Journal Jurnal Borneo Administrator

-
119 articles
Page of 12
Articles per Page
by
Zhikry Fitrian
Jurnal Borneo Administrator, Volume 14, pp 87-100; doi:10.24258/jba.v14i2.326

Abstract:East Kalimantan Provincial Regulation Number 7 Year 2014 concerning East Kalimantan Provincial Regional Plan (RPJMD) of 2013 – 2018 stipulates that the acceleration of economic transformastion is one of the East Kalimantan Province’s medium-term development strategies. The economic transformation is done to reduce the economic dependence of East Kalimantan Province on mining and quarrying sector by developing manufacturing sector of leading commodities. This study aims to find out whether the economic transformation in East Kalimantan Province has been implemented as proclaimed by East Kalimantan Provincial Government. Data analysis was conducted by calculating location quotient (LQ) index to find out which sectors are the economic base in East Kalimantan Province as well as shift-share analysis to identify whether economy structure transformation in East Kalimantan. LQ index calculation shows that mining and quarrying sector is the only base economic sector in East Kalimantan Province, while manufacturing sector has not become the economic base sector in East Kalimantan Province throughout 2010-2016. Meanwhile, result of the shift-share analysis shows that mining and quarrying sector remain the sector that sustains East Kalimantan Province economy throughout 2010-2016. Meanwhile the manufacturing sector still has slow economic growth and low competitiveness. This indicates that the economic transformation in East Kalimantan is still not running as proclaimed by the East Kalimantan Provincial Government. Keywords: economic transformation, manufacturing, mining and quarrying, location quotient, shift share. AbstrakPeraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 menetapkan bahwa percepatan transformasi ekonomi merupakan salah satu strategi pembangunan jangka menengah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Transformasi ekonomi tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan perekonomian Provinsi Kalimantan Timur terhadap sektor pertambangan dan penggalian dengan cara meningkatkan sektor industri pengolahan komoditas unggulan. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui apakah transformasi ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur telah berjalan sebagaimana dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Analisis data dilakukan dengan menghitung indeks location quotient (LQ) untuk mengetahuisektor yang menjadi basis ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur serta analisis shift share untuk mengetahuiperubahan struktur ekonomi Provinsi Kalimantan Timur. Perhitungan indeks LQ menunjukkan sektor pertambangan dan penggalian merupakan satu-satunya sektor basis di Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan sektor industri pengolahan belum menjadi sektor basis di Provinsi Kalimantan Timur pada periode 2010- 2016. Sementara itu, hasil analisis shift share menunjukkan sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor yang menopang perekonomian di...
Lesmana Rian Andhika
Jurnal Borneo Administrator, Volume 14, pp 151-170; doi:10.24258/jba.v14i2.349

Abstract:This research attempts to illustrate, identify and disclose some relevant scientific literature findings to construct a theoretical conceptual concept of bureaucratic innovation; How conceptual theorists of other sciences can build the concept of bureaucratic innovation to achieve an understanding of bureaucratic innovation more holistically with hybrid models. The meta-theory method (the analysis of theory) is used, the literature and documents nationally and internationally are traced deductively. Results of this study reveals that hybrid theory allows the possibility that bureaucratic innovation can be elaborated from various disciplines of science. Hybrid theory model can explain various assumption that exist in bureaucracy. however, hybrid concept needs to be tested with empirical approach in order to be more coherent and constructive. Therefore, this research can be a source of limited theoretical conceptual knowledge of bureaucratic innovation outlined from some of the existing scientific literature. Keywords: bureaucracy, innovation, hybrid model AbstrakPenelitian ini lebih berupaya untuk mengambarkan, mengidentifikasi dan mengungkapkan beberapa temuan literatur ilmiah yang relevan untuk membangun konseptual teoritik inovasi birokrasi. Bagaimana konseptual teoretik dari ilmu pengetahuan lain dapat membangun konsep inovasi birokrasi agar mencapai pemahaman tentang inovasi birokrasi lebih holistik dengan model hybrid. Metode meta-theory (the analysis of theory) digunakan, literatur dan dokumen secara nasional dan internasional ditelusuri secara deduktif. Hasil penelitian ini mengungkapkan, inovasi birokrasi bisa dielaborasi dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Model hybrid theory memungkinkan untuk itu, model ini dapat menerangkan berbagai asumsi yang ada dalam birokrasi, lebih lanjut konsep hybrid perlu diuji dengan pendekatan empiris agar lebih koheren dan konstruktif. Oleh sebab itu penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan tentang konseptual teoritis inovasi birokrasi yang terbatas diuraikan dari beberapa literatur ilmiah yang ada. Kata kunci: birokrasi, inovasi, hibrid model
Rahmat Suparman, Gina Lucita
Jurnal Borneo Administrator, Volume 14, pp 119-134; doi:10.24258/jba.v14i2.348

