Journal Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia

-
118 articles
Page of 12
Articles per Page
by
Umi Muawanah, Hakim Miftahul Huda, Sonny Koeshenderajana, Duto Nugroho, Zuzy Anna, Mira Mira, Abdul Ghofar
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia, Volume 9, pp 71-83; doi:10.15578/jkpi.9.2.2017.71-83

Abstract:Perikanan Rajungan (Portunus pelagicus) di Indonesia memberikan devisa sebesar US$ 246,14 juta dari ekspor pada tahun 2015 dan menghidupi 65.000 nelayan dan 130.000 pengupas rajungan di Indonesia. Berdasar nilai strategisnya ini, pemanfaatan perikanan rajungan perlu memperhatikan asas keberlanjutan sumber daya. Penelitian ini bertujuan menganalisa keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya rajungan di Indonesia menggunakan model bioeokomi dari data hasil tangkapan rajungan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) RI tahun 1977-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan sumberdaya rajungan di Indonesia memberikan rente ekonomi yang tinggi pada kondisi Maksimum Sustainale Yield (MSY) dan Maksimum Economic Yield (MEY) sedangkan pada rezim open access (OA) tidak memberikan rente ekonomi. Mengacu pada hasil penelitian maka pengaturan pemanfaatan sumberdaya rajungan dengan upaya dan produksi yang mendekati batas MEY diharapkan dapat menjamin keberlanjutan usaha rajungan baik secara biologi maupun ekonomi. Adapun pemanfaatan secara open access (OA) hendaknya dibatasi atau dihindari karena kondisi ini tidak dapat menjamin berkelanjutan perikanan rajungan baik secara biologi maupun ekonomi.The Blue Swimming Crab (BSC, Portunus pelagicus) fishery in Indonesia provides revenue of US$ 246.14 million rom exports in 2015 and supports 65,000 fishermen and 130,000 pickers in Indonesia. Based on this value, the harvest of BSC fishery should consider the principle of resource sustainability. This study aims to analyze the sustainability of utilization of crab resources in Indonesia using bioeocomic model applied to the BSC catch data from all Fisheries Management Areas (FMA) in Indonesia from year 1977 until 2014. The results show that BSC harvest in Indonesia gives high economic rents under the conditions of Maximum Sustainale Yield (MSY) and Maximum Economic Yield (MEY) while the open access regime does not provide any economic rents. Referring to the results of the study, the arrangement of utilization of crab resources with efforts and production close to the limit of MEY is to be expected to ensure the continuity of the crab business both biologically and economically. The direction toward open access should be limited or avoided because this condition will lead to the unsustainable practices of the BSC fishery both biologically or economically.
Darwanto Darwanto
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia, Volume 9; doi:10.15578/jkpi.9.2.2017.i-viii

Safran Makmur, Dina Muthmainnah, Subagdja Subagdja
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia, Volume 9, pp 61-70; doi:10.15578/jkpi.9.2.2017.61-70

