Journal Forum penelitian Agro Ekonomi

-
355 articles
Page of 36
Articles per Page
by
S. Rusdiana, Nfn Soeharsono
Forum penelitian Agro Ekonomi, Volume 35, pp 125-137; doi:10.21082/fae.v35n2.2017.125-137

Abstract:Siwab or its extension Mandatory cattle breeding is a manifestation of government commitment in increasing beef cattle population, and as a target for meat sufficiency in 2026. The program is believed to lead Indonesia to achieve beef self-sufficiency in the next 5-10 years. Beef cattle can be maximized in order to produce calves, and become a government’s focused program on enhancing beef cattle production through artificial insemination (AI). Based on the above problems, the government hopes to develop the program, it should not fail the umpteenth time to fulfil meat needs of the country. The purpose of this review is to describe the SIWAB program and the economic value of female beef cattle produced by AI which produces calf. This study approach is done through literature reviews related to SIWAB program implementation. SIWAB program includes two main programs namely the increase of porong cattle population through artificial insemination of AI and natural mating (Inka). With the AI through prgram, the parent beef cattle can regulate the cow's birth well. The mother cow bunting AI results can increase the selling value higher and can improve the welfare of farmers. The government's policy to pursue targeted beef self-sufficiency by the year 2026 is achieved, but the program must be responded and done well. Government policy to boost short-term beef cattle population can help to meet the needs of beef consumption, and in the long run the economic impact of farmers. AbstrakProgram Sapi Induk Wajib Bunting (SIWAB) adalah perwujudan komitmen pemerintah dalam meningkatkan populasi sapi potong dan sebagai target untuk kecukupan daging tahun 2026. Program tersebut diyakini dapat mengantarkan Indonesia mencapai swasembada daging sapi pada 5-10 tahun ke depan. Sapi potong dapat dimaksimalkan potensinya agar dapat menghasilkan pedet, dan menjadi program pemerintah yang difokuskan untuk peningkatan produksi sapi potong melalui inseminasi buatan (IB). Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, harapan pemerintah dengan mengembangkan program tersebut tidak boleh gagal ke sekian kalinya dalam mencukupi kebutuhan daging di dalam negeri. Tujuan tulisan review ini adalah untuk mendiskripsikan program SIWAB dan nilai ekonomi pada usaha sapi potong betina hasil IB yang menghasilkan pedet. Kajian ini merupakan studi pustaka melalui review berbagai referensi terkait pelaksanaan program SIWAB. Program SIWAB mencakup dua program utama yaitu peningkatan populasi sapi porong melalui inseminasi buatan IB dan kawin alam (Inka). Program IB memungkinkan mengatur kelahiran anak sapi dengan baik. Sapi induk bunting hasil IB dapat meningkatkan nilai jual lebih tinggi dan dapat meningkatkan kesejahteraan peternak. Kebijakan pemerintah adalah untuk mengejar swasembada daging sapi yang ditargetkan sampai tahun 2026 bisa tercapai, namun program tersebut harus direspon dan dikerjakan dengan baik. Kebijakan pemerintah untuk menigkatkan populasi sapi potong dalam jangka...
Tri Bastuti Purwantini, Rita Nur Suhaeti
Forum penelitian Agro Ekonomi, Volume 35, pp 91-105; doi:10.21082/fae.v35n2.2017.91-105

Abstract:Irrigation facilities is one of the key factors in farming, especially for food crop farming, including rice. A small-scale irrigation system has an area of less than 500 hectares, and it is the backbone of family food security which in turn will lead to national food security. Damage irrigation system networks will threaten food production increase. In the future, irrigation infrastructure must be better managed so that agricultural sector can realize agricultural diversification, conserve wider irrigation system and maintain local wisdom and social capital in irrigation management. The objective of the paper is to analyze performance, problems and solutions of small irrigation systems in Indonesia, including small irrigation concepts and understanding, small irrigation performance and development, small irrigation development policies, factors affecting smallscale irrigation development, investments, and prospects. The paper also compares various performances, problems and solutions of small irrigation systems in other countries. Small scale irrigation performance is often better than large-scale irrigation, in the sense of water availability throughout the year and equitable water distribution for all service areas. AbstrakSarana irigasi merupakan faktor penting dalam usaha tani khususnya tanaman pangan. Sistem irigasi kecil dengan luas oncoran kurang dari 500 ha merupakan tulang punggung ketahanan pangan keluarga yang pada gilirannya bermuara pada ketahanan pangan tingkat nasional. Kerusakan jaringan sistem irigasi akan mengancam peningkatan produksi pangan. Di masa yang akan datang, infrastruktur irigasi harus dikelola secara lebih baik agar sektor pertanian dapat mewujudkan diversifikasi pertanian, semakin luasnya konservasi sistem irigasi, serta kearifan lokal dan modal sosial dalam pengelolaan irigasi dapat terpelihara. Tulisan ini bertujuan menganalisis kinerja, masalah dan solusi sistem irigasi kecil di Indonesia, termasuk konsep dan pengertian irigasi kecil, kinerja dan perkembangan irigasi kecil, kebijakan pengembangan irigasi kecil, faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan investasi irigasi kecil, dan prospek pengembangan irigasi kecil. Dalam tulisan ini juga dibandingkan berbagai kinerja, masalah dan solusi dari sistem irigasi kecil di negera-negara lain. Kinerja irigasi kecil seringkali lebih baik dari irigasi skala besar, dalam arti ketersediaan air sepanjang tahun dan terdapat keadilan pembagian air untuk seluruh wilayah oncorannya.
Sri Nuryanti
Forum penelitian Agro Ekonomi, Volume 35, pp 19-30; doi:10.21082/fae.v35n1.2017.19-30

