Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa

Journal Information
EISSN: 27213749
Total articles ≅ 30

Latest articles in this journal

Citra Ramadhani Ayu Nur Virdanti, R. Widodo Triputro
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, Volume 3; https://doi.org/10.47134/villages.v3i2.35

Abstract:
The preparation of the LPPD is a form of accountability for the administration of local government in Sleman Regency for one year. This is mandatory because it has been stated in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. In addition, the results of the collection of LPPDs to the Central Government will be used as a reference for policy-making on regional problems as well as an early detection tool for national policy problems.
Proventy Arisonatalia
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, Volume 3; https://doi.org/10.47134/villages.v3i2.37

Abstract:
The General Election Commission (KPU) of Sleman Regency as an election organizer at the district level is quite legitimately given the authority by law to hold the election of the Regent and Deputy Regent and/or Mayor and Deputy Mayor. In the dynamics of holding the 2020 Simultaneous Elections, the experience of the Sleman Regency KPU is quite unique. Its uniqueness lies in its implementation element, which coincides with the non-natural Covid-19 disaster as well as the threat of a natural disaster from the eruption of Mount Merapi, which at that time was on alert level III, exactly one month before the D Day of the voting. Of course, it will affect the implementation of the Simultaneous Election stages in 2020. What is the strategy of the Sleman Regency KPU in dealing with simultaneous elections in areas prone to the eruption of Mount Merapi, because the impact will affect the level of community participation? Using descriptive qualitative research, namely research that is intended to provide data as accurate as possible about humans, circumstances, or other symptoms. The author identifies that the implementation of the 2020 simultaneous elections in Sleman Regency can run well and the level of voter participation in the refugee areas is quite high, because the Sleman Regency KPU has mapped areas that are potentially affected by disasters, then coordinated communication and consolidation with stakeholders intensively resulted in policies that were effective. least risk. Consultation with the highest policy makers, namely the RI KPU as the basis for the Sleman Regency KPU to make decisions regarding the shifting of TPS. Build trust with election organizers, especially ad hoc bodies, so that the power of one command can be established, so that the implementation of the elections runs smoothly, and synergize with relevant stakeholders outside the stages, in order to facilitate coordination when the election stages will take place.
Musmulyadi Musmulyadi, Yuli Setyowati
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, Volume 3, pp 117-134; https://doi.org/10.47134/villages.v3i2.34

Abstract:
Peran pemerintah desa dalam membanggun kawasan wisata Girikarto untuk kehidupan masyarakat lebih baik, memeiliki program-program kebijakan yang di implementasikan oleh pemerintah Desa Girikarto, menjaga konsistensi dari partisipasi masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam setiap proses pembangunan dan pengembangan kawasan wisata, tidak adanya pelatihan dan pendampingan terkait kepariwisataan serta menjalin kemitraan yang berorientasi pada pemenuhan sumber daya produktif untuk meningkatkan kualitas destinasi wisata peran pemerintah desa dalam mengelola kawasan wisata diharapkan mampu memberikan manfaat terhadap masyarakat Desa Girikarto.
Asmara Adhi
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, Volume 3, pp 104-116; https://doi.org/10.47134/villages.v3i2.32

Abstract:
Tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan pak ogah sebagai kaum pinggiran/marginal dalam memperjuangkan hak-haknya, kegagalan representasi serta kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam penangan serta pembinaan Pak Ogah. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat Deskriptif Kualitatif, mengunakan pendekatan etnografi, lokasi penelitian di Yogyakarta, Teknik pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan data informan 7 orang, Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Observasi, wawancara mendalam dan Dokumentasi. Serta Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Serta Keabsahan data menggunakan credibilitiy Kesimpulan pada penelitian ini yaitu tidak adanya hal secara teknis yang mengatur tentang pelarangan Pak Ogah, bagaimana pemberian sanksi dan pembinaannya, maupun proses lain yang harus dilakukan setelah menertibkan Pak Ogah menjadi kendala bagi satpol PP beserta dinas sosial dalam meningkatkan efektivitas penertiban serta menciptakan program tentang aksi Pak Ogah dijalan raya. Karena fokusnya dinas sosial masih di gelandangan, pengemis dan anak-anak terlantar dan akan menangani apabila ada laporan dari masyarakat. Pada awalnya kehadiran Pak Ogah turun ke jalan bertujuan untuk menghindari kemacetan. Tetapi kenyataannya, seringkali keberadaan mereka membuat kemacetan Panjang. Di sejumlah ruas jalan ada yang sudah dipasang rambu-rambu resmi, seperti di jalur putar balik, membuat keberadaan mereka kurang bermanfaat. Dan masih banyaknya terjadi Premanitas dan perebutan lahan perempatan jalan membuat para Pak Ogah harus memberi sejumlah uang untuk keamanan mereka dalam bekerja. Selanjutnya belum terpenuhinya hak-hak seperti hak sosial, ekonomi serta politik Pak Ogah, seperti akses publik, Pendidikan, kesehatan serta kebutuhan dasar sandang dan pangan. Rekomendasi untuk dinas perhubungan untuk menjadikan Pak Ogah sebagai SUPELTAS (Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas) sehingga Pak Ogah tidak lagi meminta insentif dari pengedara karena sudah dibina, dilatih serta diberdayakan oleh dinas perhubungan.
Abdurrahman Abdurrahman, Dedy Iswanto
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, Volume 3, pp 94-103; https://doi.org/10.47134/villages.v3i2.31