Abstract:Pemanfaatan dan pengelolaan perikanan harus memperhatikan aspek konservasi agar sumberdaya hayati yang ada didalamnya seperti ikan dapat tetap lestari. Danau Ranau merupakan salah satu sumberdaya alam yang potensial menghasilkan ikan yang telah lama dimanfaatkan masyarakat nelayan setempat sebagai sumber kehidupan. Ikan hampal (Hampala macrolepidota, Kuhl & Van Hasselt 1823) mempunyai peran atau fungsi ekonomis dan ekologis di perairan Danau Ranau. Penelitian dilakukan pada tahun 2013 di perairan Danau Ranau Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung. Tujuan penelitian untuk mendapatkan konsep pengelolaan ikan hampal di Danau Ranau. Penelitian mengintegrasikan secara menyeluruh aspek lingkungan perairan, biologi ikan, penangkapan dan dinamika populasi ikan hampal. Pengelolaan ikan hampal di Danau Ranau dapat dilakuan melalui: 1) pengelolaan habitat, 2) pengelolaan populasi dan 3) pengelolaan penangkapan. Pengelolaan ikan hampal di Danau Ranau dapat dilakukan sebelum populasi ikan tersebut menurun sehingga dapat tetap lestari. Merekomendasikan konsep pengelolaan ikan hampal di Danau Ranau kepada Pemerintah Daerah Sumatera Selatan dan Lampung untuk dituangkan dalam Peraturan Daerah.Utilization and water management have to consider the aspect of conservation therefore biological resources such as fish can be preserved. Ranau Lake is one of the potential natural resources to produce fish that has long been used by local fishing communities as a source of lifehood. Hampal barb (Hampala macrolepidota, Kuhl & Van Hasselt in 1823) has economically and ecologically role or function in Ranau Lake. This study was conducted in 2013 in Ranau Lake, South OKU Regency, South Sumatera Province and West Lampung Regency,Lampung Province. The aim of research was to obtain a concept of management of hampal barb in Ranau Lake. The management of hampal in Ranau Lake could be attempted through the integration study of environmental aspects, fish biology, capture fishery and fish population dynamic data. It can be done prior to the fish population decline in order to maintain their stable population. Recommending the concept of hampal barb management in Ranau Lake to South Sumatra and Lampung Government for consideration of developing a local government regulation.
Agus Djoko Utomo, Siti Nurul Aida
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia, Volume 9, pp 95-104; doi:10.15578/jkpi.9.2.2017.95-104

Abstract:Ikan Patin tebaran (Pangasianodon hypophthalmus) di Waduk Gajah Mungkur dapat berkembang biak dengan baik. Pada tahun 2011 produksi hasil tangkapan mencapai 377 ton. Secara ekologi, kondisi perairan Waduk Gajah Mungkur sesuai untuk perkembangbiakan ikan patin karena banyak tersedia pakan alami, terdapat daerah pemijahan terutama di inlet Keduang dan Wiroko, serta tersedia daerah suaka perikanan di sekitar area keramba jaring apung (KJA) milik PT. Aquafarm. Pada awal tahun 2012 terjadi pelanggaran penangkapan ikan di suaka perikanan secara besar-besaran hingga sekarang. Kondisi ini berdampak terhadap produksi perikanan tangkap ikan patin di Waduk Gajah Mungkur yang menurun tajam. Beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk memulihkan sumberdaya ikan patin di Waduk Gajah Mungkur diantaranya yaitu pengembalian fungsi suaka perikanan yang berada di area KJA milik PT. Aquafarm, mengoptimalkan pengelolaan berbasis kearifan lokal yang didukung oleh aspek hukum, dan melakukan penebaran ikan patin di Suaka Perikanan.Fish introduction of Stipped Catfish (Pangasianodon hypophthalmus) in the Gajah Mungkur Reservoir can grow and breed well. In 2011, the catch productions of this fish reached 377 tones. Ecologically, water conditions of the reservoir is suitable for breeding of Stripped Catfish because of abundance natural food, a suitable spawning area, especially at the inlets of Keduang and Wiroko, and available of fiheries protection area around the location of floating net cages (KJA) owned by PT. Aquafarm. In early 2012, there were massively fishing violation in the fishery conserved area until now. This condition has an impact on fisheries production of Stripped Catfish at Gajah Mungkur Reservoir which declined sharply. Some effort needs to be done to restore the resources of Stripped Catfish in Gajah Mungkur Reservoir such as to restore the function of fisheries reserved area located in the floating net cages (KJA) owned by PT. Aquafarm, optimize local local wisdom-based management supported by legal aspects, and stocking Stripped Catfish in the fisheries reserve.
Darwanto Darwanto
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia, Volume 9, pp 125-127; doi:10.15578/jkpi.9.2.2017.app.125-app.127

Kamaluddin Kasim, Eko Prianto, Husnah Husnah, Setiya Triharyuni
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia, Volume 9, pp 115-124; doi:10.15578/jkpi.9.2.2017.115-124

