Journal JURNAL MERCATORIA

-
12 articles
Page of 2
Articles per Page
by
Aulia Rosa Nasution
Published: 28 June 2018
JURNAL MERCATORIA, Volume 11, pp 90-126; doi:10.31289/mercatoria.v11i1.1509

Abstract:Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak – hak yang dimiliki oleh setiap manusia tanpa memandang perbedaan ras, warna kulit, gender,suku,agama bahasa, jenis kelamin, agama, dan politik. HAM secara hukum dijamin dalam hukum HAM yang melindungi individu-individu atau kelompok dari tindakan-tindakan yang melanggar kebebasan serta harkat dan martabat manusia. Salah satu instrument dari hukum HAM yang digunakan sebagaipedoman bersama dalam melaksanakan norma-norma HAM adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 yang dirumuskan oleh PBB dan ditaati sebagai norma internasional oleh negara-negara di seluruh dunia. Dalam rangka menegakkan HAM pemerintah Indonesia telah mengeluarkan UU No. 39 tentang HAM dan UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Salah satu persoalan yang masih mengganjal selama bertahun-tahun adalah penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Seiring dengan perkembangan demokrasi, maka salah satu tuntutan yang mendesak di era pemerintahan Jokowi adalah bagaimana upaya perlindungan dan penegakan hukum di dalam menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM yang selama ini terbengkalai karena belum adanya keseriusan dan kesungguhan pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Upaya perlindungan dan penegakan hukum terhadap HAM merupakan salah satu kewajiban Negara terhadap rakyat Indonesia dalam menjamin pelaksanaan hak-hak yang fundamental.
Fitria Kusumawhardani
Published: 28 June 2018
JURNAL MERCATORIA, Volume 11, pp 1-19; doi:10.31289/mercatoria.v11i1.1489

Abstract:Dalam artikel ini membahas kasus yang akan digunakan sebagai bahan studi dalam artikel ini kasus Kinerja kredit PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk (BNI) yang kinclong pada 2016 harus diimbangi dengan peningkatan rasio bermasalah (Non Performing Loan/NPL) sepanjang tahun lalu. Tercatat, sepanjang 2016 angka NPL gross perseroan merangkak naik menjadi 3 persen dari posisi 2015 yang hanya sebesar 2,7 persen. Direktur Business Banking BNI Putrama Wahju Setiawan mengatakan, peningkatan kredit macet tersebut diakibatkan oleh macetnya pembayaran kredit yang dilakukan oleh dua debitur segmen korporasi yang memiliki jumlah utang cukup besar. Kedua perusahaan tersebut adalah PT Trikomsel Oke Tbk dan PT Pan Maritime. Dalam pembahasan tentang pertanggungjawaban koorporasi dalam tindak pidana koorporasi Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Koorporasi, yang akan membahas mengenai pertanggung jawaban susunan koorporasi dalam kasus Bank BNI.
Atikah Rahmi
Published: 28 June 2018
JURNAL MERCATORIA, Volume 11, pp 37-60; doi:10.31289/mercatoria.v11i1.1499

Abstract:Masalah kekerasan seksual merupakan bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), oleh karenanya penanganannya harus luas biasa juga. Upaya untuk menghentikan kekerasan merupakan hal penting, karena kekerasan telah menimbulkan berbagai luka pada korban. Trauma yang berkepanjangan dialami oleh korban, perasaan malu, ketakutan, sehingga mengakibatkan korban terkadang sulit untuk mengungkapkan kembali kekerasan yang pernah dialaminya.Dalam penangangannya, tidak sedikit kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang mengambang tanpa solusi hukum yang jelas. Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) merupakan salah satu terobosan untuk mengubah sistem hukum yang tidak berperspektif gender menjadi berperspektif gender.Sistem tersebut diharapkan mampu merespon situasi yang senantiasa dialami oleh perempuan korban kekerasan seksual yang berbasis gender.
Taufik Siregar
Published: 28 June 2018
JURNAL MERCATORIA, Volume 11, pp 20-36; doi:10.31289/mercatoria.v11i1.1514

Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan lembaga arbitrase, yaitu dari dibuatnya klausula arbitrase sampai penyelesaian sengketa bisnis dengan cara-cara arbitrase. Juga untuk mengetahui bentuk dan badan arbitrase yang lebih diminati, serta hambatan-hambatan didalam penggunaan lembaga arbitrase dikalangan pelaku usaha Kota Medan. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa kalangan pelaku usaha umumnya telah mengetahui lembaga arbitrase tetapi belum begitu memahaminya, sehingga belum menjadikan lembaga arbitrase sebagai pilihan utama dalam menyelesaikan sengketa bisnis. Badan arbitrase institusional adalah bentuk lembaga arbitrase yang diminati kalangan pelaku usaha, dengan alasan badan arbitrase institusional telah menyediakan arbiter yang akan menyelesaikan sengketa bisnis tersebut.
Azuar Anas, Marlina Marlina
Published: 28 June 2018
JURNAL MERCATORIA, Volume 11, pp 61-73; doi:10.31289/mercatoria.v11i1.1602

