Journal Journal de Jure

-
137 articles
Page of 14
Articles per Page
by
Fauzan Muhammadi
Journal de Jure, Volume 9; doi:10.18860/j-fsh.v9i1.4063

Abstract:Unrecorded marriage becomes legal issues in Indonesia after the government has obliged that marriage must be registered with the Registrar of Marriage Officers or the Office of Religious Affairs. The propnents of this marriage maintain that such marriage is considered valid and legal under Islamic law, although it is not admitted by the state law. The objective of this research is to discuss the legal problems of unrecorded marriage in Islamic law in the Indonesian context and to understand the changes of legal status of unrecorded marriage from the perspective of Islamic legal maxim. The methodology used in this research is descriptive-qualitative analysis. This study shows that according to the perspective of Islamic legal maxim, unrecorded marriage is not restricted but it may fall under the category of forbidden. It is because there are many deviations in a marriage when it is not registered. Thus, this could harm the family lived in the future.Pasca pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mewajibkan pencatatan nikah di hadapan Kantor Urusan Agama (KUA)/Petugas Pencatat Nikah (PPN), nikah Sirrî menjadi isu hukum yang hangat di Indonesia. Permasalahan ini muncul sebagai bagian dari pemahaman masyarakat bahwa pernikahan mereka dianggap valid dan sah secara agama (hukum Islam) namun ‘illegal’ secara hukum positif. Studi ini berusaha untuk mendiskusikan legalitas nikah sirrî dalam hukum islam di Indonesia sekaligus untuk memahami probabilitas perubahan hukum nikah sirrî melalui Kaidah Fikih. Penelitian ini menggunakan analisa deskriptif-kualitatif melalui studi literatur. Hasil dari studi ini adalah dimungkinkannya perubahan hukum nikah sirrî dari yang sebelumnya boleh menjadi haram. Ini berdasarkan fakta banyaknya penyimpangan wewenang pernikahan yang tidak tercatat yang merugikan kehidupan keluarga di masa yang akan datang.
Ziinatul Millah
Journal de Jure, Volume 9; doi:10.18860/j-fsh.v9i1.4144

Abstract:This article aims to the discourse of sexuality and power in assessing the relationship between husband and wife sexuality that is often considered lame. The study of this article uses a type of socio-legal research by combining a conceptual approach in normative legal science and discourse analysis in the social-humanities sciences. In the perspective of the fiqh of sexuality, the coercion or sexual violence of the husband that befell his wife, limited as a sexual object, is actually an anti-monotheistic act. The relationship between husband and wife should be as a partner, as clothing (libas) which mutually bandage in channeling sexual desire, and give each other peace. There should be equality of husband and wife sexual relations based on willingness and agreement of both parties and affectionate with good treatment among others (mu'asyarah bi alma'ruf).Artikel ini mengkaji wacana seksualitas dan kuasa dalam menilai relasi seksualitas suami-istri yang sering kali dianggap timpang. Kajian artikel ini menggunakan jenis penelitian sosio-legal dengan memadukan pendekatan konseptual (conceptual approach) dalam ilmu hukum normatif dan analisis wacana (discourse analysis) dalam ilmu sosial-humaniora. Dalam perspektif fikih seksualitas, pemaksaan atau kekerasan seksual suami (marrital rape) yang menimpa istri, sebatas sebagai objek seksual, sejatinya merupakan tindakan antitauhid. Hubungan antara suami dengan istri seharusnya adalah sebagai partner, sebagai pakaian (libas) yang saling membalut dalam menyalurkan hasrat seksualnya, maupun saling memberi ketenangan. Harus ada kesetaraan relasi seksualitas suami-istri berdasarkan kerelaan dan kesepakatan kedua pihak dan penuh kasih sayang disertai perlakuan baik antar sesama (mu’asyarah bi alma’ruf).ne"> This article aims to the discourse of sexuality and power in assessing the relationship between husband and wife sexuality that is often considered lame. The study of this article uses a type of socio-legal research by combining a conceptual approach in normative legal science and discourse analysis in the social-humanities sciences. In the perspective of the fiqh of sexuality, the coercion or sexual violence of the husband that befell his wife, limited as a sexual object, is actually an anti-monotheistic act. The relationship between husband and wife should be as a partner, as clothing (libas) which mutually bandage in channeling sexual desire, and give each other peace. There should be equality of husband and wife sexual relations based on willingness and agreement of both parties and affectionate with good treatment among others (mu'asyarah bi alma'ruf). Artikel ini mengkaji wacana seksualitas dan kuasa dalam menilai relasi seksualitas suami-istri yang sering kali dianggap timpang. Kajian artikel ini menggunakan jenis penelitian sosio-legal dengan memadukan pendekatan konseptual (conceptual approach) dalam ilmu hukum normatif dan analisis wacana (discourse analysis) dalam ilmu...
Muchlis Samfrudin Habib
Journal de Jure, Volume 9; doi:10.18860/j-fsh.v9i1.4241