Abstract:
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan teknolgi informasi dalam pelayanan publik di Kecamatan lembar Kabupaten Lombok Barat. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini menunjukan pemanfataan teknologi informasi sebagai bentuk percepatan pelayanan publik di Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat belum efekif, hal tersebut bisa terlihat website yang dimiliki Kecamatan Lembar masih menumpang atau masih terintegrasi ke website Kabupaten Lombok Barat, sehingga masyarakat Kecamatan Lembar yang ingin mendapatkan pelayanan secara online harus masuk melalui website Lobar dengan menggunakan keword identitas (NIK). Dan jenis pelayanan online yang sudah dilaksanakan di Kecamatan Lembar masih yang berakaitan dengan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil seperti Kartu tanda kependudukan dan Kartu Kelurga.
Sri Madu Rakyanto, E.W Tri Nugroho
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, Volume 3, pp 74-93; https://doi.org/10.47134/villages.v3i1.30

Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan tata kelola reklame di Kabupaten Sleman pada masa pandemi Covid-19 dan mengetahui apa kendala dalam implementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang meneliti kondisi obyek yang alamiah di lapangan. Obyek penelitiannya implementasi kebijakan tata kelola reklame di Kabupaten Sleman pada masa pandemi Covid-19. Mengacu pada tujuan penelitian, maka menggunakan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian di Kabupaten Sleman, khususnya dinas terkait kegiatan tata kelola/penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sleman. Informan yang dipilih dengan metode purposive, memilih subyek-subyek yang dianggap terkait erat dengan tata kelola reklame, yaitu para pelaksana, pengusaha dan pengguna reklame. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis data model Miles dan Huberman, yaitu analisis data secara interaktif melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sejumlah kendala yang dapat dipetakan dalam implementasi kebijakan ini adalah perubahan regulasi dari pusat mengharuskan pemerintah daerah untuk menyesuaikan regulasi yang sudah ada. Sumber daya manusia tahap pengawasan masih kurang memadai, sumber daya anggaran yang terbatas karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19, sumber daya peralatan tahap pengawasan dan penertiban belum memadai serta informasi yang kurang lengkap menjadikan kegiatan tata kelola reklame tidak optimal. Implementasi kebijakan tata kelola reklame di Kabupayen Sleman tidak dapat lepas dari pengaruh kepentingan dari luar birokrasi (fragmentasi). Fragmentasi ini berupa permintaan penundaan, tekanan pemilik reklame yang “dinaungi kekuatan besar”, kelompok organisasi masyarakat yang mem-back up reklame tersebut sehingga tata kelola reklame tidak dapat berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan.
Hesti Nauli Fitri Agasya, Muhammad Jatnika
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, Volume 3, pp 1-13; https://doi.org/10.47134/villages.v3i1.25