Abstract:Evaluation is an important aspect of leadership training management since the result of evaluation can be used as inputs for future improvement. However, the current practices of training evaluation are dominated by in-training evaluation to measure the participants’ reaction and learning. Training institutions are still reluctant to conduct post training evaluation to find out the performance of the alumni as the impact and benefit of leadership training. This article attemtps to describe the result of post leadership training evaluation, focusing on describing the alumni career and performance using online information system. From the operational point of view, this study found out that using information system is really helpful in managing evaluation data faster and more acurately. The findings of this study indicate that the majority of the respondents admitted their performances have improved after the training as indicated by the continuation of their innovation projects. Key Words: Leadership Training, Evaluating Training Impact, Information System AbstrakEvaluasi adalah tahapan penting dalam manajemen pelatihan kepemimpinan karena hasil evaluasi dapat menjadi input berharga untuk proses perbaikan. Namun, praktek evaluasi pelatihan yang saat ini dilakukan masih terbatas pada evaluasi saat pelatihan untuk menilai reaksi dan pencapaian kompetensi peserta. Lembaga pelatihan masih jarang melaksanakan evaluasi pascapelatihan untuk menilai kinerja alumni pelatihankepemimpinan. Tulisan ini mencoba memaparkan hasil evaluasi pascapelatihan kepemimpinan dengan fokus kepada karir dan kinerja para alumni dengan menggunakan bantuan teknologi informasi dalam jaringan (daring). Dari sisi proses pelaksanaan evaluasi, data menunjukkan bahwa sistem informasi daring dapat dengan cepat dan akurat menghasilkan informasi tentang karir, keberlanjutan proyek perubahan, dan peningkatan kinerja individu para alumni. Sedangkan hasil analisis data menunjukkan bahwa mayoritas responden evaluasi menyatakan mereka mengalami peningkatan kinerja pascapelatihan yang ditunjukkan dengan keberlanjutan proyek perubahan / inovasi di organisasinya. Kata Kunci: Pelatihan Kepemimpinan, Evaluasi Dampak Pelatihan, Sistem Informasi
Musahadah Muhtar, Rustan Amarullah
Jurnal Borneo Administrator, Volume 14, pp 135-150; doi:10.24258/jba.v14i2.335

