Res Judicata

Journal Information
ISSN / EISSN : 26221888 / 26211602
Current Publisher: Universitas Muhammadiyah Pontianak (10.29406)
Total articles ≅ 18
Filter:

Latest articles in this journal

Iskandar Laka
Published: 26 November 2019
Res Judicata, Volume 2, pp 288-298; doi:10.29406/rj.v2i2.1750

Abstract:
The definition of property in marriage according to Law Number 1 of 1974 concerning marriage is abbreviated (Law No. 1 Year 1974) in Article 35 states that the property obtained in marriage becomes a joint asset, while the subordinate assets of each husband or wife and property acquired by each husband or wife as a gift or inheritance under their respective supervision insofar as the parties do not determine otherwise. According to Article 37 of Law Number 1 Year 1974 concerning abbreviated marriage (Law No. 1 Year 1974), it is explained that: "If marriage breaks out due to divorce, joint assets are regulated according to their respective laws, while for legal matters this marriage property often gets less attention in a marriage. The law of marital property has only recently received attention after a dispute between husband and wife who have broken up in marriage, so that in order to solve the problem of the marriage property an institution which is in it is needed to solve the problem, namely the Religious Court.
Rifqi Ridlo Phahlevy
Published: 31 October 2019
Res Judicata, Volume 2, pp 259-275; doi:10.29406/rj.v2i2.1551

Abstract:
The regulation of narcotics in Indonesia began in the New Order era with the enactment of Law No. 22/1997 concerning Narcotics. However, in the reform era, there were revisions to the narcotics law with the enactment of the new narcotics law, which was Law No. 35/2009 concerning narcotics. This study applies a normative method based on the statutory approach and conceptual approach. This study aims to understand the shift in the concept of narcotics in Indonesia after the enactment of law 35/2009 and the concept of narcotics in Islamic law. After the enactment of law No. 35/2009 concerning narcotics, there was a shift in the concept of narcotics, which are substantial and essential in the form of changes and additions to the law No 35/2009 concerning narcotics. The amendment is related to several definitions that exist in the narcotics law, along with the addition of existing definitions in general provisions such as the definition of narcotics precursors and the definition of narcotics abuse. The concept of narcotics in Indonesia has an essential closeness to the concept of narcotics in Islamic law because narcotics and chemistry have similarities in terms of illat (legal reasons).Keywords: Narcotics, Shariah Perspectives, Shifting concepts.
Rangga Dwi Prasetya, Hatta Isnaini Wahyu Utomo
Published: 27 October 2019
Res Judicata, Volume 2, pp 311-324; doi:10.29406/rj.v2i2.1752

Abstract:
Management Rights Title is the right to control over the land from the state authority delegated to the holder partial implementation. Land with Management Rights Title may be granted to another party one through Building Rights Title. The whole provisions governing Building Rights Title generally applies to Building Rights Title on the land Management Right Title. No Regulation Legislation that specifically regulates the building standing on the Management Rights raises the issue of how if Building Rights Title will serve as collateral and then how protection for creditors at the time of going to execute if the party becomes the debtor defaults.
Denie Amiruddin, Nina Niken Lestari
Published: 26 October 2019
Res Judicata, Volume 2, pp 325-338; doi:10.29406/rj.v2i2.1791

Abstract:
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, telah memberikah hak otonomi kepada Pemerintahan Desa berdasarkan hak asal usul sesuai dengan adat istiadat dan tradisi desa yang bersangkutan. Sebagai pemerintah desa, salah satu wewenang kepala desa adalah menetapkan Peraturan Desa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa berhak mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa (Pasal 26 ayat (3) huruf b UU Desa). Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.Bersandar dari apa yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh tentang: Bagaimana peraturan desa itu dibentuk, apakah sudah memenuhi asas formal dan asas material hukum? Seberapa banyak peraturan desa itu dibentuk dalam satu tahun? Dan peraturan dalam bidang-bidang apa saja yang diatur? Dan bagaimana proses pembentukan peraturan desa yang telah dilakukan?Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum empiris (sosiologis), hal ini disebabkan karena objek penelitian ini merupakan kajian hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata (actual behavior) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Sedangkan data yang digunakan adalah data primer, data yang diperoleh langsung dari aparat perangkat pemerintahan desa dengan cara wawancara (deep interview), observasi, kuesioner, dan lain-lain. Tujuan kajian hukum empiris ini nanti adalah deskriptif, ekplanatif (memahami), prediktif, dengan bentuk analisis kuantitatif (kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk angka).Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, telah memberikah hak otonomi kepada Pemerintahan Desa berdasarkan hak asal usul sesuai dengan adat istiadat dan tradisi desa yang bersangkutan. Sebagai pemerintah desa, salah satu wewenang kepala desa adalah menetapkan Peraturan Desa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa berhak mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa (Pasal 26 ayat (3) huruf b UU Desa). Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.Bersandar dari apa yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh tentang: Bagaimana peraturan desa itu dibentuk, apakah sudah memenuhi asas formal dan asas material hukum? Seberapa banyak peraturan desa itu dibentuk dalam satu tahun? Dan peraturan dalam bidang-bidang apa saja yang diatur? Dan bagaimana proses pembentukan peraturan desa yang telah dilakukan?Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum empiris (sosiologis), hal ini disebabkan karena objek penelitian ini merupakan kajian hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata (actual behavior) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Sedangkan data yang digunakan adalah data primer, data yang diperoleh langsung dari aparat perangkat pemerintahan desa dengan cara wawancara (deep interview), observasi, kuesioner, dan lain-lain. Tujuan kajian hukum empiris ini nanti adalah deskriptif, ekplanatif (memahami), prediktif, dengan bentuk analisis kuantitatif (kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk angka).
Mita Dwijayanti
Published: 23 October 2019
Res Judicata, Volume 2, pp 299-310; doi:10.29406/rj.v2i2.1751

