Refine Search

New Search

Results in Journal Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam: 31

(searched for: journal_id:(4254901))
Page of 1
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, Volume 15, pp 171-201; doi:10.24042/tps.v15i1.4303

Abstract:
This study aims to reveal perceptions of community leaders on the political aspects of the existence of commercial sex workers (PSK) in the former South Long Sea Swamp Localization. Bandar Lampung. Social insecurity caused by discriminatory government policies and lack of partiality towards people who are marginalized in social life has until now become a kind of destiny of life. Power is always always, will get challenges, rejection and lack of trust. The choice for power certainly carries a number of risks. One mandate in carrying out power is to favor the interests of the community and the public interest above personal or group interests. This was revealed in a preliminary study in an interview with the head of RT 13 Environment 1 Kelurahan Panjang Selatan that social inequality was due to inequality in policy making by the government. The political aspect of the existence of commercial sex workers (CSWs) in the former south long localization questioned the background that caused the powerlessness of the government in dealing with this problem.Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap persepsi tokoh masyarakat terhadap aspek politik eksistensi pekerja seks komersial (psk) di eks Lokalisasi Rawa Laut Panjang Selatan. Bandar Lampung. Kerawanan sosial yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang diskriminatatif dan sepi dari keberpihakan terhadap orang-orang yang termarginalisasi pada kehidupan sosial, hingga kini telah menjadi semacam takdir kehidupan. Kekuasaan selalu saja, akan mendapatkan tantangan, penolakan sekaligus kekurangpercayaan. Pilihan untuk berkuasa tentu saja membawa sejumlah resiko. Salah satu amanah dalam mengemban kekuasaan adalah memihak kepentingan masayarakat dan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan.[1] Hal ini terungkap dalam studi pendahuluan pada wawancara dengan ketua RT 13 Lingkungan 1 Kelurahan Panjang Selatan bahwa ketimpangan sosial terjadi karena ketimpangan pengambilan kebijakan oleh pemerintah. Aspek politik eksistensi pekerja seks komersial (PSK) di eks lokalisasi panjang selatan mempertanyakan latarbelakang yang menyebabkan ketidakberdayaan pemerintah dalam menangani masalah ini [1] “Baca, ”Kritik dan Tirani Kekuasaan”, dalam Moh. Mahfud, dkk (ed.), Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan, Yogyakarta : Pusat Penerbitan UII Press, 1997), h. xii.,” .
Ika Kartika
Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, Volume 15, pp 91-114; doi:10.24042/tps.v15i1.4297

Abstract:
: This study is only trying to see the use of capital in relation to the victory of Tjhai Chui Mie in 2017 in Pilwako Singkawang. Tjhai Chui Mie managed to become the first mayor of ethnic Chinese women in Singkawang even in Indonesia. This study uses qualitative methods using data collection through in-depth interviews and document studies during the period April-June 2018. The results of this study Tjhai Chui Mie have social capital, economic capital, cultural capital and symbolic capital which can then be at stake to dominate by means of preserve or maintain its capital. Having a dominating position from the party and community organizations, the political experience he has built from being a member of the Singkawang City DPRD for 3 periods, and the full support of the ethnic Chinese to him from the Hakka tribe in Singkawang and ethnic Chinese businessmen in Jakarta and other cities makes Tjhai Chui Noodle is easy to build relationships and trust with the people who choose it.Abstrak: Penelitian ini hanya mencoba melihat pemanfaatan modal dalam kaitannya dengan kemenangan Tjhai Chui Mie pada Pilwako Singkawang Tahun 2017. Tjhai Chui Mie berhasil menjadi walikota perempuan etnis Tionghoa pertama di Singkawang bahkan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi dokumen dalam kurun waktu April-Juni 2018. Hasil penelitian ini Tjhai Chui Mie memiliki modal sosial, modal ekonomi, modal budaya dan modal simbolik yang kemudian dapat saling dipertaruhkan untuk mendominasi dengan cara melestarikan atau mempertahankan modal yang dimilikinya. Memiliki kedudukan yang mendominasi dari partai maupun organisasi masyarakat, pengalaman politik yang sudah dibangunnya dari menjadi anggota DPRD Kota Singkawang selama 3 periode, dan dukungan penuh dari etnis Tionghoa kepadanya baik dari suku Hakka di Singkawang maupun pengusaha etnis Tionghoa di Jakarta maupun kota lainnya membuat Tjhai Chui Mie mudah membangun relasi dan kepercayaan dengan masyarakat yang memilihnya.
Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, Volume 15, pp 115-141; doi:10.24042/tps.v15i1.4302

Abstract:
AbstrakKehadiran Partai Keadilan Sejahtera dikancah perpolitikkan Indonesia menjadi fenomena baru. Penampilannya yang mengedepankan moral dan kesantunan menjadikan partai berasaskan Islam ini mendapat sambutan yang luar biasa dengan peningkatan suara yang signifikan. Partai ini kerap mendapat sorotan dari media massa dan pengamat. Artikel ini menghadirkan sejumlah pemberitaan media tentang PKS, dan sejauh mana keakuratannya. Apakah berimplikasi pada pemilu. Kata Kunci: PKS, Media, Akurat, Pemilu.
Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, Volume 15, pp 142-170; doi:10.24042/tps.v15i1.4298

Abstract:
The framing of the North Korea's documentary capture of the "Pueblo" vessel by North Korea on January 23, 1968, the North Korean documentary tried to show a form of legitimacy while the United States documentary film showed a form of delegitimation aimed at instilling a message in the minds of the wider community through opinions to gain recognition .Abstrak :Pembingkaian film dokumenter penangkapan kapal "Pueblo" milik Amerika Serikat oleh Korea Utara pada 23 Januari 1968, film dokumenter Korea Utara berusaha menunjukan bentuk legitimasi sedangkan film dokumenter milik Amerika serikat menampilkan bentuk delegitimasi hal ini bertujuan untuk menanamkan pesan dibenak masyarakat luas melalui opini untuk mendapatkan pengakuan.
Mirnawati Mirnawati Mirnawati
Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, Volume 15, pp 51-67; doi:10.24042/tps.v15i1.4300

Abstract:
The struggle to achieve the creation of good governance is the hard effort of the existence of the current government in overcoming all problems. The government organization of Imopuro urban village of metro Pusat. subdistrict of Metro city in the effort to overcome the problems such as eliminating the predicate of slum and densest populations also in order to make the people prosperous, capacity building efforts through individual/human resources development, organizational/institutional development and management system development. The purpose of this research is to know how capacity building organization in Imopuro, Imopuro subdistrict, Metro city focused on individual/human resources level, organization level and management system level. The method used with qualitative approach descriptive type to see the development before and after research. Data collection techniques were conducted through interviews, observation and documentation. The results of this research can be seen that in general the capasity of the organization is focused on the level of individual/human resources, the level of organization/institution and the level of the system in the Imopuro, metro, Yosomulyo, Hadimulyo West, Hadimulyo East, capasity building of the organization especially at the level of individual that is increase of knowledge, ability and effort to change attitude of employee or mainset in work through training or supplementary education, in organizational stay that is repair and completeness of supporting facilities and infrastructure and addition fund operational budget, the main tasks and functions of the work unit should be in accordance with the quality and educational background and fill the vacancy of employees in every field. Abstrak Perjuangan untuk mencapai penciptaan pemerintahan yang baik adalah upaya keras dari keberadaan pemerintah saat ini dalam mengatasi semua masalah. Organisasi pemerintah desa perkotaan Imopuro metro Pusat. Kecamatan kota Metro dalam upaya mengatasi masalah seperti menghilangkan predikat kumuh dan populasi terpadat juga dalam rangka menjadikan masyarakat sejahtera, upaya peningkatan kapasitas melalui pengembangan individu / sumber daya manusia, pengembangan organisasi/kelembagaan dan pengembangan sistem manajemen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana organisasi pengembangan kapasitas di Imopuro, Kecamatan Imopuro, Kota Metro difokuskan pada level individu/sumber daya manusia, level organisasi dan level sistem manajemen. Metode yang digunakan dengan pendekatan kualitatif tipe deskriptif untuk melihat perkembangan sebelum dan sesudah penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa secara umum kapasitas organisasi difokuskan pada tingkat individu/sumber daya manusia, tingkat organisasi/lembaga dan tingkat sistem di Imopuro, metro, Yosomulyo, Hadimulyo Barat, Hadimulyo Timur, pengembangan kapasitas organisasi...
Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, Volume 15, pp 68-90; doi:10.24042/tps.v15i1.4301

Abstract:
This study intends to analyze the dynamics of the selection process of members of the Provincial and Regency / City General Election Commission (KPU) in Central Java in 2013-2018 with the phenomenon of the existence of KPU members from the background of Community Organizations (Ormas). The existence of CSOs competes with each other to place their cadres as part of the Election organizers in Central Java. The KPU member candidates place the Ormas like a network that provides provisions for the contestants in undergoing selection, with mastery of both cultural, social and economic capital. The problem arises is how the intended CSOs compete in placing their cadres in the selection arena until they succeed in sitting as KPU with the experience of the CSOs. By using a qualitative approach method, which is analyzed based on the Bourdieu concept where the ability to compete in an arena is inseparable from the formation of habitus and mastery of capital. As for the findings in the field, cadres who have CSO backgrounds that control capital and habitus will indirectly have a high chance of becoming members of the KPU. At the end of the study by looking at the dynamics and complexity of the elections, in the future the involvement of CSOs is still very much needed. This is necessary considering that KPU institutions have social characteristics inherent in the community. The character is expected to be careless when providing and giving recommendations to cadres to enter and become KPU at the local level. Abstrak Studi ini bermaksud menganalisa dinamika proses seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2013-2018 dengan fenomena keberadaan anggota KPU yang berlatar belakang Organisasi Masyarakat (Ormas). Keberadaan Ormas saling berkompetisi untuk menempatkan kadernya sebagai bagian dari penyelennggara Pemilu di Jawa Tengah.Para calon anggota KPU menempatkan Ormas ibarat sebuah jaringan yang menjadi bekal bagi para kontestan dalam mejalani seleksi, dengan penguasaan modal baik kultural, sosial dan ekonomi. Permasalahan muncul adalah bagaimana cara Ormas dimaksud berkompetisi dalam menenempatkan kadernya dalam arena pertarungan seleksi hingga berhasil duduk sebagai KPU dengan bermodalkan pengalaman di Ormas. Dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, yang dianalisis berdasarkan konsep Bourdieu dimana kemampuan pratik berkompetisi dalam sebuah arena tidak terlepas dari terbentuknya habitus dan penguasaan modal. Adapun yang menjadi temuan di lapangan, bahwa kader memiliki latar belakang Ormas yang menguasai modal dan habitus secara tidak langsung akan mempunyai peluang besar menjadi angota KPU. Pada akhir penelitian dengan melihat dinamika serta kompleksitas Pemilu, kedepannya keterlibatan Ormas tersebut masih sangat dibutuhkan.Hal ini diperlukan mengingat lembaga KPU, memiliki karakter sosial yang melekat pada masyarakat.Dengan karakter tersbut diharapkan tidak asal-asalan ketika membekali...
Andi Chandra Jaya
Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, Volume 15, pp 1-25; doi:10.24042/tps.v15i1.3684

Abstract:
Penelitian ini berupaya untuk menggali dan menelusuri konsep pemikiran ideologi politik Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi pada abad ke-19 M. Pada abad ini kondisi sosial-politik dan sosio-religius masyarakat Melayu sedang mengalami tranformasi intelektual yang melibatkan sebuah jaringan intelektual dan Abdullah Munsyi yang hidup di abad ini, tentunya masuk dalam pusaran tradisi intelektual di masa itu. Kemudian yang tak kalah menarik adalah adanya penetrasi bangsa Eropa (Belanda dan Inggris) yang sedang mengadakan penjajahan di Melayu. Karena itu, fokus penelitian ini untuk menjawab pokok permasalahan bagaimana konsep nation-state menurut Abdullah Munsyi dalam konstelasi ideologi politik Melayu Islam di abad ke-19 M dan bagaimana relevansinya konsep negara bangsa Indonesia saat ini?. Sesuai dengan permasalahan, maka tujuan penelitian ini mendapatkan eksplanasi sejarah untuk mengungkapkan konsep nation-state menurut Abdullah Munsyi dalam konstelasi ideologi politik Melayu Islam di abad ke-19 M dan mendeskripsikan relevansinya konsep negara bangsa Indonesia saat ini.Penelitian menggunakan teori conscience morale Ernest Renan dan teori kontrak sosial (social contract) yang digagas oleh J. J. Roussae. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (library research) dan menggunakan pendekatan historis dan filsafat politik. Data primer dalam penelitian ini adalah buku Hikayat Abdullah karya Abdullah Musnyi terbitan Yayasan Karyawan, Kuala Lumpur, Malaysia tahun 2007 dan data sekunder, berupa buku, artikel jurnal, makalah, dan lainya yang berhubungan dengan masalah penelitian. Sebagai penelitian sejarah yang pada dasarnya bertumpu pada sumber-sumber sejarah sebagai implementasi dari tahapan kegiatan yang tercakup dalam metode sejarah, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.Temuan hasil penelitian adalah: 1). Sesuai dengan teori conscience morale Ernest Renan dan teori kontrak sosial (social contract) yang digagas oleh J. J. Roussae, Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi penggagas paham kebangsaan. Melalui karya terpentingnya, Hikayat Abdullah, ia mengedepankan rumusan identitas Melayu dalam rumusan bangsa yang dipahami sebagai suku atau ras Melayu yang memiliki hak untuk terlibat menentukan format politik Melayu bukan sebagai komunitas yang berada di bawah sistem politik yang berbasis pada ideologi kerajaan yang cenderung otoriter. 2). Kedekatannya dengan pihak kolonial Inggris, sehingga membentuk pemikiran liberal yang diperolehnya dari Raffles dan kawan-kawannya. Ia tidak hanya membongkar manipulasi ideologi kerajaan, tetapi sekaligus mengedepankan pandangan baru tentang eksistensi individu yang humanis. 3). Paham kebangsaannya memiliki nilai egalitarian yang sangat relevan dengan konteks Indonesia saat ini, khususnya nilai-nilai kesetaraan (egalitarianisme) di tengah munculnya konflik berbagai konflik saat ini. Demikian juga konsep nation-state terkait erat dengan nasionalisme dan good governance di mana pengelolaan...
Nadirsah Hawari , Rachma Octariani, Eva Rosalia, Sinta Arifka, Asep Candra
Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, Volume 15, pp 26-50; doi:10.24042/tps.v15i1.4304

Abstract:
According to Islamic Shari'a, holding a public office is not a right for an individual, but an obligation for the State. Therefore, the government, both the regional head and all its officials, must select the most suitable and most suitable person for every government job. It should not be made of nepotism by looking at kinship, friendship, or faction from any relationship with the eligibility of someone to hold a position .The existing rulers should appoint officials from the best people (al-ashlah), the Prophet said which means "whoever holds a Muslim's business (meaning being a ruler) then he appoints someone to be an official even though he knows there are more people good for (benefit) of the Muslims, then really he has betrayed Allah and His Messenger "(Ibn Taimiyah). If the head of state or other officials do not find the right person for a certain position, in this situation they must choose the person who is more representative. Representative here means the person who is the most appropriate from the one for each government position. And also in this selection process, the head of state and other officials must know about the standards of eligibility al-quwwah (strength) and al-amanah (trust). Al-Quwwah is the ability and feasibility of a job assignment. Whereas trusteeship is a behavior that focuses on the management process regarding the position or function of a position that is in accordance with Islamic Shari'a with the intention of only devoting to Allah and not based on fear of humans and expecting their self-interest. nominating yourself is required to convey the vision and mission and the state program that will be implemented. In this case, the community or community is very necessary to obtain information on the candidate pairs who nominate themselves, and the campaign that can be used as a means of communicating politics and public education. The leaders, servants of the State, civil servants or the military, judges and so on, are essentially representations of the voices of the people they lead. The leaders are no more than public servants who must devote and dedicate their leadership to the benefit of the people. The leaders are only representatives of the fulfillment of the rights of the people, so that they are obliged to run the government properly. Abstrak Menurut syariat islam, memegang suatu jabatan-jabatan umum bukanlah hak bagi individu, melainkan kewajiban atasnya bagi Negara. Oleh sebab itu, pemerintah baik kepala daerah dan seluruh pejabatnya harus menyeleksi orang yang paling cocok dan paling layak bagi setiap pekerjaan pemerintahan.Tidak boleh beerbuat nepotisme dengan memandang kekerabatan, persahabatan, atau golongan dari manapun yang tidak ada hubunngannya dengan kelayakan seseorang untuk memegang suatu jabatan.Para penguasa yang telah ada hendaknya mengangkat para pejabat dari orang orang terbaik (al-ashlah), Nabi bersabda yang artinya“barang siapa memegang suatu urusan kaum muslimin (maksudnya...
Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, Volume 14, pp 20-47; doi:10.24042/tps.v14i2.3164

Abstract:
Abstrak Penelitian ini berfokus pada praktik pemerintahan Kesultanan Buton Tahun 1540-1960 Masehi. Penelitian dilakukan di Pulau Buton Kota BauBau Sulawesi Tenggara dengan menggunakan jenis penelitian sejarah-kualitatif. Tujuan dari penelitian adalah mengetahui proses pemerintahan yang berjalan di Kesultanan Buton dari tahun 1540-1960 serta untuk mengetahui adanya praktik demokrasi yang terdapat di Kesultanan Buton. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori demokrasi yang digagas oleh Robert A. Dahl. Teori tersebut menawarkan kriteria untuk mencapai pemerintahan demokratis untuk menilai sejauh mana demokrasi berjalan di Kesultanan Buton. Selain teori tersebut, peneliti juga menggunakan metode pengumpulan data heuristik yang terdiri dari studi pustaka dan dokumen serta wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Kesultanan Buton mempunyai bentuk pemerintahan yang berubah-ubah dikarenakan proses transisi kerajaan menuju kesultanan; (2) adanya praktik demokrasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Kesultanan Buton; (3) struktur pemerintahan yang berbeda dengan kerajaan/kesultanan pada umumnya, yang telah mempraktekkan struktur pemerintahan modern; (4) konstitusi tertulis Murtabat Tujuh menjadi dasar bernegara di Kesultanan Buton
Yanyan Mochamad Yani, Elnovani Lusiana
Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, Volume 14, pp 48-65; doi:10.24042/tps.v14i2.3165

Abstract:
Dalam perkembangannya hubungan internasional selalu memberikan tempat khusus bagi hadirnya tren diplomasi terkini. Pembahasan soft power, hard power dan smart power dari Nye dengan penekanan praktik America power, mengantarkan discourse tentang soft diplomacy di belahan dunia lainnya, Asia dan Eropa. Hal ini dapat menjadi sebuah penanda atau momentum bergesernya kecenderungan masyarakat internasional untuk optimalisasi upaya diplomasi sebagai pencegahan terhadap penyelesaian konflik internasional. Di dalam tulisan ini, peneliti menggunakan metode studi kasus untuk mengupas berbagai fenomena unik dari praktik soft diplomacy di berbagai kisah diplomasi yang mendunia. Tulisan ini akan mengungkap batas dan definisi praktik konsep soft diplomacy. Dari uraian pembahasan tersebut diharapkan akan muncul definisi soft diplomacy yang secara tegas akan membedakannya sekaligus memberi khas diantara praktik-praktik diplomasi yang telah ada di masa sebelumnya.
Triono Triono, Dede Kartini , Affan Sulaeman
Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, Volume 14, pp 140-164; doi:10.24042/tps.v14i2.3166

Abstract:
AbstrakKeberadaan kader bagi partai politik merupakan suatu hal yang sangat vital dalam menjalankan roda organisasi partai dan kerja-kerja politik. Kompetisi antar partai politik dan tantangan politik yang semakin berat dalam setiap kontestasi politik pemilu maupun pemilukada menuntut partai politik untuk terus melakukan inovasi dan perumusan strategi-strategi politik dalam meraih kemenangan politik. Maka, menjadi suatu keniscayaan bahwa kader-kader partai yang memiliki loyalitas dan militan akan senantiasa dimaksimalkan peranannya dalam proses pemberdayaan sumber daya yang dimiliki oleh partai politik untuk pengembangan dan eksistensi partai politik dimasa depan.Tujuan utamanya adalahagar program dan kebijakan politik sebagai bagian dari produk politik partai politik dapat diterima oleh masyarakat melalui sosialisasi dan kampanye politik yang dilakukan
Andi Eka Putra
Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, Volume 14, pp 1-13; doi:10.24042/tapis.v14i01.2850

Ali Abdul Wakhid Abd.Qohar
Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, Volume 14, pp 139-156; doi:10.24042/tapis.v14i1.2857

Ratnia Solihah
Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, Volume 14, pp 14-33; doi:10.24042/tps.v14i1.2851

Dian Wahyudin
Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, Volume 14, pp 73-87; doi:10.24042/tapis.v14i1.2854

Ali Abdul Wakhid Abd.Qohar
Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, Volume 14, pp 139-156; doi:10.24042/tps.v14i1.2857

Dian Wahyudin
Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, Volume 14, pp 73-87; doi:10.24042/tps.v14i1.2854

M Sidi Ritaudin
Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, Volume 14, pp 55-72; doi:10.24042/tps.v14i1.2853

Ratnia Solihah
Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, Volume 14, pp 14-33; doi:10.24042/tapis.v14i1.2851

M Sidi Ritaudin
Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, Volume 14, pp 55-72; doi:10.24042/tapis.v14i1.2853

Andi Eka Putra
Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, Volume 14, pp 1-13; doi:10.24042/tps.v14i1.2850

Zainal Zainal
Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, Volume 14, pp 92-114; doi:10.24042/tps.v14i2.3168

Abstract:
Abstrak Pemberian konsesi hutan tanaman industri di Provinsi Riau tidak hanya melibatkan aktor lokal namun juga melibatkan aktor internasional.Perusahaan swasta seperti PT. RAPP merupakan salah satu perusahaan yang memiliki konsesi hutan tanaman industri terluas di Provinsi Riau saat ini, perusahaan tersebut dan beberapa perusahaan lainnya sudah memiliki konsesi hutan tanaman industri sekitar 2,1 juta hekter di Provinsi Riau.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan sektor kehutanan kewenangan sepenuhnya menjadi milik Pemerintah Pusat,Pemerintah Daerah Provinsi hanya memiliki kewenangan pada tataran pemberian rekomendasi dan rekomendasi tersebut boleh dugunakan dan boleh juga tidak digunakan oleh Pemerintah Pusat sebagai pertimbangan dalam pemberian konsesi, untuk tingkatan Pemerintah Kabupaten/Kota setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kewenangan sektor kehutanan sudah dicabut dan bahkan dinas kehutanan sudah ditiadakan.Sehingga pada sektor kehutanan kebijakan pemerintah saat dapat disimpulkan kembali menjadi sentralistik. Secara teori intergovernmental relations yang digagas oleh Wrigh (1998) belum mampu menyentuh seluruh aktor yang terlibat dalam pemberian konsesi oleh karena itu diperkuat dengan teori intergovernmental relations yang digagas oleh Jones dan Royles (2012) yang menambahkan international actor sebagai salah satu dimensinya.
Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, Volume 14, pp 115-139; doi:10.24042/tps.v14i2.3169

Abstract:
AbstrakPemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia telah dilaksanakan secara serentak sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada tahun 2015, 2017, dan 2018. Secara filosofis, pilkada serentak dilaksanakan untuk mengefisiensikan anggaran, menekan pelanggaran dan kecurangan (electoral malpractices) serta meminimalisir gejala sosial-politik dari adanya pilkada yang sebelumnya dilaksanakan secara terpisah berdasarkan periode akhir masa jabatan setiap kepala daerah. Berangkat dari fenomena persentase kemenangan para petahana di berbagai kontestasi pilkada 2018, maka menarik dikaji untuk memaknai faktor-faktor yang menyebabkan kemenangan para petahana tersebut. Dalam kajian ini digunakan pendekatan kualitatif terhadap berbagai literatur terutama yang bertalian dengan pengoperasian bentuk-bentuk kekuasaan dalam perspektif teori kubus kekuasaan (the powercubetheory).Penulis mengumpulkan danmereview literatur kontemporer yang relevan dengan fenomena yang dikaji secaradialektis dengan cara melakukan reviewdan menganalisisnya secara kritis atasberbagai sumber literatur yang terpilih. Hasil kajian menunjukkan bahwa ada 3 (tiga) bentuk kekuasaan sebagai faktor kemenangan petahana, yakni:Pertama, bentuk kekuasaan yang terlihat (visible power)ialahkesempatan untuk menarik simpati masyarakat melalui jualan program pembangunan yang telah dilaksanakan sebagai investasi politik. Kedua, bentuk kekuasaan yang tersembunyi(hidden power) ialah politisasi birokrasi melalui mobilisasi aparatur sipil negara, monopoli dukungan partai politik, dan kooptasi terhadap penyelenggara pemilu. Ketiga, bentuk kekuasaan yang tidak terlihat (invisible power), melalui peranan pemuka agama dan pemangku adat untuk menanamkan nilai-nilai dan ideologi merupakan modalitas politik petahana sebagai konsekuensi dari stratifikasi sosial-masyarakat.
Elnovani Lusiana, Lukiati Komala, Rully Khairul Anwar
Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, Volume 14, pp 165-179; doi:10.24042/tps.v14i2.3170

Abstract:
Non state power semakin menunjukkan geliat pergerakan yang perlahan menguat, tapi menuju pasti pada satu orientasi globalisasi politik dunia. Diplomasi bukan lagi panggung bagi segelintir elit politik dunia, akan tetapi pada perkembangannya, diplomasi publik semakin mengambil bagian dalam bidang kajian hubungan internasional. Penulisan artikel ini mengacu kepada kondisi latar belakang singkat yang telah dipaparkan diatas. Menggunakan metode studi kasus dalam penelitian kualitatif, Komunitas Sahabat Museum Konferensi Asia Afrika (SMKAA) dinaungi oleh Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (KEMLU RI) dan diimplementasikan melalui pendekatan pengembangan komunitas & partisipasi publik. Artikel ini berusaha untuk menggambarkan penerapan metode pengembangan komunitas dan partisipasi publik dalam kegiatan serta aktivitas organisasi SMKAA. Diharapkan melalui kajian ini, secara ilmiah akan membingkai perkembangan terkini dalam kegiatan diplomasi publik KEMLU RI yang dapat menjadi role model bagi pengembangan komunitas serupa di lingkup global.
Yohana Apaut, Arry Bainus, Dede Sri Kartini
Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, Volume 14, pp 66-91; doi:10.24042/tps.v14i2.3167

Abstract:
Pemilih pemula dalam pemilihan kepala daerah memberikan sumbangsih suara yang sangat diperhitungkan. Namun disadari perilaku pemilih pemula yang masih labil dan belum mempunyai pengalaman dalam mengikuti pemilihan umum menjadi sasaran dari setiap pasangan calon menjadikan suara pemilih pemula sebagai salah satu lumbung suara dari pasangan calon. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa tinggi pengaruh identifikasi partai, orientasi calon orientasi isu dalam mempengaruhi perilaku memilih pemula kabupaten Ngada tahun 2015.Teknik analisis data yang digunakan adalah Structural Equation Modelling (SEM) dengan program LISREL. Hasil penelitian ini menunjukan variabel Identifikasi partai berpengaruh terhadap perilaku memilih pemula sebesar 33,6% dan variabel orientasi calon berpengaruh terhadap perilaku memilih pemula sebesar 27,7% dan orientasi isu berpengaruh 18,2% terhadap variabel perilaku memilih pemula. Dengan t-value standart 1,986 besaran pengaruh ketiga variabel tersebut lebih besar dari t-value (1,986) maka dapat dikatakan variabel identifikasi partai, orientasi calon, orientasi isu berpengaruh signifikan terhadap perilaku memilih pemula kabupaten Ngada pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2015.
Sigit Setioko
Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, Volume 14, pp 1-19; doi:10.24042/tps.v14i2.3176

Abstract:
Abstrak Sebagian tenaga honorer di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Tengah masih ada yang belum datang/pulang kerja tepat waktu ataupun keluar kantor tanpa alasan dinas, motivasi kerja mereka belum optimal karena insentif yang rendah serta ketidakpastian nasib status menjadi pegawai negeri. Inisiatif kerja juga masih kurang, termasuk ketelitian, kecermatan, dan keseriusan kerja seperti masih menunda penyelesaian pekerjaan. Permasalahan dalam tulisan ini adalah: Bagaimanakah dinamika kepegawaian dalam kaitannya mendukung efektivitas kerja tenaga honorer di Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Tengah? Untuk menjawab persoalan tersebut digunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Simpulan dan saran penelitian yaitu: (1) Peningkatan implementasi disiplin jam/hari kerja ditujukan tidak terbatas terhadap pegawai honorer, tetapi peningkatan kemampuan adaptasi jam dan hari kerja tersebut juga diberlakukan kepada pegawai negeri. (2) Untuk meningkatkan kemampuan bersaing dilakukan kegiatan atau kebijakan motivasi secara berimbang, baik dari aspek materiil maupun spiritual. (3) Untuk meningkatkan produktivitas kerja dilakukan berbagai kegiatan kecakapan kerja bagi tenaga honorer yang baru, seperti kegiatan orientasi kerja, pendampingan kerja, pendidikan dan pelatihan. (4) Optimalisasi kemampuan kerja dilakukan dengan peningkatan gaji/insentif bagi tenaga honorer serta rekrutmen dilakukan terhadap calon pegawai berbakat. (5) Potensi konflik diantara sesama pegawai honorer ditekan dengan pemberian tugas dan pekerjaan yang adil atau merata sehingga mencegah terjadinya kecemburuan kerja.
Nadirsah Hawari
Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, Volume 14, pp 109-138; doi:10.24042/tps.v14i1.3484

Abstract:
Pada pemilu 2014 silam, sejumlah calon anggota dewan (caleg) mengadu nasib dalam proses politik di tingkat kecamatan di Kota Metro melalui jalur partai politik. Sesuai dengan aturan pemilu yang ada bahwa semua anggota diberikan waktu dan kesempatan untuk bersosialisasi dengan calon pemilih sesuai dengan cara dan pendekatan masing- masing selama tidak melanggar aturan pemilu yang ada. Berbagai bentuk komunikasi politik dan pendekatan dilakukan oleh semua kandidat untuk meraih suara. Diantara strategi yang digunakan oleh para kandidat diantaranya adalah dengan melakukan pendekatan politik identitas, kesukuan, etnis, keagamaan dan pendewasaan politik serta pendekatan pragmatis terutama dengan pemberian, janji, hadiah dan yang lainnya. Hasil olah data didapati bahwa mayoritas pemilih terlibat dengan politik pragmatis alias money politic dan kebanyakan dari mereka terpilih menjadi anggota dewan pada. Dan jika ditelisik sebab utama dari maraknya praktek money politik pada pemilu legislatif di kota Metro disebabkan oleh kecilnya jumlah DPT dan batas minimal suara untuk mendapatkan kursi pada setiap DAPIL sehingga seorang politikus bisa mengkalkulasikannya secara pragmatis.
Triono Triono
Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, Volume 14, pp 88-108; doi:10.24042/tapis.v14i1.2899