Abstract:Unqualified Opinion (WTP) is the audit opinion that will be issued if the financial statements are considered to provide information that is free from material misstatement. This opinion became the dream of all local governments and even become a major performance indicator for the Inspectorate area. Nevertheless, the acquisition of the WTP opinion is still found to be contradictory to the welfare conditions of the people. This study qualitatively seeks to examine the need for an examination of financial governance that also includes indicators of people’s welfare. The hermeneutic method is used to analyze the welfare audit discourse that needs to be carried out by BPK so that each rupiah of local government expenditure is beneficial for the improvement of people’s welfare as well as in harmony with the WTP opinion obtained. The results of the research indicate that BPK needs to include welfare audit in the process of local government financial audit from planning, implementation, to reporting activities that concretely support the achievement of public welfare. Thus, the philosophical management of state/ regional finances is used openly, responsibly, and as much as possible for the welfare of the people can be realized. From the internal side of local government, it is necessary to strengthen the internal control system, as well as strict supervision from the Inspectorate. Keywords: Society Welfare Audit, Hermeneutical, Unqualified Opinion, Government External Audit Abstrak Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan pemerintah dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Opini ini menjadi idaman seluruh Pemerintah Daerah bahkan menjadi indikator kinerja utama bagi Inspektorat daerahnya. Namun demikian, perolehan opini WTP tersebut masih ditemukan berkontradiksi dengan kondisi kesejahteraan rakyat. Penelitian ini secara kualitatif berupaya mendalami perlunya pemeriksaan tata kelola keuangan yang juga mengikutsertakan indikator kesejahteraan rakyat.Metode hermeneutik digunakan untuk menganalisis wacana audit kesejahteraan yang perlu dilaksanakan oleh BPK agar setiap rupiah belanja pemerintah daerah bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat serta selaras dengan opini WTP yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukan pemaknaan bahwa BPK perlu memasukkan audit kesejahteraan dalam proses pemeriksaan keuangan pemerintah daerah mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, hingga pada pelaporan yang secara konkrit mendukung pencapaian kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, filosofis pengelolaan keuangan negara/ daerah dipergunakan secara terbuka, bertanggung jawab, dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dapat diwujudkan. Dari sisi internal pemerintah daerah, diperlukan penguatan atas sistem pengendalian internal, serta pengawasan yang ketat dari Inspektorat. Kata kunci: Audit Kesejahteraan Rakyat, Hermeneutika, WTP, Pemeriksaan Eksternal Pemerintah
Satria Aji Setiawan, Nova Puspitasari
Jurnal Borneo Administrator, Volume 14, pp 101-118; doi:10.24258/jba.v14i2.336

Abstract:Millennial or Y generation is a generation born between 1981 and 2003. They are the generation that likes flexibility, freedom as well as personal things. Their work attitude is different from previous generations, one of which is that millenial generation has a strong preference related to the organizational structure and the systems that support it. This study was conducted to analyze millennial generation preferences related to the organizational design continuum, whether millennials are more likely to mechanistic designs or more to organic organizational design. In addition, this study aims to provide strategic recommendations for designing organizational structures that can accommodate millennial needs. This research used mixed research methods by combining quantitative methods through descriptive statistical analysis and qualitative methods. Based on the research, it is known that millennials prefer to work in organizations that have organic structures with few characteristics of mechanistic organization. The ideal organization for millenial generation is an organization that has low complexity, low centralization, high formalization, low stratification, high adaptability, low production, high efficiency, and high job satisfaction. Keywords: Millenials, Organization Structure, Mechanistic, Organic AbstrakGenerasi millenial atau generasi Y adalah generasi yang lahir diantara tahun 1981 sampai dengan 2003. Mereka adalah generasi yang cenderung lebih fleksibel dan menyukai kebebasan serta hal yang sifatnya personal. Sikap kerja mereka pun berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya, salah satunya adalah generasi millenial memiliki preferensi yang kuat terkait dengan struktur organisasi dan sistem yang mendukungnya. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis mengenai preferensi generasi millenial terkait dengan kontinum desain organisasi, apakah generasi millenial lebih cenderung kepada desain mekanistik atau lebih condong kepada desain organisasi organik. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategis untuk menyusun desain struktur organisasi yang mampu mengakomodasi kebutuhan generasi millennial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran dengan menggabungkan metode kuantitatif melalui analisis statistika deskriptif dan metode kualitatif. Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa generasi millenial lebih memilih untuk bekerja di organisasi yang memiliki struktur organik dengan sedikit karakteristik organisasi mekanistik. Organisasi yang ideal bagi generasi millenial adalah organisasi yang memiliki kompleksitas rendah, sentralisasi rendah, formalisasi tinggi, stratifikasi rendah, kemampuan adaptasi tinggi, produksi rendah, efisiensi tinggi, dan kepuasan kerja tinggi. Kata kunci: Generasi Millenial, Struktur Organisasi, Mekanistik, Organik
Oki Oktaviana, Devi Triady Bachruddin, Guntur Fernanto
Jurnal Borneo Administrator, Volume 14, pp 17-34; doi:10.24258/jba.v14i1.305