Abstract:Dividing inheritance in kinship is not often suitable with Islamic Law. Reality, most of Indonesianpeople divide the heritage according to familydiscussion. It is not fair one each other. Because of that, the writer is interested in systemof dividing family inheritance in order to be fair to all the family’s member. This research refers to concept bilateral heritage in Maqashid al-syari’ah. The writer focuses to answer the question of what is the division pattern bilateral heritage in a family reflects toMaqashid al-syari’ah principle (general goals/universal syari’ah)? This research is normative juridical research in approaching legislation, conceptual, and consideration. The result of this research is system dividing bilateral heritage has relevance with Maqashid al-syari’ah al-ammah and relevance with Maqashid al-syari’ah al-khashshah )Pembagian kewarisan secara kekeluargaan seringkali dianggap tidak sesuai dengan syari’ah Islam oleh umat Islam, tetapi dalam waktu yang bersamaan realitas menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam tidak agi sejalan dengan semangat keadilan masyarakat Indonesia, sehingga tidak sedikit umat Islam yang meninggalkannya. Atas dasar ketertarikan penulis kepada model sistem pembagian kewarisan yang berbasis kekeluargaan tersebut, penelitian ini hendak mengkaji tentang konsep kewarisan bilateral dalam kacamata Maqashid al-Syari’ah. Penelitian ini difokuskan untuk menjawab pertanyaan Apakah pola pembagian kewarisan bilateral mencerminkan prinsip-prinsip Maqashid al-Syari’ah? Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan perbandingan. Hasil penelitian ini adalah sistem pembagian kewarisan bilateral memiliki relevansi dengan maqashid al-syariah al-ammah (kemaslahatan, keadilan dan kesetaraan) dan juga maqashid al-syariah al-khashshah (hifdz al-din, hifdz al-nafs dan hifdz al-nasab)
Nanda Himmatul Ulya
Journal de Jure, Volume 9; doi:10.18860/j-fsh.v9i1.4854

Abstract:The purpose of this article is to psychologize the relationship of husband and wife based on different social status both in the division of roles, the fulfillment of living and decision making in the family, especially in the area of Malang. This research is a field research using qualitative descriptive approach through an in-depth interview process. The results of this study indicate that the existence of two patterns of the relationship between husband and wife different social status in Malang. The first pattern, the division of labor in the domestic territory is done based on the ability and expertise of a person. While the second pattern is implemented flexibly according to an agreement. The pattern of cooperation done by husband and wife in fulfilling family needs. While the decision-making aspect in the family produces two typologies namely equal position between husband and wife through the process of discussion and the domination. Real forms of dominance such as the attitude of not daring to express opinions and tend to follow the decision of one party.Tujuan artikel ini adalah mentipologikan relasi suami istri berdasarkan perbedaan status sosial baik dalam pembagian peran, pemenuhan nafkah dan pengambilan keputusan dalam keluarga khususnya di wilayah Kota Malang. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan melalui proses indepth interview. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya dua pola relasi suami istri yang berbeda status sosialnya di Kota Malang. Pola pertama, pembagian kerja di wilayah domestik dilakukan berdasarkan kemampuan dan keahlian seseorang. Sedangkan pola kedua dilaksanakan secara fleksibel sesuai kesepakatan. Pola kerjasama dilakukan oleh suami dan istri dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Sedangkan pada aspek pengambilan keputusan dalam keluarga menghasilkan dua tipologi yaitu posisi setara antara suami dan istri melalui proses musyawarah dan adanya dominasi. Bentuk nyata dominasi misalnya adanya sikap tidak berani menyampaikan pendapat dan cendrung mengikuti keputusan salah satu pihak The purpose of this article is to psychologize the relationship of husband and wife based on different social status both in the division of roles, the fulfillment of living and decision making in the family, especially in the area of Malang. This research is a field research using qualitative descriptive approach through an in-depth interview process. The results of this study indicate that the existence of two patterns of the relationship between husband and wife different social status in Malang. The first pattern, the division of labor in the domestic territory is done based on the ability and expertise of a person. While the second pattern is implemented flexibly according to an agreement. The pattern of cooperation done by husband and wife in fulfilling family needs. While the decision-making aspect in the family produces two typologies namely equal position...
Baiq Desy Anggraeny
Journal de Jure, Volume 9; doi:10.18860/j-fsh.v9i1.4375

