Masalah-Masalah Hukum

Journal Information
ISSN / EISSN : 20862695 / 25274716
Current Publisher: Diponegoro University (10.14710)
Total articles ≅ 248
Current Coverage
DOAJ
Archived in
SHERPA/ROMEO
Filter:

Latest articles in this journal

Ajik Sujoko
Published: 30 April 2020
Masalah-Masalah Hukum, Volume 49; doi:10.14710/mmh.49.2.2020.136-147

Abstract:
Kontrak PBJP termasuk kontrak baku yang terdapat pembatasan asas kebebasan kontrak. Pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan dalam pelaksanaan kontrak PBJP dilihat dari penerapan teori melebur (opplosing theory) maupun konsep Privat-Administrative Contract. Sesuai teori melebur yang merupakan kontrak privat, hubungan antara “kontraktan” sebagai upaya menyelesaikan pekerjaan, bukan sebagai kewenangan pemerintah sebagai “kontraktan”, namun pada hubungan kontraktual didasarkan pada antara “hak dan kewajiban”. Berdasar konsep Privat-Administrative Contract, pemberian kesempatan bukan lagi dipandang pada “hak dan kewajiban” dalam berkontrak, namun wewenang pemerintah sebagai kontraktan dalam mengupayakan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia dapat selesai.
Ricca Anggraeni, Indah Mutiara Sari
Published: 30 April 2020
Masalah-Masalah Hukum, Volume 49; doi:10.14710/mmh.49.2.2020.125-135

Abstract:
Sejak tahun 2015, pemerintah Indonesia terlihat gencar melakukan pembangunan infrastruktur, dan diperlukan biaya ribuan triliun memenuhi target pembangunan infrastruktur. Namun, Pemerintah hanya dapat berkontribusi sebesar 41 persen untuk pembiayaan, sehingga pemerintah akhirnya membuka peluang investasi melalui jalur Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). KPBU saat ini dilegalisasi melalui Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang KPBU Dalam Penyediaan Infrastruktur. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015, jenis-jenis infrastruktur yang di KPBU kan ialah fasilitas publik yang menguasai hajat hidup orang banyak. KPBU berpotensi menimbulkan masalah karena aspek yang komprehensif, dan menuntut proyek infrastruktur mampu mencipta keuntungan. Melalui penelitian hukum doktriner, didapatkan bahwa terdapat kemungkinan bahwa KPBU yang diatur melalui Perpres Nomor 38 Tahun 2015 akan “mengalahkan” ketentuan dari Undang-Undang sektoral, padahal secara normatif, “yang lebih tinggi justru mengalahkan yang lebih rendah.”
Yafet Yosafet Wilben Rissy
Published: 30 April 2020
Masalah-Masalah Hukum, Volume 49; doi:10.14710/mmh.49.2.2020.160-171

Abstract:
Tujuan studi ini ialah membahas ketentuan dan penerapan business judgment rule (BJR) di Amerika Serikat (AS), Australia dan Indonesia dimana secara khusus menganalisis bagaimana dan kapan pengadilan memeriksa BJR dan bagaimana BJR diatur dalam hukum perusahaan. Studi ini menunjukan bahwa di AS dan Australia elemen BJR telah menjadi sebuah statutory obligation. Keputusan bisnis direktur telah diadili pengadilan dalam tradisi common law dan kini diatur secara tegas bahwa keputusan bisnis bisa diadili jika terdapat pelanggaran duty of care dan tugas fidusia direktur. Indonesia juga mengadopsi BJR dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas 2007 namun pengadilan jarang menguji BJR. Terkait adopsi BJR, studi ini mengindikasikan bahwa adopsi tersebut masih menyisakan sejumlah persoalan mendasar. Oleh karena itu, direkomendasikan agar pengaturan BJR perlu dilakukan secara lebih sistematis.
Wijaya Wijaya
Published: 30 April 2020
Masalah-Masalah Hukum, Volume 49; doi:10.14710/mmh.49.2.2020.148-159