Abstract:Like other Asian countries, Indonesia tries to achieve rice self-sufficiency. To improve farmers’ competitiveness through agricultural investment and infrastructure, the government intervenes the rice market through subsidies, tariff import, and other support mechanisms for domestic producers. These interventions aims to improve farmers’ welfare and to maintain retail price. Rice is a staple food and it also has social and economic roles. Furthermore, rice is a political good. Rice self-sufficiency makes the country look improved and developed. The government takes measures to achieve rice self-sufficiency. The study aims to review rice policy implementation along with the self-sufficiency achievement by elaborating policy intervention and its implication in the market. Results of the study showed that involvement of state-owned companies in rice market could minimize market failure, but it encouraged an oligopolistic market structure and biased rice policy toward certain interest group. Shifting orientation of rice policy from price stabilization to income distribution might encourage a better rice market toward sustainable rice self-sufficiency. AbstrakIndonesia hendak mencapai swasembada pangan khususnya beras sebagaimana negara Asia yang lain. Dalam rangka mendorong daya saing petani melalui investasi dan infrastruktur pertanian, pemerintah melakukan intervensi pasar beras melalui beragam subsidi, tarif, dan mekanisme bantuan lain untuk produsen domestik. Intervensi ini pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan produsen dan menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen. Beras tidak saja berperan sebagai bahan makanan semata, melainkan juga mempunyai peran sosial dan ekonomi di dalam masyarakat. Peran tersebut membuat beras jauh lebih penting dibandingkan bahan pangan yang lain. Keyakinan bahwa dengan swasembada beras membuat negara tampak unggul dan maju. Oleh karena itu, berbagai kebijakan beras diimplementasikan guna mencapai target swasembada. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji ulang implementasi kebijakan perberasan dalam rangka pencapaian swasembada dengan menelaah intervensi kebijakan beserta implikasinya terhadap pasar. Hasil menunjukkan bahwa keterlibatan Badan Usaha Milik Negara di dalam pasar beras dapat mengurangi kegagalan pasar, meskipun keberadaannya membuat struktur pasar cenderung oligopolistik dan kebijakan beras menjadi bias kepada kelompok kepentingan tertentu. Pergeseran orientasi kebijakan beras dari stabilisasi harga ke distribusi pendapatan memungkinkan ke arah pasar beras yang lebih baik menuju swasembada beras yang berkelanjutan.
Achmad Suryana, Munawar Khalil
Forum penelitian Agro Ekonomi, Volume 35, pp 1-17; doi:10.21082/fae.v35n1.2017.1-17

