Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah

Journal Information
ISSN / EISSN : 2355-0805 / 2549-4112
Published by: IAIN Syekh Nurjati Cirebon (10.24235)
Total articles ≅ 68
Filter:

Latest articles in this journal

Adesty Lasally, Hafni Khairunnisa, Akbar Abdurrahman Mahfudz
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, Volume 6, pp 34-42; https://doi.org/10.24235/jm.v6i1.8021

Abstract:
Desa wisata merupakan perwujudan dari konsep pariwisata berbasis komunitas (CBT). Kabupaten Sleman memiliki 37 desa wisata binaan. Desa wisata Sambi sebagai pioneer desa wisata di Kabupaten Sleman sejak tahun 2002 dipilih sebagai objek kajian penelitian. Penelitian bertujuan melihat peran komponen pengembangan daya tarik wisata berbasis komunitas di Desa Wisata Sambi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Hasil penelitian yaitu pertama, komponen pengembangan daya tarik wisata berbasis CBT terdiri dari atraksi desa wisata, kapasitas manajerial, peran serta masyarakat, amenitas, pemasaran, aksesibilitas, kunjungan wisatawan, dan kepemilikan asset. Kedua, setiap komponen memiliki keterkaitan dalam perkembangan desa wisata Sambi. Ketiga, komponen kapasitas manajerial berperan krusial terhadap keberlanjutan pengembangan Desa Wisata Sambi. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan perencanaan pengembangan daerah tujuan wisata berbasis CBT di Indonesia dan Provinsi D.I. Yogyakarta khususnya.Kata kunci: Pariwisata Berkelanjutan, Desa Wisata, Sambi, dan CBT.
Siti Qamariah Tiflen
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, Volume 6, pp 11-23; https://doi.org/10.24235/jm.v6i1.6773

Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktek arisan online di Kota jayapura karena diindikasikan terdapat beberapa penyimpangan yang terjadi terutama pada sistem arisan online yang selama ini dipakai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus terkait dengan masalah yang terjadi pada praktek arisan online yang terjadi di Kota jayapura ditinjau dari perspektif hukum ekonomi Islam. Dari hasil penelitian ini penulis dapat menyimpulkan bahwa arisan online di Kota jayapura mengandung unsur wakâlah namun terdapat ketidak sesuaian antara praktek arisan online yang terjadi di Kota jayapura dengan hukum ekonomi Islam (qardh dan wakâlah) karena adanya ketidakpastian ( gharar), taruhan (maysir) dan tambahan dalam utang piutang yang dalam istilah Fiqh muamalah dikenal dengan riba dayn. Oleh karena itu penulis menyarankan agar kedua sistem tersebut segera dihapus dan digantikan dengan sistem sesuai dengan hukum ekonomi Islam.Kata Kunci: Hukum Ekonomi Islam, Arisan Online, dan Wakalah Bil Ujrah
Imam Azizuddin, Saeful Bahri
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, Volume 6, pp 24-33; https://doi.org/10.24235/jm.v6i1.7328

Abstract:
Pembiayaan KPR BTN iB yang ada di BTN Syariah Jombang memakai akad murobahah dan istishna’ dengan cara diangsur. Hal tersebut memungkinkan nasabah mengalami telat bayar angsuran, ini mengakibatkan BTN Syariah membebankan ta’widh pada debitur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Implementasi Ta’widh pada pembiayaan KPR di BTN Syariah cabang Jombang dan Peninjauan fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSNMUI/VIII/2004 dalam prosedur penentuan ta’widh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengambil data sesuai fakta yang ada dengan metode Observasi, Wawancara dan Studi Pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa BTN Syariah berbeda dengan fatwa DSN pada poin ketentuan khusus ayat 3, dalam akad tidak boleh mencantumpakn nilai besarnya Ta’widh, akan tetapi pada praktiknya pihak BTN sudah menentukan besaran ta'widh yakni tiap-tiap Rp.100.000,- dari tunggakan angsuran ditetapkan ta’widh sebesar Rp.67,- dikalikan jumlah hari tunggakan tersebut.Kata Kunci: Ta'widh, Pembiayaan KPR, Murobahah, dan Istishna’.
Qosim Khoiri Anwar, M. Usman M. Usman
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, Volume 6, pp 95-109; https://doi.org/10.24235/jm.v6i1.8257

