Refine Search

New Search

Advanced search

Journal Gorontalo Journal of Government and Political Studies

-
10 articles
Page of 2
Articles per Page
by
Lucyane Djaafar
Gorontalo Journal of Government and Political Studies, Volume 1, pp 098-107; doi:10.32662/gjgops.v1i2.487

Abstract:Public service is a part that cannot be separated from the life of the nation and state. The 1945 Constitution mandates that the state must provide good service to all citizens to fulfill their basic needs. The government is one of the providers of public services must always carry out services that are in accordance with the rules and must know the conditions of those served. In fact, the community is often disappointed with the services provided by the government in terms of licensing arrangements such as long and convoluted service procedures, the issuance of a permit is sometimes not in accordance with the time set. Problem formula What is the quality of public services in the One Stop and Manpower Integrated Services Investment Office (DPMPTSP & TK) in Bone Bolango Regency? This research uses qualitative methods. Techniques for collecting data through observation, interviews, documentation. The results of the service quality of Bone Bolango District's One-Stop Integrated Service and Labor Service (DPMPTSP & TK) have been good, seen from the dimensions of tangibles, responsiveness dimensions, empathy (empathy) but on assurance (assurance) dimensions and reability dimensions. corrected because there is still a relationship with the relevant office in issuing a letter of recommendation so that the permit issuance is not in accordance with the stipulated time.
Suaib Napir
Gorontalo Journal of Government and Political Studies, Volume 1, pp 108-118; doi:10.32662/gjgops.v1i2.454

Abstract:This study aims to analyze, identify and describe strengthening Local Government Organisation Gorontalo District; Methods: Using qualitative research, data collection techniques; observation, interviews and documents. data analysis interactive model of Miles, Hubermen and Saldana (2014). The results showed that: Strengthening the organization, which includes; 1) the incentive has been running with a performance-based; 2) utilization of personnel not comply pd principle the right man on the right pleace; 3) leadership is more motivation in improving individual and organizational performance; 4) organizational culture refers to the Standard Operating Procedure (SOP) that have been standard; 5) communication has been running well, but need to increase understanding of the message to avoid mis communication between SKPD; 6) organizational structure has been carried out by the organization's needs but still dependent on central government policy to discretionary policies at local level walk less than the maximum.
Muhaimin Zulhair Achsin
Gorontalo Journal of Government and Political Studies, Volume 1; doi:10.32662/gjgops.v1i2.440

Abstract:The aim of this writing is to understand the Indonesian Public Diplomacy and how it works through one of the implemented program which is Friends of Indonesia: Fellowship for Future Ambassadors 2018 carried out under the Ministry of Foreign Affairs of Indonesia. In addressing to this subject, this writing will analyze the implementation and the impact of Public Diplomacy by the Ministry of Foreign Affairs of Indonesia with the concept of Mark Leonard’s three dimensions of Public Diplomacy, specifically in the dimension of Relationship Building in order to see the picture of Indonesian Public Diplomacy in the Friends of Indonesia program.
Nur Istiyan Harun
Gorontalo Journal of Government and Political Studies, Volume 1; doi:10.32662/gjgops.v1i2.439

Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan serta menganalisis bagaimana pola penataan jabatan struktural yang ada di kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Adapun aspek yang dilihat dalam konteks penataan jabatan struktural ini ada tiga aspek yakni; kompetensi dari pejabat struktural, proses rekrutmen pejabat struktural dan kendala yang dihadapi dalam rekrutmen pejabat struktural di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 13 tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 100 tahun 2000 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural pada bab III tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural pasal 5 dan 6 serta bab V tentang penilaian dan pertimbangan pengangkatan dalam jabatan dijelaskan bahwa pengangkatan pejabat struktural didasarkan pada senioritas dalam kepangkatan, usia, pendidikan dan pelatihan jabatan dan pengalaman yang dimiliki. Dalam hal ini, peneliti ini menggambarkan sejauh mana Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow Utara menerapkan aturan tersebut dalam proses rekrutmen pejabat struktural. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus sebagai langkah untuk membantu peneliti dalam merekam dan dalam pengambilan data. Karena spesifik penelitian ini ingin menjelaskan bagaimana pola penataan jabatan struktural yang ada di kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Dengan metode ini peneliti dapat mengakrabkan diri dengan subyek penelitian secara langsung dalam waktu tertentu dengan menerapkan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumenter dan wawancara mendalam. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa: 1). Terkait dengan kompetensi dan keahlian yang dimiliki oleh setiap pegawai, dapatlah dikatakan masih rendah, alasannya adalah sejauh ini banyak pegawai Golongan III yang direkruit, tetapi didominasi oleh tenaga fungsional, seperti guru dan dokter serta keperawatan. Sehingga ada beberapa jabatan yang harus diisi level struktural belum ditempati, karena belum ada pegawai yang memenuhi syarat untuk posisi tersebut, khususnya terkait dengan kepangkatan. 2). Proses perekrutan pejabat eselon secara teknis tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 yang mengatur tentang mekanisme pengangkatan pejabat struktural. 3) Terdapat 3 kendala utama didalam pelaksanaan rekrutmen pejabat struktural di Kabupaten Bolmong Utara , yaitu sumber daya manusia (SDM), kondisi fasilitas kerja, dan program kerja yang memberikan dampak yang begitu besar terhadap kinerja institusi. Kabupaten Bolmong Utara adalah kabupaten yang sementara membangun karena baru dimekarkan pada tahun 2007,sebagai daerah pemekaran terdapat keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, yakni banyaknya aparatur pemerintah daerah yang di rekrut tidak berdasarkan analisis kebutuhan masing-masing di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), di tambah pula kompetensi dan keterampilan tidak menjadi pertimbangan utama di dalam proses...
Ratnaningsih Damayanti, Fathur Rahman, Muhtar Haboddin
Gorontalo Journal of Government and Political Studies, Volume 1; doi:10.32662/gjgops.v1i2.340

Abstract:Understanding of corruption is not only task for KPK, government officials, and members of Parliament. Public also needs to understand corruption as part of anti-corruption education. Students are one of the elements of society who need to gain an understanding of anti-corruption or integrity because of their early age. Research conducted by survey to students in Malang in certain limits managed to reveal students' understanding about corruption. This research presents an understanding of theoretical corruption and then looks at the extent to which respondents understand about corruption. Student's understanding and knowledge about corruption, corruption behavior, corruption-related actors to what was the most popular corruption case. In addition, the students also know about the institution authorized in conducting the act of corruption. However, for the respondents, the best institution in working to eradicate corruption is KPK. The results of this study also show that students 'understanding of corruption in Indonesia is related to students' obedience to school rules. The more students understand about corruption, the more obedient they are to school rules. ABSTRAKSIMemahami korupsi bukan hanya tugas KPK, pegawai pemerintah, dan anggota DPR. Masyarakat juga perlu memahami korupsi sebagai bagian dari pendidikan anti korupsi. Pelajar sebagai bagian dari masyarakat yang perlu memahami anti korupsi atau integritas sejak dini. Penelitian yang dilakukan melalui survey kepada pelajar di Kota Malang ini dalam batasan tertentu mampu mengungkalan persepsi pelajar mengenai korupsi. Pemahaman dan pengetahuan pelajar tentang korupsi, perilaku korupsi, dan aktor yang terjerat kasus korupsi yang paling populer. Bagi responden, institusi terbaik yang dapat memberantas korupsi adalah KPK. Hasil penelitian ini juga menunjukkan pemahaman pelajar terhadap koruspi di Indonesia berhubungan dengan kepatuhan pelajar terhadap peraturan sekola. Semakin pelajar memahami korupsi, semakin patuh mereka terhadap peraturan sekolah.
Atika Marzaman
Gorontalo Journal of Government and Political Studies, Volume 1, pp 51-62; doi:10.32662/gjgops.v1i1.174

Abstract:The open access to information and the rapid turnover of goods and services encourages the city to emerge as one of the actors in international relations. Not only that, cities in different parts of the world can compete instantly without any obstacles. The current phenomenon is that cities interact directly, establishing cooperative relationships in commerce, government, education, as well as in peace building missions.This research is trying to study Gorontalo's potential to become an international region with the development of global cooperation. This research is done by qulitative method through interview and literature source search. With the potential and a very strategic location Gorontalo has a great opportunity to cooperate with other regions in various parts of the world. This study try to assess Gorontalo's capacity to internationalize itself. Using the data obtained this research analyze the opportunities and challenges faced in the internationalization process of Gorontalo City.The results show that regionalization through an international cooperative model actually offers a bright prospect. However, institutional obstacles need to be responded by local and central government through strengthening the leadership and capacity of the government, providing clear rules of law, supervision in policy implementation and adequate funding.
Robby Hunawa
Gorontalo Journal of Government and Political Studies, Volume 1, pp 24-39; doi:10.32662/gjgops.v1i1.172