Abstract:
Customary disputes are part of customary conflicts, whether the subjects are individuals or groups of people as a community, known as indigenous peoples in the form of traditional banjars. Based on article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945) that the Indonesian nation is a rule of law, the consequence of a rule of law in Indonesia is that everything must be regulated in law. The enactment of written law in Indonesia causes the recognition of the rights of indigenous peoples in Indonesia to be recognized in writing in the Constitution, namely Article 18 B of the 1945 Constitution. If referring to article 18B paragraph (2) which formulates "the State recognizes and respects traditional law units along with their traditional rights as long as they are still alive and in accordance with the development of society and the principles of the unitary state of the Republic of Indonesia, which are regulated by Law then basically customary law community unit is a legal subject that can carry out legal actions. The ability to carry out legal actions by indigenous peoples has an impact on the legal consequences.
Ihwanul Muttaqin
Published: 19 October 2019
Res Judicata, Volume 2, pp 276-287; doi:10.29406/rj.v2i2.1749

Abstract:
Government control against corruption eradication in Indonesia is a form of overall supervision by the government of corruptors who want to undermine the country's finances, and can be as an effort to eradicate corruption in Indonesia to its roots. This study analyzes government control in the fight against corruption. This research is a normative legal research using a statutory approach and conceptual approach. The results showed that corruption should be classified as a crime whose eradication must be carried out extraordinarily. The function of government control in eradicating corruption is very much expected in the eradication of corruption in Indonesia, which is already rampant, namely the formation of the Corruption Eradication Commission (KPK).
Anshari Anshari, M. Fajrin
Published: 6 September 2019
Res Judicata, Volume 1, pp 140-169; doi:10.29406/rj.v1i2.1237

Abstract:
Di tengah lajunya jaringan komunikasi di dunia, segala macam bentuk informasi demikian cepat, mudah, atau gambang didapatkan. Kurangnya filter terhadap informasi yang berkembang mengakibatkan kecemasan masal akan dampak dari benturan-benturan kepentingan (conflict of interest) pada masyarakat dunia (international community). Dampak konkrit dari benturan tersebut adalah stabilitas keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat di suatu Negara, yang mana salah satu penyebabnya adalah Ujaran Kebencian (Hate Speech). Hal ini patut menjadi perhatian serius oleh Pemerintah (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif) sebagai penjaga pilar demokrasi dalam kehidupan berbangsa. Diskursus soal ujaran kebencian yang menjadi perhatian di Indonesia beberapa tahun belakangan ini semakin krusial, seiring berjalannya penegakan hukum dan perlindungan atas Hak Asasi Manusia (HAM) yang merupakan komitmen bersama rakyat Indonesia kepada dunia. Semua pihak sepakat bahwa ujaran kebencian memiliki dampak terhadap harkat dan martabat manusia serta dalam aspek kemanusiaan. Ujaran kebencian bisa mendorong terjadinya kebencian kolektif, pengucilan, penghasutan, diskriminasi, kekerasan, dan bahkan pada tingkat yang paling mengerikan adalah pemusnahan atau pembantaian terhadap suatu kelompok baik itu dalam aspek budaya, etnis, ras, dan agama yang menjadi sasaran ujaran kebencian. Dalam beberapa tahun terakhir (2015-2017) telah terjadi banyak pelaporan terhadap kasus ujaran kebencian, baik di Indonesia secara umum, maupun di Kalimantan Barat. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu institusi penegak hukum di Indonesia yang berkomitmen untuk mencegah dan menegakkan hukum terhadap aspek ujaran kebencian ini. Komitmen tersebut diejawantahkan melalui Surat Edaran Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech). Namun, dalam penegakan hukum seringkali ditemukan ketidakseimbangan dalam penanganan sebuah perkara oleh Penyidik/Penyelidik di Institusi Kepolisian. Beberapa kasus yang menjadi konsumsi publik, seringkali ditemukan berhenti di tengah jalan terhadap kasus-kasus tersebut. Tidak lagi terdengar tindak lanjut sampai dengan tahap ajudikasi. Maka dari itu penting untuk dilakukan penelitian terhadap bagaimana proses penetapan tindak pidana ujaran kebencian di Indonesia, khususnya d Kalimantan Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur penetapan adanya tindak pidana ujaran kebencian di Polda Kalimantan Barat, dengan terpublikasinya beberapa kasus pelaporan terhadap dugaan tindak pidana tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat socio-legal research, dengan menggunakan dan mengkaji norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian.
Imam Suko Prayitno
Res Judicata, Volume 2, pp 186-199; doi:10.29406/rj.v2i1.1441

