Journal JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area

-
24 articles
Page of 3
Articles per Page
by
Arip Rahman Sudrajat, Asep Sumaryana, Raden Ahmad Buchari, Tahjan Tahjan
JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area, Volume 6, pp 53-67; doi:10.31289/jppuma.v6i1.1600

Abstract:Penelitian ini mengenai perumusan strategi dalam mengelola Pasar Tradisional di Kabupaten Sumedang. Permasalahan Pasar Tradisional di Kabupaten Sumedang adalah dalam perumusan strategi masih belum sepenuhnya mengikuti perkembangan kondisi dan situasi faktual, masih rendahnya pengetahuan para pengusaha/pedagang mengenai produk dan strategi pemasaran dan revitalisasi pasar tradisional hingga saat ini ternyata belum mampu memberikan daya saing terhadap pasar modern. Dalam membahas perumusan strategi pengelolaan Pasar Tradisional di Kabupaten Sumedang mencoba menggunakan tahapan dalam manajemen strategis yang mengacu pada salah satu elemen dari empat elemen dasar dari manajemen strategis menurut Hunger dan Wheelen (2003: 4), bahwa manajemen strategi mencakup pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, serta evaluasi dan pengendalian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif, karena metode ini dapat memahami dinamika dan makna perumusan strategi pengelolaan Pasar di Kabupaten Sumedang. Hasil penelitian menunjukan bahwa perumusan strategi pengelolaan Pasar Tradisional di Kabupaten Sumedang pada saat ini belum sesuai dengan elemen pada manajemen strategis secara utuh, dimana dalam merumuskan dan menetapkan strategi, para pimpinan belum memiliki analisis yang tepat tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang pada khususnya Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang itu sendiri, serta belum memberdayakan keunggulan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sumedang yang dikaitkan dengan tantangan lingkungan, dan belum sepenuhnya dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama pengelolaan Pasar Tradisional di Kabupaten Sumedang dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Sumedang.Kata kunci: perumusan startegi, pengelolaan pasar tradisional.
Agus Dwi Nugroho, Lestari Rahayu Waluyati, Jamhari Jamhari
JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area, Volume 6, pp 76-95; doi:10.31289/jppuma.v6i1.1252

Abstract:The purposes of this study was to identify the condition of agricultural labor; know the causes, impacts and strategies to reduce the shift of the youth labor from agricultural to non-agricultural sector. This research was conducted in Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo and Sleman regency in 2015. The results showed that the number of households and agricultural enterprises in DIY decrease. The participation of youth in agricultural sector had been decline and the age of agricultural labor DIY was dominated by the farmers over 60 years. Factors which push the shift of the youth from agricultural to non-agricultural was the bigger income on non-agricultural sector, negative image of agriculture, increase of education, narrow land ownership and ease of rural accessibility. While the factors of pull the youth was financial, parental inheritance and government incentives. The impacts of this condition was decrease of the effectiveness and efficiency of agriculture; the scarcity of agricultural labor and increase of the wage. To overcome this, it is necessary to increase the role of youth in the farmers' institutions; introduction of agriculture through early childhood education; improve the quality of agricultural actors; develope integrated agriculture; strengthen cooperative farming; agricultural insurance and marketing guarantees.
Sujarwo Sujarwo, Noorhamdani Noorhamdani, Mukhamad Fathony
JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area, Volume 6, pp 96-105; doi:10.31289/jppuma.v6i1.1516

