Journal Analisis Kebijakan Pertanian

-
106 articles
Page of 11
Articles per Page
by
Nfn Sahuri
Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 15, pp 113-126; doi:10.21082/akp.v15n2.2017.113-126

Abstract:Land between juvenile rubber rows in the rubber plantation is potential for corn farming. This research aimed to assess corn production and added value of corn farming intercropped with juvenile rubber. It also studied effect of corn intercrop on land productivity improvement and juvenile rubber growth. The experiment was conducted at the Sembawa Research Station from January until April 2016 on the juvenile rubber plantation using IRR 112 clone and spacing of 6 m x 3 m (550 tree per ha). The experiment was carried using a randomized block design (RBCD) with treatments of two planting-patterns, i.e. PT1 (rubber+corn) and PT2 (monoculture corn) with three replications, and the control was monoculture corn. The data were analyzed using ANOVA followed by DMRT at the level of 5%. Results of the research showed that corn intercropped with rubber significantly affected land productivity and IRR 112 clone growth during juvenile rubber period. Intercropped corn farm business in the juvenile rubber plantation was profitable as its R/C ratio of 1.62 at corn lower price and R/C ratio of 2.27 at corn higher price. Intercropped corn farming was profitable and it was feasible practiced inside the juvenile rubber plantation. AbstrakLahan di antara tanaman karet belum menghasilkan (TBM) berpotensi untuk dimanfaatkan guna mengembangkan tanaman jagung. Penelitian bertujuan mengetahui produksi jagung serta nilai tambah usaha tani jagung sebagai tanaman sela dan mengetahui pengaruh tanaman sela jagung terhadap peningkatan produktivitas lahan karet dan pertumbuhan lilit batang karet. Penelitian ini dilaksanakan di Kebun Percobaan Balai Penelitian Sembawa, kebun karet TBM klon IRR 112, jarak tanam 6 m x 3 m (550 pohon/ha), dimulai dari bulan Januari sampai April tahun 2016. Penelitian menggunakan rancangan acak kelompok (RAK), terdiri dari dua pola tanam yaitu: PT1 (karet+jagung) dan PT2 (karet monokultur), diulang tiga kali dan sebagai pembanding adalah jagung monokultur. Data dianalisis dengan sidik ragam, jika berbeda nyata diuji lanjut DMRT pada taraf 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanaman jagung sebagai tanaman sela karet berpengaruh nyata terhadap peningkatan produktivitas lahan karet dan pertumbuhan tanaman karet klon IRR 112 pada masa TBM. Usaha tani jagung sebagai tanaman sela karet pada saat harga rendah masih menguntungkan dengan R/C ratio 1,62, sedangkan pada saat harga tinggi sangat menguntungkan dengan R/C ratio 2,27. Secara ekonomi usaha tani jagung menguntungkan dan layak untuk dikembangkan sebagai tanaman sela karet pada masa TBM.
Muhammad Maulana, Pantjar Simatupang, Reni Kustiari
Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 15, pp 151-169; doi:10.21082/akp.v15n2.2017.151-169

Abstract:Macroeconomic policies are important to consider in determining agricultural targets and policies. Thus, it is necessary to conduct an analysis of historical circumstances, current status, trends, and prospects of agricultural macro indicators. This study aims to forecast and to analyze the main macroeconomic indicators in the agricultural sector from 2016 to 2019. The study used secondary data and information. Projection was calculated using two alternative models, i.e. economic behavior and polynomial trend regression models. The results showed that after a slowdown in 2011-2014, Indonesia's economy rebounded in 2015-2016. GDP growth was expected 5,6 to 5,8% while inflation was 6,8 to 7,9% in 2016-2019. Agricultural GDP’s growth in 2016-2019 was estimated around 3,5-3,7%/year. Agricultural exports and imports were expected to increase to 10%/year and 12%/year for the period of 2016-2019, respectively. Agriculture will become the economic anchor through increases in food production and industrial commodities, as well as managing generating-inflation commodities’ prices. AbstrakKebijakan makroekonomi penting dipertimbangkan dalam menentukan target dan kebijakan sektor pertanian sehingga diperlukan suatu analisis mengenai keadaan historis, status terkini, kecenderungan yang terjadi, dan prospek indikator makro sektor pertanian. Kajian ini bertujuan untuk memproyeksi dan menganalisis indikator makro utama sektor pertanian tahun 2015-2019. Kajian ini menggunakan data dan informasi sekunder. Perhitungan proyeksi menggunakan dua alternatif yaitu melakukan estimasi dengan model perilaku ekonomi atau dengan model regresi tren polinomial. Hasil kajian menunjukkan bahwa setelah perlambatan pada 2011-2014, perekonomian Indonesia rebound pada 2015/2016. Pertumbuhan PDB diperkirakan pada kisaran 5,6-5,8% sementara inflasi umum berada pada kisaran 6,8-7,9% pada 2016-2019. Laju pertumbuhan PDB sektor pertanian pada 2016-2019 diperkirakan dalam kisaran 3,5-3,7%/tahun. Ekspor pertanian diperkirakan meningkat 10%/tahun pada 2016-2019. Impor pertanian akan meningkat 12%/tahun pada 2016-2019. Sektor pertanian akan menjadi jangkar perekonomian melalui peningkatan produksi pangan dan komoditas industri serta mengelola harga komoditas pemicu inflasi.
Iman Widhiyanto, Nunung Nuryartono, Nfn Harianto, Hermanto Siregar
Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 15, pp 99-112; doi:10.21082/akp.v15n2.2017.99-112

