Masalah-Masalah Hukum

Journal Information
ISSN / EISSN : 2086-2695 / 2527-4716
Published by: Diponegoro University (10.14710)
Total articles ≅ 282
Current Coverage
DOAJ
Archived in
SHERPA/ROMEO
Filter:

Latest articles in this journal

Yustisiana Susila Atmaja, Budi Santoso, Irawati Irawati
Published: 30 April 2021
Masalah-Masalah Hukum, Volume 50; https://doi.org/10.14710/mmh.50.2.2021.196-208

Abstract:
Setiap pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan sendiri invensi atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensi tersebut. Dalam kebutuhan yang sangat mendesak untuk memenuhi kepentingan kesehatan masyarakat, pelaksanaan paten produk farmasi dapat dilakukan oleh pemerintah (government use). Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan paten produk farmasi oleh pemerintah dan pelindungan hukum pemegang paten produk farmasi atas pelaksanaan paten oleh pemerintah. Metode penelitian artikel berdasarkan pendekatan yuridis normatif dari berbagai bahan hukum melalui studi kepustakaan. Pelaksanaan paten produk farmasi oleh pemerintah dapat dilakukan tanpa seizin pemegang paten dalam kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat. Pemegang paten produk farmasi memperoleh pelindungan hukum untuk menjamin pelaksanaan hak eksklusif pemegang paten dan pembayaran kompensasi selama pelaksanaan paten oleh pemerintah sesuai dengan amanat undang-undang.
Putera Astomo
Published: 30 April 2021
Masalah-Masalah Hukum, Volume 50; https://doi.org/10.14710/mmh.50.2.2021.172-183

Abstract:
Di Indonesia, pendidikan menjadi prioritas utama karena tuntutan globalisasi. Pemerintah fokus untuk membangun Sistem Pendidikan Nasional yang berbasis pada pengembangan sumber daya manusia sesuai Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keseriusan pemerintah terlihat melalui politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang pendidikan. Paper ini bertujuan mengkaji tentang bagaimana terwujudnya politik hukum yang responsif dalam penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional di era globalisasi. Permasalahan yang muncul adalah apakah politik hukum pemerintah di bidang pendidikan sudah responsif? Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang responsif di era globalisasi menuntut partisipasi masyarakat dalam pembangunan hukum di bidang pendidikan.
Ratna Herawati, Sekar Anggun Gading Pinilih, Ayu Savitri Nurcahyani
Published: 30 April 2021
Masalah-Masalah Hukum, Volume 50; https://doi.org/10.14710/mmh.50.2.2021.131-142

Abstract:
Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan kasus yang jumlahnya terus bertambah setiap tahunnya di Indonesia. Sebagian besar korban KDRT adalah perempuan. Untuk menangani kasus KDRT, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan. Dari amanat berbagai kebijakan tersebut, dibentuklah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai lembaga yang melayani serta mendampingi perempuan korban kekerasan di setiap pemerintah daerah. Salah satu P2TP2A yang menjadi obyek penelitian ini adalah P2TP2A Semanah yang berada di Kabupaten Magelang. Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris dengan data melalui wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pelayanan yang diberikan oleh P2TP2A Semanah sudah cukup optimal dalam menangani kasus KDRT, namun belum memiliki fasilitas rumah aman untuk para korban yang membutuhkan perlindungan dari ancaman pelaku.
Jeni Danurahman, Eny Kusdarini
Published: 30 April 2021
Masalah-Masalah Hukum, Volume 50; https://doi.org/10.14710/mmh.50.2.2021.151-160

Abstract:
Indonesia dikenal dengan sistem hukum campuran, perubahan-perubahan sosial yang terjadi saat ini dipengaruhi kuat oleh pembangunan negara-negara modern, yaitu perkembangan mendasar mengenai kemajuan akan teknologi. Manusia saat ini dituntut untuk hidup segala sesuatu serba cepat efektif dan efisien dalam mengerjakan segala aktivitas dengan dukungan pesatnya Teknologi. Wabah pandemi coronavirus disease (Covid-19) berdampak pada seluruh sektor di dunia tak terkecuali di Indonesia. Pemerintah sudah membuat kebijakan dan menghimbau untuk work from home yang membuat seluruh aktivitas pekerjaan dikerjakan di rumah dengan memanfaatkan teknologi sekaligus upaya untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. Maka dari itu perlu hukum modern yang didasarkan pada dinamika tentang kebutuhan masyarakat di era digital ini karena akan merubah tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Nanda Agus Safana Sukma, Adie Dwiyanto Nurlukman, Amiludin Amiludin, Ahmad Ahmad
Published: 30 April 2021
Masalah-Masalah Hukum, Volume 50; https://doi.org/10.14710/mmh.50.2.2021.184-195

Abstract:
Penelitian ini menjelaskan bentuk bantuan pemerintah Indonesia terhadap pengungsi dari negara konflik yang sedang membanjiri Ibukota, khususnya di Kalideres, Jakarta Barat, dalam perspektif hak asasi manusia. Pengungsi merasa tidak aman di negaranya sendiri dan meminta perlindungan ke negara lain, dengan konteks mencari penyelesaian masalah yang permanen. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan kajian pustaka yang berbentuk secara kualitatif deskriptif dengan tinjauan literatur sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah menyikapinya dengan memberikan solusi berupa bantuan kemanusiaan dan prinsip kedaruratan. Dengan itu, berakhir pada pemberian rekomendasi yang bersifat final dan mengikat, sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan.
Meysasi Kirana Resa, Nyoman Serikat Putra Jaya
Published: 30 April 2021
Masalah-Masalah Hukum, Volume 50; https://doi.org/10.14710/mmh.50.2.2021.161-171

