Journal Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia

-
126 articles
Page of 13
Articles per Page
by
Zahri Nasution, Bayu Vita Indah Yanti, Nurlaili Nurlaili
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia, Volume 10, pp 33-42; doi:10.15578/jkpi.10.1.2018.33-42

Abstract:Pemulihan populasi lobster dilihat dari aspek sosial ekonomi adalah penyiapan rekayasa sosial dalam mendukung upaya penguatan kelembagaan restocking lobster berbasis masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan dan penguatan kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan program restocking lobster untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian dilakukan pada tahun 2015 di Nusa Tenggara Barat (Kab. Lombok Tengah dan Kab. Lombok Timur), Jawa Barat (Kab. Pangandaran) dan Banten (Kab. Pandeglang). Data aspek kelembagaan yang dikumpulkan adalah kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya perikanan kaitannya dengan pengembangan restocking lobster. Informan terdiri dari masyarakat nelayan, petugas pemerintah daerah di berbagai kantor dinas terkait, petugas di kantor Desa, dan informan yang dianggap mengetahui keberadaan data dan informasi kelembagaan pengelolaan sumberdaya perikanan di wilayah yang diteliti. Wawancara dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur yang dipandu dengan topik data. Data dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa lokasi yang paling memiliki kesiapan dalam mendukung program restocking lobster adalah Kabupaten Pangandaran., maka Opsi kebijakan yang diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerja program restocking lobster berbasis masyarakat adalah memberikan pemahaman kepada pengurus organisasi yang terbentuk dalam program restocking lobster dan manfaatnya bagi masyarakat, sumber daya dan populasi lobster dan pemerintah. Termasuk didalamnya regulasi penangkapan dan dukungan sarana dan prasarana untuk kelancaran petugas pengawasan di lapangan. Penegakan aturan yang terkait dengan penetapan otoritas pengelolaan sumberdaya lobster terkait program restocking lobster perlu dilakukan.Lobster population recovery, viewed from the social and economic aspects will require the preparation of social engineering in support of the efforts to strengthen community-based lobster restocking. This study was conducted to express readiness and institutional strengthening in the community in the management of lobster restocking program, with the ultimate goal is to improve the welfare of society. The study was conducted in 2015 with the location of West Nusa Tenggara (in Central Lombok district and East Lombok), West Java (in Pangandaran district), and Banten (in the Pandeglang district). The data collected related to the institutional aspects is the activity of resource utilization and management of fisheries and fisheries-based connection with the development of restocking activities. Informants consisted of fishing communities, local government officials in the various offices concerned, the clerk in the office of the chief, and informants were considered to know the existence of data and information on fisheries resources management institutions in the regions studied. Interviews were conducted either in a structured or unstructured guided by the topic of data prepared in this...
Tim Redaksi
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia, Volume 10; doi:10.15578/jkpi.10.1.2018.i-vii

Armen Zulham
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia, Volume 10, pp 43-52; doi:10.15578/jkpi.10.1.2018.43-52

Abstract:Kontruksi sosial bisnis lobster merupakan fenomena sosial yang berperan menjaga keberlanjutan bisnis lobster. Peran itu telah ditunjukkan melalui berbagai regulasi dan kelembagaan (asosiasi lobster) di Amerika Utara, Australia dan Uni Eropa. Di Indonesia asosiasi atau organisasi yang demikian belum ada. Keberadaan Permen KP No. 56/ 2016, merupakan kontruksi sosial yang penting untuk merintis pengembangan bisnis lobster Indonesia yang berkelanjutan. Tulisan ini mempelajari fenomena kontruksi sosial dari jaringan sosial bisnis lobster pada berbagai kawasan di Indonesia. Bahan tulisan ini, diperoleh dari studi pustaka, hasil survey di Simeulue tahun 2015 – 2016 dan wawancara narasumber yang terkait langsung dengan bisnis lobster pada bulan Juli 2017. Hasil analisis menunjukkan kebijakan terobosan harus dilakukan dalam mengembangkan bisnis lobster di Indonesia dengan membentuk kelembagaan Asosiasi Lobster Indonesia (ALI) atau Konsorsium Lobster Indonesia (KLI). ALI atau KLI berperan tidak hanya untuk berdagang, tetapi membantu pemerintah menjaga stok lobster dan mempromosikan teknik penangkapan/budidaya lobster, serta merancang kebijakan untuk mempengaruhi pasar global.Social construction of lobster business is a social phenomenon to maintain the sustainability of lobster business. The role has been showed by many regulation and institution (lobster associations) in North America, Australia and European Union. Such associations have not been established in Indonesia. The Ministerial Decree of Fisheries & Marine Affair No. 56/2016 is an important social construction as a pioneer to develop sustainable lobster business only in Indonesia. This paper studied the phenomenon of social construction from lobster business network in many areas in Indonesia. The source of data and information were obtained from literature study, survey in Simeulue from 2015-2016, and interview with sources directly related with lobster business in July 2017. Result analysis showed that an innovation in Indonesian lobster business policy should be made by creating Indonesian Lobster Association (ILA) or Indonesian Lobster Consotium (KLI). The role of ILA or KLI are not only related to lobster trading, but also to assist the government in maintaining lobster stock, promoting techniques of lobster cultivation, and designing policy to affect global market.
Budi Suhariyanto
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia, Volume 10, pp 25-32; doi:10.15578/jkpi.10.1.2018.25-32