Abstract:ABSTRAKSarana prasarana merupakan aspek penting di dalam manajemen bencana, terutama wilayah yang memiliki potensi tsunami yang tinggi seperti kepulauan Mentawai. Salah satu kelompok yang rentan terhadap bencana tsunami adalah siswa sekolah. Kerentanan ini dikarenakan masih rendahnya kesiapsiagaan siswa SSB dalam pengurangan risiko bencana di sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan sarana prasarana terhadap kesiapsiagaan siswa SSB dalam pengurangan risiko bencana tsunami. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dengan menggunakan desain observational analitik korelatif dan pendekatan cross sectional dengan sampel sebanyak 109 siswa yang di ambil dari kelas 5 dan 6 di 3 SDN yaitu SDN 13, SDN 16 dan SDN 17 di Kecamatan Sipora Kabupaten Kepulauan Mentawai. Terdapat hubungan yang signifikan antara sarana prasarana dengan kesiapsiagaan siswa SSB dalam pengurangan risiko bencana tsunami, dengan nilai (p=0.000) dan nilai r =0.98. Sarana prasarana memiliki hubungan yang signifikan dengan kesiapsiagaan siswa SSB sehingga dapat menghambat kesiapsiagaan siswa dalam pengurangan risiko bencana tsunami di Kecamatan Sipora Kabupaten Kepulauan Mentawai.Kata Kunci: Sarana Prasarana, Kesiapsiagaan, Pengurangan Risiko Bencana ABSTRACTInfrastructure and facilities is an important aspect of disaster management especially in areas with high Tsunami potential such as Mentawai Islands. One of the groups which are vulnerable to Tsunami is students. This vulnerability is due to the low preparedness of Sekolah Siaga Bencana (School-Based Disaster Preparedness, abbreviated as SBB) students in disaster risk reduction. This study aims to analyze the relationship of infrastructure and facilities to the preparedness of SSB students in disaster risk reduction especially tsunami. This study is a quantitative research conducted by using a correlative-analytic observational design and cross-sectional approach with a sample of 109 students taken from 5th and 6th grader in 3 Sekolah Dasar Negeri (Elementary School or SDN) namely SDN 13, SDN 16 and SDN 17 in Sipora District, Mentawai Islands. There is a significant relationship between infrastructure-facilities and the preparedness of SBB students towards the reduction of Tsunami risk with the value of (p = 0.000) and r = 0.98. Infrastructure and facilities have a significant relationship with the preparedness of SBB students so that it can inhibit the reduction of tsunami risk in Sipora District, Mentawai Islands.Keywords: Infrastructure and facilities, Preparedness, Disaster Risk Reduction
Ngadimin Ngadimin, Heri Kusmanto, Isnaini Isnaini
JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area, Volume 6, pp 26-37; doi:10.31289/jppuma.v6i1.1519

Abstract:Sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bidang pertanahan, maka perlu dilihat lebih lanjut bagaimana peran pemerintah dalam proses penyelesaian permasalahan konfliks pertanahan. Konflik pertanahan yang berlangsung lama dan belarut-larut adalah sengketa/konflik lahan eks HGU PTPN II. Metode deskriptif digunakan untuk mendiskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap penyelesaian permasalahan konfliks pertanahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melaksanakan kewenangannya yang penyelesaiannya terganjal sampai saat ini. Salah satu isi diktum dari SK BPN Nomor 42,43,43/2002 dan No. 10/204 yang memuat kalimat: menyerahkan Pengaturan, Penguasaan, Pemilikan, Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah tersebut kepada Gubernur Sumatera Utara. Untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, setelah memperoleh ijin dari Menteri. Permasalahan menjadi rumit, karena ijin tersebut tidak terbit sampai sekarang. Upaya untuk mencari solusi masih terus dilakukan termasuk dengan pemerintah pusat yaitu kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian BUMN. Berdasarkan fakta lapangan, banyak kelompok masyarakat baik penuntut maupun pemohon juga perusahaan swasta yang saat ini menguasai lahan eks HGU PTPN II. Maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus sesegera mungkin mengadakan pendataan ulang dan verifikasi/permohonan yang disampaikan oleh kelompok masyarakat penuntut/pemohon, sehingga dapat diperoleh kebenaran yang seobjektif mungkin untuk memperoleh hak atas redistribusi tanah-tanah eks HGU tersebut.
Muhammad Husein Maruapey, Budiman Rusli, Nina Karlina, Mudiyati Rahmatunnissa
JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area, Volume 6, pp 68-75; doi:10.31289/jppuma.v6i1.1559