Abstract:Cagar biosfir Giam Siak Kecil (GSK) merupakan ekosistem paparan banjiran yang unik dengan sumberdaya ikan yang beragam. Terdapat beberapa permasalahan terkait pemanfaatan sumberdaya perikanan diantaranya penurunan jumlah dan jenis sumberdaya perikanan. Salah satu upaya pengelolaan perikanan yang digunakan adalah pendekatan ekosistem (Ecosystem Approach to Fisheries Management/EAFM). Tulisan ini bertujuan untuk merumuskan pengelolaan sumberdaya perikanan melalui pendekatan ekosistem di rawa banjiran GSK Provinsi Riau. Jenis ikan yang ditemukan sebanyak 37 jenis ikan, 10 jenis diantaranya merupakan ikan ekonomis penting, sementara 5 jenis ikan mengalami kelangkaan diantaranya arwana (Schleropages aureus), belida (Chitala sp), patin (Pangasius sp), jalai (Channa maruliodes). Nilai beberapa domain pada pengelolaan perikanan GSK menunjukkan skor pada kategori buruk (dibawah reference point) yakni pada domain penangkapan, kelembagaan dan ekonomi. Namun, secara umum kondisi pengelolaan rawa banjiran GSK tergolong dalam kategori sedang (nilai 1,53). Focus group discussion merumuskan langkah-langkah pengelolaan yang diperlukan diantaranya: 1) restocking ikan asli. 2) pengembangan kawasan suaka perikanan, 3) peningkatan pengawasan terhadap praktek-praktek penangkapan ikan ilegal dan merusak, 4) penguatan kelembagaan pengelolaan perikanan, dan 5) monitoring hasil tangkapan ikan beserta evaluasi pengelolaannya.Giam Siak Kecil Biosphere Reserve is a part of unique floodplain ecosystem, which is inhabited by various fresh water fish species. The catches of some native species have curtailed over the last decade since the local fishers often use destructive fishing practices and gears. A sustainable management approach needs to be addressed to avoid over-exploitation and to restore the stock. This research aimed to formulate proper management approach that can be applied to the floodplain ecosystem of Giam Siak Kecil Biosphere Reserve. The research found that at least 37 species of fish were recorded, 10 of them were economically important species. There were five species categorized as rare species such as Arwana (Schleropages aureus), Belida (Chitala sp), Patin (Pangasius sp), and Jalai (Channa maruliodes). EAFM indikators showed that the lowest score (below the reference point) were found on fishery domain, organization domain, and economy domain. Nevertheless, it could be concluded that floodplain ecosystem of Giam Siak Kecil Biosphere Reserve was categorized in middle class category, with average scores of 1.53. Based on the findings above, the formulation of management purposed should be addressed to: 1) restocking native fishes, 2) developing fishery sanctuary, 3) increase surveillance of illegal fishing practices, 4) strengthening fishers organizations, 5) monitoring and evaluating the catch on weekly or monthly basis.
Reny Puspasari, Sri Turni Hartati, Regi Fiji Anggawangsa
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia, Volume 9, pp 85-94; doi:10.15578/jkpi.9.2.2017.85-94