Abstract:Undang-undang Perikanan Indonesia memiliki kelemahan dalam pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi sehingga menimbulkan multitafsir dan menyulitkan penegak hukum dalam memidana korporasi pelaku tindak pidana perikanan. Mahkamah Agung telah memberlakukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 yang mengatur tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi. Kajian dilakukan untuk mendalami urgensi pemidanaan korporasi pelaku tindak pidana perikanan menggunakan PERMA Nomor 13 Tahun 2016. Metode penelitian hukum normatif digunakan untuk keperluan tersebut, dengan menggunakan analsis yuridis kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa PERMA Nomor 13 Tahun 2016 dapat diberlakukan dalam rangka mengisi kekosongan hukum acara pidana korporasi dalam UU Perikanan.Indonesian Fisheries Laws are not explicitly mention about the corporation responsibilities so that it is difficult for the Court to convict the related and responsible corporations. The Supreme Court has already launched the Supreme Court Regulation No. 13/2016 that systematically legalize the way to deal with any felonies and crimes conducted by corporation. This study was then directed toward identifying to what extend this Supreme Court Regulation could appropriately be applied in dealing with crimes by fisheries corporations. Normative Law research method was applied for this purposes. By implementing Qualitative judicial analysis. The analysis showed that Supreme Court Regulation No. 13/2016 could be implemented accordingly to fill the gap found in Indonesian Fisheries Law.
Tim Redaksi
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia, Volume 10, pp 62-63; doi:10.15578/jkpi.10.1.2018.app.62-app.63

James Abrahamsz, Marvin M Makailipessy, Imanuel M Thenu
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia, Volume 10, pp 53-61; doi:10.15578/jkpi.10.1.2018.53-61

Abstract:Pengelolaan perikanan kepiting pada Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pulau Kei Kecil dan Perairan Sekitarnya di Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku telah dilakukan. Salah satunya melalui pengembangan kelembagaan pengelola di Ohoi Evu, Kecamatan Hoat Sorbay. Inisiatif pengembangan model pengelolaan perikanan kepiting berbasis masyarakat dimulai dengan pembentukan kelompok nelayan Sinar Abadi. Kajian bertujuan menilai dinamika, status dan perkembangan kelembagaan di masyarakat dalam mendukung pengelolaan perikanan kepiting secara berkelanjutan. Dinamika kelembagaan dianalisis melalui penilaian domain kelembagaan dalam Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM) dan pendekatan flag model. Status dan perkembangan kelembagaan dianalisis dengan pendekatan Institutional Development Framework (IDF). Penelitian ini menemukan dinamika kelembagaan pengelola perikanan kepiting bakau di Ohoi Evu tergolong dalam kategori sedang. Status kelembagaan cukup baik, berada pada tahap pemantapan dan kebutuhan pengembangan kelembagaan mendesak. Implikasi pengembangannya adalah peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan perikanan kepiting bertanggungjawab, penetapan dan implementasi Rencana Pengelolaan Perikanan Kepiting, serta penguatan sumberdaya manajemen kelompok dan kemitraan.The management of crab fishery in the Coastal and Small Islands Conservation Area of Kei Kecil Island and the surrounding Waters of Southeast Maluku Regency of Maluku Province has been conducted. One of them is through the development of management institution in Ohoi Evu, Hoat Sorbay Sub-district. The initiative of developing a community-based crab fisheries management model begins with the formation of the Sinar Abadi fishing group. The study aims to assess the dynamics, status and institutional development in the community to supporting the sustainable management of crab fisheries. The institutional dynamics are analyzed through the assessment of institutional domains in the Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM) and the flag model approach. Institutional status and development are analyzed by Institutional Development Framework (IDF) approach. This research found that the institutional dynamics of crab fishery management in Ohoi Evu belong to medium category. The institutional status is quite good, at the consolidation stage and the urgent institutional development needs. The implications are enhancement of institutional capacity in responsible fishery management of crabs, establishment and implementation of the Crab Fisheries Management Plan, and strengthening of institutional management resources and partnership.
Bambang Nariyono, Arief Daryanto, M Firdaus, Setijadi Johar
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia, Volume 10, pp 11-23; doi:10.15578/jkpi.10.1.2018.11-23

