Journal Jurnal Borneo Administrator

-
53 articles
Page of 6
Articles per Page
by
Adi Suryanto
Jurnal Borneo Administrator, Volume 14, pp 69-86; doi:10.24258/jba.v14i1.337

Abstract:This article presents the idea of strategies for improving the effectiveness of leadership training that has so far not been clearly mapped. Although the current leadership training system design is perceived to be quite effective but in its perceived implementation it has not been optimal yet to boost organizational performance to the highest level. To focus the training into effective learning requires the organization to be able to pay attention to two important elements of training, participants characteristics and organizational support. Expectations of the two elements need to be met so that the training process runs perfectly. On this basis and with reference to empirical theories and experiences, this article successfully formulates three key strategies that need to be undertaken in the pre-leadership training phase, during leadership training, and post leadership training. Keywords : Effectiveness, Leadership Training Abstrak Artikel ini menyajikan pokok pikiran terkait strategi peningkatan efektivitas pelatihan kepemimpinan yang hingga saat ini masih belum terpetakan dengan jelas. Meskipun rancangan sistem pelatihan kepemimpinan yang ada saat ini dirasakan cukup efektif namun, dalam pelaksanannya dirasakan masih belum optimal mendongkrak kinerja organisasi ke level yang tertinggi. Untuk memfokuskan pelatihan menjadi pembelajaran yang efektif, mensyaratkan organisasi untuk mampu memperhatikan dua unsur penting yaitu karakteristik peserta pelatihan dan dukungan lingkungan organisasi. Ekspektasi dan harapan dua unsur tersebut perlu dipertemukan agar proses pelatihan berjalan sempurna. Atas dasar hal tersebut dan dengan berpedoman pada teori-teori dan pengalaman empiris, artikel ini berhasil memformulasikan tiga strategi utama yang perlu dijalankan mulai di fase pra-pelatihan kepemimpinan, pada saat pelatihan kepemimpinan, dan pasca pelatihan kepemimpinan. Kata Kunci : Efektivitas, Pelatihan Kepemimpinan
Rusman Nurjaman, Antonius Galih Prasetyo
Jurnal Borneo Administrator, Volume 14, pp 35-52; doi:10.24258/jba.v14i1.332

Abstract:Law No. 6 of 2014 on Villages provides a momentum and wide opportunities to make the village as the subject of development as well as placing it as a new axis of the national development based on the principle of participation, accountability, mutual cooperation, empowerment, sustainability, local wisdom, and independence. In another context, this Law also provides a new perspective on public administration in Indonesia. Affirmation of the principle of recognition and subsidiarity puts villages outside the hierarchial framework of the government. Unfortunately, this reality is often not considered by the national and local government with the right policies and approaches. National Institute of Public Administration (NIPA) responds to this situation by conducting a number of relevant researches. Following the ratification of Law on Villages, LAN has conducted a series of studies on villages that resulted in interesting findings that can be used to reflect the village position in the contemporary public administration order. There are three clusters of public administration issues that can be drawn from those researches, among them are the relationship between village and supravillage government, village authority, and the capacity of village governemnt. In the future, it is expected that LAN continues to play a role in developing village. Not only through research activities, but also through public administration innovation, apparatus training, and higher education of administration. Keyword: Village, public administration, NIPA, think tank, recognition, subsidiarity Abstrak UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan momentum dan peluang yang lebar untuk menjadikan desa sebagai subjek pembangunan sekaligus menempatkannya sebagai poros baru pembangunan nasional yang bertumpu pada prinsip partisipasi, akuntabilitas, kegotongroyongan, pemberdayaan, keberlanjutan, kearifan lokal, dan kemandirian. Dalam konteks lain, UU ini juga memberikan perspektif baru mengenai administrasi negara di Indonesia. Penegasan asas rekognisi dan subsidiaritas desa menempatkan desa di luar kerangka hierarkial pemerintahan. Sayangnya, kenyataan ini kadang tidak disadari oleh pemerintah dan daerah melalui kebijakan dan pendekatan yang tepat. Lembaga Administrasi Negara (LAN) merespons hal ini dengan melaksanakan sejumlah kajian terkait. Pasca pengesahan UU Desa, LAN telah menyelenggarakan kajian mengenai desa dengan berbagai temuan menarik yang dapat dipakai untuk merefleksikan posisi desa dalam tatanan administrasi negara kontemporer. Ada tiga klaster isu administrasi negara yang dapat ditarik dari berbagai kajian tersebut, di antaranya hubungan desa dengan pemerintah supradesa, kewenangan desa, dan kapasitas pemerintah desa. Di masa depan, diharapkan LAN terus berperan dalam memajukan desa. Tidak saja melalui kegiatan kajian, namun juga melalui inovasi administrasi negara, diklat aparatur, dan pendidikan tinggi administrasi. Kata Kunci: Desa, administrasi negara,...
Wimmy Haliim
Jurnal Borneo Administrator, Volume 14, pp 53-68; doi:10.24258/jba.v14i1.327