Abstract:Merarik merupakan perkawinan suku adat Sasak yang kaya dengan nilai-nilai budaya dan merupakan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat suku Sasak. Merarik dalam suku Sasak adalah membawa lari calon pengantin perempuan oleh calon pengantin lelaki ke tempat keluarga si lelaki untuk disembunyikan dengan tujuan supaya dapat dinikahi dan dijadikan istri. Perkawinan hukum adat Lombok (Merarik) dalam perspektif UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam adalah sah baik secara hukum positif dan hukum Islam karena perkawinan Merarik proses adat-istiadatnya saja yang berbeda, sedangkan yang lainnya sama baik mengikuti ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun syarat-syarat yang terdapat dalam hukum Islam.Merarik is a marriage of indigenous Sasak tribe that is rich with cultural values and merarik is a local wisdom owned by the Sasak tribe community. Merarik in the Sasak tribe is bringing the bride ran by the bridegroom to the man's family to be hidden in order to be married and made wife. The marriage of the customary law of Lombok (Merarik) in the perspective of Law no. 1 of 1974 on Marriage and Islamic Law is lawful both positive and Islamic law Because marriage Merarik process of customs are different, while others are equally well following the provisions of Law no. 1 Year 1974 on Marriage and the conditions contained in Islamic law.
Lukman Santoso, Bustanul Arifin
Journal de Jure, Volume 8; doi:10.18860/j-fsh.v8i2.3732

Abstract:The issue of violence against wife physically and psychologically, today more frequent in the community. The factual reality shows that domestic violence against wife is a phenomenon that sometimes considered to be prevalent in society. The common assumption must not be separated from social construction in the society that the husband is the head of the family and has full authority to the family members, including his wife. In that context, this study attempts to analyze how the concept of the women protection as victims of domestic violence in Islamic law. In the context of the protection of women in the household, the texts of the Quran give many answers that require embodiment household with ma'ruf relationship in the sense of equal, fair and democratic. It is confirmed that Islamic law carries a mission ofprotection, which is a mercy for all human beings on earth. It also harmonized with applicable laws protecting women in Indonesia today.Persoalan kekerasan terhadap istri secara fisik maupun psikis, dewasa ini semakin sering terjadi di masyarakat. Realita tersebut secara faktual menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri, merupakan suatu fenomena yang terkadang dianggap lazim di lingkungan masyarakat. Anggapan lazim ini tentunya tidak terlepas dari konstruksi sosial yang berkembang di tengah masyarakat bahwa suami adalah kepala keluarga dan memiliki otoritas penuh terhadap anggota keluarga termasuk isteri. Dalam konteks itu kajian ini berupaya mengupas tentang bagaimana konsep perlindungan terhadap perempuan korban KDRT dalam hukum Islam. Dalam konteks perlindungan perempuan dalam rumah tangga,teks-teks al-Qur’an memberikan banyak jawaban yang mengharuskan perwujudan hubungan rumah tangga secara ma’ruf dalam arti setara, adil dan demokratis. Hal ini menegaskan bahwa hukum Islam membawa misi perlindungan, yaitu sebagai rahmat bagi seluruh manusia di muka bumi. Hal ini juga diharmonisasikan dengan hukum perlindungan perempuan yang berlaku di Indonesia saat ini.
Mayadina Rohmi Musfiroh
Journal de Jure, Volume 8; doi:10.18860/j-fsh.v8i2.3731