Abstract:Indonesia dalam industri tuna sangat diperhitungkan karena posisinya sebagai pemasok lebih dari 15 % produksi tuna dunia, tetapi di sisi lain daya saing perikanan tuna masih rendah. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kontribusi rantai nilai perikanan tuna terhadap daya saing industri perikanan tuna di Kabupaten Cilacap. Penelitian dilaksanakan pasa bulan April sampai dengan September 2017. Hasil analisis Second Order Structural Equation Modeling didapatkan bahwa rantai nilai berpengaruh terhadap daya saing industri tuna dengan loading factor 0.540 dan nilai p yang signifikan. Pengujian terhadap model secara simultan terbukti bahwa model telah fit dengan telah dipenuhinya semua ukuran fitting model yang diindikasikan dengan nilai Chi-Square kecil yaitu 301.252, RMSEA = 0.072, GFI = 0.907, CFI= 0.923, dan CMIN/DF = 1.814. Temuan penelitian ini membuktikan bahwa rantai nilai mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap daya saing industri tuna. Dengan demikian strategi yang tepat untuk memperkuat daya saing industri tuna dapat dilakukan dengan cara meningkatkan rantai nilai perikanan tuna terutama dari aspek operasional, outbond logistic, dan services.Indonesia is the world’s larget tuna produser with contributing 15 percent to the world tuna market. However, the competitiveness of tuna fishery is still low. The aim of this research is to analyze the contribution of value chain of tuna fishery toward competitiveness of tuna industry in Cilacap. The study was conducted from April to September 2017. The results of analysis using using second order Structural Equation Modeling method (SEM) found that the value chain influenced the competitiveness of tuna industry with loading factor of 0.540 and significant p value. Tests on the model simultaneously proved that the model has been fit with the fulfillment of all fittings of the model. It gives indication with variables value, such as : Value of Chi-square is low with value 301.252; 0.072 for Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA); 0.907 for Goodness Fit Index (GFI); 0.907 for (CFI); and 1.814 for minimum discrepancy (CMIN/DF). This research gives evidence that value chain has a significant impact toward competitiveness of tuna fishery industries.The best strategies to increase competitiveness of tuna fishery industries is increasing a value chain of of tuna fishery industries, Mainly from operational aspect, outbond logistic and services to raise tuna commodity productvity in global market.
Robert Pensa Maryunus
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia, Volume 10, pp 1-10; doi:10.15578/jkpi.10.1.2018.1-10

