This study examines the laws and regulations in Indonesia that contain material related to cyberspace. The goal to be achieved is to provide a detailed description of the problems contained in laws and regulations, especially at the level of laws related to cyberspace, their implications in people's lives, and appropriate concepts to solve these problems. The method used is normative legal research with a state approach. The results of this study indicate that there is regulatory obesity that regulates cyberspace in Indonesia. There are 30 regulations at the statutory level. Moreover, the content material contained in it is still general in nature and has not been integrated with one another. This fact creates legal uncertainty in the realm of implementation, creating loopholes that can be exploited by irresponsible parties to carry out cyber crimes, such as the spread of negative content, cyber attacks, hacking and theft of personal data. The rise of crimes that occur in cyberspace is very detrimental to the wider community, disrupts security and public order, and even threatens the resilience of the state. Therefore, it is necessary to reform in the realm of law, namely by applying the omnibus method to draft universal sweeping laws that can integrate legal norms in many laws effectively and efficiently. Keywords: Legal Protection, Cyberspace, Regulatory Obesity, Omnibus Method ABSTRAK Penelitian ini mengkaji tentang peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memuat materi terkait ruang siber. Tujuan yang hendak dicapai yaitu memberi gambaran secara detail mengenai problematika yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, terutama di tingkat undang-undang yang terkait dengan ruang siber, implikasinya dalam kehidupan masyarakat, dan konsep yang sesuai untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan pendekatan undang-undang (statue approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi obesitas regulasi yang mengatur ruang siber di Indonesia. Regulasi tersebut berjumlah 30 di tingkat undang-undang. Terlebih, materi muatan yang terkandung di dalamnya masih bersifat general dan belum terintegrasi satu sama lain. Kenyataan yang demikian itu menimbulkan ketidakpastian hukum di ranah implementasi, sehingga menimbulkan celah yang dapat dieksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melancarkan kejahatan siber, seperti penyebaran konten negatif, serangan siber, peretasan dan pencurian data pribadi. Maraknya kejahatan yang terjadi di ruang siber sangat merugikan masyarakat luas, mengganggu keamanan dan ketertiban umum, bahkan mengancam ketahanan negara. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi di ranah undang-undang yaitu dengan menerapkan metode omnibus untuk merancang undang-undang sapu jagat yang dapat mengintegrasikan norma-norma hukum dalam banyak undang-undang secara efektif dan efisien. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Ruang Siber, Obesitas Regulasi, Metode Omnibus

Law protection on domestic worker is one of occupation that woman and children do where in the implementation they must get protection from government since the constitution has guarantee certainty, equality, and protection for every citizen without exception to include them. Government as facilitator in private realm must take responsibility to protect woman and child domestic worker with formulate comprehensive regulation and the institution that carry on in order to shape socio-culture of people to friendly domestic worker. Unfortunately, statutory are not accommodate legal protection for domestic worker. The only hope right now is on department ordinance that still have problem such as contradiction. Based on those problem, the reconstruction of law to solve substantial, structure, and cultural are needed. This research is use statutory approach, comparation approach, and conceptual approach as the method. The conclusion that this research got is the absent of comprehensive legal protection for domestic worker is caused by no legal recognition can give them certainty and protection. Therefore, the initiation to reconstruct protection for domestic worker with the basis is draft act protection for domestic worker that emulate Philippines statutory named Batas Kasambahay and creation of special inspector team for domestic worker are needed. Keywords : Legal Protection, Domestic Worker, Reconstruction of LawAbstrak : Perlindungan hukum terhadap Pembantu Rumah Tangga (PRT) merupakan salah satu profesi yang banyak dikerjakan oleh perempuan dan anak dimana pada tataran implementasi seharusnya dilindungi oleh negara mengingat konstitusi sendiri telah menjamin kepastian, kesetaraan, dan perlindungan hukum kepada semua warga negara Indonesia tanpa mengecualikan mereka. Negara sebagai fasilitator dalam ranah privat harus bertanggung jawab untuk melindungi PRT perempuan dan anak dengan melakukan melalui perumusan regulasi yang komprehensif disertai institusi yang menyelenggarakannya sehingga mampu membentuk sosio-kultural masyarakat kearah ramah PRT. Sayangnya, undang-undang yang ada tidak mengakomodir perlindungan hukum kepada PRT perempuan dan anak. Satu-satunya harapan mereka sekarang ini ada pada peraturan Menteri, tetapi pada tataran tersebut juga masih ada polemik seperti tumpang tindih. Berdasarkan problematika tersebut, perlu rekonstruksikan hukum yang menjawab secara substansi, struktur, dan kultural. Adapun metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparasi, dan pendekatan konseptual. Penilitian ini menyimpulkan bahwa ketiadaan perlindungan hukum yang memadai bagi PRT perempuan dan anak diakibatkan tidak ada pengakuan secara legal yang dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi mereka. Maka dari itu, perlu digagasnya rekonstruksi perlindungan hukum terhadap PRT dengan basis Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pembantu Rumah Tangga meniru produk hukum Filipina yaitu Batas Kasambahay serta pembentukan tim unit khusus pengawasan PRT. Kata kunci : Perlindungan Hukum, PRT, Rekonstruksi Hukum