Abstract:Research and development (R & D) is a very important government support affair in giving and providing references for policy makers. The important role of R & D needs to be accommodated in optimal institutions so that the implementation of duties and R & D functions can run smoothly. This article tries to identify the institutions that handle R & D affairs at provincial and regency / city level in the Province of Banten. Using a descriptive-qualitative approach, this study found that R & D affairs in the province of Banten have not been assigned in independent institutions, but attached to Bappeda institutional with the structural level of Field (echelon III). Also, there is a mismatch between the main tasks of the Field that manages R & D affairs and the main task as mandated in Domestic Ministerial Regulation Number 5 Year 2017. Keywords: Research Affairs, institutional, governance, Banten Abstrak Penelitian dan pengembangan (litbang) adalah urusan penunjang pemerintahan yang sangat penting keberadaannya dalam memberikan dan menyediakan stok pengetahuan bagi policy maker. Peran penting litbang tersebut perlu diakomodir dalam kelembagaan yang optimal agar pelaksanaan tugas dan fungsi litbang dapat berjalan lancar. Artikel ini mencoba mengidentifikasi kelembagaan yang menangani urusan litbang di tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi Banten. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa urusan litbang di wilayah Provinsi Banten belum diakomodir dalam kelembagaan mandiri, namun melekat pada kelembagaan Bappeda dengan tingkatan struktural Bidang (eselon III). Selain itu, berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi dalam peraturan kepala daerah masing-masing wilayah di Provinsi Banten, terdapat ketidaksesuaian antara tugas pokok Bidang yang mengelola urusan Litbang dengan tugas pokok sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri 5/2017. Kata Kunci: Urusan Penelitian, kelembagaan, tata kelola, Banten
Adi Suryanto
Jurnal Borneo Administrator, Volume 14, pp 69-86; doi:10.24258/jba.v14i1.337

Abstract:This article presents the idea of strategies for improving the effectiveness of leadership training that has so far not been clearly mapped. Although the current leadership training system design is perceived to be quite effective but in its perceived implementation it has not been optimal yet to boost organizational performance to the highest level. To focus the training into effective learning requires the organization to be able to pay attention to two important elements of training, participants characteristics and organizational support. Expectations of the two elements need to be met so that the training process runs perfectly. On this basis and with reference to empirical theories and experiences, this article successfully formulates three key strategies that need to be undertaken in the pre-leadership training phase, during leadership training, and post leadership training. Keywords : Effectiveness, Leadership Training Abstrak Artikel ini menyajikan pokok pikiran terkait strategi peningkatan efektivitas pelatihan kepemimpinan yang hingga saat ini masih belum terpetakan dengan jelas. Meskipun rancangan sistem pelatihan kepemimpinan yang ada saat ini dirasakan cukup efektif namun, dalam pelaksanannya dirasakan masih belum optimal mendongkrak kinerja organisasi ke level yang tertinggi. Untuk memfokuskan pelatihan menjadi pembelajaran yang efektif, mensyaratkan organisasi untuk mampu memperhatikan dua unsur penting yaitu karakteristik peserta pelatihan dan dukungan lingkungan organisasi. Ekspektasi dan harapan dua unsur tersebut perlu dipertemukan agar proses pelatihan berjalan sempurna. Atas dasar hal tersebut dan dengan berpedoman pada teori-teori dan pengalaman empiris, artikel ini berhasil memformulasikan tiga strategi utama yang perlu dijalankan mulai di fase pra-pelatihan kepemimpinan, pada saat pelatihan kepemimpinan, dan pasca pelatihan kepemimpinan. Kata Kunci : Efektivitas, Pelatihan Kepemimpinan
Wimmy Haliim
Jurnal Borneo Administrator, Volume 14, pp 53-68; doi:10.24258/jba.v14i1.327

