of the community will increase so that there will be prosperity for the community. Kabupaten Kulon Progo adalah salah satu kabupaten yang memiliki banyak inovasi, salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat bekerja sama dengan toko modern disingkat nama toko yang dimiliki oleh masyarakat (tomira). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pencapaian pemerintah kabupaten Kulon Progo dalam melakukan pengembangan dan inovasi dalam pengembangan wilayah Kulon Progo dengan melibatkan sepenuhnya masyarakat kabupaten Kulon Progo melalui pemberdayaan masyarakat. Inisiatif ini diambil oleh pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan melindungi masyarakat Kabupaten Kulon Progo dari berbagai ancaman ekonomi. Menimbang bahwa dalam beberapa tahun terakhir banyak toko-toko modern telah menjamur di setiap kabupaten/kota, jadi inilah yang membuat Kabupaten Kulon Progo bergerak cepat untuk memberdayakan masyarakat dengan berkolaborasi antara UMKM atau bekerjasama dengan toko-toko modern. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dengan metode yang digunakan adalah dokumentasi. Dengan pemberdayaan yang telah dilakukan, produk asli Kabupaten Kulon Progo atau produk lokal dapat diperdagangkan di toko modern sehingga produk lokal di Kabupaten Kulon Progo dapat bersaing dengan produk nasional di toko modern ini. Adanya kerjasama tersebut secara tidak langsung akan meningkatkan citra Kabupaten Kulon Progo dan mengangkat produk asli Kabupaten Kulon Progo. Pencabutan produk asli Kabupaten Kulon Progo akan berdampak positif bagi masyarakat, di mana secara tidak langsung perekonomian masyarakat akan meningkat sehingga akan ada kesejahteraan bagi masyarakat.
Subekti Widiyasno, Dyah Mutiarin, Herdin Arie Saputra, Ikhwan Rahmatika Latif
Journal of Government and Civil Society, Volume 4; doi:10.31000/jgcs.v4i2.2573

Andang Nugroho, , Suranto Suranto,
Journal of Government and Civil Society, Volume 4, pp 73-97; doi:10.31000/jgcs.v4i1.2301

Abstract:
Simultaneous elections in 2019 have been held successfully. Where legislative members, presidents and vice presidents for the period 2019-2024 have been appointed. However, of course in the stages of the implementation of the election process there are obstacles faced by all parties involved in the election, be it the organizer of the election itself, political parties, the community or other stakeholders such as local governments and security elements. Discrete qualitative research is used in this study to describe the problems that occur from the perspective of election actors in Gunungkidul Regency. The research is limited only to actors from the community, stakeholders, political parties, Regency KPU and Regency Bawaslu. The data source was taken from minutes of meetings and coordination conducted by the KPU of Gunungkidul Regency from 2017 to 2019 added with news about the election in Gunungkidul on online media. Then the NVivo12 Plus software is used in data analysis techniques by using the crosstab feature to show the problems obtained. The results obtained that each actor has different intensity in assessing problems in the implementation of elections. The problems that arise are more on the interests of these actors in the implementation of the ongoing elections. The contribution of this research is on the assessment of each actor in seeing the election problems that are taking place. Studies on this issue need to be carried out with various sources to make it more comprehensive. Pemilu serentak pada 2019 telah berhasil dilaksanakan. Di mana anggota legislatif, Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2019-2024 telah dilantik. Namun demikian tentu saja pada tahappelaksanaan proses pemilu ada kendala yang dihadapi oleh semua pihak yang terlibat dalam pemilu, baik itu penyelenggara pemilu itu sendiri, partai politik, masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya seperti pemerintah daerah dan elemen keamanan. Penelitian kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk menggambarkan masalah yang terjadi dari perspektif aktor pemilu di Kabupaten Gunungkidul. Penelitian ini terbatas hanya untuk aktor dari masyarakat, pemangku kepentingan, partai politik, KPU Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten. Sumber data diambil dari risalah notulen rapat dan koordinasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Gunungkidul dari 2017 hingga 2019 ditambah dengan berita tentang pemilihan di Gunungkidul pada media online. Kemudian software NVivo12 Plus digunakan dalam teknik analisis data dengan menggunakan fitur crosstab untuk menunjukkan masalah yang diperoleh. Hasil yang diperoleh bahwa masing-masing actor memiliki intensitas yang berbeda dalam menilai masalah dalam pelaksanaan pemilu. Masalah yang muncul lebih pada kepentingan aktor-aktor ini dalam pelaksanaan pemilu yang sedang berlangsung. Kontribusi dari penelitian ini adalah pada penilaian masing-masing aktor dalam melihat masalah pemilu yang sedang berlangsung. Studi tentang masalah ini perlu dilakukan dengan berbagai sumber untuk membuatnya lebih komprehensif.
Dian Suluh Kusuma Dewi, Achmad Nurmandi, Dyah Mutiarin
Journal of Government and Civil Society, Volume 4, pp 37-52; doi:10.31000/jgcs.v4i1.2530

Abstract:
The implications of prosocial behaviour on public service motivation are found. The link between prosocial behaviour and public service motivation from a sense of wanting to help others. In practice, civil servants are often encouraged to help the community. The meeting point between public service motivation and prosocial behaviour is with the choice to become a volunteer. Civil servants who have a robust public service motivation will be involved in voluntary activities. This study aims to examine the effect of volunteerism on the motivation of public services on civil servants in Yogyakarta special government. The method used in this research is quantitative research methods. Questionnaires are distributed at special local government offices in Yogyakarta that provide basic services. The number of respondents who answered the survey was 321 people. Data processing using SEM PLS and data analysis using quantitative descriptive. The results of this study are prosocial behaviour and the value of altruism through voluntarism activity significantly influence the motivation of public services. But directly, prosocial and altruism do not affect public service motivation. Perilaku prososial berimplikasi terhadap motivasi pelayanan publik. Hubungan antara perilaku prososial dan motivasi pelayanan publik timbul dari rasa ingin membantu orang lain. Dalam praktiknya, pegawai negeri sering didorong untuk membantu masyarakat. Titik temu antara motivasi pelayanan publik dan perilaku prososial adalah dengan pilihan untuk menjadi sukarelawan. Pegawai negeri yang memiliki motivasi pelayanan publik yang kuat akan terlibat dalam kegiatan sukarela. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesukarelaan terhadap motivasi pelayanan public pada pegawai negeri sipil di Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Kuisioner disebar di kantor-kantor pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyediakan layanan dasar. Jumlah responden yang mengisi survei adalah sebanyak 321 orang. Pengolahan data menggunakan SEM PLS dengan teknik analisis data deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku prososial dan nilai altruisme melalui aktivitas voluntarisme berpengaruh signifikan terhadap motivasi pelayanan publik. Tetapi, prososial dan altruisme tidak secara langsung memengaruhi motivasi pelayanan publik.
Back to Top Top