Journal Jurnal Hukum & Pembangunan

-
1,201 articles
Page of 121
Articles per Page
by
Hendra Nurtjahjo
Jurnal Hukum & Pembangunan, Volume 35; doi:10.21143/jhp.vol35.no3.1518

Abstract:Sejak permulaan Orde Baru hingga era reformasi yang masih sedang berlangsung saat ini, telah tumbuh demikian banyak lembaga-lembaga yang berkaitan dengan tujuan negara, fungsi negara, dan tugas-tugas pemerintahan dalam arti luas. Lembaga-lembaga, komisi-komisi, atau badan ini muncul untuk menjalankan fungsi-fungsi negara (pemerintahan) sebagai pelaksanaanlebih lanjut dari tujuan-tujuan negara yang telah ditetapkan dalam konstitusi. Adakalanya secara struktural lembaga-lembaga ini bersifat sub-ordinatif, dapat pula bersifat koordinatif. Fungsinyapun dapat berganda (multiple). Misalnya satu lembaga dapat memegang dua hingga tiga fungsi sekaligus: fungsi legislatif (regulatif). fungsi eksekutif (operasional-administratif).maupun fungsi yudisial (memberikan punishment/hukuman), ini dimungkinkan. Scmua lembaga ini diidealkan memiliki kedudukan yang independen demi efektivitasnya. Derajat independensinya pun berbeda-beda.
Muhammad Aji Satria
Jurnal Hukum & Pembangunan, Volume 35; doi:10.21143/jhp.vol35.no3.1519

Abstract:Transisi politik di Indonesia sejak Reformasi 1998 berimplikasi pada penegakkan nilai-nilaiHak Asasi Manusia, dengan fokus kajian pada bagaimana mencari konsep keadilan transisional yang tepat untuk menyelesaikan pelanggaran HAM pada masa lalu. Mahkamah Konstitusi berperan untuk mengawal konsep yang terbentuk agar sesuai dengan cita konstitusi Indonesia. Peran ini semakin terasa besar karena dalam era reformasi, salah satu kesulitan penyelesaian perkara pelanggaran HAM adalah penegakkan keadilan yang harus menggunakan perangkat warisan Orde Baru yang dikenal korup dan berpraktek curang. Hilangnya kepercayaan publik akan imparsialitas Mahkamah Agung membuat Mahkamah Konstitusi bagaikan "dewi penolong" dalam menegakkan nilai-nilai HAM secara adil berdasarkan UUD 1945.
Nurul Elmiyah, Suparjo Sujadi
Jurnal Hukum & Pembangunan, Volume 35; doi:10.21143/jhp.vol35.no3.1520

Abstract:Suatu penetapan pengadilan dapat dikeluarkan berdasarkan adanya permohonan atau gugatan voluntair yang ditandatangani oleh pemohon (baik perorangan maupun badan hukum) atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam permasalahan perdata. Istilah permohonan atau gugatan voluntair ini dapat dilihat dahulu dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ("UU No.14/1970"), yang meskipun tidak di atur lagi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai pengganti UU No.14/1970. Ketentuan tersebut masih dianggap relevan dan merupakan penegasan, disamping kewenangan badanperadilan penyelesaian masalah atau perkara yang bersangkutan dengan Yurisdiksi contentioso yaitu perkara sengketa yang bersifat partai (ada pihak penggugat dan tergugat). selain itu ketentuan tersebut juga memberi kewenangan penyelesaian masalah atau perkara voluntair yaitu gugatan permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat. Perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut, maka hakim akan memberi suatu penetapan.
Ramly Hutabarat
Jurnal Hukum & Pembangunan, Volume 35; doi:10.21143/jhp.vol35.no3.1521

Abstract:Dalam negara demokrasi konstitusional di Indonesia, keberadaan partai politik adalah suatu kemestian. Kehidupan partai politik hanya bisa terpelihara dalam iklim kondusif. Perwujudan negara demokrasi antara lain dilakukan melalui pemilihan umum (Pemilu). Dalam konteks Pemilu inilah partai-partai politik berperan terutama menjadi kontestan pemilu. Pembatasan yang sangat ketat terhadap keikutsertaan pemilu hanya disebabkan karena, Pertama, sifat pemerintahan yang otoriter. Kedua, partai-partai politik yang terlalu banyak sehingga tidak bisa dihindarkan adanya pengetatan terhadap jumlah partai politik yang ideal. Terlepas dari jumlahpartai politik yang ideal secara substansial esensi demokrasi adalah kebebasan. Tanpa kebebasan tidak ada ruang mendirikan partai politik. Kebebasan itu hanya mungkin terdapat di negara demokrasi bukan di negara yang otoriter.
Hwian Christianto
Jurnal Hukum & Pembangunan, Volume 39; doi:10.21143/jhp.vol39.no3.1512

Abstract:Keberadaan asas-asas hukum di dalam suatu bidang hukum sangat penting mengingat asas-asas hukum inilah yang menjadi dasar dan pedoman bagi perkembangan setiap bidang hukum agar tidak menyimpang. Di dalam hukum pidana sendiri keberadaan asas hukum ini di tegaskan sebagai suatu upaya agar peradilan pidana di batasi kesewenang-wenangannya dalammenentukan ada atau tidaknya perbuatan yang dilarang. Roeslan Saleh menegaskan tujuan utama dari asas hukum ini untuk “mengnormakan fungsi pengawasan dari hukum pidana”2 itu sendiri agar jangan sampai di salah gunakan oleh Pemerintah (pengadilan) yang berkuasa. Dari sini timbullah asas-asas hukum pidana seperti asas legalitas yang menghendaki tidak adaperbuatan yang dapat di pidana kecuali berdasarkan ketentuan perundangundanganpidana yang ada sebelum perbuatan itu dilakukan, asas kesamaan menghendaki adanya penghapusan diskriminasi proses peradilan, asas subsidiaritas, asas proporsionalitas dan asas publisitas.
Junior B Gregorius
Jurnal Hukum & Pembangunan, Volume 39; doi:10.21143/jhp.vol39.no3.1513