Abstract:Agricultural sector is the government’s priority through fiscal policies. One of the policies implemented is the interest rate subsidy for Food and Energy Security Credit Program (KKP-E). Some Banks had been appointed and in collaboration with the government to provide KKP-E. KKP-E program had lower interest rate than the market rate and it was expected that the farmers could access it. KKP-E was intended to meet the needs of agricultural equipment and farm inputs purchase. Since the program rolled out from 2008 to 2015, the implementation of KKP-E was below the credit limit. This study aimed to analyze the KKP-E implementation, farmers’ perspectives of KKP-E, and change from KKP-E to KUR (People’s Business Credit) for Agricultural Sector. Results of the study showed that KKP-E disbursement was relatively low. KKP-E distribution channels needed enhancement and the credit could not satisfy all farm business. Farmers did not receive KKP-E from the bank on time. Continuity of subsidized credit was important for farmers. Basic scheme of KKP-E program should be applied to KUR for Agricultural Sector. The government and the Banks need to be more actively in socializing the program, to improve financial education, to utilize more advanced technology, and to simplify bureaucracy. AbstrakPemerintah berusaha untuk membangun sektor pertanian melalui berbagai instrumen kebijakan fiskal. Salah satu kebijakan yang telah digulirkan adalah subsidi bunga Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E). Pemerintah bekerjasama dengan bank pelaksana menyediakan KKP-E. Petani diharapkan dapat mengakses KKP-E karena tingkat bunganya lebih rendah dari pasar. KKP-E digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembelian peralatan pertanian dan input usaha taninya. Sejak digulirkan pada tahun 2008 sampai dengan 2015, realisasi penyaluran KKP-E masih jauh di bawah plafon kredit, dan realisasi subsidi bunga tidak efisien pada tahun-tahun awal digulirkannya subsidi bunga KKP-E. Penelitian ini bermaksud menganalisis secara diskriptif implementasi KKP-E, perspektif usaha tani terhadap KKP-E, dan perubahan KKP-E menjadi KUR (Kredit Usaha Rakyat) sektor pertanian. Data di lapangan menunjukkan bahwa jangkauan KKP-E masih rendah, saluran distribusi KKP-E perlu ditambah, terjadi fungibility penggunaan KKP-E, pinjaman KKP-E belum dapat memenuhi semua kebutuhan usaha tani, dan pencairan KKP-E masih lama dan tidak tepat waktu. Usaha tani menginginkan agar skim kredit dengan subsidi bunga dapat dilanjutkan di masa yang akan datang. Kemudahan-kemudahan yang ada pada KKP-E hendaknya diterapkan pada KUR sektor pertanian. Pemerintah bersama bank pelaksana perlu lebih masif melakukan sosialisasi dan edukasi keuangan dengan memanfaatkan teknologi yang lebih maju dan menyederhanakan birokrasi.
Sri Hanggana
Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 15, pp 137-149; doi:10.21082/akp.v15n2.2017.137-149