Abstract:Penelitian Tentang Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri di Kabupaten Maluku Tengah (Studi Di Kecamatan Salahutu) Belum efektif pelaksanaannya walaupun Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 telah berlangsung lama. Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah telah melakukan berbagai terobosan, namun terkendala dengan berbagai permasalahan. Permasalahn konflik internal diantara Matarumah Parentah serta intrik dan kepentingan dari Elit Politik Lokal. Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode Kualitatif. Hal ini dikarenakan objek yang diteliti memerlukan pengamatan langsung dari peneliti sebagai instrumen utama sekaligus menghindari terjadinya spekulasi dan rekayasa data atas masalah penelitian. Berdasarkan penelitian, menunjukan ketidakefektifan pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri disebabkan Personil atau Sumberdaya Saniri Negeri belum mumpuni, tidak konsisten dengan aturan, kebijakan yang setengah hati dan tidak tegas, kondisi eksternal masyarakat yang terpolarisasi dengan kebijakan Orde Baru. Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri di Kecamatan Salahutu belum efektif dilaksanakan karena , variabel (1) Idealized Policy,(2) Implementation Organization,(3)Target Group, dan (4) Environmental Factors tidak dilakukan secara baik oleh Saniri Negeri dan badan pelaksana lainnya.
Putu Dharmanu Yudartha, I Ketut Winaya
JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area, Volume 6, pp 1-13; doi:10.31289/jppuma.v6i1.1470

Abstract:Desa saat ini menjadi komponen penting dalam pembangunan nasional. Desa tidak lagi menjadi sasaran pembangunan tetapi menjadi subjek dari pembangunan tersebut. Melalui otonomi desa, pemerintah desa dituntut untuk mampu merespon problematika di desa dengan sebuah kebijakan atau program. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan, pertama untuk mengetahui proses perencanaan dan penyusunan APBDes di beberapa desa tertinggal di Kecamatan Kintamani yaitu Desa Binyan, Mengani, Ulian, Langgahan, dan Abuan. Kedua, untuk menganalisis tantangan dan hambatan dalam perencanaan dan penyusunan APBDes. Ketiga, untuk menganalisis relevansi APBDes dengan arah tujuan pembangunan desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan pengumpulan data diperoleh dari dari hasil wawancara, dokumen serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari sisi analisis struktur Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di beberapa Desa Kategori tertinggal di Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli belum mencerminkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang berbasis kinerja yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan. Efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran yang disusun dengan pendekatan kinerja tersebut, mengutamakan outcome dan output. Prinsip-prinsip anggaran juga tidak dikesampingkan yakni transparansi, akuntabilitas anggaran, efisiensi, efektifitas anggaran, disiplin anggaran dan keadilan anggaran sesuai dengan salah satu asas yaitu value for money.
Susilawaty Munthe, Warjio Warjio, Kariono Kariono
JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area, Volume 6, pp 38-52; doi:10.31289/jppuma.v6i1.1518

Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dan penghambat dalam pelaksanaan Impelementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada Penataan Kelembagaan Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui, wawancara dilakukan terhadap informan kunci yang dianggap benar-benar dapat memberikan informasi baik mengenai orang, peristiwa atau hal, dengan tidak mementingkan jumlah informan tetapi lebih mementingkan bagaimana relevansinya dan ketepatannya dengan penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Penataan Kelembagaan Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi sudah berjalan namun belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek. Aspek pertama adalah komunikasi yang memperlihatkan bahwa komunikasi dan koordinasi internal di lingkungan Perangkat Daerah lainnya masih belum berjalan dengan baik. Kedua adalah Sumber Daya memperlihatkan masih belum terpenuhi sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan baik secara jumlah maupun kompetensi. Aspek ketiga, adalah Sikap Birokrasi yang memperlihatkan adanya program kegaiatan sehingga perlu pembenahan dan penataan yang tidak. Aspek keempat adalah Standard Operational Prosedure (SOP) dalam melaksanakan impelementasi telah mengacu sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Untuk SOP sesuai dengan struktur organisasi yang baru masih dalam proses penyusunan dan perumusan.
Yanhar Jamaluddin, Asep Sumaryana, Budiman Rusli, Raden Ahmad Buchari
JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area, Volume 6, pp 14-25; doi:10.31289/jppuma.v6i1.1520