Abstract:
Keluarnya UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, menegaskan secara eksplisit bahwa masalah ekonomi syariah telah menjadi kompetensi absolut peradilan agama. Oleh sebab itu, kewajiban Hakim adalah menggali hukum terhadap hukum yang tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum sebagai orang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarkat, Bangsa dan Negara. Pokok pembahasan ini adalah sengketa ekonomi syariah, pada usaha koperasi syariah BMT dalam bentuk “Simpanan Penjamin Kebutuhan Keluarga (Si Penjaga)” dengan akad mudharobah mutlaqah (pembiayaan untuk jenis usaha yang tidak ditentukan). Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan normatif. Hasil dari penelitian, bahwa dalam kasus penyelesaian sengketa, Hakim Pengadilan Tinggi Agama berbeda dengan Hakim Pengadilan Agama Tingkat Pertama dalam mamahami Pasal 2 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008. Yang menjadi pedoman Hakim Pengadilan Tinggi Agama adalah fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) NO: 07/DSN-MUI/IV/2000.Kata Kunci: Penafsiran, Hakim, dan Sengketa Ekonomi Syariah.
Vina Gunawan, Didi Sukardi
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, Volume 6, pp 82-94; https://doi.org/10.24235/jm.v6i1.8259

Abstract:
Penelitian ini mengkaji mengenai akad pembiayaan musyarakah yang diterapkan di KSPPS BMT Lariba Islamic Centre, bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak pada akad pembiayaan musyarakah menurut hukum positif, dan pandangan hukum Islam terhadap penerapan asas kebebasan berkontrak pada akad pembiayaan musyarakah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif serta bersifat normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad pembiayaan musyarakah yang diterapkan di KSPPS BMT Lariba Islamic Centre sah karena telah terpenuhinya rukun dan syarat-syarat berkontrak dalam hukum Islam. Penerapan asas kebebasan berkontrak pada akad pembiayaan keseluruhannya sesuai menurut KUH Perdata dalam buku III pasal 1380 tentang kebebasan berkontrak. Penerapan asas kebebasan berkontrak tidak terdapat klausul pembagian kerugian. Kerugian pada pembiayaan musyarakah harus dibagi secara proporsional menurut modal masing-masing. Kata Kunci: Kontrak, Pembiayaan, dan Musyarakah.
Afif Muamar, Abdul Aziz, Wasman Wasman, Nisa Lusiana
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, Volume 6, pp 57-69; https://doi.org/10.24235/jm.v6i1.8361

Abstract:
Layanan Syariah LinkAja mengedepankan tiga kategori utama produk layanan syariah yaitu ekosistem Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf, pemberdayaan ekonomi berbasis masjid serta digitalisasi pesantren dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Melihat mayoritas masyarakatnya beraga Islam, dan terdapat banyak lembaga keagamaan membuat Kota Cirebon menjadi sasaran perluasan Layanan Syariah LinkAja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasai kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Adapun hasil dari penelitian ini: Transaksi melalui Layanan Syariah LinkAja khususnya di Kota Cirebon tentu diperbolehkan apabila menggunakan prinsip syariah. Akad qardh adalah yang paling mendekati dalam top-up LinkAja Syariah. Layanan Syariah LinkAja menggunakan akad qardh yaitu customer LinkAja Syariah memberikan kepada pihak LinkAja Syariah dalam hal ini disebut top-up dan pihak LinkAja Syariah tidak mempergunakan uang tersebut, hanya menyimpan dan dapat dikembalikan ke customer kapan saja dalam bentuk yang sama.Kata Kunci: Layanan Syariah LinkAja, Ekosistem Keislaman, dan Hukum Islam
Wing Redy Prayuda, Syafrudin Syafrudin, Ripky Ishlahul Amal Al Umami
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, Volume 6, pp 70-81; https://doi.org/10.24235/jm.v6i1.8278

Abstract:
Jual beli adalah bagian dari perilaku muamalah yang selalu dilakukan oleh manusia setiap saat, kendatipun demikian dalam prakteknya sering terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Salah satunya mengenai masalah tentang praktik jual beli kotoran ayam, yang menjadi pusat permasalahan ialah soal penetapan haram dan halal. Ditinjau dari syarat terdapat satu syarat barang yang diperjualbelikan harus suci. Adapun hasil dari penelitian ini setelah mendapatkan informasi dari beberapa pihak baik dari keadaan riil dengan informan pemilik ternak dan para petani meupun pendapat ulama-ulama fiqh serta analisis penulis dengan rujukan pendapat para Imam Madzhab. Terhadap pelakasanaan jualbeli kotoran ternak yang terjadi di Desa Cilimus Menurut Imam Hanafi, Maliki dan Hanafi jual beli kotoran ayam dibolehkan, namun menurut Imam Syaf’i dianggap sah jika sesuai dengan syariat yang ditawarkan yaitu melalui proses istihalah dengan cara menggunakan akad naqlul yad yang dalam pelaksanaanya didasari dengan mengucapkan ijab dan qabul yang jauh berbeda dengan akad jual beli. Kata Kunci: Jual Beli, Kotoran Ayam dan Hukum Islam.
Sugeng Riyadi, Dewi Laela Hilyatin
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, Volume 6, pp 43-56; https://doi.org/10.24235/jm.v6i1.8100