Abstract:Farmers’ organizations play important role in agricultural development, but its existence has some weaknesses. This study aims to analyze the regulation weaknesses related with farmers’ group, farmers’ group federation (Gapoktan), Agricultural Equipment Service Business (UPJA), and Agribusiness Micro Finance Institution (LKM-A). This study used a survey method and literature study. Regulations of farmers’ organization do not deal with membership status and social or business type of the organization. UPJA regulation does not clearly determine whether agricultural equipment grant is sufficient to meet the members’ need and how to get sufficient capital. Thus, more appropriate regulations for the said organizations are urgently required. AbstrakOrganisai petani menjadi salah satu elemen penting dalam pendekatan pembangunan pertanian. Kajian ini bertujuan menganalisis kelemahan regulasi berkenaan dengan kelompok tani, Gapoktan, UPJA, dan LKM-A yang berpotensi mengagalkan jalan menuju peningkatan pendapatan petani. Kajian dilakukan dengan survei dan studi literatur, dalam upaya mengidentifikasi kelemahan regulasi dan akibatnya. Salah satu kelemahan regulasi berkenaan dengan organisasi dan kelembagaan petani adalah tidak mengatur secara jelas status keanggotaan dan jenis organisasi sosial atau bisnis. Kelemahan regulasi UPJA tidak mengatur secara jelas agar bantuan Alsintan dari pemerintah kepada UPJA dapat memenuhi kebutuhan anggota, serta juga tidak mengatur secara jelas kepemilikan Alsintan bantuan pemerintah. Kelemahan regulasi LKM-A tidak mengatur secara jelas status keanggotaan dan kepemilikan LKM-A, serta cara mencukupi modal. Dengan demikian, dibutuhkan regulasi yang lebih sesuai untuk organisasi petani.
Dompak Mt Napitupulu, Nfn Rosyani, Ernawati Hd, Rukaiyah Rafiq
Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 15, pp 127-136; doi:10.21082/akp.v15n2.2017.127-136

Abstract:World demand for Crude Palm Oil (CPO) consistently increases. On the other hand, CPO market moves slowly probably due to Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) certification. International trade system requires large CPO producers to have a RSPO Certificate as one of requirements for exporting their product. It is expected that this requirement will also be applied immediately to smallholding oil palm plantations. This paper aims to analyze the benefits of RSPO certification on improving oil-palm smallholders’ welfare in Jambi Province. Data collected in this study were analyzed using both descriptive and quantitative methods. Results of the study showed that RSPO certification, in several aspects, significantly improved farmers’’ wealth, timely availability of input factors, oil palm yield, processing and marketing, and CSR financial support. It also indicates that oil palm plantation companies tend to give preferential treatment in transaction process with farmers having RSPO certificates. AbstrakPermintaan Crude Palm Oil (CPO) dunia pada dasarnya mengalami peaingkatan secara konsisten, namun pasar CPO cenderung mengalami kelesuan yang diduga sangat berkaitan dengan sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Sistem perdagangan internasional mengharuskan produsen CPO untuk memiliki sertifikat RSPO sebelum memasarkan produk ke luar negeri. Dapat diduga bahwa kewajiban memiliki sertifikat RSPO tidak akan hanya terbatas kepada pengusaha perkebunan besar, namun lambat laun akan juga diwajibkan untuk dimiliki oleh setiap pengusaha kebun kelapa sawit termasuk petani rakyat swadaya. Tulisan ini bertujuan menganalisis manfaat sertifikasi RSPO terhadap peningkatan kesejahteraan petani kelapa sawit swadaya di Provinsi Jambi. Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dan statistik nonparametrik. Sertifikasi RSPO dalam beberapa aspek telah dapat dirasakan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan petani khususnya dalam hal ketersediaan input produksi secara tepat waktu, peningkatan produktivitas, pengolahan hasil dan pemasaran, serta dukungan dana CSR dari perusahaan inti. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit cenderung memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi kepada kelompok tani yang sudah memiliki sertifikat RSPO.
Tahlim Sudaryanto, Mohammad Iqbal, Reni Kustiari, Saktyanu K. Dermoredjo, Chairul Muslim, Yonas H. Saputra
Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 14; doi:10.21082/akp.v14n1.2016.73-82