Abstract:Reklamasi pantai Teluk Jakarta merupakan rencana pemerintah yang ditujukan untuk mengenadalikan banjir di Kota Jakarta dan pengembangan area bisnis yang tumbuh semakin pesat. Reklamasi akan dilaksanakan dengan membangun tanggul raksasa sepanjang 60 km di Teluk Jakarta dan pembangunan 18 pulau kecil di depan pantai. Reklamasi pantai dapat memberikan dampak terhadap lingkungan perairan dan perikanan. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan perikanan berkelanjutan, maka perlu dilakukan analisis dampak reklamasi terhadap kondisi kualitas air dan perikanan di teluk Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak reklamasi terhadap kondisi kualitas air dan perikanan melalui analisis data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perairan Teluk Jakarta mempunyai fungsi ekologis sebagai daerah asuhan beberapa biota laut seperti ikan dan udang, hal ini terkait dengan terdapatnya ekosistem mangrove di bagian wilayah timur Teluk Jakarta. Kualitas air dan perikanan di teluk Jakarta sudah mengalami penurunan kualitas akibat adanya tekanan antropogenik. Reklamasi pantai berdampak terhadap perubahan kondisi lingkungan perairan dan perikanan yang diindikasikan oleh penurunan kecerahan perairan, salinitas dan nilai indeks keanekaragaman fitoplankton dan makrozoobenthos. Terjadi penurunan nilai laju tangkap yang signifikan dari alat tangkap sero yang terdampak oleh pembangunan Pulau C dan D, hal ini menjadi indikasi bahwa reklamasi berdampak pada penurunan stok ikan. Terdapat potensi penurunan produksi perikanan teluk Jakarta sebesar 82,2 ton/tahun akibat hilangnya daerah penangkapan sero, bagan tancap dan karamba kerang hijau.Coastal reclamation in Jakarta Bay is one of government planning as flood disaster management and to develop business area that has been grow very fast. A 60 km of giant sea wall and 18 small reclamation islands in Jakarta Bay will be developed. Coastal reclamation could give any impact to environment and fisheries. In order to sustainable fisheries management, there should be an impact analysis of coastal reclamation to water quality and fisheries. Research objectives are to analyze the coastal reclamation impact to water quality and fisheries in Jakarta Bay, through primary and secondary data analysis. Results showed that Jakarta Bay has an ecological function as nursery ground for many marine biotas such as fish and shrimp, and it related to the mangroves ecosystem which is distributed in eastern part of Jakarta bay. Water quality and fish resources have been degraded due to anthropogenic pressure. Coastal reclamation has impacted the changing of water quality indicated by decreasing the water clarity, salinity and the value of diversity index of phytoplankton and makrozoobenthos. Coastal Impact to fisheries are indicating There were a significant decreased of fish catch rate from sero (set net) which is a passive gear operated near the coastal area and impacted by development of C and D islands, indicating that reclamation impacted to fish stock decreased. There is a potential decrease of fish production in Jakarta Bay about 82,2 ton/yr due to loss of fishing ground area of sero (set net), stationary lift net and green mussels trap.
Eko Prianto, Chairulwan Umar, Endi Setiadi Kartamihardja, Husnah Husnah
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia, Volume 9, pp 105-114; doi:10.15578/jkpi.9.2.2017.105-114

Abstract:Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki sekitar 680 buah embung dan bendung berukuran antara 0,5-155 ha, dengan luas total 1.630 ha. Potensi sumber daya perairan tersebut belum dimanfaatkan untuk pengembangan perikanan. Dewasa ini, badan air tersebut hanya berfungsi sebagai penampung air untuk keperluan irigasi pertanian dan minum ternak serta kebutuhan air rumah tangga. Tulisan ini bertujuan untuk merumuskan upaya pengelolaan dan pemanfaatan embung serta bendung yang berbasis budidaya (culture-based fisheries/CBF) di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Metodologi pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan studi literatur yang dianalisis secara deskriptif. Potensi produksi ikan di embung dan bendung di NTT diperkirakan berkisar antara 34.3-55.8kg/ha/th dengan kondisi kualitas air yang masih baik dan mampu mendukung kehidupan organisme terutama ikan. Beberapa perairan embung dan bendung memiliki tingkat kesuburan sedang (mesotrof) hingga sangat tinggi (hypereutrof) dengan jenis plankton yang mendominasi yaitu kelas Cyanophyceae (genera Anabaena dan Oscilatoria) dan Dynophyceaea (Peridinium). Kelembagaan pengelola sumber daya ikan belum terbentuk, namun kelompok tani yang terlibat dalam pengelolaan badan air dengan struktur organisasi yang jelas sudah ada. Agar kegiatan CBF dapat berjalan dengan baik maka pemerintah daerah harus mengoptimalkan produksi benih di hatchery ikan bandeng dan menyusun regulasi yang mengatur penebaran ikan dan penerapan CBF.In East Nusa Tenggara Province there are 680 small reservoirs and dams (range from 0.5 to 155 ha/unit), with the total waters area of around 1,630 ha. Its high potential resources have not been utilized yet for fisheries. Nowadays, NTT’s dams and reservoirs are only be utilized for agricultural irrigation, livestock and household needs. Culture-based fisheries (CBF) is a technology that is suitable and recommended to be applied and developed in reservoirs or dams, because it does not alter the function ofthe reservoir. This paper aims to formulate cultured based fisheries management and utilization efforts of dams and small reservoirs in East Nusa Tenggara. Desk study was used to collect data and information, and analized and descriptively.The results show that the fish production potential of dams and reservoirs in NTT province was around 34.3-55.8 kg/ha/year. Most of the dams and reservoirs have clear water and able to support aquatic organism particulalrly for fish as the main exploited resources.Productivity levels varied from mesotrof to hypereutrof, inhabited by plankton group dominated by Cyanophyceae (Anabaena dan Oscilatoria) and Dynophyceae (Peridinium). The formal agency responsible to manage the resources was not established yet; however, some groups of fishers who directly utilized the resources have been developed. The local government of NTT should optimally increased the productivity of their owned hatchery to produce milk fish fry and able to arrange the regulation which guides the restocking and CBF implementation.
Wartono Hadie
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia, Volume 9; doi:10.15578/jkpi.9.1.2017.51-60