Abstract:Pembalakan Liar (Illegal Logging) secara besar-besaran dengan menggunakan peralatan modern biasanya sebagai pemicu kerusakan hutan dan menimbulkan bencana alam terutama longsor dan banjir, tetapi penebangan pohon kayu di dalam kawasan hutan lindung Desa Simaningir Kec. Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah menggunakan alat berupa chain saw saja, dapat menimbulkan bencana alam tanah longsor dan menimpa rumah penduduk. Penyidik Polres Tapanuli Tengah telah mengungkap penyebab tanah longsor yaitu karena penebangan pohon kayu secara Illegal di dalam kawasan hutan lindung, selanjutnya penyidik Polres Tapanuli Tengah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku penebangan pohon kayu. Faktor yang mempengaruhi sulit mengungkap kasus Illegal Logging adalah lemahnya peraturan perundang-undangan, sarana dan prasarana yang kurang memadai, mentalitas aparat dan budaya masyarakat.
Rahmad Tobrani
Published: 28 June 2018
JURNAL MERCATORIA, Volume 11, pp 74-89; doi:10.31289/mercatoria.v11i1.1588

Abstract:Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Dasar diterbitkannya keputusan diskresi adalah adanya “keadaan mendesak”, dan pengujian terhadap keputusan diskresi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dilakukan tidak dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) kemudian, produk hukum dari badan/pejabat pemerintahan yang dapat dijadikan objek segketa dan diuji pada pengadilan Tata Usaha Negara berupa keputusan (beschikking), sedangkan dokumen-dokumen yang mengandung materi pengaturan yang bersifat umum berupa peraturan (regeling) tidak dapat dijadikan objek sengketa dan tidak dapat diuji di pengadilan tata usaha negara.
Mh Maswandi Sh.
Published: 30 December 2017
JURNAL MERCATORIA, Volume 10, pp 160-179; doi:10.31289/mercatoria.v10i2.1153

Abstract:Dalam proses persidangan di depan Pengadilan Negeri dikenal adanya putusan akhir sebagai putusan yang berfungsi untuk mengakhiri sengketa atau perkara. Putusan verstek sebagai putusan hakim Pengadilan Negeri dalam perkara perdata adalah salah satu putusan yang masuk dalam golongan putusan akhir. Dalam hukum acara perdata Indonesia mengenai putusan verstek ini diatur dalam pasal 125 H.I.R/149R.Bg. ketidakhadiran para pihak tergugat pada hari sidang yang telah ditentukan adalah salah satu syarat untuk bisa dijatuhkannya putusan verstek oleh hakim Pergadilan Negeri yang memimpin sidang dalam perkara perdata.
Khairul Mufti Rambe
Published: 30 December 2017
JURNAL MERCATORIA, Volume 10, pp 109-127; doi:10.31289/mercatoria.v10i2.1095

Abstract:Guna membentuk pola pemikiran modern yang menyelaraskan rumusan hukum yang senantiasa segar dan transformatif haruslah berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, dengan melahirkan pola hukum yang setara dan adil khususnya dalam Hukum Keluarga Islam. Hukum Islam haruslah mengacu pada nilai-nilai fundamental yang terkandung di dalam al-Qur’an, yaitu: ‘adl (keadilan), ihsan (kebajikan), rahmah (kasih sayang), hikmah} (kearifan) dan menjunjung tinggi martabat manusia, maka hasilnya adalah terciptanya keadilan gender dengan membangun relasi antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan nilai-nilai semangat Al-Qur’an. Dengan demikian, perempuan bisa menjadi icon dalam setiap wilayah baik publik maupun domestik, dan hukum personal yang dibentuk bisa mencapai stratifikasi shalihun likulli zaman wa al makan.
Adrian Faridhi
Published: 30 December 2017
JURNAL MERCATORIA, Volume 10, pp 180-196; doi:10.31289/mercatoria.v10i2.1202

Abstract:Pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia dilaksanakan oleh 2 (dua) lembaga negara, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, wacana menjadikan pengujian peraturan perundang-undangan kepada lembaga tunggal merupakan langkah maju untuk menyederhanakan kewenangan yang sama pada organ yang sama, hal inilah yang menjadi kajian dari penelitian ini. Metode yang digunakan berupa penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan terhadap kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini, berupa UUD Tahun 1945 hanya memberikan kewenangan pengujian kepada Mahkamah Agung, namun pasca Amandemen UUD Tahun 1945, baru memberikan kewenangan menguji kepada Mahkamah Konstitusi selain yang telah dimiliki oleh Mahkamah Agung, perkembangan perundang-undangan yang menguraikan perjalanan kewenangan menguji, dimulai dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Agung hingga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi serta Undang-Undang Pembentukan peraturan perundang-undangan. Simpulan yang didapati berupa Pengujian peraturan perundang-undangan jika dilakukan pada satu lembaga (satu atap) akan membawa berbagai implikasi hukum, hal ini baru dapat terjadi jika ada political will negara untuk mengamandemen UUD Tahun 1945 dan upaya untuk menyederhanakan lembaga negara yang memiliki kewenangan pengujian.
Lidya Rahmadani Hasibuan
Published: 30 December 2017
JURNAL MERCATORIA, Volume 10, pp 128-136; doi:10.31289/mercatoria.v10i2.1138

Abstract:Diversi dan Restorative Justice merupakan metode penyelesaian di luar proses peradilan pidana yang bertujuan untuk kembali memulihkan tatanan kehidupan masyarakat yang dirusak oleh kejahatan. UU No.11 Tahun 2012 memberikan dasar hukum yang kuat untuk pelaksanaan Restorative Justice pada penyelesaian kasus-kasus anak, agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak langsung di proses secara hukum tetapi lebih menekankan pada kepentingan terbaik bagi anak dan hukum pidana sebagai upaya terakhir bagi anak. Pasal 7 ayat (2) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa penegak hukum wajib melakukan Diversi dengan pendekatan Restorative Justice terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
Page of 2
Articles per Page
by

Refine Search

Authors

New Search

Advanced search