Refine Search

New Search

Advanced search

Journal Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum

-
22 articles
Page of 3
Articles per Page
by
Afifa Rangkuti
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Volume 5, pp 40-59; doi:10.31289/jiph.v5i2.2191

Abstract:Dalam praktek kehidupan bernegara sejak masa awal kemerdekaan hingga hari ini, ternyata pemahaman demokrasi saat ini di Indonesia terdiri dari beberapa model demokrasi perwakilan yang berbeda satu dengan lainnya. Sejak era reformasi, ada perubahan politik yang signifikan di Indonesia. Melihat implementasi demokrasi di era reformasi ini sering disebut sebagai masa-masa euforia kebebasan, kita harus jujur dan rela merupakan cara untuk mengembangkan demokrasi kita yang tidak sehat, sehingga konsep demokrasi yang berulang kali kita kembangkan itu dapat meningkatkan situasi dan segera membawa bangsa ini keluar Dari krisis multidimensi yang terjadi, bahkan ada tanda-tanda semakin memperburuk situasi. Ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan demokrasi adalah QS.Ali Imran 159. Sementara di dalam Al Qur'an membahas musyawarah di QS.Ash-Shuraa: 38. Diskusi tentang konsep demokrasi pada akhirnya menuntun umat Islam untuk bergerak maju dan mengimplementasikan garis besar Qur'an dan Sunnah Nabi dan praktek masyarakat yang ada di zaman Nabi dan Sahabat-Sahabatnya. Penggalian demokrasi itu penting dan relevan karena dalam Al Qur'an dan kehidupan Nabi dan Muslim sebelum kita ada dalam kehidupan masyarakat yang adil, beradab dan menjunjung tinggi nilai persaudaraan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam kehidupan sosial di Indonesia.
Syapri Chan
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Volume 5, pp 68-75; doi:10.31289/jiph.v5i2.2186

Abstract:Tujuan penelitian ini menggagas konsep perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana oleh korporasi perbankan dengan mengadopsi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. Permasalahan yang akan diteliti: Pertama, apakah korporasi perbankan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukannya? Kedua, bagaimanakah mekanisme perlindungan hukum terhadap korban akibat tindak pidana korporasi perbankan? Penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum normatif yang menyuguhkan bahan hukum dalam menunjang sifat holistik dari penelitian. Penelitian ini menyimpulkan, Pertama, bahwa perbankan dapat dimintakan pertanggungjawabanatas tindak pidana yang dilakukannya, Kedua, mekanisme perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana oleh korporasi perbankan adalah melalui restitusi atau melalui gugatan perdata. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa terhadap korban akibat tindak pidana oleh korporasi perbankan dapat memperoleh suatu perlindungan hukum berupa ganti kerugianberupa restitusi dan gugatan perdata.
Dian Herdian Silalahi
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Volume 5, pp 60-67; doi:10.31289/jiph.v5i2.2182

Abstract:Permasalahan yang diteliti disini adalah upaya penanggulangan, hambatan dan upaya ke depan pada tindak pidana narkotika di wilayah Polres Tebing Tinggi, Metode yang digunakan pada penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif atau doktriner, peneliti menggunakan penelitian hukum normatif atau doktriner yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui dua pendekatan, yaitu: Pendekatan yuridis normtif dan Pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa penanggulangan tindak pidana terhadap penyalahgunaan narkoba melalui tiga cara yaitu preemtif, prefentif, dan refresif.
Adrian Faridhi
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Volume 5, pp 86-93; doi:10.31289/jiph.v5i2.2181