Abstract:The existence of Bromo Tengger Semeru National Park (TN.BTS) is very important to preserve the flora and fauna and its ecosystem. In addition, TN.BTS also has a role to support research, education, recreation and cultivation activities. Inside the TN.BTS there is an enclave village named Ranu Pani. Problems arise when the villagers cut down trees causing negative impacts in certain areas and tourist areas management, which potentially cause damage to valuable sites of the Tengger community. By using descriptive method, this research tries to see how the role of BB-TN.BTS in solving the problem. The research concludes that efforts to empower the BB-TN.BTS and Tengger community should always be actively prioritized in preserving the National Park area. Empowerment means to involve Tengger indigenous people actively in planning, implementation, beneficiary, as well as in the process of monitoring and evaluation of TN.BTS management. Keywords: Soil Conservation, National Policy and Active Empowerment Abstrak Keberadaan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TN.BTS) sangat penting untuk menjaga proses pelestarian flora dan fauna serta keseimbangan ekosistemnya. Selain itu, keberadaan TN.BTS juga memiliki peran untuk mendukung kegiatan penelitian, pendidikan, rekreasi dan budidaya. Namun di sisi lain, masyarakat Tengger, terutama desa Ranu Pani adalah sebuah desa enclave yang ada di kawasan TN.BTS. Fokus penelitian ini adalah di Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB-TN.BTS). Konservasi Tanah TN.BTS menjadi bermasalah ketika masyarakat Tengger menebang pohon, menimbulkan dampak negatif di beberapa tempat, dan pengelolaan kawasan wisata, yang berpotensi menyebabkan kerusakan situs-situs berharga masyarakat Tengger. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif, peneliti mencoba melihat bagaimana peran BB-TN.BTS dalam menyelesaikan masalah kebijakan pemerintah melalui BB-TN. Upaya pemberdayaan BB-TN.BTS dan masyarakat Tengger secara aktif dalam melestarikan kawasan Taman Nasional perlu selalu diprioritaskan. Pemberdayaan juga berarti secara aktif melibatkan masyarakat adat Tengger dalam perencanaan, pelaksanaan, penerimaan manfaat, juga dalam proses monitoring dan evaluasi pengelolaan TN.BTS. Kata kunci: Konservasi Tanah, Kebijakan Nasional dan Pemberdayaan Aktif
Oki Oktaviana, Devi Triady Bachruddin, Guntur Fernanto
Jurnal Borneo Administrator, Volume 14, pp 17-34; doi:10.24258/jba.v14i1.305