Abstract:This article points to trace the epistemological roots of early marriage to and reinforce the importance of Islamic Family law reform, particularly related to raising the minimum age of marriage. This article is the result of the research literature with a qualitative descriptive method using a theoretical approach maqashid al-sharia. Early marriage is the result of interpretation of scholars' to Q.S. Ath-Thalaq [65]: 4 which signaled the waiting period for those who do not menstruate. Islam does not provide ideal age limits in marriage. Marriages can be performed by the bride that has been not or already baligh if it has been qualified to do harmonious marriage. However, the scholars' proposed the opinions about puberty age limit for men and women and the permissibility of marrying someone in the age of the children. The decision to give an age limit in marriage for arising maslahah. Marriage age limit should be revised in view of the negative impacts arising from the early marriage models, such as women's reproductive health issues, financial problems of the family and divorce. Model of early marriage can no longer practiced because it is inconsistent with maqashid al-nikah that is to build a harmonious family.Artikel ini bertujuan melacak akar epistimologis perkawinan dini serta menguatkan argumentasi pentingnya pembaharuan hukum keluarga Islam, khususnya terkait menaikkanbatas minimal usia perkawinan. Artikel ini merupakan hasil penelitian kepustakaan dengan metode deskriptif-kualitatif dan menggunakan pendekatan teori maqashid al-syariah. Perkawinan dini merupakan hasil tafsir ulama’ terhadap Q.S. Ath-Thalaq [65]: 4 yang mengisyaratkan iddah bagi mereka yang belum haid. Islam tidak memberikan batasan umur ideal dalam pernikahan. Perkawinan dapat dilakukan oleh calon mempelai yang belum atau sudah baligh jika telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Meskipun demikian, para ulama’ berbeda pendapat tentang batas usia baligh bagi laki-laki dan perempuan dan kebolehan menikahkan seseorang pada usia anak-anak. Umat Islam diperbolehkan memberikan batasan usia dalam perkawinan untuk menimbulkan kemaslahatan. Batas usia pernikahan perlu direvisi mengingat berbagai dampak negatif yang muncul akibat model pernikahan ini, misalnya masalah kesehatan reproduksi perempuan, persoalan ekonomi keluarga, hingga perceraian. Model perkawinan ini tidak dapat lagi dipraktikkan karena tidak sejalan dengan maqashid al-nikah yaitu membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.
Ahmad Farahi, Ramadhita Ramadhita
Journal de Jure, Volume 8; doi:10.18860/j-fsh.v8i2.3778

Abstract:This article intents to examine the civil rights of children outside of married arising from Constitutional Court Decision No. 46 / PUU-VIII / 2010 review by justice aspects. This article is normative juridical research with a qualitative approach to the primary legal materials, namely Law No. 1 of 1974 on Marriage and the constitutional Court Decision No.46 / PUU-VIII / 2010. While the secondary legal materials such as books, journals, research related to children outside of married. Before the decision of the Constitutional Court No. 46/PUU-VIII/2010 was issued, children outside of marriage do not get the personal law rights, both the principles of Islamic justice and the West, as well as human rights perspective. After the emergence of Constitutional Court Decision No. 46 / PUU-VIII / 2010, children outside married have the same status as a legitimate child, with the requirement to have medical evidence.Artikel ini bertujuan mengkaji hak-hak keperdataan anak luar kawin yang muncul akibat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 ditinjau dari aspek keadilan. Artikel ini merupkan hasil penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dengan bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, penelitian terkait anak luar kawin. Sebelum putusan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dikeluarkan, anak luar kawin tidak mendapatkan hak-hak keperdataannya secara adil. Baik menurut prinsip keadilan Islam, Barat, maupun perspektif HAM. Pasca munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin memiliki kedudukan yang sama dengan anak sah, dengan syarat memiliki bukti medis.
Nor Salam
Journal de Jure, Volume 8; doi:10.18860/j-fsh.v8i2.3734