Abstract:Pemilihan umum (pemilu) merupakan pesta demokrasi yang diselenggarakan sekali dalam lima tahun termasuk juga dalam hal ini pemilihan kepala daerah (Pilkada), memilih merupakan hak asasi yang mesti dilindungi sebagai hak dasar warga negara. Syarat untuk memilih dalam perkembangannya mengalami perluasan makna demi dapat menggunakan hak politik berupa memilih dan dipilih, pada awalnya syarat memilih menunjukkan surat undangan memilih, dengan putusan Mahkamah Konstitusi cukup menunjukkan identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), timbul permasalahan ketika proses penerbitan KTP bermasalah, namun penggunaan KTP sebagai dasar identitas untuk memilih, maka terbitlah ketentuan penggunaan Surat Keterangan sebagai pengganti KTP yang belum selesai. Metode penelitian ini mengunakan penelitian yuridis sosiologis yang berlokasi di Kota Pekanbaru. Hasil Penelitian yaitu penggunaan surat keterangan sebagai pengganti KTP didapatkan jumlah yang cukup besar saat Pilkada Kota Pekanbaru tahun 2017 dan surat keterangan yang digunakan sebagai pengganti KTP diberikan tidak melampirkan foto sebagaimana yang terdapat didalam KTP yang berpotensi menimbulkan kecurangan dalam pelaksanaan Pilkada.
Rina Suryana Nasution
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Volume 5, pp 94-100; doi:10.31289/jiph.v5i2.2185

Abstract:Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perkembangan usaha waralaba dan karakteristik bisnis waralaba, sehubungan dengan menjamurnya bisnis waralaba di Indonesia. Dari hasil penelitian diketahui bahwa bisnis waralaba masih belum banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai suatu usaha yang lebih menguntungkan dan relatif membutuhkan lebih sedikit modal dibandingkan jika harus memulai bisnis baru. Bisnis waralaba ini dapat segera dijalankan setelah disepakatinya perjanjian antara pihak pemilik hak waralaba dengan pemegang hak waralaba, dengan hak dan kewajiban tertentu yang diemban oleh masing-masing pihak, dengan berpedoman pada syarat-syarat perjanjian yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Namun selain peraturan dasar perjanjian tersebut, peraturan perundang-undangan spesifik yang disediakan oleh Pemerintah sebagai payung hukum bagi berkembangnya bisnis waralaba ini masih relatif kurang memadai, sehingga banyak pengusaha yang masih merasa “takut” untuk memulai bisnis semacam ini, dan lebih memilih mengembangkan bisnisnya sendiri.
Endang Suparta
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Volume 5, pp 76-85; doi:10.31289/jiph.v5i2.2183

Abstract:Membahas euthanasia dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia merupakan hal yang sangat menarik mengingat dalam dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia memaknai hak hidup sebagai salah satu hak yang sangat prinsipil, bahkan hak ini masuk dalam kategori non derogable right, yakni hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun dan oleh siapapun. Persoalan euthanasia memang pada dasarnya adalah suatu bentuk menghilangkan nyawa orang lain dengan cara yang tidak menimbulkan rasa sakit dengan maksud meringankan beban penyakit dari yang bersangkutan, namun dalam perspektif HAM, hak hidup sama sekali tidak boleh dihilangkan, sekalipun atas izin dari yang bersangkutan, sehingga segala bentuk penghilangan hak hidup seseorang jelas merupakan sebuah pelanggaran HAM yang tentu saja memiliki konsekuensi hukum bila hal tersebut dilakukan. Dari berbagai macam perdebatan mengenai euthanasia, mulai dari sudut pandang HAM, Agama dan prakteknya dibeberapa Negara, alangkah baiknya Indonesia tetap melarang perbuatan euthanasia, dengan menuangkannya ke dalam suatu ketentuan hukum yang lebih tegas dan yang jauh lebih baik dari pengaturan euthanasia sebagaimana terdapat dalam KUHP saat ini.
Rony Andre Christian Naldo, Mesdiana Purba
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Volume 5, pp 41-48; doi:10.31289/jiph.v5i1.2193