Abstract:Legal drafting of the Food Law (Number 18/2012) was initiated by DPR RI using its initiative right. This law was issued in 2012 to replace the existing Food Law (Number 7/1996) because it was considered to be incapable to provide guidance for solving problems and challenges of national food development. This condition was due to significant changes in national and international strategic environment. Legal drafting processes of this law accommodated not only views of the parliament members of Working Committee representing their parties and the national government representatives coordinated by Ministry of Agriculture, but also from people’s aspirations through public consultations. From all subjects discussed, several issues were needed more intensive attentions, i.e. (a) meaning of food sovereignty, (b) position of imports to support food availability, (c) national food institution establishment, and (d) halal food issue. This paper aimed to write down processes and dynamics of legal drafting of this food law with those four issues as examples. It is expected that this article will be useful as information and lessons learned about legal drafting process and help stakeholders of food development to have more understanding of real meaning and intention of norms written in this Law. AbstrakPenyusunan Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan diinisiasi DPR RI dengan menggunakan hak inisiatif. UU Pangan ini diterbitkan tahun 2012 mengganti UU Pangan yang ada waktu itu (No. 7/1996) yang dinilai sudah tidak mampu memberikan acuan untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan pangan nasional. Kondisi ini disebabkan oleh terjadinya perubahan yang signifikan dari lingkungan strategis nasional dan internasional. Proses penyusunan UU Pangan ini tidak saja mengakomodasi pemikiran para anggota DPR dari Panitia Kerja RUU Pangan yang mewakili fraksinya dan wakil-wakil kementerian/lembaga pemerintah yang dikoordimir oleh Kementerian Pertanian, tetapi juga menampung berbagai aspirasi masyarakat melalui penyelenggaraan konsultasi publik. Dari keseluruhan materi yang dibahas dalam RUU Pangan, beberapa substansi memerlukan pembahasan yang lebih intens dan mendalam, empat isu diantaranya adalah: (a) pengertian kedaulatan pangan; (b) posisi impor dalam penyediaan pangan; (c) pembentukan kelembagaan pangan; dan (d) kehalalan pangan. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mendokumentasi proses dan dinamika pembahasan UU Pangan, dengan pendalaman menggunakan empat isu tersebut di atas. Diharapkan tulisan ini bermanfaat sebagai informasi dan pelajaran berharga mengenai dinamika penyusunan UU Pangan, dan dapat membantu pemangku kepentingan pembangunan pangan lebih memahami arti sesungguhnya dan maksud dari norma-norma yang tercantum dalam UU Pangan ini.
Cut Rabiatul Adawiyah
Forum penelitian Agro Ekonomi, Volume 35, pp 59-74; doi:10.21082/fae.v35n1.2017.59-74

Abstract:Adoption process of effective agricultural technology innovation requires various forms and channels of communication between users. Personal communication between individuals and communication in small groups (farmers’ group) are two forms of communication that has been used as a mainstay in agricultural extension activities. Personal communication usually occurs horizontally between farmers, and vertically between farmers and agricultural extension officers. Personal communication between farmers can take place outside and also within farmers’ groups. This paper is a review of various theories and research results regarding the importance of communication in small groups. The results showed that communication in small groups becomes an important component in delivering information materials, i.e. technology and other information. In the group, in addition to ongoing communication, it is also a place of performing discussion and learning among peasants, as well as a unit of decision for unity of action in adopting technology. AbstrakProses adopsi inovasi teknologi pertanian yang efektif membutuhkan beragam bentuk dan saluran komunikasi antar pelakunya. Komunikasi personal antar individu serta komunikasi dalam kelompok kecil (kelompok tani) merupakan dua bentuk komunikasi yang selama ini dijadikan sebagai andalan dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Komunikasi personal biasanya terjadi secara horizontal antar petani, dan secara vertikal antar petani dengan petugas penyuluh pertanian. Komunikasi personal antar petani dapat berlangsung di luar dan juga di dalam kelompok tani. Tulisan ini merupakan review ilmiah dari berbagai teori dan hasil-hasil penelitian berkenaan dengan pentingnya peran komunikasi dalam kelompok kecil. Hasil telaahan menunjukkan bahwa komunikasi dalam kelompok kecil menjadi komponen penting dalam menyampaikan materi informasi baik berupa teknologi maupun informasi lain. Di dalam kelompok, selain berlangsung komunikasi juga sekaligus menjadi tempat diskusi dan belajar antar sesama petani, di samping sebagai unit keputusan untuk kesatuan tindakan dalam mengadopsi teknologi.
Prajogo Utomo Hadi
Forum penelitian Agro Ekonomi, Volume 2; doi:10.21082/fae.v2n1.1983.20-31

Abstract:IndonesianMakin tinggi nilai tukar komoditi pertanian terhadap komoditi non-pertanian, berarti kedudukan sektor pertanian makin kuat dan petani produsen makin beruntung dilihat dari segi harganya. Cukup banyak peubah yang mempengaruhi tingkat harga komoditi dan arah gerakan nilai tukar tersebut seperti: penawaran dan permintaan, sistem tataniaga baik dalam negeri maupun luar negeri serta kebijaksanaan pemerintah. Melalui kebijaksanaan pemerintah, peubah-peubah kunci dapat dipengaruhi dan nilai tukar dapat diarahkan kejurusan yang dikehendaki untuk mencapai tujuan tertentu dalam pembangunan. Disamping peubah ekonomi, peubah non-ekonomipun perlu diperhatikan karena sering ikut menentukan arah gerakan nilai tukar tersebut. Untuk itu maka diperlukan kajian, baik yang bersifat diskriptip maupun analitis untuk bisa membangun suatu model yang relevan. Dalam tulisan ini disajikan analisa diskriptip maupun analitis dan secara jelas ditunjukkan peubah-peubah mana yang bisa dipengaruhi melalui kebijaksanaan pemerintah agar nilai tukar dapat diarahkan kejurusan yang dikehendaki.
Husni Thamrin Kalo
Forum penelitian Agro Ekonomi, Volume 2; doi:10.21082/fae.v2n1.1983.1-7