Abstract:Hadith (the Prophet tradition) is the source of law which occupies a central position after the Quran which serves as explanatory of the contents of the Quran. However, if the Quran has been ascertained to be qat'i both sides wurud or tsubutnya, not the case with a Hadith that still raises various problems both in the assessment of the sanad authenticity and the contains. Thus, it is not all hadith have authentic quality both the sanad nor the matan, so it is needed to do research. Another issue is no less complex in order to "unearth" the values contained in a hadith tradition of honor in the present context as the traditions in the realm ahwal syakhsiyah one of them is the hadith about khitbah. In this study, the hadith about khitbah narrated by Imam Abu Daud derived from lines Ahmad ibn Amr ibn Sarh witheditorial worth is valid both in terms of sanad and matannya, while its values ranged at the level of the juridical and ethical. In the juridical level, the hadith indicates the prohibition of making a proposal to the proposal of others, whereas the level of ethics or mysticism, the tradition is more referring to the creation of a harmonious life.Hadis nabi adalah sumber hukum yang menempati posisi sentral setelah al-Quran yang berfungsi sebagai penjelas terhadap kandungan al-Quran. Namun demikian, jika al-Quran sudah dipastikan bersifat qat’i baik dari sisi wurud maupun tsubutnya, tidak demikian halnya dengan hadis nabi yang masih menimbulkan aneka persolan baik dalam penilain terhadap otentisitas sanad maupun matannya. Dengan demikian, maka tidaklah semua hadis yang disandarkan kepada nabi berkualitas sahih dari sisi sanad maupun matannya sehingga diperlukan adanya penelitian. Persoalan lain yang tidak kalah rumitnya adalah dalam rangka “membumikan” nilai-nilai yang dikandung dalam sebuah matan hadis dalam konteks kekinian seperti hadis-hadis dalam ranah ahwal syakhsiyah termasuk salah satunya adalah hadis tentang khitbah. Dalam penelitian ini, hadis tentang khitbah yang diriwayatkan oleh imam Abu Daud yang berasal dari jalur Ahmad bin Amr bin Sarh dengan redaksi bernilai sahih baik dari sisi sanad maupun matannya, sedangkan nilai yang dikandungnya berkisar pada tataran yuridis dan etika. Dalam tataran yuridis, hadis tersebut menunjukkan larangan terjadinya peminangan terhadap pinangan orang lain, sedangkan dalam tataran etika atau tasawuf, hadis tersebut lebih mengacu pada terciptanya kehidupan yang harmonis.
Nur Shofa Ulfiyati
Journal de Jure, Volume 8; doi:10.18860/j-fsh.v8i2.3746

Abstract:Polygamy is still problematic issue both in academic and practicing area. The permission of wife as requirement for polygamy in Law No. 1 of 1974 about Marriage is not in the women right side, because it is impossible for the wife to give polygamy permission to the husband. The permission of wife as requirement for polygamy that decided in Law No. 1 of 1974 about Marriage, in fact is not the prime requirement to get polygamy permission from the Court, but the prime is the ability to do justice between wives. The permission from wife is ignore if: a) the wives are impossible to be asked the permission; b) the wife is not as the party in appointment; c) there is no news about wife minimally two years; or other factors which is marked by court Judges.Poligami masih menjadi polemik baik dikalangan akademisi maupun praktisi. Izin isteri sebagai syarat poligami dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada dasarnya masih belum berpihak pada Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya hak asasi perempuan dan mengangkat martabat perempuan, hampir mustahil ada istri yangmengijinkan suami poligami. Adanya izin isteri sebagai syarat poligami dalam UndangUndang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini dalam pandangan hak asasi manusia masih belum menjadi satu-satunya syarat utama yang dapat menentukan dalam permohonan izin poligami di pengadilan, akan tetapi yang paling utama adalah mampu berbuat adil. Syarat izin isteri tidak berlaku bagi suami untuk melakukan poligami apabila (a) isteri-isterinya tidak dimungkin dimintai izin (persetujuan); (b) tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian dan;(c) tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kuranya 2 (dua) tahun atau karena sebabsebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.
Page of 14
Articles per Page
by

Refine Search

Authors

New Search

Advanced search