Abstract:Research and development (R & D) is a very important government support affair in giving and providing references for policy makers. The important role of R & D needs to be accommodated in optimal institutions so that the implementation of duties and R & D functions can run smoothly. This article tries to identify the institutions that handle R & D affairs at provincial and regency / city level in the Province of Banten. Using a descriptive-qualitative approach, this study found that R & D affairs in the province of Banten have not been assigned in independent institutions, but attached to Bappeda institutional with the structural level of Field (echelon III). Also, there is a mismatch between the main tasks of the Field that manages R & D affairs and the main task as mandated in Domestic Ministerial Regulation Number 5 Year 2017. Keywords: Research Affairs, institutional, governance, Banten Abstrak Penelitian dan pengembangan (litbang) adalah urusan penunjang pemerintahan yang sangat penting keberadaannya dalam memberikan dan menyediakan stok pengetahuan bagi policy maker. Peran penting litbang tersebut perlu diakomodir dalam kelembagaan yang optimal agar pelaksanaan tugas dan fungsi litbang dapat berjalan lancar. Artikel ini mencoba mengidentifikasi kelembagaan yang menangani urusan litbang di tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi Banten. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa urusan litbang di wilayah Provinsi Banten belum diakomodir dalam kelembagaan mandiri, namun melekat pada kelembagaan Bappeda dengan tingkatan struktural Bidang (eselon III). Selain itu, berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi dalam peraturan kepala daerah masing-masing wilayah di Provinsi Banten, terdapat ketidaksesuaian antara tugas pokok Bidang yang mengelola urusan Litbang dengan tugas pokok sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri 5/2017. Kata Kunci: Urusan Penelitian, kelembagaan, tata kelola, Banten
Muhammad Alfath
Jurnal Borneo Administrator, Volume 14, pp 1-16; doi:10.24258/jba.v14i1.321

Abstract:The problem of garbage management is an urban issue that must be faced by local government in Indonesia. Palangka Raya with population reaching 267.757 people as one of the developing cities cannot escape from this problem. Utilization of information technology in garbage management and urban community empowerment in managing garbage is a mandatory thing that must be developed if the issue is to be completed comprehensively. The government of Palangka Raya has been working to develop programs to overcome the garbage problem. The undertakings include developing a realtime truck monitoring system, sms center for complaint and encouraging community participation in garbage management through environmentally care community. Those activities are expected to improved garbage management performance and encourage the reduction of garbage volume. The utilization of information system implemented has been able to encourage the effectiveness of garbage transport management. Several developed modules have been able to improve team performance. Sms center for complaints are able to encourage community participation to actively participate in reporting the disturbing garbage. The garbage-care community also continues to grow, thus encouraging public awareness to manage garbage. The combination of this program is expected to improve garbage management comprehensively in Palangka Raya in the future. Keywords: Garbage Management, Community Participation, Information Technology, Palangka Raya City Abstrak Permasalahan pengelolaan sampah merupakan isu perkotaan yang dihadapi oleh setiap Pemerintah Daerah yang ada di Indonesia. Kota Palangka Raya dengan jumlah penduduk mencapai 267.757 jiwa merupakan salah satu kota berkembang yang tak luput dari permasalahan ini. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan sampah dan pemberdayaan masyarakat perkotaan dalam mengelola sampah merupakan hal wajib yang harus dikembangkan jika isu besar ini ingin diselesaikan secara komprehensif. Pemerintah Kota Palangka Raya terus melakukan pengembangan berbagai program untuk mengatasi permasalahan sampah. Usaha yang dilakukan diantaranya adalah mengembangkan sistem pemantau truk angkutan secara realtime, sms center pengaduan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui komunitas peduli lingkungan. Ketiga kegiatan ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja pengelolaan sampah dan mendorong pengurangan volume sampah melalui peran serta aktif masyarakat dalam pengelolaannya. Pemanfaatan sistem informasi yang telah dilaksanakan mampu mendorong efektifitas pengelolaan angkutan sampah. Beberapa modul yang dikembangkan telah mampu meningkatkan kinerja tim di lapangan. Sms center pengaduan sampah mampu mendorong peran serta masyarakat untuk berpartisipasi aktif untuk melaporkan keberadaan sampah. Keberadaan komunitas peduli sampah juga terus berkembang sehingga mendorong kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah. Kombinasi program ini diharapkan...
Tomi Setiawan, Nosia Warsa
Jurnal Borneo Administrator, Volume 13, pp 203-220; doi:10.24258/jba.v13i3.295

