Jurnal Wawasan Yuridika

Journal Information
ISSN / EISSN : 2549-0664 / 2549-0753
Published by: Sekolah Tinggi Hukum Bandung (10.25072)
Total articles ≅ 84
Current Coverage
DOAJ
Archived in
SHERPA/ROMEO
Filter:

Latest articles in this journal

Maret Priyanta
Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 5, pp 20-39; https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.361

Abstract:
Pendekatan ekosistem terhadap laut memiliki keterkaitan dengan berbagai sumber daya. Oleh karena itu pemanfaatan nilai ekonomis harus seimbang dengan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi dari konsep kesesuaian kegiatan ruang laut dan arah kebijakan ruang laut yang berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis yuridis normatif, menggunakan data sekunder dengan pendekatan perundang-undangan dan dianalisis secara kualitatif. Kesesuaian pemanfaatan ruang laut merupakan salah satu aspek penting untuk menjamin pengelolaan yang berkelanjutan. Arah perkembangan kebijakan perizinan akan mengubah paradigma perizinan yang selama ini dianut di Indonesia. Pendekatan penataan ruang menjadi landasan hukum utama bagi seluruh kegiatan pemanfaatan ruang laut, di mana kebijakan yang tertuang dalam penataan ruang laut memiliki kesamaan visi dan misi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.
Angkasa Angkasa, Rena Yulia, Ogiandhafiz Juanda
Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 5, pp 1-19; https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.431

Abstract:
Peran korban dalam terjadinya kejahatan (viktimisasi) cenderung tidak menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji victim precipitation dalam pertimbangan putusan hakim. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis sosiologis dengan pendekatan kasus. Data primer bersumber dari wawancara hakim dan narapidana. Data sekunder berupa putusan hakim dan norma hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran korban dalam terjadinya viktimisasi tidak menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku. Peran korban belum dominan dipergunakan sebagai pertimbangan untuk meringankan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Secara normatif dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP dapat digunakan sebagai ruang bagi hakim untuk memasukkan victim precipitation dalam pertimbangan putusannya sehingga berdampak pada rasa keadilan. Dalam praktik, aspek yang dipertimbangkan oleh hakim untuk meringankan terdakwa lebih ke arah aspek sosiologis, antara lain masih muda, berterus terang, sopan, dan menyesali perbuatannya.
Saiful Bahri
Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 5, pp 131-147; https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.415

Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk menilai dan menentukan pembuktian pada pembelaan terpaksa serta mengkaji proses peradilan dalam hal penghapus pertanggungjawaban pidana pada pembelaan terpaksa. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis yuridis normatif, melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan menggunakan data sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, pembelaan terpaksa dikenal dengan dua macam, pertama dikenal dengan pembelaan terpaksa (noodweer). Kedua dikenal dengan pembelaan terpaksa melampaui batas (noodweer exces). Hukum acara yang digunakan untuk menilai seseorang yang melakukan tindak pidana yang memiliki alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, sehingga secara otomatis harus melalui proses persidangan di pengadilan. Apabila terjadi suatu permasalahan, tidak selamanya harus bermuara di persidangan, hal ini juga akan menyebabkan terbengkalainya sebuah proses peradilan
Andi Risma,
Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 5, pp 100-112; https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.420

Abstract:
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional non-alam untuk dijadikan alasan force majeure dalam perjanjian. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang didasarkan pada data sekunder. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konsep. Teknik pengumpulan bahan hukum diperoleh melalui penelusuran kepustakaan, dan metode analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, pandemi Covid-19 yang ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam kaitannya sebagai dasar force majeure yang berimplikasi pada pembatalan perjanjian. Akan tetapi, pandemi Covid-19, tidak dapat secara langsung dijadikan dasar ketidakmampuan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban, tentunya perlu pembuktian ketidakmampuan tersebut disebabkan secara langsung pengaruh Covid-19. Oleh karena itu, pandemi Covid-19 dapat dimasukkan dalam klausula perjanjian force majeure relatif.
Isnanto Bidja
Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 5, pp 113-130; https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.381

Abstract:
Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok, di Kabupaten Banggai. Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis empiris dengan model analisis kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan lokasi penelitian di Kabupaten Banggai. Hasil penelitian menemukan bahwa dukungan normatif pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan peraturan daerah tersebut, yaitu Peraturan Bupati Banggai Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengawasan dan Inspeksi Kawasan Tanpa Rokok dan Peraturan Bupati Banggai Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame Produk Rokok. Akan tetapi, dalam hal pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, di antaranya dukungan pendanaan pembuatan fasilitas yang diperbolehkan untuk merokok dan dukungan budaya/kultur masyarakat.
Muskibah Muskibah, Lili Naili Hidayah, Evalina Alissa
Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 5, pp 60-80; https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.421