Abstract:
Beban tugas administrasi negara dalam menjalankan “public service” dari masa ke masa menunjukkan perkembangan yang semakin luas, sesuai dengan tuntutan pembangunan. Sementara itu peraturan perundangan yang ada tidak cukup akomodatif, dengan demikian akan menjadi sulit bagi administrasi negara dan terbatas ruang geraknya dalam menjalankan tugasnya, jika hanya menggantungkan pada hukum positif saja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan maksud untuk memperoleh gambaran hubungan fungsional antara peraturan kebijakan dengan kekosongan hukum, yang memberikan peluang bagi pemberdayaan hukum progresif. Hasilnya ternyata administrasi negara dalam penggunaan kewenangan diskresi, memberikan peluang untuk pemberdayaan hukum progresif.
Hadi Suratman, Fx. Adji Samekto, Nanik Trihastuti
Published: 30 April 2020
Masalah-Masalah Hukum, Volume 49; doi:10.14710/mmh.49.2.2020.192-201

Abstract:
Pedagang lintas batas adalah pedagang tradisional dari Indonesia yang masuk ke wilayah Malaysia untuk berdagang di Distrik Serikin, namun tidak menggunakan dokumen lengkap baik sebagai surat untuk melintas maupun membawa barang dagangan. Di sini tentunya kita pahami bersama dan mengapa hal itu bisa terjadi. Mungkin di situlah adanya ketergantungan antara Masyarakat Malaysia dengan pedagang Indonesia. Ketergantungan tersebut telah menguntungkan bagi pedagang Indonesia. Pemerintah Malaysia dan Indonesia hendaknya harus memberikan suatu legalitas bagi para pedagang Indonesia dengan melakukan kerja sama Bilateral antara Indonesia dengan Malaysia tentang suatu kawasan khusus dagang dengan menggunakan Hak Ekonomi Servitude. Jadi dalam penelitian ini ada beberapa persoalan yang harus dikaji yaitu: 1) Hak Servitude dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan; 2) Pembentukan Kawasan Khusus Dagang Lintas Batas; 3) Manfaat dari Kawasan Khusus Dagang bagi Indonesia dan Malaysia; 4) Upaya Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Perbatasan.
Ginda Togatorop, Maria R.U.D. Tambunan
Published: 30 April 2020
Masalah-Masalah Hukum, Volume 49; doi:10.14710/mmh.49.2.2020.112-124

Abstract:
Artikel ini membahas penerapan ketentuan perpajakan terkait perbandingan hutang dan modal ratio di Indonesia sebagai salah satu bentuk pengalihan laba untuk minimalisir beban pajak oleh perusahaan multi nasional dengan melakukan pinjaman jumlah besar kepada pihak afiliasi sebagai modal usaha. Akibatnya, terjadi penggerusan basis pemajakan di Indonesia dengan pembayaran bunga dengan jumlah yang tidak rasional untuk mengurangi penghasilan neto. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan yang diterapkan saat ini merupakan salah satu langkah maju dalam mencegah terjadinya erosi basis pemajakan, yaitu menetapkan rasio utang terhadap modal sebesar 4:1. Namun, ketentuan tersebut masih menyisakan pekerjaan rumah seperti apakah rasio demikian benar-benar mampu mencerminkan struktur permodalan suatu entitas bisnis dimana setiap sektor industri memiliki karakteristik struktur permodalannya masing-masing.
Bambang Sadono, Lintang Ratri Rahmiaji
Published: 30 April 2020
Masalah-Masalah Hukum, Volume 49; doi:10.14710/mmh.49.2.2020.213-221