Abstract:Paper ini merupakan hasil penelitian yang relatif baru dalam salah satu paradigma administrasi publik, yakni New Public Governance. Aspek yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini berkaitan dengan penyediaan infrastruktur publik yang dilakukan melalui mekanisme Public Social Private Partnership (PSPP). PSPP secara prinsiptual menawarkan kesempatan kepada organisasi masyarakat untuk bertindak antara pemerintah dan swasta dalam penyediaan layanan publik. Kabupaten Sumedang merupakan kabupaten yang telah memulai sebuah mekanisme untuk merencanakan pengembangan dan pembangunan infrastruktur pasar melalui mekanisme PSPP dengan tujuan agar kegiatan pengembangan pasar tersebut dapat terlaksana dalam waktu yang cepat dan mendapatkan legitimasi dari semua pihak. Kajian ini menjadi penting terutama untuk mendapatkan dukungan secara teoritis, maupun secara praktis pada tingkat aktor-aktor yang terlibat.
Budi PRAYITNO
Jurnal Borneo Administrator, Volume 13, pp 261-280; doi:10.24258/jba.v13i3.289

Abstract:Kota Semarang sebagai Ibukota Provinsi Jawa Tengah sepanjang kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan perubahan yang signifikan, baik dari segi pelayanan, penataan kota, serta pembangunan. Selain tidak lepas dari faktor pemimpin daerah, faktor lain yang juga tidak boleh dilupakan dalam mengukur kinerja pemerintah daerah adalah kinerja keuangan Pemerintah Kota Semarang dalam mengalokasikan anggarannya untuk mendorong pembangunan di segala sektor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui derajat desentralisasi fiskal Pemerintah Kota Semarang dalam kurun waktu 2013- 2017 dengan menganalisis kemampuan keuangan daerah, derajat desentralisasi fiskal, rasio keserasian antara belanja operasional dengan belanja modal, serta kontribusi PAD terhadap APBD Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Kota Semarang berada pada level Partisipatif. Pemerintah Kota Semarang dianggap sudah mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal juga menunjukkan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Semarang dalam level Sedang dengan proporsi rata-rata yang mencapai 36,53 %. Rasio Pengeluaran Rutin berbanding Pendapatan Asli Daerah juga menunjukkan Kemampuan Keuangan Pemerintah Kota Semarang berada pada posisi Sangat Baik. Jika diproporsi secara rata-rata, proporsi antara belanja rutin dan belanja pembangunan yakni 41,27 % berbanding 58,73 %. Demikian juga kontribusi PAD terhadap total Pendapatan APBD juga menunjukkan kenaikan secara bertahap dari tahun ke tahun. Secara umum kinerja keuangan yang ditunjukkan Pemerintah Kota Semarang menunjukkan kemampuan yang semakin baik dari tahun ke tahun sehingga mampu melaksanakan otonomi daerah.
FITRI HANDAYANI
Jurnal Borneo Administrator, Volume 13, pp 221-238; doi:10.24258/jba.v13i3.298