Abstract:
Sistem ekonomi kapitalis yang mengutamakan kepentingan individu, dan sistem ekonomi sosialis yang mengutamakan kepentingan bersama tidak dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat. Ekonomi Islam sebagai solusi berkembang di Indonesia yang menerapkan sistem ekonomi kerakyatan (berdasarkan nilai Pancasila) masih fokus pada lembaga keuangan. Artikel ini disusun untuk membahas transformasi ekonomi Islam dalam sistem ekonomi kerakyatan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian pustaka. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa terdapat 7 prinsip sinergi antara ekonomi Islam dan ekonomi sosial, jika ketujuh prinsip tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan konteks keindonesiaan, Islam tidak hanya sekedar label, dan mempertimbangkan maqashid syariah, kesejahteraan masyarakat akan terwujud. Pembangunan ekonomi Islam tidak hanya terfokus pada lembaga keuangan tetapi juga pada sektor riil.Kata Kunci: Transformasi, Ekonomi Islam, dan Ekonomi Kerakyatan.
Didi Sukardi, Kosim Kosim, Halifah Nurlaeli
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, Volume 5, pp 225-238; https://doi.org/10.24235/jm.v5i2.7464

Abstract:
Keberadaan zakat profesi ini timbul akibat dari pemikiran para ulama kontemporer dalam penyamarataan pengeluaran zakat antara pekerja dengan para petani yang wajib mengeluarkan zakat mal dari hasil pertaniannya tersebut. Pengelolaan zakat profesi dalam fiqh kontemporer memang belum dibahas secara luas, dan sebagian besar yang dibahas adalah tentang tata cara pengumpulan zakat profesi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaa zakat profesi terutama di BAZNAS Kota Cirebon Berdasarkan perspektif fiqh kontemporer. Menggunakan metodologi penelitian kualitatif berjenis studi lapangan yang meneliti langsung di BAZNAS Kota Cirebon. Hasil dari penelitian ini adalah dimana BAZNAS Kota Cirebon telah menerapkan standar dari pemikiran ulama kontemporer tentang pengumpulan zakat profesi yaitu setelah harta mencapai nishab dan melewati masa haul yang sesuai dengan fiqh kontemporer. Memiliki tiga sistem pengelolaan yaitu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan yang semua program tersebut dibuat untuk memberdayakan baik muzakki maupun mustahiq di Kota Cirebon. Kata Kunci: Zakat Profesi, BAZNAS Kota Cirebon, dan Fiqh Kontemporer
Fatmawati Zahroh
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, Volume 5, pp 183-195; https://doi.org/10.24235/jm.v5i2.7461

Abstract:
Cukai menjadi salah satu item yang paling besar pendapatannya dari sektor Bea dan Cukai dan hampir 95% dari penerimaan Bea dan cukai berasal dari Cukai Hasil Tembakau (CHT). Penelitian ini akan membandingkan pendapatan CHT apalagi sekarang di saat pandemi yang sangat mempengaruhi perekonomian di segala sektor tak terkecuali bisnis rokok. Dan hasilnya terjadi penurunan di setiap bulan yang dibandingkan dan hanya pada Agustus 2020 mengalami pertumbuhan positif. Sedangkan metode penelitiannya kuantitatif uji beda memperlihatkan tingkat signifikansi 0,237 yang berarti bahwa tidak berbeda signifikan CHT antara sebelum dan saat pandemi. Akan tetapi realisasi pendapatan CHT pada saat Agustus 2020 mengalami peningkatan walau tidak terlalu banyak yaitu 0,187 dibandingkan dengan pendapatan CHT Agustus 2019. Penelitian ini yang menghasilkan tidak berbeda signifikan bahwa regulasi pajak atas cukai rokok tidak memiliki pengaruh atas konsumsi rokok. Konsumen rokok tidak berpengaruh dalam aktivitas konsumsinya terhadap rokok.
Back to Top Top