Abstract:
Wacana reformulasi GBHN dan pengembalian kewenangan MPR untuk membuat ketetapan, kembali menguat pasca-Kongres V PDI-P (2019). Kongres tersebut menghasilkan 23 rekomendasi yang berisi sikap dan kebijakan partai serta usulan untuk pemerintahan Jokowi-Ma'ruf 2019-2024. Kajian ini bertujuan memetakan proses politik wacana reformulasi GBHN dan Posisi MPR pasca-amandemen UUD 1945. Hasil kajian ini menemukan fakta sebagai market leader dalam penataan sistem ketatanegaraan dengan memperkuat MPR dan menetapkan haluan negara, PDI-P kurang piawai mengelola situasi politik. PDI-P yang memperjuangkan agenda terbatas dalam amandemen, harus menenggang agenda lain. Saat ini kuasa ada di pimpinan PDI-P dan presiden, selain itu juga bergantung pada respon pemilik saham besar lain atas republik ini, yakni para ketua umum partai yang punya wakil di DPR/MPR.
Nabiyla Risfa Izzati
Published: 30 April 2020
Masalah-Masalah Hukum, Volume 49; doi:10.14710/mmh.49.2.2020.180-191

Abstract:
Artikel ini bertujuan mengkaji penerapan konsep penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian kerja di Pengadilan Hubungan Industrial. Penyalahgunaan keadaan merupakan doktrin yang banyak dikembangkan oleh hakim di pengadilan dalam perkara-perkara yang mana kedudukan kedua belah pihak yang bersengketa tidak setara. Karena kedudukan pekerja dan pengusaha dalam perjanjian kerja tidak setara, maka karena terdapat potensi besar terjadinya penyalahgunaan keadaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat normatif, dengan metode kualitatif untuk analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial telah beberapa kali menangani kasus terkait dengan ajaran penyalahgunaan keadaan. Penulis menganalisis satu putusan secara spesifik, yakni Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Bandung Nomor 59/G/2014/PHI.PN.BDG, yang di dalamnya majelis hakim menjadikan doktrin penyalahgunaan keadaan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
Budi Ispriyarso
Published: 30 April 2020
Masalah-Masalah Hukum, Volume 49; doi:10.14710/mmh.49.2.2020.172-179

Abstract:
AEOI (Automatic Exchange Of Information) merupakan sistem yang mendukung adanya pertukaran informasi rekening wajib pajak antar negara. pada waktu tertentu secara periodik, sistematis, dan berkesinambungan dari negara sumber penghasilan atau tempat menyimpan kekayaan, kepada negara residen wajib pajak. Adanya AEOI ini dilatarbelakangi banyaknya penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak. Permasalahannya adalah (1) Bagaimana penghindaran pajak dilakukan wajib pajak di Indonesia (2) bagaimana peranan AEOI dalam mencegah atau mengurangi penghindaran pajak. Penghindaran pajak dilakukan wajib pajak melalui tax avoidance dan tax evasion. Peranan AEOI dalam mencegah atau mengurangi penghindaran pajak sangat penting, karena dengan adanya sistim ini, wajib pajak yang membuka rekening di negara lain akan terlacak secara langsung oleh otoritas pajak negara asal. Sistem ini juga akan berguna mengurangi pengemplang pajak untuk menghindari pajak, karena negara-negara yang ikut tergabung sistem ini, semakin banyak.
Rahayu Rahayu, Kholis Roisah, Peni Susetyorini
Published: 30 April 2020
Masalah-Masalah Hukum, Volume 49; doi:10.14710/mmh.49.2.2020.202-212

Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang perlindungan hak asasi manusia pengungsi dan pencari suaka di Indonesia dengan menggunakan pendekatan sociolegal. Data yang digunakan berupa data primer dan sekunder yang diperoleh dengan cara pengamatan, wawancara mendalam dan studi pustaka yang selanjutnya dianalisis secara induktif kualitatif. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, namun tetap memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia para pengungsi dan pencari suaka yang berada di wilayah Indonesia. Melalui Perpres Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, Pemerintah Indonesia memiliki keberpihakan yang sangat kuat terhadap pemenuhan hak asasi manusia para pengungsi dan pencari suaka yang masuk ke wilayah Indonesia dengan menerapkan prinsip non-refoulement.
Back to Top Top