Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan
Open Access
- 17 September 2021
- journal article
- Published by Institute of Research and Community Services Diponegoro University (LPPM UNDIP) in Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
- Vol. 3 (3), 299-311
- https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.299-311
Abstract
Sejalan dengan “kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi, ekonomi, sosial dan politik pemerintah dituntut untuk menciptakan clean governance melalui reformasi Undang-Undang Perpajakan. Hal ini bertujuan agar menciptakan keadilan dan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi wajib pajak. Selain itu, kemajuan diberbagai bidang juga menimbulkan adanya suatu tindak pidana di bidang perpajakan. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengkaji kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan hukum positif saat ini dan di masa yang akan datang.Pengaturan mengenai tindak pidana di bidang perpajakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. Ketentuan-ketentuan umum dalam KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana yang dapat menjadi dasar pemidanaan tindak pidana perpajakan. kebijakan hukum pidana“di bidang perpajakan di masa yang akan datang seharusnya sejalan dengan prinsip dalam pidana perpajakan, bahwa sanksi pidana dalam perpajakan adalah bersifat Ultimum Remidium.”Keywords
This publication has 8 references indexed in Scilit:
- Fungsi Sekunder Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana PerpajakanJurnal Penelitian Hukum De Jure, 2020
- EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN DALAM MENANGGULANGI PENGHINDARAN PAJAK KORPORASI / THE EFFECTIVENESS OF CRIMINAL SANCTION ON THE GENERAL PROVISIONS OF TAXATION IN ADDRESSING CORPORATION TAX EVASIONJurnal Hukum dan Peradilan, 2018
- PROPORSIONALITAS DALAM KEBIJAKAN FORMULASI SANKSI PIDANAJURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM, 2018
- KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN NEGARALAW REFORM, 2016
- LAW ENFORCEMENT ON TAXATION THROUGH NON LITIGATION MECHANISM (AN ALTERNATIVE)Mimbar Hukum, 2015
- IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENEGAKAN HUKUM PAJAKYuridika, 2014
- HUKUM PAJAK DAN IMPLEMENTASINYA BAGI KESEJAHTERAAN RAKYATSALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 2014
- What is a Crime?Oxford Journal of Legal Studies, 2007