Abstract:Berkaitan dengan kurang stabilnya suatu ekonomi jika bergantung dengan sektor pertambangan, perlu adanya pertimbangan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mendorong aktivitas ekonomi sektor lain. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat menjadi pertimbangan. Tujuan dari paper ini adalah untuk mengetahui dampak sektor pariwisata terhadap sektor lainnya di Kalimantan Selatan dan untuk mengetahui kesiapan provinsi tersebut untuk menjadikan pariwisata sebagai ekonomi unggulan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis tabel Input-Output. Berdasarkan hasil analisis tersebut, sektor pariwisata memiliki nilai indeks daya penyebaran 0,937 yang berarti pengaruhnya terhadap seluruh sektor ekonomi erat namun tidak terlalu kuat. Sedangkan, indeks derajat kepekaan 1,443 (di atas rata-rata seluruh sektor). Berdasarkan indeks daya penyebaran dan derajat kepekaan, sektor pariwisata cukup siap untuk menjadi sektor kunci atau unggulan di Kalimantan Selatan. Dari hasil analisis dampak output dan pendapatan, sektor pariwisata yang menjadi prioritas adalah subsektor angkutan, perdagangan, dan restoran/rumah makan. Kata kunci: pariwisata, analisis Input-Output, dampak ekonomi.
Tri Wahyuni, Tri Noor Aziza
Jurnal Borneo Administrator, Volume 13, pp 239-260; doi:10.24258/jba.v13i3.300

Abstract:Inovasi dapat mengantarkan kondisi birokrasi menjadi lebih baik, dalam Pasal 386 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi. Kesuksesan inovasi Kota Samarinda di tahun 2016 merupakan modal besar untuk melanjutkan kisah sukses selanjutnya tentang inovasi di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda. Setelah terbitnya No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi daerah, secara eksplisit disebutkan bahwa inovasi daerah dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan. Jika peran Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda yang begitu besar sebagai leading sector tidak segera merespon tugas dan fungsinya melalui upaya pemetan terhadap segala peluang dan hambatan, maka dikhawatirkan akan dapat menghambat keseluruhan proses inovasi di Pemerintah Kota Samarinda. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka terhadap peraturan dan berbagai teori, penelitian ini mencoba memberikan gambaran terhadap kondisi seharusnya Badan Litbang Kota Samarinda dalam menjalankan perannya yang baru di bidang inovasi pasca pemberlakuan PP No. 38 Tahun 2017.
Lia Rosliana, Rustan A.
Jurnal Borneo Administrator, Volume 13, pp 185-202; doi:10.24258/jba.v13i3.294

Abstract:Competence is the key to achieving the performance of a professional public service organization. The suitability between the job’s competency needs and the competence of the officers will determine the level of success of the organization. Based on this matter, this article is descriptively qualitative (by utilizing the results of psychological reports and assessment of competencies) trying to assess the suitability of competencies held by structural officers (echelon IV) in the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs of East Kalimantan Province, and analyzing the efforts which can be done to minimize the existing competency gap. The results show that most of the echelon IV officers have met the expected competency standards, and there are some officials who have not match the competency standards. It can also be analyzed eight efforts that can be done to improve the competence of the officials, through the provision of relevant training, independent training, coaching, job shadowing, giving challenge, change of organizational culture, continued performance feedback, and assignment and apprenticeship. Keywords: Competency, Suitability of Competency, Competency Improvement Abstrak Kompetensi adalah kunci mencapai kinerja organisasi pelayanan publik yang profesional. Kesesuaian antara kebutuhan kompetensi jabatan dengan kompetensi pejabatnya akan menentukan level keberhasilan organisasi. Atas dasar hal tersebut, artikel ini secara deskriptif-kualitatif (dengan memanfaatkan hasil laporan psikotes dan assessment kompetensi) mencoba untuk melakukan penilaian terhadap kesesuaian kompetensi yang dimiliki oleh pejabat struktural eselon IV di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, serta menganalisis upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalkan gap competency yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pejabat struktural eselon IV telah memenuhi standar kompetensi yang diharapkan, dan terdapat beberapa pejabat yang belum memenuhi standar kompetensi tersebut. Dapat pula dianalisis delapan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kompetensi pejabat tersebut yaitu, melalui pemberian training yang relevan, training mandiri, coaching, job shadowing, pemberian challenge, perubahan budaya organisasi, continues performance feedback, serta penugasan dan pemagangan. Kata Kunci: Kompetensi, Kesesuaian Kompetensi, Peningkatan Kompetensi
Page of 6
Articles per Page
by

Refine Search

Authors

New Search

Advanced search