Abstract:Artikel ini disusun dilatarbelakangi pengelolaan Dana Desa tidak tepat sasaran dan penggunaannya belum optimal. Artikel ini dimaksudkan untuk menganalisis dampak pengelolaan dan penggunaan Dana Desa terhadap pembangunan daerah. Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Hasil analisis menunjukkan; pengelolaan dan penggunaan Dana Desa tidak memberi dampak signifikan bagi pertumbuhan pembangunan daerah dan program pembangunan Desa tidak sinkron dengan kebijakan pembangunan Daerah (RPJM Daerah). Dampak ini disebabkan : a. Desa memiliki kewenangan luas dalam menentukan rencana programnya, b. Daerah kurang memiliki wewenang mengintegrasikan kebijakan program pembangunan. Untuk mengintegrasikan program pembangunan Desa sinkron dengan kebijakan pembangunan Daerah diperlukan intervensi regulation Pemerintah Daerah guna mengarahkan program Desa mengacu pada kebijakan pembangunan Daerah.
Nurfitriani Nurfitriani, Hamrun Hamrun, Ahmad Taufik
JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area, Volume 5, pp 71-78; doi:10.31289/jppuma.v5i2.1227

Abstract:Pemasaran politik merupakan hal yang sangat penting dilakukan dalam suatu pemilihan karena dapat membantu efektifitas penyusunan produk politik, serta dapat menyampaikan produk politik tersebut secara luas kepada masyarakat. Pemasaran politik akan membawa manfaat baik itu bagi partai politik ataupun kandidat pasangan calon karena dengan adanya pemasaran politik hubungan mereka dengan pemilih akan terbangun dan secara tidak langsung dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang merupakan konsumen politik. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif sehingga dapat menjelaskan obyek penelitian di kantor Bupati Bima dan kantor KPU Kabupaten Bima. Data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dari informan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi langsung dilokasi penelitian dan wawancara secara mendalam, dan dokumentasi. Data tersebut dianalisis melalui reduksi data yaitu merangkum dan fokus pada hal yang penting kemudian dilakukan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukan bahwa pemasaran politik yang dilakukan oleh Bupati Bima terpilih belum efektif karena ada beberapa permasalahan yang di anggap sebagai faktor penghambat pada saat melakukan pemasaran politik.
Mahzaniar Mahzaniar
JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area, Volume 5, pp 94-107; doi:10.31289/jppuma.v5i2.1208

Abstract:Implementation of payment through blank checks is one of the modern modus operandi of crime today. Payments through blank checks can be classified and put into crime fraud. The legal arrangements for the criminal acts of payment through blank checks are stipulated in Article 378 of the Criminal Code. This means that the criminal act of payment through blank check is entered into the classification of fraud criminal acts as stipulated in Article 378 of the Criminal Code. The party involved in handling the crime of payment through blank check is the police. Because the function of the police is one of the functions of state government in the field of maintaining security and public order, law enforcement, protection, penganyoman, and service to the community. The legal liability for the perpetrator of a criminal act of payment through the blank check is punished for the act. If the act of intimidation is done intentionally, then done consciously by a sane person and known the act of fraud there is regulated in the legislation that is Article 378 of the Criminal Code, so in this capacity the perpetrators of fraud can be held accountable law.
Page of 3
Articles per Page
by

Refine Search

Authors

New Search

Advanced search