Pembentukan Kelembagaan Keluarga Berencana di Kabupaten Sukabumi dan Kota Bitung

Abstract

Abstrak Penelitian ini adalah tentang penyelenggaraan urusan keluarga berencana di daerah. Kendati begitu, penelitian ini berfokus pada pembentukan kelembagaan yang mengurus dan mengatur urusan KB di daerah. Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan gambaran utuh peran lembaga KB yang sudah berdiri sendiri dalam mengimplementasikan urusan KB yang sudah diserahkan kepada pemerintah daerah. Dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif, penelitian ini menemukan beberapa hal. Pertama, ada kesan tarik menarik kepentingan (ego sektoral) di antara Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kependudukan dan KB Nasional mengenai pembentukan lembaga BKKBD di provinsi, dan kabupaten/kota. Kedua, dua daerah, Kabupaten Sukabumi dan Kota Bitung yang telah membentuk BKKBD memiliki fokus perhatian dalam mendukung keberhasilan program KB. Keempat, integrasi program keluarga berencana ke dalam RPJMD, seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Bitung dan Kabupaten Sukabumi, menjamin keberlangsungan program dan dianggarkan dalam APBD. Akhirnya, kajian ini menyimpulkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan KB mesti dilakukan oleh BKKBN dan Kementerian Dalam Negeri. Abstract This study is about the implementation of family planning (KB) in regional affairs. Nevertheless, this study focuses on the establishment of institutional care and family planning in the area set up. The purpose of this study is to get a complete picture of the role of family planning agencies that had stood alone in implementing family planning matters that have been handed over to the local government. By using the methods of descriptive and qualitative approach, this study found several things. First, there is impression of conflicts of interest (sectoral ego) between Ministry of Home Affairs (MoHA) and National Population and Family Planning Board (BKKBN) on forming a population and family planning (BKKBD) institutions in province, county and city. Second, the two regions, Sukabumi County and Bitung City that have shaped BKKBD has focused attention in supporting the success of family planning programs. Third, the integration of family planning into the regional medium-term development plan, as did the City of Bitung and Sukabumi County, ensure the sustainability of the program and budgeted in the regional budget revenue and expenditure (APBD).Finally, this study concludes, coordination and synchronization policies on family planning should be done by the BKKBN and MoHA.