Abstract:There is common perception that domestic support to agriculture in Indonesia is relatively small. Therefore, the level, composition, and trend of support to agriculture require an in-depth analysis. Some types of commonly used indicators on support to agriculture are Producer Support Estimate (PSE), Total Support Estimate (TSE), and General Services Support Estimate (GSSE). These indicators are analyzed for Indonesian agriculture covering the period of 1995–2014, and consist of 15 commodities. The PSE estimate indicates an increasing trend from 3.9% in 1995–1997 to 20.6% in 2012–2014. In 2012–2014 the PSE of Indonesian agriculture was slightly higher than that of China (19.2%) but larger compared to that of OECD average (17.9%). The TSE estimate (% to GDP) significantly increased from 0.8% in 1995–1997 to 3.6% in 2012–2014. In 2012–2014 the TSE of agriculture in Indonesia was the largest. Agricultural support in term of market price support has caused an increased price at the consumer level which ultimately reduces food nutrition intake. In the long run, more effective policy is to promote agricultural production and productivity through innovation, investment on infrastructures, and easing private sector investment. The largest part of government budget is spent on fertilizer subsidy which proportionately benefits large-scale farmers and fertilizer industry. More efficient scheme is to convert this subsidy into direct payment targeted to small-scale farmers. AbstrakSelama ini ada anggapan umum bahwa dukungan domestik (domestic supports) terhadap sektor pertanian Indonesia masih relatif rendah. Sehubungan itu, besaran dan komposisi dukungan serta bagaimana perubahannya antarwaktu, perlu dianalisis dengan seksama. Beberapa indikator yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat dukungan tersebut adalah Producer Support Estimate (PSE), Total Support Estimate (TSE), dan (General Services Support Estimate (GSSE). Berbagai indikator tersebut telah dianalisis untuk sektor pertanian Indonesia meliputi periode tahun 1995–2014 dan mencakup 15 komoditas. Nilai PSE menunjukkan tren peningkatan dari 3,9% tahun 1995–1997 menjadi 20,6% tahun 2012–2014. Pada tahun 2012–2014 nilai PSE sektor pertanian Indonesia sedikit lebih tinggi dari Tiongkok (19,2%), namun lebih tinggi dari negara-negara OECD (17,9%). Nilai TSE sektor pertanian Indonesia (% terhadap PDB) meningkat secara signifikan dari 0,8% tahun 1995–1997 menjadi 3,6% tahun 2012–2014. Pada tahun 2012–2014 nilai TSE Indonesia adalah yang tertinggi. Hasil analisis ini menolak anggapan umum bahwa perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian relatif kurang. Dukungan terhadap sektor pertanian dalam bentuk perlindungan harga akan berdampak pada peningkatan harga pangan di tingkat konsumen yang pada akhirnya menurunkan asupan gizi masyarakat. Dalam jangka panjang, prioritas kebijakan yang lebih efektif adalah peningkatan produksi dan produktivitas melalui sistem inovasi,...
Anny Mulyani, Fahmuddin Agus
Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 15, pp 1-17; doi:10.21082/akp.v15n1.2017.1-17

Abstract:Arable land availability for agricultural extensification is a determining factor to achieve Indonesia’s food self-sufficiency and to become the world food supplier in 2045. This study aimed to evaluate land reserves for future agricultural development. Spatial analysis was conducted using land cover map, peatland distribution map, indicative map of suspension of new permits, forest status map, licensing map, and agricultural land use recommendation map. The land assumed to be potentially available should be (i) idle land covered by shrub as well as bare land, (ii) agronomically suitable for agriculture, (iii) within the designated area of non-forest uses (APL), conversion production forest (HPK), or production forest (HP), (iv) outside the moratorium area, and (v) outside the licensed area. Analysis results show that out of 29.8 million hectares of idle land, only about 7.9 million hectares are potentially available for future agricultural extensification. The available potential land area is much less than that required to meet the self-sufficiency target and to become the world food storage by 2045, i.e. of 5.3 million hectares for rice crop, shallot and sugar cane, and about 10.3 million hectares for upland rice, maize, soybean, peanut, mungbean, sugar cane, shallot, cassava, and sweet potato. Therefore, the main strategies to take are intensification of existing agricultural land and a strict control of agricultural land conversion. AbstrakKetersediaan lahan untuk ekstensifikasi lahan pertanian menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan untuk mempertahankan swasembada pangan dan untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia menjelang tahun 2045. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi cadangan lahan yang tersedia untuk pengembangan areal pertanian ke depan. Analisis spasial dilakukan menggunakan peta tutupan lahan, peta sebaran lahan gambut, peta indikatif penundaan pembukaan izin baru, peta status kawasan hutan, peta perizinan, dan peta arahan tata ruang pertanian. Lahan yang diasumsikan potensial tersedia adalah lahan yang (i) lahan telantar yang ditutupi semak belukar dan lahan terbuka, (ii) secara agronomis sesuai untuk pertanian, (iii) berada pada peruntukan kawasan areal penggunaan lain (APL), hutan produksi konversi (HPK), hutan produski (HP), (iv) berada di luar areal moratorium, dan (v) berada di luar areal yang sudah memiliki perizinan. Hasil analisis menunjukkan bahwa dari sekitar 29,8 juta ha lahan telantar, hanya sekitar 7,9 juta ha yang berpotensi tersedia untuk ekstensifikasi pertanian masa depan. Luas lahan potensial tersedia ini jauh lebih rendah dari kebutuhan lahan untuk memenuhi target swasembada dan mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia menjelang 2045 yaitu 5,3 juta ha untuk padi sawah, bawang dan tebu dan sekitar 10,3 juta ha untuk padi gogo, jagung, kedelai, kacang hijau, kacang tanah, tebu, bawang merah, ubi jalar, ubi kayu. Oleh karena itu, strategi utama yang harus ditempuh...
Sri Hery Susilowati
Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 15, pp 19-41; doi:10.21082/akp.v15n1.2017.19-41