Abstract:Pengaturan hak atas lingkungan hidup sebagai hak asasi manusia dalam UUD 1945, memang belum dirasakan dampaknya dalam penyelesaian sengketa-sengketa lingkungan, namun jiwa dan semangat Konstitusi tersebut mewajibkan Negara untuk memberi, menjaga dan melindungi hak asasi masnusia dalam lingkungan hidup tersebut dengan mempercepat perbaikan peraturan yang ada dan meningkatkan kinerja aparatur penegak hukum lingkungan, termasuk perbaikanmekanisme penyelesaian sengketa lingkungan yang ada, demi tercapainya keadilan lingkungan bagi masyarakat banyak. Dengan pembentukan suatu Komisi khusus yang menangani keseluruhan masalah lingkungan hidup, didasari oleh nuansa Konstitusi yang hijau, dapat sungguh-sungguh menata lingkungan hidup Indonesia yang baru, Indonesia yang hijau danbermartabat, dan berkeadilan.
Syamsul Khoiri
Jurnal Hukum & Pembangunan, Volume 39; doi:10.21143/jhp.vol39.no3.1514

Abstract:Perkembangan hukum perburuhan di negara-negara industri awal dan pelopor, terutama dicirikan oleh kolektivitas dan oleh perlindungan yang terus berkembang terhadap buruh. Secara konseptual ia berangkat dari pengandaian adanya relasi asimetris antara buruh dengan majikan, dan karenanya perlu campur tangan negara untuk melindungi buruh yang akan selalu lebih lemah posisinya di hadapan modal dan majikan. Dalam konteks inilah hukum perburuhan memiliki sebuah panggilan untuk mendorong perbaikan sebuah problem sosial subordinasi terhadap buruh yang manifest di dunia kapitalisme modern. Hukum perburuhan juga dapat menjadi arena yang menjanjikan untuk dilaksanakannya proyek transformatif, guna memperkenalkan norma-norma demokratis dan partisipatoris ke dalam ruang privat dunia korporasi dan pasar
Teddy Anggoro
Jurnal Hukum & Pembangunan, Volume 39; doi:10.21143/jhp.vol39.no3.1515

Abstract:Pemahaman mutlak atas suatu ketentuan perundang-undangan adalah suatu prasyarat untuk tercapainya keadilan, kepastian dan kemanfaatan dari keberlakuan suatu hukum. Terkadang dalam satu ketentuan pasal peraturan perundang-undangan, bahkan satu kata dalam pasal, dapat terjadi perbedaan pemaknaan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Oleh karena itu, didalam doktrin ilmu hukum dikenal suatu cara untuk mengetahui makna suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu dengan melakukan penafsiran terhadap ketentuan tersebut.
Dewi Lestari
Jurnal Hukum & Pembangunan, Volume 35; doi:10.21143/jhp.vol35.no3.1516

Abstract:Momentum hari anti kekerasan terhadap perempuan yang diperingati dunia setiap tanggal 25 November, disambut dengan disahkannya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ("UU PKDRT"). Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada bulan September tahun 2004. Hal tersebut merupakan suatu kemajuan dalam pembangunan hukum dan peningkatan kesadaran hukum terhadap masyarakat Indonesia. Pertimbangan pemerintah mengeluarkan Undang-Undang tersebut adalah bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mengingat Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat), maka perlu di jelaskan bahwa karakteristik dari negara hukum, "pengakuan dan perlindungan atas hak asasi manusia" merupakan karakteristik yang pertama dan utama.
Fatmawati Fatmawati
Jurnal Hukum & Pembangunan, Volume 35; doi:10.21143/jhp.vol35.no3.1517

Abstract:Terjadi pergeseran sistem pemerintahan pada UUD Negara R.I Tahun 1945, yaitu bahwa UUD Negara R.I Tahun 1945 pra perubahan menganut sistem pemerintahan semi presidensil, yang berubah menjadi sistem pemerintahan presidensil setelah perubahan UUD Negara R.I Tahun 1945. Pergeseran sistem pemerintahan juga terjadi baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam praktek ketatanegaraan. pembentuk UU lebih memahami konsep-konsep penting yang dianut dalam UUD Negara R.I Tahun 1945 pasca perubahan, termasuk konsep tentang sistem pemerintahan presidensil, agar UU yang mereka hasilkan bersumber pada UUD dan tidak bertentangan dengan UUD. Dengan pemahaman tersebut, selain peraturan perundang-undangan di bawah UUD sesuai dengan UUD, juga agar hubungan antara eksekutif dan legislatif (termasuk hubungan dengan menteri-menteri dan organ-organ independen eksekutif) dapat terlaksana sesuai dengan sistem pemerintahan yang dianut dalam UUDNegara R.I Tahun 1945 pasca perubahan.
Page of 121
Articles per Page
by

Refine Search

Authors

New Search

Advanced search