Abstract:IndonesianDesa Cikupa yang merupakan salah satu desa dibagian hulu DAS Citanduy, sebagian besar lahan pertaniannya merupakan lahan kering dengan topografi miring (diatas 20 persen). Pengusahaan tanah kering didesa ini umumnya bersifat subsistem dan tidak mengindahkan tehnik konservasi tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilalaikannya konservasi tanah terutama disebabkan oleh kurangnya kemampuan ekonomi petani untuk membiayai keperluan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pembuatan teras (sengsedak) secara baik.
Delima H.A. Darmawan
Forum penelitian Agro Ekonomi, Volume 2; doi:10.21082/fae.v2n1.1983.8-19

Abstract:IndonesianBerdasarkan angka kebutuhan gula nasional tahun 1980 Indonesia masih memerlukan tambahan gula sebesar 400.000 ton. Keadaan ini menunjukkan ketergantungan Indonesia pada pasar gula internasional. Kajian ini akan melihat bagaimana posisi Indonesia dalam perdagangan gula dunia. Hasil perhitungan dengan regresi linier diperoleh kenyataan, bahwa impor gula Indonesia tergantung pada harga gula di pasar dunia, produksi dalam negeri, pendapatan per kapita dan jumlah penduduk. Dari keragaan impor gula Indonesia sampai dengan tahun 1980, yang mana inpor gula dipenuhi oleh 6 negara yaitu Brasil, Taiwan, EEC, India, Philipina dan Thailand tampaknya Indonesia harus meluaskan mata untuk mencari negara eksportir yang potensial untuk memenuhi kebutuhan impor gula dimasa yang akan datang.
Achmad Djauhari
Forum penelitian Agro Ekonomi, Volume 1; doi:10.21082/fae.v1n2.1983.63-70

Abstract:IndonesianDengan adanya impor beberapa jenis buah-buahan, merupakan salah satu indikator bahwa kita belum dapat menghasilkan dengan baik, terutama masalah kualitas yang sesuai dengan selera konsumen. Oleh karenanya dalam usaha pengembangan tanaman buah-buahan dipandang perlu dilakukan penelitian sebagai suplemen terhadap penelitian teknis agronomis. Tulisan ini membahas kelayakan finansial usahatani tanaman pepaya bangkok apabila digantikan dengan beberapa tanaman alternatif. Sebagai tanaman alternatif adalah pola pergiliran tanaman setahun yang terdiri dari beberapa pola: (a) Pola, Jagung - jagung - kacang tanah (JJK) (b) Pola, Jagung - jagung - jagung (JJJ) dan (c) Pola, Jagung - kacang tanah - kacang tanah (JKK). Dengan menggunakan kriteria investasi BCR dan IRR, telah memberikan petunjuk yang mantap bahwa pengusahaan tanaman pepaya mampu memberikan tambahan penerimaan sampai 50 persen di atas tambahan biaya yang harus dikeluarkan.
Aladin Nasution
Forum penelitian Agro Ekonomi, Volume 2; doi:10.21082/fae.v2n1.1983.32-42

Abstract:IndonesianPopulasi ternak sapi dan kerbau yang menurun secara nasional telah mendorong pemerintah untuk melancarkan program-program yang diharapkan dapat merubah trend yang terjadi. Pengembangan kedua jenis ternak ini terutama diarahkan bagi penyediaan daging dan tenaga kerja. Pada wilayah-wilayah yang potensial untuk pengembangan ternak sapi dan kerbau diperlukan suatu program yang mantap dan terarah sehingga pengembangan yang dilakukan benar-benar dapat meningkatkan produktivitas seperti yang diharapkan. Studi Evaluasi Pengembangan Ternak Sapi dan Kerbau ini bersifat evaluatif dan diarahkan pada pembahasan program-program pengembangan ternak sapi dan kerbau pada tingkat Nasional dan Propinsi/Kabupaten contoh. Studi ini mengambil dua lokasi pengembangan ternak sapi dan kerbau yaitu Propinsi Lampung dan Jawa Barat. Ciri yang berbeda antara kedua lokasi diatas diharapkan akan membrikan suatu gambaran permasalahan yang lebih luas. Dari hasil studi yang dilakukan dapat dikemukakan beberapa hal berikut. Pada tingkat nasional perkembangan sapi dan kerbau yang kurang memuaskan telah menimbulkan respon yang kuat untuk menanggulanginya. Peningkatan kegiatan penyebaran ternak sapi sebagai pelaksanaan program ekstensifikasi mempunyai sasaran utama pada wilayah-wilayah potensial di luar Jawa. Peranan pemerintah dalam pengadaan dan penyebaran ternak bibit bersifat esensial.
Page of 36
Articles per Page
by

Refine Search

Authors

New Search

Advanced search