Abstract:Absolute Accountability Corporations because Land Fire Causes Pollution / Environmental Damage. As a legal subject, in carrying out business activities, each corporation is obliged to maintain the sustainability of environmental functions, by preventing pollution / damage from exceeding the quality standards / standard criteria for environmental damage. In fact, there are various corporations whose land is burned, resulting in pollution / damage exceeding the quality standards / standard criteria for environmental damage. This study discusses the absolute responsibility of corporations because land fires result in pollution / damage exceeding the quality standards / standard criteria for environmental damage. In connection with this, this study discusses further about the application, constraints, and solutions to the application of absolute responsibility to corporations because land fires result in pollution / damage exceeding the quality standards / standard criteria for environmental damage. This study uses a type of normative legal research, with a holistic normative juridical method, and is descriptive analytical. The results of the study concluded that not all Judges of the public justice institutions applied absolute responsibility to corporations because land fires resulted in pollution / damage exceeding the quality standards / standard criteria for environmental damage. There are 4 (four) constraints and 7 (seven) solutions to the application of absolute responsibility to corporations because land fires result in pollution / damage exceeding the quality standards / standard criteria for environmental damage.
Dinda Agita Sari, Elvi Zahara
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Volume 5, pp 14-21; doi:10.31289/jiph.v5i1.1955

Abstract:Juridical Issues Against Formality and Material Requirements From Uu No. 37 of 2004 Against Bankruptcy Cases of Decision Number 09 / Pdt.Sus-Pkpu / 2015 / Pn.Niaga MedanThis thesis is basically about what are the formal requirements and material requirements of Law No. 37 of 2004 concerning bankruptcy cases and relating them to the bankruptcy case of PT. Bumi Minang Padang Plaza Hotel. The proposed discussion is the regulation of bankruptcy law in Indonesia, with debt restructuring and the postponement of bankruptcy debt payment obligations, as well as the legal consequences of the bankruptcy decision of PT. Bumi Minang Padang Plaza Hotel. To discuss these problems, the primary legal material research is carried out, namely the material that is binding because it is issued by the Government, among others: statutory regulations, court decisions and treaties, the second is secondary legal material, namely materials which discuss primary material, between Other: books, articles, research reports, as well as various other scientific papers and all three tertiary legal materials, namely materials that support primary and secondary materials, among others: internet and others and conduct field research in the Medan Commercial Court
Risna Sidabutar, Suhatrizal Suhatrizal
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Volume 5, pp 22-31; doi:10.31289/jiph.v5i1.1976

Abstract:Legal Protection for Children Conducting Crimes of Harassment on Decision No.2 / pid.sus / 2014PN.Mdn Legal protection, for children can be interpreted as an effort to protect the law on various rights and freedoms of children and various interests related to child welfare. So, all children are protected, including children who are dealing with the law (ABH). The purpose of protection is to ensure the full rights of children to live, grow and participate optimally in accordance with human dignity and dignity, and to be protected from violence and discrimination, in order to realize quality Indonesian children who are noble and prosperous. Criminal action is a term commonly used in Indonesian law, where the term criminal act emphasizes an action that includes the meaning of doing or acting actively and not doing passively which is closely related to an attitude of someone who acts or acts. The actions or actions referred to contain elements or unlawful nature of an existing legal rule that prohibits such actions so that these actions can be punished.
Haryanto Ginting, Muazzul Muazzul
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Volume 5, pp 32-40; doi:10.31289/jiph.v5i1.1977

Abstract:The Role of the Police in the Application of Restorative Justice to Perpetrators of Criminal Offenses Conducted by Children and Adults The rise of cases of brawl between high school students and even not only between high school students, but also has hit up to campuses, this often happens in big cities such as Jakarta, Surabaya, and Medan. This study aims to determine the role of the Police in implementing Restorative Justice against perpetrators of criminal acts of beating carried out by children and adults that occurred in the District of Namo Rambe District of Deli Serdang. The research method is done by using descriptive qualitative method that is normative. Based on the data obtained in the results of this study, the authors draw conclusions as follows: The criminal justice system must always promote the importance of law and justice. But there is a false view that the measure of the success of law enforcement is only marked by the success of bringing a suspect to court and then being sentenced. The measure of success of law enforcement by law enforcement officers should be characterized by the achievement of values of justice in the community. The police as a state tool that plays a role in enforcing the law is expected to be able to respond to this by implementing a Restorative Justice mechanism.
Page of 3
Articles per Page
by