Journal Jurnal Borneo Administrator

-
41 articles
Page of 5
Articles per Page
by
Ahmad Zaini
Jurnal Borneo Administrator, Volume 13, pp 111-130; doi:10.24258/jba.v13i2.309

Abstract:East Kalimantan Province is the largest producer of natural resources in Indonesia. Due to the massive exploitation process and high value, the mining sector has the biggest contribution and thus dominates the economy sector in the region. Related to this conditions, this study aims to describe the effect the effect of coal as natural resource on income inequality in East Kalimantan Province. This study uses panel data from nine districts/municipalities in East Kalimantan during 2006 until 2014, which is then processed by a pooled least square model. The study concludes that the contribution of coal sub-sectors in the economy is positively related to income inequality. The higher the contribution of coal subsector in the economy, the higher the income inequality in East Kalimantan Province. In addition, this study also finds that local government expenditure is not significantly related to income inequality, which means that the local government has not succeeded in creating equal prosperity in that region. However, the economic growth and the contribution of agricultural sector have no significant effect on income inequality. Keywords: income inequality, natural resources curse,government expenditure. Provinsi Kalimantan Timur merupakan provinsi penghasil sumber daya alam terbesar di Indonesia. Akibat proses eksploitasi yang massive dan nilai yang tinggi, sektor pertambangan sangat mendominasi perekonomian daerah tersebut. Dari sekian banyak sumber daya alam yang ada di Provinsi Kalimantan Timur, batubara adalah yang paling besar kontribusinya terhadap perekonomian. Terkait kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kekayaan sumber daya alambatubara terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini menggunakan data panel dari sembilan daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2006-2014, yang kemudian diolah menggunakan model pooled least square. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kontribusi subsektor batubara dalam perekonomian berhubungan positif dengan ketimpangan pendapatan. Semakin tinggi kontribusi subsektor batubara dalam perekonomian, semakin tinggi pula ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu dalam penelitian ini ditemukan pula bahwa pengeluaran pemerintah berhubungan positifdengan ketimpangan pendapatan, yang berarti pemerintah daerah belum berhasil menciptakan pemerataan kesejahteraan di wilayahnya. Adapun pertumbuhan ekonomi dan kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian Provinsi Kalimantan Timur terbukti tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Kata kunci: ketimpangan pendapatan, kutukan sumber daya alam, pengeluaran pemerintah
Rustan A, Fani Heru Wismono, Kemal Hidayah, Wildan Luthfi
Jurnal Borneo Administrator, Volume 13, pp 151-168; doi:10.24258/jba.v13i2.311

Abstract:This paper descriptively presents a concept of supplementary income calculation for civil servants simulated using Job Incentive Index method. It seriously takes into account the amount of local budget (APBD) allocated for additional income of civil servants (TPP), Number of Regional Civil Servants, and aligned with various related regulations. Using mix-method approach obtained the amount of TPP for each level of job proportionally and based on work performance. This paper also includes key considerations that need to put a concern before the TPP policy is formulated. Consequently, the implementation of TPP can bring “good news” to civil servants themselves and the local government performance as a whole. Furthermore, it is expected not to burden any local budget allocation in other sectors. Keywords: Job Incentive Index, Additional Income Tulisan ini menyajikan secara deskriptif konsep perhitungan pemberian tambahan penghasilan bagi PNS yang disimulasikan dengan metode Indeks Insentif Jabatan yang secara serius memperhatikan besarnya APBD yang dialokasikan untuk tambahan penghasilan PNS (TPP), banyaknya aparatur daerah yang dimiliki, serta menyelaraskannya dengan berbagai regulasi yang terkait. Dengan menggunakan pendekatan mix-method diperoleh besaran TPP untuk setiap tingkatan jabatannya yang proporsional dan berbasis pada performance kerja. Tulisan ini juga menyertakan pertimbangan-pertimbangan pokok yang perlu dicermati dalam setiap kajian kebijakan TPP sebelum ditetapkan, sehingga penerapan TPP dapat membawa “angin segar” bagi PNS itu sendiri dan kinerja pemerintahan daerah secara agregat tanpa perlu mengganggu atau mengambil porsi pembiayaan untuk sektor lainnya dalam APBD. Kata Kunci: Indeks Insentif Jabatan, Tambahan Penghasilan
Bagus Wicaksena
Jurnal Borneo Administrator, Volume 13, pp 169-184; doi:10.24258/jba.v13i2.312

