Masalah-Masalah Hukum

Journal Information
ISSN / EISSN : 20862695 / 25274716
Current Publisher: Diponegoro University (10.14710)
Total articles ≅ 237
Current Coverage
DOAJ
Archived in
SHERPA/ROMEO
Filter:

Latest articles in this journal

Zil Aidi
Published: 31 January 2020
Masalah-Masalah Hukum, Volume 49; doi:10.14710/mmh.49.1.2020.80-89

Abstract:Penelitian kualitatif yang bersifat yuridis empiris ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri (PN) Palembang dan Surabaya menunjukkan bahwa penerapan e-court secara umum dapat berkontribusi pada efisiensi peradilan. Kondisi ini terlihat pada seluruh pendaftaran perkara perdata yang melalui kuasa hukum di kedua PN sudah dilakukan melalui e-filing, begitu juga dengan taksiran dan pembayaran biaya perkara yang sudah menggunakan e-SKUM dan e-payment. Penggunaan e-summons dan e-litigation belum terlaksana dikarenakan pengguna peradilan masih enggan untuk menggunakan fitur tersebut. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengaturan mengenai e-summons menyimpangi ketentuan dalam HIR dan RBG terkait pemanggilan para pihak, namun kondisi ini dapat dimaklumi mengingat proses pembentukan undang-undang hukum acara perdata yang baru membutuhkan proses yang panjang sementara peningkatan efektifitas dan efisiensi peradilan dibutuhkan segera.
Hezron Sabar Rotua Tinambunan
Published: 31 January 2020
Masalah-Masalah Hukum, Volume 49; doi:10.14710/mmh.49.1.2020.61-70

Abstract:Polarisasi yang disebabkan oleh tingginya tensi politik pada Pemilu 2019 dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya retakan sosial jika masyarakat sendiri tidak menjaga solidaritas antar sesama. Perlu adanya rekonsiliasi baik dari pihak pasangan calon serta para pendukungnya guna menciptakan ketenangan di kalangan masyarakat agar kehidupan kembali berjalan normal tanpa adanya keresahan dan bahkan terkadang ketegangan antar sesama manusia. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum atau legal research. Meme yang mempunyai kandungan atau pesan ajakan maupun imbauan untuk bersinergi, berdamai, ‘menyatu kembali’ dapat meminimalisir konflik horisontal di dunia virtual, yang mana hal ini dapat menunjang agar para elit politik melakukan rekonsiliasi secara langsung (lapangan) untuk menjaga keutuhan bangsa. Sehingga dengan adanya meme politik ini, hendaknya menguatkan proses demokratisasi untuk negara kita di masa mendatang.
Hanako Fatimah Pertiwi
Published: 31 January 2020
Masalah-Masalah Hukum, Volume 49; doi:10.14710/mmh.49.1.2020.71-79

Abstract:Tanggung jawab perusahaan tentang hak asasi manusia di Indonesia penting dilakukan karena perusahaan yang melanggar hak tersebut berarti melanggar hukum lingkungan yang ada. Salah satu film dokumenter di Indonesia yang berjudul “Sexy Killers” menunjukkan kurangnya sikap dan tanggung jawab salah satu perusahaan PLTU di Indonesia dalam menjalankan bisnisnya sehingga menyebabkan pelanggaran HAM. Film yang dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif tersebut bercerita mengenai eksploitasi lingkungan akibat pembangunan PLTU di Kalimantan yang mengakibatkan eksternalitas negatif mulai dari kekurangan air bersih, pencemaran lingkungan, penyakit pernapasan hingga kematian. Implementasi hukum tidak berjalan dengan baik meskipun sudah ada peraturan hukum lingkungan di Indonesia. Kasus ini dianalisis dengan konsep HAM, four faces of corporate citizenship dan sustainable development. Hasil yang ditemukan adalah bahwa perusahaan belum mencapai corporate citizenship yang baik karena hanya mementingkan keuntungan semata tanpa mempedulikan stakeholders lainnya.
Hendrawan Agusta
Published: 31 January 2020
Masalah-Masalah Hukum, Volume 49; doi:10.14710/mmh.49.1.2020.48-60

Abstract:Initial Public Offering (IPO) adalah kegiatan penawaran dan penjualan saham perdana kepada masyarakat sebagai salah satu cara bagi perusahaan untuk mendapatkan tambahan modal. Proses IPO melibatkan Konsultan Hukum Pasar Modal (KHPM) yang mempunyai peranan penting dan berpengaruh terhadap keputusan Investor. KHPM melakukan pemeriksaan dokumen hukum dan membuat pendapat hukum yang tercantum dalam Prospektus dengan menerapkan Prinsip Keterbukaan. Muncul masalah jika KHPM tidak mengungkap Fakta Material dalam pendapat hukumnya. Dengan metode penelitian normatif, jurnal ini akan membahas pertanggungjawaban KHPM dalam hal terdapat Fakta Material yang tidak diungkap dalam Prospektus, lembaga mana yang berwenang untuk menyatakan KHPM telah melanggar peraturan hukum, dan apakah peraturan hukum yang ada dan Standar Profesi KHPM telah cukup mengatur proses pemberian ganti rugi kepada Investor dalam hal KHPM tidak mengungkap Fakta Material dalam IPO.
Udin Silalahi
Published: 31 January 2020
Masalah-Masalah Hukum, Volume 49; doi:10.14710/mmh.49.1.2020.35-47