Abstract:
The increasing number of Notaries in Indonesia has resulted in violations of the honorarium provisions for Notary services that have been determined in the Notary Position Act (UUJN and Notary Ethics Code. The author in this study wants to examine and analyze further ratios regarding regulation of honorarium provisions Notary and legal consequences for Notaries for violating honorarium provisions in making deeds. The research method used is normative legal research, namely legal research conducted by examining library materials or secondary legal materials while the problem approach is carried out using a statute approach and conceptual approach The results of the study showed that the ratio of the regulation regarding the Notary honorarium as regulated in UUJN and the Notary Code of Ethics was to avoid unfair competition among Notaries. Violations committed by Notaries relating to honorariums. The arium making of the deed can result in a Notary being sanctioned based on the Notary Code of Ethics and based on UUJN in the form of verbal reprimand, written warning and temporary dismissal.
Anggie Rizqita Herda Putri, Ridwan Arifin
Res Judicata, Volume 2, pp 170-185; doi:10.29406/rj.v2i1.1340

Abstract:
Maraknya kasus perdagangan orang (human trafficking) di Indonesia bukan hanya menyasar pada umur dan gender tertentu, namun juga hampir semua umur baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan beberapa kasus perdagangan orang sudah terorganisir dan menjadi kejahatan yang melintasi batas negara. Hukum pidana dan aturan hukum terkait perdagangan manusia baik secara nasional maupun internasional telah berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat, namun demikian, fakta di lapangan membuktikan bahwa aturan hukum tersebut belum cukup memberikan efek jera bagi pelaku. Bahkan, aturan-aturan tersebut hanya fokus kepada pemidanaan pelaku namun mengesampingkan sisi hak-hak dan perlindungan korban. Padahal, dalam setiap kejahatan yang terjadi, selalu ada dua pihak, pelaku dan korban. Perlindungan korban dianggap penting dalam pemenuhan hak-hak asasi manusia. Tulisan ini menganalisis bagaimana perlindungan korban dalam kasus perdagangan manusia di Indonesia baik dari segi aturan hukum nasional maupun internasional. The rise of cases of human trafficking in Indonesia not only targets certain age and gender, but also almost all ages, both men and women. Even some cases of trafficking in persons have been organized and become crimes that cross national borders. Criminal law and the legal rules relating to human trafficking both nationally and internationally have been in force and have binding legal powers, however, the facts in the field prove that the rule of law is not enough to provide a deterrent effect for the perpetrators. In fact, these rules only focus on the conviction of the perpetrator but override the side of the rights and protection of the victim. In fact, in every crime that occurs, there are always two parties, the perpetrator and the victim. Protection of victims is considered important in fulfilling human rights. This paper analyzes how to protect victims in the case of trafficking in Indonesia both in terms of national and international legal rules.
M Fajrin
Res Judicata, Volume 2, pp 227-242; doi:10.29406/rj.v2i1.1484

Abstract:
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau yang lebih dikenal dengan sebutan Corporate Sosial Responbility (CSR) merupakan salah satu kegiatan yang wajib dilakukan oleh perusahaan pengelola sumber daya alam.Perusahaan Pengelola Sumber Daya Alam diberikan kewenangan melalui peraturan perundangan untuk dapat menyelenggarakan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di wilayah yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Sebagai pengelola Sumber Daya Alam, Perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas (PT) memiliki kesempatan untuk menyelenggarakan kegiatan kemasyarakatan secara langsung tanpa melalui mekanisme atau persetujuan penyelenggaraan dari pemerintah daerah.Kabupaten Kubu Raya sebagai salah satu daerah otonomi yang berada di Provinsi Kalimantan Barat memmiliki sejumlah lahan yang diperuntukkan untuk pembangunan perkebunan. Adanya investasi perusahaan dalam bidang perkebunan memberikan banyak dampak kepada masyarakat. Dampak dari pembangunan perkebunan tersebut tidak hanya kepada pemasukan/pendapatan bagi pemerintah saja. Dampak secara fisik dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang mendiami sekitar lokasi perusahaan perkebunan.Dengan adanya kewajiban melaksanakan kegiataan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Perusahaan Perkebunan di Kabupaten Kubu Raya juga memikul tanggung jawab tersebut. Sehingga besar harapan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan di lakukan secara konsisten dan bermanfaat bagi masyarakat setempat.
Back to Top Top