Abstract:The government has stipulated Trade Minister Regulation Number 16/M-DAG/PER/3/2017 regarding Refined Sugar Trade in Commodity Auction Market. However, the method of determining the highest and the lowest sugar price has not been arranged in the regulation. Thus, this study aims to analyze the price range of Refined Sugar in Commodity Auction Market. Import parity approach of raw sugar is utilized to calculate auction price range. The cost components are highest and lowest raw sugar price in international market as well as tolling fee for production and distribution of refined sugar. The result indicates that the estimated lowest price is between IDR 7,869/Kg and IDR 8,176/Kg and the estimated highest price is between IDR 11,527/Kg and IDR 11,742/Kg. This study recommends that import parity approach of raw sugar can be used to determine the price range of refined sugar. However, technical guidance for seller/buyer with existing sales contracts, technical team consisting representative of stakeholders to anticipate the fluctuating price issue, and the certainty of import quota for raw sugar as supply guarantee of refined sugar in action market are needed to be considered in order to support the regulation. Keywords: Refined Sugar, Auction Market, Parity Price Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2017 Tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi (GKR) Melalui Pasar Lelang Komoditas (PLK). Dalam regulasi dimaksud, terdapat 1 (satu) aspek dalam mekanisme lelang yang belum dicapai kesepakatan, yaitu metode penentuan Harga Batas Bawah (HBB) dan Harga Batas Atas (HBA) penjualan GKR. Untuk menganalisis besaran rentang harga lelang GKR, digunakan pendekatan paritas impor GKM dengan komponen harga GKM tertinggi dan terendah, serta biaya tolling terkait produksi dan distribusi GKR. Besaran HBB diperkirakan berada pada kisaran Rp 7.869/Kg dan Rp 8.176/Kg dan HBA sebesar Rp 11.527/Kg dan Rp 11.742/Kg. Sebagai perangkat kebijakan, pendekatan paritas impor GKM dapat digunakan untuk menentukan rentang harga GKR. Namun demikian diperlukan beberapa pertimbangan antara lain petunjuk teknis bagi peserta lelang yang sudah memiliki kontrak penjualan, dukungan tim teknis yang terdiri dari perwakilan pemangku kepentingan untuk mengantisipasi dinamika harga GKM, serta kepastian kuota impor GKM dalam menjamin supply GKR di PLK. Kata Kunci: Gula Rafinasi, Pasar Lelang, Harga Paritas
Radityo Pramoda, Hertria Maharani Putri
Jurnal Borneo Administrator, Volume 13, pp 89-110; doi:10.24258/jba.v13i2.308

Abstract:ASC (Aquaculture Stewardship Council) is a label, indicating that a product that has been passed through environmental sustainability and good aquaculture practices. Objectives of this study are to identify ASC standards and national regulations, and to examine the readiness of exporters and shrimp farmers to apply ASC principles in Tarakan. This study utilizes empirical juridical and descriptive statistical methods. Results of the study indicate that: (1) ASC certification has 7 principles, 34 criteria, and 103 indicators; (2) ASC principles are supported by: 5 Laws, 4 Government Regulations, 1 Presidential Decree, 3 Regulations of the Minister of Marine Affairs and Fisheries, and 4 Decrees of the Minister of Marine Affairs and Fisheries; (3) ASC certification requires high cost; (4) in general the level of readiness of exporter and shrimp fishermen still need to be improved; (5) pond land is mostly illegal. The policy recommendations of this research are: (1) the government reorganizes the national regulatory system to avoid overlapping rules and regulatory vacancies; (2) the government provides lobbies and assessors to relieve the cost of certification; (3) the government adopts the ASC principle criteria to improve competitiveness; (4) the government encourages municipal government in Tarakan to immediately resolve the problem of illegal fishing ponds. Keywords: Application, Cultivation Stewardship Council, Aquaculture Shrimp Products ASC (Aquaculture Stewardship Council) merupakan sebuah label, bahwa produk sudah melalui prosedur keberlanjutan lingkungan dan aspek sosial praktek budidayayang baik. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi ketentuan ASC dan regulasi nasional, serta mengkaji kesiapan eksportir maupunpembudidaya Udang menerapkan prinsip ASC di Tarakan.Analisis kajian menggunakan metode yuridis empirisdan statistika deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) sertifikasi ASC memiliki 7 prinsip, 34 kriteria, dan 103 indikator; (2) prinsip ASC didukung: 5 Undang-Undang, 4 Peraturan Pemerintah, 1 Keputusan Presiden, 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, dan 4 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan; (3) sertifikasi ASC membutuhkan biaya mahal; (4) secara umum tingkat kesiapan eksportir dan petambak Udang masih perlu ditingkatkan; (5) lahan tambak sebagian besar ilegal. Rekomendasi kebijakan penelitian ini: (1) penataan sistem regulasi nasional untuk menghindari tumpang tindih aturan dan kekosongan pengaturan; (2) pemerintah melakukan lobi atau menyediakan tenaga penilai untuk meringankan biaya sertifikasi; (3)mengadopsi kriteria prinsip ASC untuk meningkatkan daya saing; (4) pemerintah mendorong otoritas daerah Kota Tarakan segera menuntaskan masalah lahan tambak ilegal. Kata Kunci: Penerapan,Aquaculture Stewardship Council, Produk Udang Budidaya
Dewi Sartika, Mayahayati Kusumaningrum
Jurnal Borneo Administrator, Volume 13, pp 131-150; doi:10.24258/jba.v13i2.310