Abstract:The long-term goal of this research is the birth of the process of drawing women's involvement in the bureaucratic decision-making process, and the gender reinforcement model in bureaucratic decision making in Bone Bolango District. The target of the research will be done by stages: 1) identify the problem of constraints faced; and 2) to formulate a model of gender reinforcement in bureaucratic decision making. The research method used is qualitative research with data collection techniques through: interview, documentation, and FGD. Further data collected will be analyzed data triangulation. The result of the research is the birth of a model of gender reinforcement in decision making bureaucracy. The impact of the study will provide answers on women's partisifasi in decision making. During this time the existence of women is very much ruled out. The presence of female figures in the public dimension brings new trends in the context of government. Women want to be treated proportionally. This tendency has implications for the inclusion of women to compete with men to become leaders.
Suaib Napir
Gorontalo Journal of Government and Political Studies, Volume 1, pp 40-50; doi:10.32662/gjgops.v1i1.173

Abstract:The aim of this research is to investigate the function empowerment of the Village Deliberation Agency (VDA) in Karyamukti Village, Gorontalo Regency. This research is tring to investigate the function empowerment of the Village Deliberation Agency (VDA) in Karyamukti Village, Gorontalo Regency. The research method was the qualitative method with the institutional approach, and the research type was descriptive-qualitative in character. The data collections is doing by interviews, observation, and documentation. The research informants were the Chairman and the Vice-Chairman of the Village Deliberation Agency, the Village Chief, and the Community Members. The research results revealed that, First, the VDA has not been fullest accommodating and channeling the aspirations of society because VDA is using his own way system division of region and all its members are accountable to their respective territories in receiving the community's aspirations. Second, the VDA has made the draft, discuss and instituted regulations of the village along the village chief Karyamukti, but has not shown maximum results due to a lack of human resources capabilities and less effective organization of VDA in manufacturing process of the regulation of the Karyamukti village. Third, the VDA was already conducting surveillance performance village chief Tallambalao but has not shown the maximum supervision because of the limited regulation which became guidelines for VDA and the lack of human resources capabilities of members of VDA in the surveillance.
Lucyane Djaafar
Gorontalo Journal of Government and Political Studies, Volume 1, pp 10-23; doi:10.32662/gjgops.v1i1.171

Abstract:This study aims is to analyze; 1) Public service reform at the Department of Investment and One Gate Integrated Services Gorontalo City; 2) Determinant factors affecting public service reform at the Department of Investment and One Gate Integrated Services Gorontalo City. The research method used qualitative research, data collecting technique by observation, interview and documentation. The results showed that; 1). Public service reform at the Department of Investment and One Gate Integrated Services Gorontalo City seen from structure, procedure, process not yet run well but from behavioral element already showed existence of change of attitude of good apparatus in giving services; 2). The determinant factors affecting public service reform at the Capital Market and Department of Investment and One Gate Integrated Services Gorontalo City need to pay attention to the supporting factors of public service reform related to; 1) the awareness of the police officers in service; 2) rule enforcement; 3) organization; 4) income of employee; 5) human skill and resources; 6) facilities.
Dikson Junus, Sucipto Potabuga
Gorontalo Journal of Government and Political Studies, Volume 1, pp 1-9; doi:10.32662/gjgops.v1i1.170

Abstract:The dynamics of good governance at the central government level to the level of local government is inseparable from the conflict. Conflict usually occurs horizontally or vertically, causing disharmony in the administration. In the period 2014-2015 in the Province of Gorontalo had experienced dynamics in governance that led to poor inter-regional relations. This paper will discuss the disharmony of Governor and Mayor relationship with the focus of discussion on the function of coordination and supervision in the implementation of local government. The results show that the disinclination of government relations between provinces and municipalities due to unclear division of authority between governments so that structural and functional coordination is not effective and achievement of goals does not always work as expected. This research suggests changing the mindset of government apparatus in the management and administration of government and strengthening cooperation among local government, so that the dynamics of governance can run effectively and efficiently.
Page of 2
Articles per Page
by