Abstract:As the main staple food, rice is a strategic commodity. Rice production is seasonal and varies among regions. On the other hand, demand for rice is relatively continuous over time throughout the country. Given the characteristics of Indonesia as an archipelagic country dominated by marine areas, inter-island rice trade is a way of bridging the distribution of rice production supply from surplus areas to those deficit one. The study aims to analyze the inter-island rice trade in South Sulawesi including dynamics of inter-island rice trade in the last two decades, distribution of rice trade, and profit margin of each trade actor. Secondary data were collected from various related agencies in Jakarta and South Sulawesi. Primary data were obtained through a survey with farmers and traders as respondents and through group discussions with key informants in 3 regencies/municipality in South Sulawesi Province. Analysis results show that dynamics of inter-island rice traded from South Sulawesi relatively unstable with an increasing trend. Peak shipments occurred in October and the largest share of rice shipments came from Pare-Pare Municipality (60.5%). Jakarta is the main destination for rice delivery with the largest number of shipments (33%), followed by Belawan and Ambon. Considering the characteristics of rice production, consumption and market integration, and importance of rice as an economic and political commodity, inter-rice trade policy can be used as an instrument for stabilizing rice prices. It is necessary to manage spatial and continuous network of marketing activities at national level, i.e. procurement, distribution and storage, according to the rice market size in each region. AbstrakSebagai bahan pangan pokok utama, beras merupakan komoditas strategis. Produksi beras dipengaruhi oleh musim dan terdapat kesenjangan antarwilayah, sebaliknya permintaan beras menyebar sepanjang waktu di seluruh wilayah Indonesia. Dengan karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan yang didominasi oleh wilayah perairan, perdagangan antarpulau beras merupakan cara yang ditempuh dalam menjembatani distribusi pasokan produksi beras dari wilayah surplus dengan permintaan dari wilayah defisit. Tujuan kajian adalah untuk menganalisis keragaan perdagangan antarpulau beras di Provinsi Sulawesi Selatan, meliputi dinamika perdagangan antarpulau beras dalam dua dekade terakhir, distribusi perdagangan beras serta marjin yang diperoleh masing-masing pelaku perdagangan beras di Sulawesi Selatan. Data dan informasi yang dikumpulkan meliputi data sekunder dan data primer. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai instansi terkait di Jakarta dan Sulawesi Selatan. Data primer diperoleh melalui pendekatan survei kepada petani dan pedagang dan melalui diskusi kelompok dengan informan kunci di tiga kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil analisis menunjukkan dinamika volume beras yang diantarpulaukan dari Provinsi Sulawesi Selatan relatif berfluktiatif namun...
Nyak Ilham, Kurnia Suci Indraningsih, Roosganda Elizabeth
Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 15, pp 67-82; doi:10.21082/akp.v15n1.2017.67-82