Abstract:This study aims to describe the competence development of civil servants in East Kalimantan Provincial Government based on Law Number 5 Year 2014 and the factors that influence it. With qualitative descriptive method, secondary data is collected through library research. Result of the research is the comparison of the personnel posture, senior officer ratio based on gender, and the accomodation of the local people which is still relatively small; Competence development is stillconsidered to be the domain of BKD and has not become a priority of regional government needs based on regional content. Competency development is still constrained by the lack of budget and managerial staff, the existence of inconsistentcentral policies that can not be followed by the region. Assessment is recomended toward the competencies which is relevant and required for senior leader level in order to arrange developed standards of managerial and socio-cultural competence. Competence development is not only concerned with the priority of accomodating local people to be apparatus, but also the vision of regional development. Capacity building should be based on the agency’s key strategic objectives and performance indicators. Dynamic leadership regeneration is needed as well as competency mapping with respect to gender sensitivity and priority of local people / regional content. Thus, innovative laboratories are required in each region to make change project of every high-level leader sustainable. Keywords: Competence Development, Civil Servant, East Kalimantan Province Government. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 serta faktor yang mempengaruhinya. Dengan metode deskriptif kualitatif, data sekunder dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan. Hasil penelitian adalah perbandingan antara postur kepegawaian, rasio Pimpinan Tinggi (pimti) berdasar gender, dan akomodir putra daerah yang masih tergolong kecil; layanan publik menunjukkan inovasi pelayanan publik telah berjalan dengan lebih baik ditandai dengan reformasi pada sistem pelayanan publik. Pengembangan kompetensi masih dianggap menjadi ranah BKD dan belum menjadi prioritas kebutuhan pemerintah daerah berbasis regional content, pengembangan kompetensi masih terkendala dengan minimnya anggaran dan tenaga pengelola, adanya kebijakan pusat yang inkonsisten yang tidak mampu diikuti oleh daerah. Direkomendasikan assesment terhadap kompetensi yang dianggap relevan dan dibutuhkan oleh pimti, untuk selanjutnya disusun standar kompetensi manajerial dan sosio kultural. Pengembangan kompetensi tidak hanya memperhatikan prioritas putra daerah, juga visi pengembangan daerah. Penguatan kapasitas sebaiknya didasarkan pada sasaran strategis dan indikator kinerja utama instansi. Perlu dilakukan regenerasi kepemimpinan yang dinamis, pemetaan kompetensi dengan memperhatikan kepekaan gender dan prioritas putra daerah/regional content secara tepat sasaran. Perlu dibuat laboratorium inovasi di setiap daerah sebagai proyek perubahan berkelanjutan setiap pimpinan tinggi di unit kerjanya. Kata Kunci: Pengembangan Kompetensi, Aparatur Pemerintah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
Ana Sriekaningsih
Jurnal Borneo Administrator, Volume 13; doi:10.24258/jba.v13i1.275

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Nanang Suparman
Jurnal Borneo Administrator, Volume 13; doi:10.24258/jba.v13i1.274

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Abdul Rahman
Jurnal Borneo Administrator, Volume 13; doi:10.24258/jba.v13i1.276

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Marsono Marsono
Jurnal Borneo Administrator, Volume 13; doi:10.24258/jba.v13i1.272