Abstract:
Pemerintah Desa Pamengkang sesungguhnya telah mulai menerapkan prinsip akuntabilitas, khususnya dalam pengelolaan keuangan, hal ini dibuktikan dengan adanya transparansi serta laporan keuangan sesuai mekanisme yang berlaku. Namun mengevaluasi efektifitas penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat terukur hanya dari pengelolaan keuangan, pertanyaan seperti Apakah anggaran yang digunakan telah mendukung sepenuhnya visi misi Pemerintah Desa ?, Apakah target yang ditetapkan selaras dengan lingkungan Pemerintahan di sekitarnya serta level Pemerintahan diatasnya yaitu Kecamatan/Kabupaten? Serta pertanyaan terkait kinerja sebagai bentuk evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan lainya tidak dapat terjawab hanya dengan menilai pengelolaan keuangan, namun perlu meninjau komponen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan akuntabilitas keuangan secara paralel dan utuh. Hal –hal tersebut merupakan suatu rangkaian yang saling berkorelasi dan disebut Sistem Akuntabilitas Kinerja, pada Pemerintah Pusat dan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dikenal dengan istilah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah seperti yang dijelaskan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Melalui penelitian ini penulis bermaksud mengungkap urgensi penerpan Sistem AKuntabilitas Kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa Pamengkang untuk mewujudkan Good Governance.
Junior Hendri Wijaya, Sutoro Eko Yunanto, Yuli Setyowati, Supardal Supardal
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, Volume 3, pp 37-53; https://doi.org/10.47134/villages.v3i1.27

Abstract:
Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan e-government di Indonesia, maka diperlukan kajian tentang e-partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan e-government di Indonesia tahun 2003-2020. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menggambarkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan e-government di Indonesia tahun 2003-2020. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis isi. Temuan penelitian adalah bahwa pelaksanaan e-partisipasi belum tentu dapat memperlihatkan keterlibatan masyarakat secara utuh dalam pelaksanaan e-government. Pelaksanaan e-participation dapat memperlihatkan partisipasi masyarakat secara utuh apabila diikuti oleh usaha pemerintah dalam menyediakan infrastruktur telekomunikasi yang baik, sesuai dengan data yang peneliti dapat dalam EDGI yang menyatakan bahwa dari tahun 2003 hingga 2020, TII selalu memiliki poin terendah di antara kedua komponen EDGI yang lain, yaitu HCI dan OSI. Campur tangan kekuasaan dalam pemerintah dalam governance dan e-government itu ada, tetapi yang lebih dominan adalah keinginan untuk menjadikan tata kelola yang baik sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
Eko Wibowo, R. Widodo Triputro
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, Volume 3, pp 54-73; https://doi.org/10.47134/villages.v3i1.28

Abstract:
Situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat sehingga menimbulkan rasa tentram dan damai. Sinergitas 3 Pilar di salah satu kalurahan wilayah Kapanewon Sanden sangat berpengaruh dalam upaya pembinaan masyarakat untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban. 3 Pilar Kalurahan terdiri dari Lurah, Bhabinkamtibmas, serta Babinsa. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yang menggunakan teknik pengumpulan data dalam bentuk wawancara dengan narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi yang dibangun oleh 3 Pilar Kalurahan dalam membina keamanan dan ketertiban masyarakat sudah terjalin dengan baik. Namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas di lapangan terutama dengan ketidakpuasan tokoh masyarakat atas kinerja dari unsur 3 Pilar Kalurahan di salah satu kalurahan wilayah Kapanewon Sanden tersebut. Kata kunci: sinergitas, keamanan, ketertiban
Geraldo Syaloom Rumbino, Gilang Kurniawan Siregar, I Putu Handika Pradnyana, Fernandes Simangunsong
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, Volume 3, pp 14-36; https://doi.org/10.47134/villages.v3i1.26

Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) berbasis teknologi di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Adapun konsep yang dipakai sebagai rujukan dan analisis adalah konsep Simangunsong (2021) dalam buku Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah evaluasi, yaitu untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan suatu perencanaan atau seberapa jauh tujuan telah tercapai. Seperti yang kita ketahui kita berada di era digital dimana segala hal yang dilakukan dan terjadi tidak terlepas dari adanya peran kemajuan teknologi yang ada saat ini. Pesatnya kemajuan teknologi yang terjadi di era ini bagaikan pedang bermata 2 (dua) dimana disatu sisi dapat membantu dan membawa manfaat bagi kehidupan manusia seperti promosi tempat wisata melalui media sosial yang berupa badan usaha milik Desa yang bergerak melalui bidang pariwisata sehingga menarik jumlah wisatawan lebih banyak namun disisi lain juga menjadi ancaman dimana semakin maraknya kasus penipuan berbasis digital dan dampak negatif lainnya yang ditimbulkan akibat kemajuan teknologi saat ini. Oleh karena itu langkah yang dapat diambil mengatasi persoalan tersebut dengan mengoptimalisasi dampak positif dan meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan akibat pesatnya kemajuan teknologi saat ini.Kata Kunci : BUMDES, Teknologi, Desa
Back to Top Top