Abstract:The existence of Bromo Tengger Semeru National Park (TN.BTS) is very important to preserve the flora and fauna and its ecosystem. In addition, TN.BTS also has a role to support research, education, recreation and cultivation activities. Inside the TN.BTS there is an enclave village named Ranu Pani. Problems arise when the villagers cut down trees causing negative impacts in certain areas and tourist areas management, which potentially cause damage to valuable sites of the Tengger community. By using descriptive method, this research tries to see how the role of BB-TN.BTS in solving the problem. The research concludes that efforts to empower the BB-TN.BTS and Tengger community should always be actively prioritized in preserving the National Park area. Empowerment means to involve Tengger indigenous people actively in planning, implementation, beneficiary, as well as in the process of monitoring and evaluation of TN.BTS management. Keywords: Soil Conservation, National Policy and Active Empowerment Abstrak Keberadaan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TN.BTS) sangat penting untuk menjaga proses pelestarian flora dan fauna serta keseimbangan ekosistemnya. Selain itu, keberadaan TN.BTS juga memiliki peran untuk mendukung kegiatan penelitian, pendidikan, rekreasi dan budidaya. Namun di sisi lain, masyarakat Tengger, terutama desa Ranu Pani adalah sebuah desa enclave yang ada di kawasan TN.BTS. Fokus penelitian ini adalah di Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB-TN.BTS). Konservasi Tanah TN.BTS menjadi bermasalah ketika masyarakat Tengger menebang pohon, menimbulkan dampak negatif di beberapa tempat, dan pengelolaan kawasan wisata, yang berpotensi menyebabkan kerusakan situs-situs berharga masyarakat Tengger. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif, peneliti mencoba melihat bagaimana peran BB-TN.BTS dalam menyelesaikan masalah kebijakan pemerintah melalui BB-TN. Upaya pemberdayaan BB-TN.BTS dan masyarakat Tengger secara aktif dalam melestarikan kawasan Taman Nasional perlu selalu diprioritaskan. Pemberdayaan juga berarti secara aktif melibatkan masyarakat adat Tengger dalam perencanaan, pelaksanaan, penerimaan manfaat, juga dalam proses monitoring dan evaluasi pengelolaan TN.BTS. Kata kunci: Konservasi Tanah, Kebijakan Nasional dan Pemberdayaan Aktif
Rusman Nurjaman, Antonius Galih Prasetyo
Jurnal Borneo Administrator, Volume 14, pp 35-52; doi:10.24258/jba.v14i1.332

Abstract:Law No. 6 of 2014 on Villages provides a momentum and wide opportunities to make the village as the subject of development as well as placing it as a new axis of the national development based on the principle of participation, accountability, mutual cooperation, empowerment, sustainability, local wisdom, and independence. In another context, this Law also provides a new perspective on public administration in Indonesia. Affirmation of the principle of recognition and subsidiarity puts villages outside the hierarchial framework of the government. Unfortunately, this reality is often not considered by the national and local government with the right policies and approaches. National Institute of Public Administration (NIPA) responds to this situation by conducting a number of relevant researches. Following the ratification of Law on Villages, LAN has conducted a series of studies on villages that resulted in interesting findings that can be used to reflect the village position in the contemporary public administration order. There are three clusters of public administration issues that can be drawn from those researches, among them are the relationship between village and supravillage government, village authority, and the capacity of village governemnt. In the future, it is expected that LAN continues to play a role in developing village. Not only through research activities, but also through public administration innovation, apparatus training, and higher education of administration. Keyword: Village, public administration, NIPA, think tank, recognition, subsidiarity Abstrak UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan momentum dan peluang yang lebar untuk menjadikan desa sebagai subjek pembangunan sekaligus menempatkannya sebagai poros baru pembangunan nasional yang bertumpu pada prinsip partisipasi, akuntabilitas, kegotongroyongan, pemberdayaan, keberlanjutan, kearifan lokal, dan kemandirian. Dalam konteks lain, UU ini juga memberikan perspektif baru mengenai administrasi negara di Indonesia. Penegasan asas rekognisi dan subsidiaritas desa menempatkan desa di luar kerangka hierarkial pemerintahan. Sayangnya, kenyataan ini kadang tidak disadari oleh pemerintah dan daerah melalui kebijakan dan pendekatan yang tepat. Lembaga Administrasi Negara (LAN) merespons hal ini dengan melaksanakan sejumlah kajian terkait. Pasca pengesahan UU Desa, LAN telah menyelenggarakan kajian mengenai desa dengan berbagai temuan menarik yang dapat dipakai untuk merefleksikan posisi desa dalam tatanan administrasi negara kontemporer. Ada tiga klaster isu administrasi negara yang dapat ditarik dari berbagai kajian tersebut, di antaranya hubungan desa dengan pemerintah supradesa, kewenangan desa, dan kapasitas pemerintah desa. Di masa depan, diharapkan LAN terus berperan dalam memajukan desa. Tidak saja melalui kegiatan kajian, namun juga melalui inovasi administrasi negara, diklat aparatur, dan pendidikan tinggi administrasi. Kata Kunci: Desa, administrasi negara,...
Muhammad Alfath
Jurnal Borneo Administrator, Volume 14, pp 1-16; doi:10.24258/jba.v14i1.321