Abstract:Construction of village’s public service model is imperative since village has more authorities as has been mandated by Law Number 6 of 2014 concerning the village. The authorities allow village government to prepare RPJMDes, APBDes, and village planning independently. Therefore, village has wider opportunities to improve its services in accordance with its nature and characteristics. In rural public service perspective, it is necessary to develop a public service model. This study concludes several things: (1) Classification, types and numbers of village services are different; (2) The village’s services are mostly in the form of recommendations at first level which then should be completed at higher levels at sub district and disctrictagencies; (3) To improve the quality of village’s services, they are classified into three groups, namely: (a) recommendation letter; (b) citizenship services; and (c) rural community empowerment. Furthermore, the recommended model is a dispersed model because village service is a part of public service system at subdistrict and disctrict levels. However, only a small part of the public services are fully completed at village government, such as administrative service.Keywords: Capacity building, public services, the village governmentPembangunan model pelayanan publik desa mendesak sejalan dengan meningkatnya kewenangan Pemerintahan Desa sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintahan desa berwenang menyusun RPJMDes, APBDes, serta menyusun rencana pembangunan tahunan secara mandiri. Dengan demikian, terbuka peluang untuk memperbaiki pelayanan publik sesuai dengan sifat dan karakteristik desa. Oleh karena itu, dalam perspektif pelayanan publik desa, perlu disusun model pelayanan publik desa sesuai dengan kewenangannya. Studi tentang pengembangan model pelayanan publik desa ini telah menghasilkan kesimpulan : (1) Klasifikasi, jenis dan jumlahnya masih berbeda-beda; (2) Secara umum pelayanan publik desa masih berupa pengantar atau rekomendasi dan penyelesaian pelayanannya berada di Kantor Kecamatan atau bahkan di Dinas Teknis Pemerintah Kabupaten/Kota; (3) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik desa, maka perlu dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: (a) surat pengantar; (b) layanan kependudukan; dan (c) pemberdayaan masyarakat. Adapun model pelayanan publik desa yang direkomendasikan adalah model terpencar, mengingat pelayanan publik desa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem pelayanan publik Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Hanya sebagian kecil saja pelayanan publik desa yang betul-betul dapat diselesaikan di desa, yaitu surat pengantar.Kata Kunci: Penguatan kapasitas, pelayanan publik, pemerintahan desa
Dina Trisiana Iskandar, Sumartono Sumartono, Tjahjanulin Domai
Jurnal Borneo Administrator, Volume 13; doi:10.24258/jba.v13i1.273

Abstract:This research is part of thesis that aims to evaluate the impact of the implementation program of development of small and medium industries in Ponorogo Regency, such as the impact of increasing the skills and improving the welfare of SMEs. The method used is descriptive qualitative evaluation. The evaluation results show that the program’s goals include increased skills not optimum. It is evident from the interviews that output of this program to increase the knowledge of SMES. But, because this knowledge is only basic level, where after joining the training, SMEs will find new information and knowledge, so the technical and management skills of SME entrepreneurs not increase properly. However, it should be noted that through the impact evaluation there is improvement of SME’s skills in the product quality. On the other hand, through impact evaluation the welfare improvement is not maximal yet in order to upgrade sales turnover. From the result of this evaluation, the lack of monitoring and evaluation causing the program has not been successful in achieving target. The monitoring and evaluation process are needed to analyze the problems and make some alternative solutions, so the regional development planning can be effective and efficient.Keywords: Impact evaluation, SME development, welfarePenelitian ini merupakan bagian dari tesis yang bertujuan untuk mengevaluasi dampak pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan IKM di Kabupaten Ponorogo, berupa dampak peningkatan keterampilan danpeningkatan kesejahteraan IKM. Metode penelitian yang digunakan adalah evaluasi kualitatif deskriptif. Evaluasi hasil menunjukkan bahwa tujuan program berupa peningkatan keterampilan belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari hasil wawancara bahwa output program ini berwujud terhadap peningkatan pengetahuan pengrajin IKM, yang merupakan tahap permulaan, dimana setelah mengikuti pelatihan menjadikan pengrajin IKM mendapatkan informasi dan pengetahuan baru, dan belum menunjukkan peningkatan keterampilan teknis maupun manajerial. Selanjutnya melalui evaluasi dampak terlihat adanya peningkatan keterampilan IKM berupa perbaikan kualitas dan mutu produk yang dihasilkan. Sedangkan melalui evaluasi dampak peningkatan kesejahteraan masih belum maksimal dalam upaya meningkatkan omzet penjualan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, minimnya monitoring dan evaluasi menyebabkanprogram belum berhasil optimal dalam mencapai target. Perlunya proses monitoring dan evaluasi tersebut agar dapat dianalisis permasalahan dan menghasilkan alternatif solusi, sehingga perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien.Kata Kunci: evaluasi dampak, pengembangan IKM, kesejahteraan
Page of 5
Articles per Page
by

Refine Search

Authors

New Search

Advanced search