Abstract:Law No. 41/2014 deals with animal husbandry and health, supply and development of beef cattle breeding conducted by prioritizing domestic production by farmers, breeding companies and both central and local governments. One of beef cattle breeding issues in Indonesia is the concept of breeding still partially developed and not closely related with its type and dispersion in Indonesia. This paper aims to describe and characterize various business patterns of beef cattle breeding. Based on existing patterns and characteristics, breeding business has been developed in order to increase national production of beef cattle breeding. Data and information were collected from four provinces, i.e. Aceh, Central Java, Bali, and NTB. Primary data were collected through interview involving 185 respondents from various stakeholders. Data and information were analyzed through qualitative and quantitative description approach with tabulation and schemes techniques. Three types of beef cattle breeding are intensive and semi-intensive farmers’ groups, company, and government patterns. Based on each pattern, there was linkage of manufactured product utilization among the existing patterns to optimize of national beef cattle breeding system. To support this linkage, it needs synergy in various patterns of cattle beef breeding in a region where local BPTU-HPT/UPTD play a role as producers of cattle beef breed and advisers for farmers’ groups and companies in its working region. Government is expected to purchase qualified beef cattle breeding products manufactured by its advised farmers groups. AbstrakUndang-undang No 41/2014 mengatur tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, penyediaan dan pengembangan bibit sapi dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri, baik oleh peternak, perusahaan peternakan, pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Masalah perbibitan sapi potong di Indonesia antara lain adalah konsep pembangunan pembibitan masih parsial, belum terkait erat baik jenis maupun sebarannya di Indonesia. Tulisan ini bertujuan mendeskripsikan dan mengkarakteristikan berbagai pola usaha pembibitan sapi potong. Berdasarkan pola dan karakteristik yang ada dibuat rancang bangun pengembangan usaha pembibitan guna meningkatkan produksi bibit sapi potong nasional. Data dan informasi dikumpulkan dari empat provinsi yaitu Aceh, Jawa Tengah, Bali dan NTB. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mencakup 185 responden dari berbagai pihak terkait. Analisis data dan informasi dilakukan secara deskripsi kualitatif dan kuantitatif dengan teknik tabulasi dan skema. Ada tiga pola pembibitan sapi potong yaitu Pola KTT intensif dan semi intensif, pola perusahaan, dan pola pemerintah. Berdasarkan karakteristik masing-masing pola dapat dibuat keterkaitan pemanfaatan produk yang dihasilkan untuk merancang optimasi sistem pembibitan sapi nasional. Untuk mendukung hal itu, perlu membangun sinergitas kerja...
Rizma Aldillah
Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 15, pp 43-66; doi:10.21082/akp.v15n1.2017.43-66

Abstract:Maize is one of important commodities after rice. As a secondary crop in Indonesia, maize has multifunctional uses either as food or feed. Maize agribusiness has some benefits as it is highly demanded for feed raw material and easily cultivated. Besides external factor, i.e. inter-regional trade and export opportunities among regions and countries such as maize trade opportunity among regions and countries. Some weaknesses of maize agribusiness are limited farmers’ land areas, minimal infrastructure, technology, competing water use with other major crops, and potential threat of climate change. This study uses SWOT (Strength-Weakness-Opportunities-Threats) and QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix) approaches. Analysis results show that maize agribusiness development should be competitive, farmers-based, sustainable and decentralized. The government needs to improve people’s participation in maize agribusiness. Main measures to take maize agribusiness development are effectiveness and quality of government service, and distribution facilities and infrastructure improvement. AbstrakJagung merupakan komoditas strategis utama terpenting setelah padi dan salah satu komoditas tanaman palawija utama di Indonesia yang kegunaannya relatif luas, terutama untuk konsumsi manusia dan kebutuhan bahan pakan ternak. Agribisnis jagung memiliki berbagai keuntungan yakni memberikan banyak manfaat, memiliki keunggulan sebagai pakan untuk unggas, dan usaha taninya mudah. Namun, jagung memiliki beberapa permasalahan seperti luas lahan yang terbatas, dan teknologi usaha tani rendah. Jagung memiliki peluang perdagangan antardaerah dan negara dan kebutuhan jagung nasional cukup tinggi dan terus tumbuh. Untuk itu, perlu dilakukan studi untuk mendapatkan strategi pengembangan jagung nasional ke depan. Penelitian ini menggunakan metode SWOT (Strenght-Weakness-Opportunities-Threats) dan QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix). Hasil analisis data mendapatkan bahwa strategi alternatif terpenting dalam pengembangan agribisnis jagung adalah harus berorientasi pada pengembangan agribisnis jagung yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan, dan terdesentralisasi. Dibutuhkan peningkatan efektivitas dan kualitas kinerja pemerintah dalam memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam membangun agribisnis jagung. Secara menyeluruh, prioritas utama dalam pengembangan agribisnis jagung ke depan membutuhkan dukungan melalui peningkatan efektivitas dan kualitas kinerja pemerintah, serta pengembangan sarana dan prasarana distribusi.
Page of 11
Articles per Page
by

Refine Search

Authors

New Search

Advanced search