Abstract:
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat terkait kegiatan pertambangan batubara yang merugikan masyarakat di sekitar lokasi pertambangan, serta untuk menemukan penyelesaian sengketa tuntutan ganti rugi masyarakat di sekitar lokasi pertambangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ditemukan bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat atas kegiatan pertambangan batubara serta tanggung jawab perusahaan pertambangan batubara yang merugikan masyarakat sekitar lokasi pertambangan dikaitkan dengan putusan Pengadilan Negeri Sarolangun dalam penyelesaian sengketa terkait kegiatan pertambangan.
Rofi Aulia Rahman, Andi Agus Salim, Rizaldy Anggriawan
Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 5, pp 81-99; https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.414

Abstract:
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan yang melatarbelakangi pekerja migran Indonesia di Taiwan kabur dari pekerjaannya. Di sisi lain, penelitian ini juga menganalisis upaya Pemerintah Indonesia dan Taiwan untuk melindungi pekerja migran Indonesia kaburan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis yuridis normatif, menggunakan data primer dan sekunder, melalui pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara untuk mengkonfirmasi alasan pekerja migran Indonesia kaburan dan studi literatur, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang mengakibatkan pekerja migran kabur, yaitu kondusifitas lingkungan kerja dan profesionalitas pekerja. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Indonesia dan Taiwan masih belum maksimal dalam mencegah dan menanggulangi kasus pekerja migran Indonesia kaburan di Taiwan sehingga membutuhkan upaya perlindungan yang jelas dalam menanggulangi kasus tersebut.
Maya Shafira, Firganefi Firganefi, Diah Gustiniati, Mashuril Anwar
Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 5, pp 40-59; https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.391

Abstract:
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis urgensi dan implikasi fungsi hukum pidana sebagai primum remedium dalam penanggulangan illegal fishing. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal yang menggunakan pendekatan kebijakan hukum, dengan data sekunder sebagai data utama yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi hukum pidana sebagai primum remedium menjadi urgen sifatnya karena illegal fishing tidak hanya merugikan negara, namun juga mengancam kepentingan nelayan lokal, iklim industri, usaha perikanan, dan ketersediaan ikan. Implikasi yuridis fungsi hukum pidana sebagai primum remedium, yaitu hakim cenderung menjadikan sanksi pidana sebagai dasar memutus perkara illegal fishing. Selain itu, implikasi non-yuridis, yaitu tidak memberikan rasa keadilan bagi nelayan lokal, khususnya nelayan kecil.
Kornelius Bagaskoro Wicaksono, Darminto Hartono Paulus
Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 5, pp 148-160; https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.436

Abstract:
Penelitian bertujuan untuk menganalisis suatu penyelesaian klaim dalam perjanjian surety bond beserta hambatan dan cara mengatasi hambatan dalam penyelesaian klaim tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan prosedur penyelesaian klaim, sebagaimana yang telah diterapkan PT. Jamkrida Jawa Tengah diawali dengan pengajuan klaim, adanya surat pengajuan klaim dari obligee, surat teguran dari obligee kepada principal atas keterlambatan pekerjaan principal, adanya surat pemutusan hubungan kerja dari obligee kepada principal, dan kelengkapan dokumen lain yang dibutuhkan. Penyelesaian klaim oleh perusahaan surety kepada obligee dilakukan dengan cara tunai atau melakukan transfer ke rekening yang ditunjuk oleh obligee. Hambatan pelaksanaan subrogasi atau recovery yang dihadapi perusahaan surety dapat diklasifikasikan menjadi hambatan yang bersifat yuridis dan non-yuridis.
Mochamad Ramdhan Pratama, Mas Putra Zenno Januarsyah
Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 4, pp 240-255; https://doi.org/10.25072/jwy.v4i2.350

Abstract:
Aksentuasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini memberi perubahan mengenai perkembangan masyarakat dan perkembangan subjek tindak pidana. Pada mulanya, subjek tindak pidana hanya mengacu kepada manusia alamiah saja (naturlijke persoon), tetapi pada kenyataannya, sekarang badan hokum (rechts persoon) menjadi subjek tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute appoach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menunjukkan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menganut sistem pertanggungjawaban pidana korporasi campuran, sehingga pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. AbstractAccentuation of the development of science and technology today provides changes about the development of society and the development of the subject of criminal acts. At first, the subject of follow-up only involved natural people (naturlijke persoon), but at the present, legal entity (rechts persoon) became the subject of judicial actions. Purpose of this research is to determine the corporate criminal liability system as subjects of criminal acts in the Corruption Eradication Act. This research is descriptive research with normative juridical research type, uses statute and conceptual approaches. Data was collected through literature study, then analyzed qualitatively. This research shows that the corporate criminal liability system in Corruption Eradication Act adheres to a mixed corporate criminal liability system, thereby that criminal liability is applied to the corporation and/or its management..Keywords: Corporate; Corruption; Criminal Liability.
Back to Top Top