Abstract:Kedudukan kreditor separatis yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UUK-PKPU, Pasal 21 UU Hak Tanggungan dan Pasal 27 ayat (3) UU Jaminan Fidusia yang dapat mengeksekusi hak jaminan walaupun terjadi pailit, seolah-olah bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UUK-PKPU yang menangguhkan hak eksekutorial tersebut. Adanya ketentuan Pasal 56 ayat (3) jo Pasal 59 ayat (2) dapat merugikan kreditor separatis, karena jika kreditor separatis tidak dapat mengeksekusi hak jaminan kebendaan yang dikuasainya dalam waktu 2 (dua) bulan, maka kurator dapat mengeksekusi dan menggunakan benda tidak bergerak atau menjual harta pailit benda bergerak untuk kelangsungan usaha debitor. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa walapun hak eksekutorial kreditor separatis ditangguhkan, tetapi hak kreditor separatis tetap dijamin oleh UUK-PKPU dan peralihan hak eksekutorial dari kreditor separatis kepada kurator, kurator harus memberikan hak-hak kreditor separatis, yaitu pelunasan piutangnya.
Florianus Yudhi Priyo Amboro
Published: 31 January 2020
Masalah-Masalah Hukum, Volume 49; doi:10.14710/mmh.49.1.2020.103-111

Abstract:Pencapaian perdamaian masih jauh dari harapan dalam hukum kepailitan. Meskipun perdamaian adalah kunci bagi perusahaan untuk tetap berlangsung, termasuk untuk perusahaan go public. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran implementasi restrukturisasi utang perusahaan go public dalam proses kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dicapai dengan jalan perdamaian. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang dianalisis dengan metode deduktif. Hasil penelitian adalah implementasi restrukturisasi utang perusahaan go public berdasarkan Hukum Kepailitan Indonesia adalah penjadwalan kembali pembayaran utang dan hal ini banyak digunakan dalam praktiknya dan dikombinasikan dengan model restrukturisasi utang yang lain.
Tody Sasmitha Jiwa Utama
Published: 31 January 2020
Masalah-Masalah Hukum, Volume 49; doi:10.14710/mmh.49.1.2020.14-25

Abstract:Rancangan KUHP yang baru mempromosikan ‘hukum yang hidup’ (hukum adat) sebagai dasar pemidanaan sekaligus memperluas pemaknaan atas asas legalitas. Insiasi ini juga menunjukkan upaya negara untuk melakukan inkorporasi hukum non-negara kedalam sistem hukum negara. Artikel ini bertujuan untuk mendiskusikan dua hal. Pertama, bagaimana hukum yang hidup dikonstruksikan dalam RUU KUHP dan apa orientasi pengaturannya. Kedua, apa saja implikasi yang dihasilkan dari orientasi tersebut. Dengan menggunakan pluralisme hukum sebagai instrumen analisis, artikel berargumen bahwa akomodasi tersebut adalah sebuah rekonstruksi yang parsial. RUU KUHP hanya menggunakan ‘hukum yang hidup’ untuk menjatuhkan pidana tetapi mengabaikan ‘hukum yang hidup’ sebagai dasar mengurangi pidana atau membebaskan seseorang dari pidana. Konstruksi ini berisiko menimbulkan kesewenang-wenangan negara dan melahirkan dualitas hukum adat.
Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani
Published: 31 January 2020
Masalah-Masalah Hukum, Volume 49; doi:10.14710/mmh.49.1.2020.26-34

Abstract:Paper ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai putusan pengadilan di Indonesia dalam bingkai sistem penegakan hukum nasional yang berlandaskan Pancasila. Sistem penegakan hukum nasional semestinya senantiasa menggunakan perspektif pendekatan nilai-nilai Pancasila. Putusan pengadilan yang baik adalah putusan yang mengharmonisasikan hukum dan keadilan dalam bingkai Pancasila. Dalam aras praksis putusan pengadilan sering menampakan ketidakadilan. Kedepannya hakim seharusnya mampu menggunakan nilai-nilai Pancasila untuk bingkai pertimbangan hukumnya.
Dewi Nurul Musjtari, Ani Yunita, Muhammad Khaeruddin Hamsin
Published: 31 January 2020
Masalah-Masalah Hukum, Volume 49; doi:10.14710/mmh.49.1.2020.1-13

Abstract:OJK telah mempraktikkan model penyelesaian sengketa dengan fasilitasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui OJK dan implementasi model penyelesaian sengketa yang diterapkan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan empiris yang menggunakan analisis kualitatif dengan paradigma konstruktif. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam praktiknya telah efektif menerapkan model penyelesaian sengketa yang dikenal dengan teknik fasilitasi, dengan melakukan klarifikasi kepada para pihak, dengan capaian seluruh pengaduan yang diterima OJK melalui bagian edukasi dan perlindungan konsumen di OJK DIY maupun Jawa Tengah dapat diselesaikan sesuai dengan jangka waktu yaitu 20 (dua puluh) hari kerja dengan perpanjangan hingga 30 (tiga) puluh hari kerja dengan tingkat keberhasilan 100 %.
Wien Sukarmini, Norman Syahdar Idrus
Published: 31 January 2020
Masalah-Masalah Hukum, Volume 49; doi:10.14710/mmh.49.1.2020.90-102

Abstract:Perlindungan KI identik dengan komersialisasi KI, karena KI adalah hak yang tidak dapat dilepaskan dari persoalan ekonomi. Salah satu bentuk perlindungan KI adalah kebijakan pembuat undang-undang yang menentukan penegakan norma-normanya dengan hukum pidana yang bersanksi negatif. Oleh karena itu, penting untuk membahas permasalahan penerapan pidana KI dalam putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan data sekunder, berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui, bahwa terdapat penerapan pidana yang berbeda antara hakim yang satu dengan hakim yang lain, karena perundang-undangan KI hanya mengenal batas pidana maksimum, tidak mengenal batas minimum pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda, dan tidak ada standar pemidanaan yang menjadi pegangan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana, serta tidak terlepas dari pengaruh ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang memberikan kewenangan yang luas kepada hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa.