Refine Search

New Search

Advanced search

Results: 206

(searched for: doi:(10.30863/*))
Save to Scifeed
Page of 21
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Tauratiya Tauratiya
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, Volume 19, pp 1019-1025; doi:10.30863/ekspose.v1i1.690

Abstract:
Catcalling as one of the actions that violates morality and categorized as criminal act oftenly unnoticed, because this action is done spontaneously. Many societies in Indonesia don't realize that they are victim or even perpetrator of catcalling act. This is because of the lack of understanding in society about the catcalling act itself. This act unwittingly has reduced a person's right, like the right to have a peaceful life, the right to feel safe while doing activities, the right to feel at ease in building life and living and happy physically and mentally in society living, so that this act needs to be vanished. However, the perpetrator of this catcalling act is hard to be caught to the realm of law until now as long as they didn't do physical violence to the victim, but in this case there needs to be an emphasis to stop this catcalling act and to entangle as well as to make the perpretators aware of this act, and also by giving the understanding about catcalling law to the public, especially the victims could bring this case to attain the justice for each victim. Catcalling act in Indonesia categorized as criminal act and contradictive to law and morality. Law enforcement regarding the catcalling act in Indonesia so far haven't got any legal certainty, even the handling and resolving of this catcalling problem could not be done decisively. Catcalling victims are still having trouble getting their justice. So far the protection of catcalling victims regulated in Law No. 39 of 1999 on Human Rights, and Law No. 31 of 2014 on Changes to Law No. 13 of 2006 on Victim and Witness Protection as the legal basis. While for perpetrator of catcalling act could be charged with Article 281 Item (2) and Article 315 on Criminal Code and Article 34 juncto Article 8, Article 35 juncto Article 9 Law No. 34 of 2008 on Pornography. Catcalling sebagai salah satu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan dan dikategorikan sebagai suatu tindak pidana seringkali tidak terperhatikan, hal ini dikarenakan tindakan atau perbuatan tersebut dilakukan secara spontan. Banyak kalangan masyarakat di Indonesia yang tidak menyadari bahwa dirinya adalah korban atau bahkan pelaku perbuatan catcalling . Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap masyarakat tentang catcalling itu sendiri. Perbuatan catcalling tanpa sadar telah mengurangi hak-hak asasi seseorang, seperti hak untuk merasakan kehidupan yang damai, hak untuk merasa aman dalam beraktifitas, hak untuk merasa tentram membangun hidup dan kehidupan serta bahagia lahir dan batin dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga keberadaan catcalling ini penting untuk dihilangkan. Akan tetapi, Pelaku perbuatan catcalling sampai saat ini masih sulit untuk dijerat keranah hukum selama tidak melakukan kekerasan fisik terhadap korban, tetapi dalam hal ini perlu adanya penekanan untuk menghentikan perbuatan catcalling dan menjerat sekaligus menyadarkan pelaku catcalling, serta dengan memberikan pemahaman tentang aturan hukum catcalling kepada publik, terutama korban dapat membawa kasus ini guna merandapatkan keadilan bagi hak asasi masing-masing korban. Catcalling di Indonesia dikategorikan kedalam salah satu perbuatan pidana atau suatu tindak pidana dan bertentangan dengan hukum dan kesusilaan. Penegakan hukum terhadap perbuatan catcalling di Indonesia sejauh ini belum memiliki kejelasan dan kepastian hukum, bahkan penanganan dan penyelesaian terhadap perkara catcalling ini tidak bisa diselesaikan secara tegas. Korban catcalling masih sulit untuk mendapatkan keadilan bagi dirinya. Sejauh ini perlindungan terhadap korban perbuatan catcalling diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai dasar hukumnya. Sedangkan, Sedangkan bagi pelaku perbuatan catcalling dapat dikenakan Pasal 281 butir (2) dan Pasal 315 pada KUHP dan Pasal 34 j.o Pasal 8, dan Pasal 35 j.o Pasal 9 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
Sabriadi Hr
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, Volume 19, pp 947-954; doi:10.30863/ekspose.v1i1.769

Abstract:
The discussion in this paper is motivated by the ideality of the objectives of Islamic education which have been formulated formally in the curriculum sometimes are not in accordance with the reality that occurs in the learning process. This is the caused by various factors that affect learning outcomes outside the curriculum formulation that has been planned. The accumulation of various factors is called hidden curriculum. It exists as a side product of the of Islamic education that is not planned nor programmed in the formal curriculum. Hidden curriculum of Islamic education is formulated through the the clear and strict regulation or policies that support the achievement of objectives, and are carried out routinely or continuously. It is supported by structuring management of school organizations and harmonization of interactions between school members, as well as policies that support effective learning. Pembahasan dalam tulisan ini dilatar belakangi oleh idealitas tujuan pendidikan agama Islam yang telah dirumuskan dalam kurikulum secara formal terkadang tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi dalam proses pembelajaran. Hal ini Adanya berbagai faktor yang berpengaruh terhadap hasil pembelajaran di luar rumusan kurikulum yang telah direncanakan. Akumulasi dari berbagai faktor tersebut disebut hidden curriculum. Lahiir sebagai hasil sampingan praktek pendidikan agama Islam yang tidak direncanakan dan tidak deprogram dalam kurikulum secara formal. Hidden curriculum pendidikan agama Islam diformulasi melalui rumusan rules atau aturan yang jelas dan tegas, regulations atau kebijakan yang menunjang tercapainya tujuan, dan dijalankan secara routines atau kontinyu. Ditunjang dengan penataan manajemen organisasi sekolah dan harmonisasi intraksi antar warga sekolah, serta kebijakan yang menopang terlaksananya pembelajaran secara efektif.
Muhammad Azhar Burhanuddin, H. Azhar Arsyad, H. Arifuddin Siraj, Hj. St. Syamsudduha
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, Volume 19, pp 980-996; doi:10.30863/ekspose.v1i1.633

Abstract:
This study discusses the Implementation of Human Resource Management in Improving the Quality of Service of the Tarbiyah and Teaching Faculty of UIN Alauddin Makassar, which aims to determine the process of implementing human resource management in improving the quality of services carried out by the Tarbiyah and Teaching Faculty of UIN Alauddin Makassar; describe the supporting factors and inhibiting factors in the implementation of human resource management in the Faculty of Tarbiyah and Teacher Training at UIN Alauddin Makassar; and found the results of the implementation of human resource management in improving service quality at the Tarbiyah and Teacher Training Faculty of UIN Alauddin Makassar. This research is a qualitative research using theological, managerial and sociological approaches. The data source of this study consisted of the Dean, Deputy Dean, Kabag. TU, Kasubag, several staff, and students. Data collection techniques used were in-depth interviews, observation and documentation study. Data Analysis Techniques use the technique of reducing, presenting, and verifying data or drawing conclusions. Data validity testing uses data triangulation techniques. The results showed that: 1) The process of implementing human resource management in improving the quality of service at the Tarbiyah and Teaching Faculty of UIN Alauddin Makassar, showed that it was in accordance with standards or regulations. 2) While the supporting factors, namely the Stakeholders fully support the policies and programs of the faculties with a collective system of cologists, training soft skills and hard skills, giving the widest possible space for self-development, the availability of arts stage facilities and sports week and good collaboration with the management of the institution student affairs. The inhibiting factors are budget constraints, regulations, communication affordability, senior employees who need special jobs, and if the central server is down. 3) The quality of service management at the Tarbiyah and Teaching Faculty of UIN Alauddin Makassar turns out to show better development, but it still requires optimal coaching efforts so that the quality of service management exceeds customer expectations.Kajian ini membahas Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Perbaikan Mutu Pelayanan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, yang bertujuan untuk mengetahui proses implementasi manajemen sumber daya manusia dalam perbaikan mutu pelayanan yang dilaksanakan oleh Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar; mendeskripsikan faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi manajemen sumber daya manusia di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar; dan menemukan hasil implementasi manajemen sumber daya manusia dalam perbaikan mutu pelayanan di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan teologis, manajerial dan sosiologis. Sumber data penelitian ini terdiri dari Dekan, Wakil Dekan, Kabag. TU, Kasubag, beberapa orang Staf, dan Mahasiswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Teknik Analisa Data menggunakan teknik reduksi, penyajian, dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Pengujian keabsahan data menggunakan teknik trianggulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Proses implementasi manajemen sumber daya manusia dalam perbaikan mutu pelayanan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, menunjukkan telah sesuai dengan standar atau aturan. 2) Sementara faktor pendukungnya yakni Stakeholder mendukung sepenuhnya mengenai kebijakan dan program-program fakultas dengan sistem kolektif kologial, pelatihan soft skill dan hard skill, memberi ruang seluas luasnya untuk pengembangan diri, ketersediaan fasilitas panggung seni dan pekan olah raga dan kerjasama baik dengan pengurus lembaga kemahasiswaan. Faktor penghambatnya yakni keterbatasan anggaran, regulasi, keterjangkauan komunikasi, pegawai yang sudah senior membutuhkan pekerjaan yang spesial, dan jika server pusat mengalami gangguan. 3) Adapun mutu manajemen layanan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar ternyata menunjukkan perkembangan yang lebih baik, namun tetap masih diperlukan upaya pembinaan secara optimal agar mutu manajemen layanan melebihi harapan pelanggan.
Syamsul Bachri
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, Volume 19, pp 1026-1039; doi:10.30863/ekspose.v1i1.878

Abstract:
The authority of the prosecutor's office against criminal acts of corruption over state financial losses, is to carry out investigations, investigations and prosecutions, to carry out court decisions.This research is a field research (field research) with key instruments are independent research, data collection using interviews, observation, documentation and literature, aswhereas the approach used is the approachformal juridical, the source of data obtained consists of primary data and secondary data. The results of this study indicate that the legislation provides authority to the prosecutor's office to conduct an investigation of criminal acts of corruption over state financial losses in Indonesia is good, but the prosecutor's own office with its authority to eradicate corruption offenses against state financial losses is not optimal to create red effect Against perpetrators of criminal acts of corruption, acts of corruption can not be separated from formal juridical. The research implications are based on observations and interviews with prosecutor’s community leaders, and several other sources to optimize the adverse effects of criminal acts of corruption on the current state financial losses that are very dangerous to the interests of the nation and state. The problem of corruption is essentially acting against the law so that which cannot be tolerated and the solution must be law enforcement. Kewenangan kejaksaan terhadap tindak pidana korupsi atas kerugian keuangan negara, adalah untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, hingga melaksanakan putusan pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan instrumen kunci adalah penelitian mandiri, pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi dan kepustakaan, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis formal, sumber data yang diperoleh terdiri dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan perundag-udangan memberikan kewenagan terhadap lembaga kejaksaan untuk melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana korupsi atas kerugian keuangan negara di Indonesia sudah baik, namun kejaksaan sendiri dengan kewenangannya untuk memberantas tindak pidana korupsi atas kerugian keuangan negara belum optimal untuk membuat efek jerah terhadap pelaku tindak pidana korupsi, tindak pindana korupsi tidak bisa dilepaskan dari yuridis formal. Implikasi penelitian berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada jaksa, tokoh masyarakat, dan beberapa sumber lainnya untuk melakukan optimalisasi terhadap dampak buruk yang dihasilkan tindak pidana korupsi atas kerugian keuangan negara saat ini yang sangat membahayakan kepentingan bangsa dan negara. Permasalahan korupsi pada hakekatnya perbuatan melawan hukum maka yang tidak bisa di toleransi dan penyelesaiananya harus penegakan hukum.
Rahmiati Darwis, Muhammad Rizal Hardiansyah
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, Volume 19, pp 1008-1018; doi:10.30863/ekspose.v1i1.752

Abstract:
The purpose of this study was to analyze the enhancement of the middle school student problem solving skill through implementation of Project Based Learning (PjBL) model in integrated science learning Connected type. This research used quasi-experiment method with the static group pretest-posttest design. The subject of the research was the students of first grade in Ambon with total number of participants were 42 by using simple random sampling. Data was collected through problem solving skill test and questionnaire response of students about implementation of PjBL model. The technique of analyzing data used normality and homogenous test, N-gain test and t-test were tested by IBM SPSS Statistics 22. The result of this study showed that enhancement student’s problem solving skill showed by N-gain problem solving skill in experiment class is 0,73 (high) and N-gain problem solving skill in control class is 0,63 (moderate). Results of t-test value of problem solving skill got Sig.(t-tailed) 0.000
Siti Rahmalia Natsir
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, Volume 19, pp 955-968; doi:10.30863/ekspose.v1i1.713

Abstract:
The purpose of this study is to describe the results of the application and application of the Problem-Based Learning learning model in the STAD type cooperative settings in improving problem-solving abilities and students' interest in learning mathematics. This research is a type of CAR. The subjects in this class action research of Va SD Negeri 2 Baubau elementary school. Data were collected using tests of problem-solving abilities, questionnaire interest in learning mathematics and observation. Evaluation of first cycle obtained an average grade of 60.71 with the percentage of students' learning ability 40.63% and interest in learning mathematics in the very high category had a percentage of 6.25%, the high category had a percentage of 25% and the medium category had a percentage 38% and low category had a percentage of 31%. In first cycle , the learning performance was 92%. In second cycle, the average class is 85.71 with the percentage of students' learning ability 90.63% and the interest in learning mathematics in the very high category has a percentage of 28.39%, the high category has a percentage of 59% and the medium category as a percentage of 13% and 0 % of the interest in categories is low and very low. Implementation of learning by 97%. Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the application of the PBL setting STAD can improve the problem solving skill and students' interest in learning mathematics. Penelitian ini bertujuan untuk mendaskripsikan hasil penerapan Problem-Based Learning (PBL dalam seting kooperatif tipe Student Team Achievement Division (STAD) dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan minat belajar matematika. Penelitian ini termasuk jenis Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek dalam penelitian tindakan kelas ini adalah kelas Va SD Negeri 2 Baubau sebanyak 32 murid. Data dikumpulkan menggunakan tes kemampuan pemecahan masalah, angket minat belajar matematika dan lembar observasi. Evaluasi siklus pertama diperoleh nilai rata-rata kelas sebesar 60,71 dengan persentase kentutasan belajar murid-murid adalah 40,63% dan minat belajar matematika pada katagori ST memiliki persentase 6,25%, katagori T memiliki persentase 25%, katagori S memiliki persentase 38% dan kategori R memiliki persentase 31%. Pada siklus pertama keterlaksanaan pembelajaran 92%. Siklus kedua rata-rata kelas 85,71 dengan persentase kentutasan belajar murid-murid adalah 90,63% dan minat belajar matematika pada katagori ST memiliki persentase 28,39%, katagori T memiliki persentase 59% dan katagori S memiliki persentase 13% dan 0% minat dalam ketegori R dan sangat SR. Keterlaksanaan pembelajaran sebesar 97%. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan model PBL dalam seting STAD dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan minat belajar matematika murid-murid.
Tukijo Tukijo, Muhammad Azhar, Marsudi Iman, Donny Khoirul Azis
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, Volume 19, pp 969-979; doi:10.30863/ekspose.v1i1.705

Abstract:
Tujuan penelitian ini mengetahui perencanaan, pelaksanaan, hasil, evaluasi, faktor yang mendukung dan faktor yang menghambat pembelajaran membaca Al-Qur’an dengan metode Ijtahid Fi al-Qira’ah di Pondok Pesantren Ar-Ruhamaa’ Playen Gunungkidul. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, Informan yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 5 orang yang ditentukan dengan Purposive sampling. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi dan dianalisis dengan mengorganisasikan data, pengelompokan data, menguji asumsi, mencari alternatif jawaban dan menulis hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa perencanaan pembelajaran membaca Al-Qur’an dengan metode Ijtahid Fi al-Qira’ah telah ditetapkan dalam kurikulum, membuat jurnal (buku catatan perkembagan santri), menulis capaian atau perkembangan santri, menetapkan target sasaran, merumuskan tujuan dan mengatur jadwal pertmuan, pelaksanaan 3 kali dalam seminggu dengan komposisi 5 santri 1 guru/ustad. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kitab Ijtahid Fi al-Qira’ah selama 3-4 bulan. Hasil analisis diperoleh 65% santri memiliki kemampuan membaca Al-Qur’an dalam kategori baik, evaluasi dalam pembelajaran membaca Al-Qur’an dengan metode Ijtahid Fi al-Qira’ah dilaksanakan setiap jam pelajaran yaitu 3 kali dalam satu minggu, evaluasi dilakukan dalam bentuk tes kemampuan membaca Al-Qur’an, catatan evaluasi juga di lakukan dengan cara tertulis dengan faktor pendukung SDM pengajar yang profesional dengan penghambat adalah keterbatasan sarana dan prasarana pembelajaran. Abstract The purpose of this research is to find out the planning, implementation, result, evaluation, supporting and inhibiting factors of Al-Qur’an recitation learning with the method of Ijtihad Fi al-Qira’ah in Ar-Ruhamaa’ Islamic Boarding School Playen Gunung Kidul. The research method was qualitative descriptive with case study approach. There were 5 informants in this research, selected through purposive sampling. The data collection method was using observation, interview and documentation, and then it was analyzed through data organization, data grouping, assumption testing, alternative-answer seeking, and research result writing. The research result shows that the planning of the Al-Qur’an recitation learning with the method of Ijtihad Fi al-Qira’ah has been embedded within the curriculum, students’ development journal, students’ development report, target establishment, goal formulation, and meeting schedule arrangement. It has been implemented three times per week with the composition of 5 students and 1 teacher. The time allocation needed for the Ijtihad Fi Al-Qira’ah is 3 – 4 months. The analysis result shows that 65 % of the students have good Al-Qur’an recitation skill. The evaluation of the Al-Qur’an recitation learning using Ijtihad Fi Al-Qira’ah has been conducted every learning hour, which is three times per week, the evaluation has been done in the form of Al-Qur’an recitation skill test. Written evaluation record has also been carried out along with the supporting factor: professional human resources, whereas the inhibiting factor: limited learning facility and infrastructur
Nursyirwan Nursyirwan
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, Volume 19, pp 928-938; doi:10.30863/ekspose.v1i1.834

Abstract:
This study examines community perceptions about the ability of Islamic educational institutions and graduate competencies in driving social change vertically in Bone Regency, South Sulawesi. Islamic education is considered powerless in encouraging progress and giving graduates a future. This descriptive qualitative study found a different fact where the misperception about the ability of Islamic education was widespread. Observations and interviews show that religious education institutions have been actively involved in providing policy perspectives in the regions and Islamic education graduates have proven to play an active role not only in the religious field but also in various fields of community and government life. The ability of graduates of Islamic educational institutions even outperformed graduates of non-religious educational institutions because religious graduates have competence in the religious and general fields as well. The results of this study suggest the need for popularization of Islamic educational institutions in the community and intensification of communication with the community so that the existence and progress of Islamic education institutions can be represented according to their position and role in society. Penelitian ini mengkaji persepsi masyarakat tentang kemampuan lembaga pendidikan keislaman dan kompetensi lulusan dalam mendorong perubahan sosial secara vertikal di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Pendidikan keislaman dianggap tidak berdaya dalam mendorong kemajuan dan memberi masa depan pada lulusan. Penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif ini menemukan fakta yang berbeda di mana mispersepsi tentang kemampuan pendidikan keislaman terjadi secara meluas. Hasil pengamatan dan wawancara memperlihatkan bahwa lembaga pendidikan keagamaan telah terlibat secara aktif dalam memberikan perspektif kebijakan di daerah dan lulusan pendidikan keislaman terbukti berperan aktif tidak hanya dalam bidang keagamaan tetapi juga dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Kemampuan lulusan lembaga pendidikan keislaman bahkan mengungguli lulusan lembaga pendidikan non-keagamaan karena lulusan keagamaan memiliki kompetensi dalam bidang keagamaan dan umum sekaligus. Hasil penelitian ini menyarankan perlunya popularisasi lembaga pendidikan keislaman di dalam masyarakat dan intensifikasi komunikasi dengan masyarakat agar keberadaan dan kiprah lembaga pendidikan keislaman dapat direpresentasikan sesuai dengan posisi dan peran dalam masyarakat.
Abidin Nurdin, Sri Astuti A. Samad, Munawwarah Munawwarah
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, Volume 19, pp 997-1007; doi:10.30863/ekspose.v1i1.886

Abstract:
This study aims to discuss the redesign of Islamic education which is focused on the development of Islamic education after the Islamic shari'ah was formally applied in Aceh. As it is understood that the application of Islamic sharia is a part of the historical mandate, and has become a characteristic of the social and cultural order of the Acehnese people which is thick with religious values, the latter is then strengthened by law regulations from the central government. The method used is qualitative research with data collection techniques namely literature review, interviews and observations while the analysis technique uses tryangulation. The result is that since the implementation of Islamic sharia in Aceh there has been a redesign of Islamic education, which is to strengthen the three centers of education which are also based and synergized with Islamic sharia. The three education centers are: first, the (formal) school from elementary school but up to tertiary institutions; secondly, the community (non-formal), at the level of the village where there is a meunasah and the study center as a place of study of tauhid, fiqih and tasawuf; and third, family (informal) through family strengthening. Thus the tri education center is enriched with Islamic sharia values that shape human character and noble character. Kajian ini bertujuan untuk membahas tentang redesain pendidikan Islam yang difokuskan pada perkembangan pendidikan Islam setelah syari’at Islam diterapkan secara formal di Aceh. Sebagaimana dipahami bahwa penerapan syari’at Islam merupakan bagian dari amanah sejarah, dan telah menjadi karaktersitik tatanan sosial dan budaya masyarakat Aceh yang kental dengan nilai-nilai agama, terakhir kemudian diperkuat dengan peraturan udang-undang dari pemerintah pusat. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu kajian literatur, wawancara dan observasi sedangkan teknik analisis memakai tryangulasi. Hasilnya adalah bahwa sejak penerapan syari’at Islam di Aceh terjadi redesain pendidikan Islam yaitu menguatkan tiga pusat pendidikan juga berbasis dan bersinergis dengan syar’at Islam. Tri pusat pendidikan tersebut yaitu: pertama, sekolah (formal) dari Sekolah Dasar tetapi sampai pada Perguruan Tinggi; kedua, masyarakat (non formal), pada level gampong yang terdapat meunasah dan balai pengajian sebagai tempat pengkajian ilmu tauhid, fiqih dan tasawuf; dan ketiga, keluarga (informal) melalui penguatan keluarga. Dengan demikian tri pusat pendidikan tersebut diperkaya dengan nilai-nilai syari’at Islam yang membentuk manusia berkarakter dan berakhlak mulia.
A. Sri Mardiyanti Syam
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, Volume 19, pp 939-946; doi:10.30863/ekspose.v1i1.883

Abstract:
The study is descriptive qualitative, which aimed at describing critical thinking ability and creative thinking in solving problems based on Mathematics ability of students. The research subjects were the entire students of grade XII at SMAN 10 Bone of the first semester academic year 2019/2020 which consisted of 2 students who have high Mathematics ability and 2 students who have low Mathematics ability. Data were collected by using test of Mathematics ability, test of critical thinking to measure critical thinking ability, test of creative thinking to measure students’ creative thinking and interview. The results of the study reveal that students who have high Mathematics ability can meet four indicators of critical thinking ability in solving problems, namely able to formulate main issues and reveal facts, able to detect bias and determine the concept to solve the questions, able to work on the questions based on the plan, able to recheck the answers, able to utilize other methods, and draw conclusion. Students who have low Mathematics ability can meet three indicators of critical thinking ability in solving problems, namely able to formulate main issues and reveal facts, able to detect bias and determine the concept to solve the questions, and able to work on questions based on the plan. Students who have high Mathematics ability can meet three indicators of creative thinking ability in solving problems, namely fluency, flexibility, and originality. Students who have low Mathematics ability cannot meet flexibility criteria, namely giving more than one answers (various) in counting process and the results are correct; similar to the originality criteria, namely the students’ ability to answer the problems using their own mind in a unique way. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan berpikir kritis dan kreatif dalam memecahkan masalah matematika berdasarkan kemampuan matematika siswa. Subjek penelitian merupakan siswa kelas XII SMAN 10 Bone tahun pelajaran 2019/2020 terdiri dari 2 orang siswa berkemampuan matematika tinggi dan 2 orang siswa berkemampuan matematika rendah. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan tes kemampuan matematika, tes berpikir kritis untuk mengukur kemampuan berpikir kritis, tes berpikir kreatif untuk mengukur kemampuan berpikir kreatif siswa, dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan siswa berkemampuan matematika tinggi dapat memenuhi empat indikator kemampuan berpikir kritis dalam memecahkan masalah, yaitu mampu merumuskan pokok-pokok permasalahan dan mengungkapkan fakta yang ada, mampu mendeteksi bias dan menentukan konsep untuk menyelesaikan soal, mampu mengerjakan soal sesuai rencana, mampu memeriksa kembali jawaban, menggunakan cara lain, dan menarik kesimpulan. Siswa berkemampuan matematika rendah dapat memenuhi tiga indikator kemampuan berpikir kritis dalam memecahkan masalah, yaitu mampu merumuskan pokok-pokok permasalahan dan mengungkapkan fakta yang ada, mampu mendeteksi bias dan menentukan konsep untuk menyelesaikan soal dan mampu mengerjakan soal sesuai rencana Siswa berkemampuan matematika tinggi dapat memenuhi tiga indikator kemampuan berpikir kreatif dalam memecahkan masalah yaitu kelancaran, keluwesan dan originalitas.Siswa berkemampuan matematika rendah tidak dapat memenuhi kriteria Keluwesan yaitu memberikan jawaban lebih dari satu cara (beragam) proses perhitungan dan hasilnya benar. Begitupun pada kriteria originalitas yaitu kemampuan siswa menjawab masalah dengan pemikiran sendiri dan menunjukkan sesuatu yang unik.
Page of 21
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Back to Top Top