Abstract:
Kasus perdagangan manusia yang melibatkan anak di bawah umur di Kota Semarang mengalami peningkatan tajam dalam satu tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan bahwa peran Gugus Tugas masih belum optimal dalam melakukan pencegahan dan penanganan kasus perdagangan orang di Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan problematika gugus tugas dalam melakukan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kota Semarang. Dengan metode penelitian yuridis normatif, hasil dari penelitian ini yaitu: problematika gugus tugas dapat ditinjau dari dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Ditinjau dari faktor internal, problematika gugus tugas ialah berkaitan erat dengan instansi atau lembaga itu sendiri, sedangkan ditinjau dari faktor eksternal, problematika gugus tugas ialah berkaitan dengan pihak-pihak luar seperti misalnya dari korban maupun dari pelaku TPPO itu sendiri.
Gilbert Josua Tulus Hartarto
Published: 30 April 2021
Masalah-Masalah Hukum, Volume 50; https://doi.org/10.14710/mmh.50.2.2021.143-150

Abstract:
Bursa Efek memiliki peran sebagai regulator perdagangan efek dalam pasar modal. Dalam hal ini, penulis mengangkat isu hukum yakni peran Bursa Efek dan status yuridis Bursa Efek sebagai regulator kegiatan perdagangan efek. Tujuan penulisan artikel ini adalah mengulas peran lembaga Bursa Efek dan status yuridis lembaga Bursa Efek. Penulis mengangkat isu hukum tersebut dikarenakan status yuridis Bursa Efek belum dinyatakan secara tegas kedudukannya sehingga dalam penulisan ini. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normatif dengan tinjauan kepustakaan. Penulis memiliki gagasan bahwa Bursa Efek perlu dibuatkan suatu Undang-Undang yang mengatur Bursa Efek guna mempertegas status kedudukan Bursa Efek secara yuridis. Penulisan ini menghasilkan kesimpulan bahwa Bursa Efek memiliki kejelasan status yuridis dalam perannya sebagai regulator kegiatan perdagangan efek di pasar modal.
Madaskolay Viktoris Dahoklory
Published: 30 April 2021
Masalah-Masalah Hukum, Volume 50; https://doi.org/10.14710/mmh.50.2.2021.222-231

Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dinamika politik perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan apakah perubahan itu sesuai atau tidak dengan semangat berkonstitusi. Penelitian ini bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dinamika politik perubahan UU Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak menyentuh aspek substansial seperti menambahkan/mengurangi tugas dan wewenang hakim konstitusi, melainkan perubahan UU mahkamah konstitusi masih berputar-putar terkait dengan persyaratan batasan usia untuk dapat diangkat/diberhentikan sebagai hakim konstitusi. Walaupun mengubah batasan usia menjadi hakim konstitusi merupakan wilayah kebijakan hukum terbuka yang dimiliki oleh pembentuk UU tetapi semestinya tidak boleh bertentangan dengan moralitas, rasionalitas atau akal sehat seperti yang diamanatkan oleh mahkamah konstitusi dalam putusan nomor 51-52-59/PUU-VI/2008.
Arie Afriansyah, Dewo Baskoro, Christou Imanuel
Published: 30 April 2021
Masalah-Masalah Hukum, Volume 50; https://doi.org/10.14710/mmh.50.2.2021.209-221

Abstract:
Sejak tahun 1995, dunia internasional menyadari kebutuhan untuk melakukan standardisasi sertifikasi internasional khusus terkait dengan sertifikasi awak kapal penangkap ikan dengan lahirnya Standards of Training, Certification, and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel 1995 (Konvensi STCW-F). Khusus dalam konteks Indonesia, terdapat perbedaan definisi kapal yang akan menjadi isu masalah dalam menerapkan Konvensi STCW-F ke dalam perundang-undangan Indonesia. Tulisan ini membahas permasalahan cakupan Kapal Penangkap Ikan beserta kewenangan kelembagaannya sesuai regulasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode komparatif untuk menganalisis definisi kapal dalam regulasi di Indonesia. Tulisan ini menemukan adanya tumpang tindih peraturan terkait sertifikasi awak kapal penangkap ikan dan irisan kewenangan yang berujung kepada sulitnya implementasi. Terkait hal tersebut, penyelarasan regulasi di Indonesia merupakan hal utama yang perlu dilakukan dalam peraturan nasional setelah Indonesia meratifikasi STCW-F.
Masitha Tismananda Kumala, Ria Tri Vinata, Peni Jati Setyowati, Titik Suharti
Published: 30 April 2021
Masalah-Masalah Hukum, Volume 50; https://doi.org/10.14710/mmh.50.2.2021.119-130

Abstract:
Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat global namun juga perekonomian global tidak terkecuali Indonesia. Perekonomian dari berbagai sektor terutama perikanan juga turut terdampak. Permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini yaitu pertama apakah dampak pandemi Covid-19 terhadap sektor perikanan di Indonesia? Kedua, kerjasama internasional seperti apakah yang dapat dilakukan oleh Indonesia dalam peningkatan perekonomian melalui sektor perikanan? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Simpulan yang di dapat adalah pandemi Covid-19 menjadikan sepinya perairan Indonesia dari kegiatan tangkap ikan oleh Kapal Ikan Indonesia yang kemudian memicu Kapal Ikan Asing untuk kembali melakukan illegal fishing. Indonesia juga perlu menjalin kerjasama internasional untuk meningkatkan perekonomian melalui sektor perikanan di masa pandemi.
Back to Top Top