Abstract:Serangan penyakit ice-ice di periode musim tertentu pada budidaya rumput laut Kappaphycus alvarezii menjadi masalah serius, yang disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi. Salah satu faktor pemicu awal (primary impact) adalah terjadinya kekurangan nutrien (nutrients shortage) pada perairan laut. Pada pihak lain, ketersediaan nutrien di perairan laut pada wilayah-wilayah tertentu sangat dipengaruhi oleh fenomena upwelling. Fenomena upwelling terjadi karena adanya arus lintas Indonesia yang juga turut berpengaruh terhadap musim. Makalah ini membahas keterkaitan antara serangan penyakit ice-ice, arus lintas Indonesia, fenomena upwelling, downwelling dan musim dalam kaitannya dengan upaya untuk mencegah potensi dan mengelola serangan ice-ice melalui perendaman pupuk yang mengandung sumber unsur N (nitrogen), P (fosfor) dan K (kalium) dikombinasikan dengan pembersihan rutin dan pengaturan posisi tanam terhadap permukaan air. Tindakan manipulasi terbatas lingkungan budidaya rumput laut pada periode musim ekstrim terbukti efektif mengendalikan penyakit ice-ice sekaligus diyakini mampu mempertahankan kontinuitas produksi.Ice-ice disease attacks in certain season on seaweed cultivation Kappaphycus alvarezii are a serious problem, which are caused by interaction of various factors. One of the primary impact is the occurrence of nutrients shortage in marine waters. Meanwhile, availability of nutrients in marine waters in certain areas is strongly influenced by upwelling phenomenon. Upwelling phenomenon occurs due to the Indonesian throughflow which also affect the season. This paper discusses the correlation between ice-ice disease attacks, Indonesian throughflow, phenomenon of upwelling, downwelling and season in connection with efforts to prevent potential and manage ice-ice attacks through immersion of fertilizer which containing source of N (nitrogen), P (phosporus) and K (potassium) elements in combination with regular weeding and setting position of planting towards water surface. The limited environmental manipulation of seaweed cultivation on the extreme season period proved to be effective in controlling ice-ice disease at a time believed to be afford of sustaining production continuity.
Darwanto Darwanto
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia, Volume 9; doi:10.15578/jkpi.9.2.2017.i-viii

Safran Makmur, Dina Muthmainnah, Subagdja Subagdja
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia, Volume 9, pp 61-70; doi:10.15578/jkpi.9.2.2017.61-70

Abstract:Pemanfaatan dan pengelolaan perikanan harus memperhatikan aspek konservasi agar sumberdaya hayati yang ada didalamnya seperti ikan dapat tetap lestari. Danau Ranau merupakan salah satu sumberdaya alam yang potensial menghasilkan ikan yang telah lama dimanfaatkan masyarakat nelayan setempat sebagai sumber kehidupan. Ikan hampal (Hampala macrolepidota, Kuhl & Van Hasselt 1823) mempunyai peran atau fungsi ekonomis dan ekologis di perairan Danau Ranau. Penelitian dilakukan pada tahun 2013 di perairan Danau Ranau Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung. Tujuan penelitian untuk mendapatkan konsep pengelolaan ikan hampal di Danau Ranau. Penelitian mengintegrasikan secara menyeluruh aspek lingkungan perairan, biologi ikan, penangkapan dan dinamika populasi ikan hampal. Pengelolaan ikan hampal di Danau Ranau dapat dilakuan melalui: 1) pengelolaan habitat, 2) pengelolaan populasi dan 3) pengelolaan penangkapan. Pengelolaan ikan hampal di Danau Ranau dapat dilakukan sebelum populasi ikan tersebut menurun sehingga dapat tetap lestari. Merekomendasikan konsep pengelolaan ikan hampal di Danau Ranau kepada Pemerintah Daerah Sumatera Selatan dan Lampung untuk dituangkan dalam Peraturan Daerah.Utilization and water management have to consider the aspect of conservation therefore biological resources such as fish can be preserved. Ranau Lake is one of the potential natural resources to produce fish that has long been used by local fishing communities as a source of lifehood. Hampal barb (Hampala macrolepidota, Kuhl & Van Hasselt in 1823) has economically and ecologically role or function in Ranau Lake. This study was conducted in 2013 in Ranau Lake, South OKU Regency, South Sumatera Province and West Lampung Regency,Lampung Province. The aim of research was to obtain a concept of management of hampal barb in Ranau Lake. The management of hampal in Ranau Lake could be attempted through the integration study of environmental aspects, fish biology, capture fishery and fish population dynamic data. It can be done prior to the fish population decline in order to maintain their stable population. Recommending the concept of hampal barb management in Ranau Lake to South Sumatra and Lampung Government for consideration of developing a local government regulation.
Page of 13
Articles per Page
by

Refine Search

Authors

New Search

Advanced search