Abstract:
Abstrak Tulisan ini membahas tentang strategi political marketing (pemasaran politik) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam upaya pemenangan politik pada pemilihan umum legislatif (Pemilu) 2014 di Lampung. Banyak faktor yang membuat partai politik bisa tetap survive dan memperoleh suara yang cukup signifikan di setiap kompetisi pemilu. Faktor tersebut bisa berasal dari intenal partai seperti manajemen partai yang visioner, kelembagaan politik yang profesional, rekrutmen politik yang sistemik, ataupun strategi-strategi pemenangan partai politik lainnya dalam setiap pemilu yang terencana dan terprogram dengan baik melalui produk-produk politik partai politik. Melalui political marketing partai politik melakukan kampanye politik untuk mempengaruhi pilihan para pemilih. Makna politis inilah yang menjadi output penting dalam proses political marketing, pihak mana yang akan dipilih oleh pemilih pada saat pemilu menjadi fokus utama dalam penerapan political marketing. Oleh sebab itu pengelolaan political marketing sebagai bagian dari upaya strategi pemenangan politik menjadi penting bagi partai politik.
Triono Triono
Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, Volume 14, pp 88-108; doi:10.24042/tps.v14i1.2899

Abstract:
Abstrak Tulisan ini membahas tentang strategi political marketing (pemasaran politik) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam upaya pemenangan politik pada pemilihan umum legislatif (Pemilu) 2014 di Lampung. Banyak faktor yang membuat partai politik bisa tetap survive dan memperoleh suara yang cukup signifikan di setiap kompetisi pemilu. Faktor tersebut bisa berasal dari intenal partai seperti manajemen partai yang visioner, kelembagaan politik yang profesional, rekrutmen politik yang sistemik, ataupun strategi-strategi pemenangan partai politik lainnya dalam setiap pemilu yang terencana dan terprogram dengan baik melalui produk-produk politik partai politik. Melalui political marketing partai politik melakukan kampanye politik untuk mempengaruhi pilihan para pemilih. Makna politis inilah yang menjadi output penting dalam proses political marketing, pihak mana yang akan dipilih oleh pemilih pada saat pemilu menjadi fokus utama dalam penerapan political marketing. Oleh sebab itu pengelolaan political marketing sebagai bagian dari upaya strategi pemenangan politik menjadi penting bagi partai politik.
Yanhar Jamaluddin
Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, Volume 14, pp 34-54; doi:10.24042/tapis.v14i1.2900

Abstract:
Artikel ini disusun dilatarbelakangi pengelolaan Dana Desa tidak tepat sasaran dan penggunaannya belum optimal. Artikel ini dimaksudkan untuk menganalisis bagaimana keberlanjutan kebijakan Dana Desa di Indonesia. Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif sedangkan analisisnya menggunakan analisis aktor, analisis dampak, dan faktor yang mempengaruhi. Analisis aktor menunjukkan; Proses perumusan Kebijakan Dana Desa melibatkan aktor internal birokrasi. Pada proses implementasi, Pemerintah Desa menjadi aktor/institusi yang diuntungkan dan Pemerintah Kabupaten menjadi aktor/institusi yang dirugikan. Sedangkan analisis dampak menunjukkan; dengan kewenangannya, Desa berdiri sendiri dengan rencana programnya sehingga daerah sulit mengintegrasikan program; Program pembangunan Desa tidak sinkron dengan kebijakan pembangunan Daerah (RPJM Daerah). Berdasarkan analisis aktor dan dampak, keberlanjutan kebijakan Dana Desa ditentukan faktor politik dan komitmen aktor kebijakan.
Yanhar Jamaluddin
Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, Volume 14, pp 34-54; doi:10.24042/tps.v14i1.2900

Abstract:
Artikel ini disusun dilatarbelakangi pengelolaan Dana Desa tidak tepat sasaran dan penggunaannya belum optimal. Artikel ini dimaksudkan untuk menganalisis bagaimana keberlanjutan kebijakan Dana Desa di Indonesia. Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif sedangkan analisisnya menggunakan analisis aktor, analisis dampak, dan faktor yang mempengaruhi. Analisis aktor menunjukkan; Proses perumusan Kebijakan Dana Desa melibatkan aktor internal birokrasi. Pada proses implementasi, Pemerintah Desa menjadi aktor/institusi yang diuntungkan dan Pemerintah Kabupaten menjadi aktor/institusi yang dirugikan. Sedangkan analisis dampak menunjukkan; dengan kewenangannya, Desa berdiri sendiri dengan rencana programnya sehingga daerah sulit mengintegrasikan program; Program pembangunan Desa tidak sinkron dengan kebijakan pembangunan Daerah (RPJM Daerah). Berdasarkan analisis aktor dan dampak, keberlanjutan kebijakan Dana Desa ditentukan faktor politik dan komitmen aktor kebijakan.
Page of 1
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Back to Top Top