Abstract:Volume ekspor udang Indonesia masih tergolong fluktuatif, namun komoditas udang tetap menjadi salah satu komoditas andalan ekspor perikanan Indonesia yang meliputi 40% hasil ekspor perikanan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggambarkan status keberlanjutan sistem budidaya udang dan merumuskan opsi rekomendasi kebijakannya. Analisis secara deskriptif dan analisis ordinasi Rap-SISDITA yang berbasis metode dimensional scalling digunakan untuk mengevaluasi keberlanjutan beberapa sistem budidaya udang vaname yang berkembang di masyarakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa: 1). Dalam mendukung Inpres Nomor 7 tahun 2016 tentang percepatan industrialisasi perikanan, maka sub sektor budidaya perlu mengimplementasikan hasil penelitian untuk mendukung keberlanjutan produksi udang vaname. Dimensi yang perlu diperhatikan adalah kebijakan pemerintah, teknologi budidaya, dan nilai ekonomi; 2). Membentuk program budidaya udang vaname berkelanjutan dan ramah lingkungan. Hal itu bisa dicapai melalui regulasi dengan penerapan model teknologi budidaya udang vaname yang ideal, berbasis lingkungan yang sehat, teknologi tepat guna, dan berorientasi pasar. Kebijakan pemerintah perlu berfokus pada pemberdayaan petambak pada berbagai sistem budidaya dengan dimensi pendukungnya yang tepat. Regulasi ini dapat ditetapkan oleh pihak Pemerintah beserta Pemerintah Daerah; 3). Pemanfaatan sentra budidaya udang vaname secara terintegrasi melalui diseminasi teknologi yang menjangkau daerah-daerah yang berpotensi untuk budidaya udang vaname dan melalui multimedia yang lebih luas; 4). Pemerintah Pusat menugaskan lembaga penelitian, perguruan tinggi, penyuluh perikanan, produsen benih, pengusaha pakan, dan kelompok pembudidaya untuk mengambil langkah persiapan hingga pelaksanaan program. Indonesian shrimp export volume is fluctuating, yet the shrimp commodities remains main commodity of Indonesian export which covers 40% of export proceeds fishery. This research aims to to describe the sustainability status of shrimp aquaculture system and to formulate management options. A descriptive analysis and Rap-SISDITA ordination analysis based on dimensional scaling method were used to evaluate the sustainability of vaname shrimp farming systems. The results show that: 1). In support of Presidential Instruction No. 7 in 2016 on the acceleration of the industrialization of fisheries, aquaculture sub-sector, research urgently needed to support the sustainability of vaname shrimp production. A public policy should focus on aquaculture technology, and economic value; 2). A program of shrimp farming should be built in a sustainable and ecofriendly. This can be achieved through applying regulation with ideal technology for vaname shrimp farming, based on a healthy environment, appropriate technology, and market-oriented. A public policy should focus on empowering farmers on various farming systems with the exact dimensions. This regulation can be determined by the Central Government and Local Government; 3). Optimizing the vaname shrimp farming centers are integrated through the dissemination of technologies that reach potential areas for vaname shrimp cultivation through effective communication media; 4). A Central Government should asked research institutes, universities, fisheries extension institutions, seed producers, feed businesses, and farmer groups to arrange doable action plan to implement the program.
R Thomas Mahulette, Duto Nugroho
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia, Volume 9; doi:10.15578/jkpi.9.1.2017.31-40