Abstract:The problem of garbage management is an urban issue that must be faced by local government in Indonesia. Palangka Raya with population reaching 267.757 people as one of the developing cities cannot escape from this problem. Utilization of information technology in garbage management and urban community empowerment in managing garbage is a mandatory thing that must be developed if the issue is to be completed comprehensively. The government of Palangka Raya has been working to develop programs to overcome the garbage problem. The undertakings include developing a realtime truck monitoring system, sms center for complaint and encouraging community participation in garbage management through environmentally care community. Those activities are expected to improved garbage management performance and encourage the reduction of garbage volume. The utilization of information system implemented has been able to encourage the effectiveness of garbage transport management. Several developed modules have been able to improve team performance. Sms center for complaints are able to encourage community participation to actively participate in reporting the disturbing garbage. The garbage-care community also continues to grow, thus encouraging public awareness to manage garbage. The combination of this program is expected to improve garbage management comprehensively in Palangka Raya in the future. Keywords: Garbage Management, Community Participation, Information Technology, Palangka Raya City Abstrak Permasalahan pengelolaan sampah merupakan isu perkotaan yang dihadapi oleh setiap Pemerintah Daerah yang ada di Indonesia. Kota Palangka Raya dengan jumlah penduduk mencapai 267.757 jiwa merupakan salah satu kota berkembang yang tak luput dari permasalahan ini. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan sampah dan pemberdayaan masyarakat perkotaan dalam mengelola sampah merupakan hal wajib yang harus dikembangkan jika isu besar ini ingin diselesaikan secara komprehensif. Pemerintah Kota Palangka Raya terus melakukan pengembangan berbagai program untuk mengatasi permasalahan sampah. Usaha yang dilakukan diantaranya adalah mengembangkan sistem pemantau truk angkutan secara realtime, sms center pengaduan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui komunitas peduli lingkungan. Ketiga kegiatan ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja pengelolaan sampah dan mendorong pengurangan volume sampah melalui peran serta aktif masyarakat dalam pengelolaannya. Pemanfaatan sistem informasi yang telah dilaksanakan mampu mendorong efektifitas pengelolaan angkutan sampah. Beberapa modul yang dikembangkan telah mampu meningkatkan kinerja tim di lapangan. Sms center pengaduan sampah mampu mendorong peran serta masyarakat untuk berpartisipasi aktif untuk melaporkan keberadaan sampah. Keberadaan komunitas peduli sampah juga terus berkembang sehingga mendorong kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah. Kombinasi program ini diharapkan...
Page of 12
Articles per Page
by

Refine Search

Authors

New Search

Advanced search