Abstract:Teknologi hunian ikan buatan (Fish shelter) telah banyak digunakan di berbagai perairan dan telah berkontribusi pada perbaikan kualitas habitat pada kawasan yang telah terdegradasi akibat faktor-faktor antropogenik. Perairan pantai Brebes merupakan kawasan dengan aktivitas perikanan padat tangkap yang telah beroperasi sejak lama. Tujuan utama penerapan teknologi tersebut untuk memperbaiki habitat ikan demersal yang terdegradasi oleh aktivitas perikanan tangkap yang telah berjalan. Pada tahun 2013–2014 telah dilakukan upaya penerapan teknologi hunian ikan buatan melalui penenggelaman sejumlah modul bangunan bawah air di kawasan tersebut. Desain dan konstruksi hunian ikan buatan mengikuti bentuk kubus terbuat dari beton berongga dan disusun bertingkat dalam air berbentuk piramida. Diharapkan bangunan yang dibentuk akan menjadi habitat buatan untuk memperbaiki ketersediaan dan kelimpahan ikan di sekitar kawasan tersebut. Hasil pengamatan secara kualitatif selama 1 tahun penenggelaman memberikan informasi bahwa terjadi peningkatan kelimpahan ikan demersal (kakap dan kerapu) yang dibuktikan dengan data hasil tangkapan nelayan yang beroperasi disekitar kawasan tersebut. Manfaat lain adalah mulai berkembangnya perikanan rekreasi dengan alat tangkap pancing. Tulisan ini disusun sebagai bagian dari awal keberhasilan penenggelaman bangunan bawah air sebagai salah satu upaya untuk memperbaiki habitat di kawasan padat tangkap. Upaya mengubah pola pemanfaatan sumberdaya menjadi lebih bertanggung jawab telah disosialisasikan. Kesejahteraan masyarakat pesisir dalam jangka panjang sangat perlu didukung oleh pengelolaan dan kebijakan pemanfaatan ekosistem dalam jangka panjang. The fish shelter has been widely used and contributed on restoring the healthiness level of demersal coastal habitat in degraded areas due to anthropogenic factors. Brebes coastal waters is an area with dense capture fisheries activities that have been operating since decades. The research aims to apply this technology for recovering the fish habitat that has been degraded by demersal fishing activities. In 2013 – 2014, the fish shelters have been deployed to address those issues. The design and construction of fish shelters following the a cubical shapes made by concrete and placed in an underwater pyramid-shaped. It is expected that the underwater construction will become artificial habitat to improve the availability and abundance of fishes in the surrounding area. The observations were carried out to monitor the fish shelters within 1 year. The result indicates that the large demersal fish (snapper and grouper) found in relatively high around the shelter. It also proved by landing data fishers that operated around the fish shelters. Moreover, the recreational fishing with line have been developed after the deployments. This paper deal with the initial success of the installment underwater building as part of the efforts for restoring the habitat in the area. The campaign on sustainable fishing technique also have been disseminate to the fishers community. This is important since long-term well-being of coastal communities in the region should be supported by a better fisheries system including healthy ecosystem.
Page of 12
Articles per Page
by

Refine Search

Authors

New Search

Advanced search