Lingkungan hidup saat ini telah menjadi salah satu isu yang diperbincangkan di dunia. Dilatarbelakangi oleh kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh manusia, keadaan lingkungan hidup justru mengancam eksistensi manusia di masa depan. Di Indonesia, kerusakan lingkungan telah menjadi suatu tindak pidana bagi orang atau badan hukum yang melakukan kerusakan lingkungan. Pengaturannya secara umum telah disinggung di Undang-Undang Dasar 1945 kemudian dilanjutkan dengan aturan-aturan turunannya. Melalui jurnal ini, Penulis akan mencoba mengkaji beberapa hal terkait isu lingkungan hidup, diantaranya implementasi dan penegakkan hukum lingkungan di Indonesia, delik formil dan delik materiil yang terdapat di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, serta implikasi hadirnya undang-undang mengenai lingkungan hidup terhadap undang-undang lain.

It has been two years since the corona virus pandemic has swept the world. A pandemic that affects every aspect of life, as a result the government is required to provide security to its people. Various programs are implemented to reduce the spread of Covid-19. But the problems this pandemic has created have also led to crime. More specifically, sexual violence. The increase in cases of sexual violence every year is increasingly worrying. The government, at the Preamble to the 1945 Constitution, must protect its people, including sexual violence. Sexual violence is a physical act that injures the honor of the perpetrator and is related to sex. Sexual violence takes many forms, but Indonesian law only covers rape and obscenity. Indonesian law now cannot protect the people as a whole, it is necessary to reform the law on sexual violence. To answer the problem of sexual violence in Indonesia, Komnas Perempuan submitted a draft law on the elimination of sexual violence. The purpose of the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence is to provide protection, treatment and restore the condition of victims. The hope of the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence is the realization of environmental conditions without any acts of sexual violence. The journey so that the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence becomes ratified requires assistance, because of the many misinterpretations of the existing articles. As well as protecting the transfer of the original purpose of the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence.

Indonesia merupakan salah satu negara yang berepegang teguh dan berpedoman kepada norma agama di mana perilaku seksual menyimpang tidak langsung diterima begitu saja. Disatu sisi, Indonesia juga merupakan negara yang menghormati Hak Asasi Manusia atau HAM, yang mana seharusnya menghargai setiap insan manusia di Indonesia. Namun, dalam hal ini para kaum LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) seringkali merasa tidak mendapatkan hak nya karena diskriminasi dan pelanggaran HAM karena orientasi seksual mereka yang menyimpang. Fenomena LGBT di Indonesia sendiri masih menjadi pro dan kontra bagi berbagai kelompok, begitu juga dengan regulasi mengenai LGBT di Indonesia yang masih belum jelas arahnya. Maka dari itu, diperlukan penelitian menilai bagaimana orang Indonesia bereaksi terhadap fenomena LGBT, terutama di kalangan generasi muda, serta apakah fenomena LGBT tidak sesuai dengan cita-cita penting Pancasila sebagai negara Indonesia.

Abstrak Mitigasi perubahan iklim setelah pandemi Covid-19 telah menjadi masalah global yang vital. Salah satu alasannya adalah sektor industri yang terus tumbuh pasca perlambatan ekonomi selama pandemi dan menjadi ancaman besar bagi lingkungan. Menanggapi memburuknya perubahan iklim, "United Nations Framework Convention on Climate Change" (UNFCCC) telah merumuskan kebijakan untuk memitigasi perubahan iklim dengan mengurangi emisi karbon. Sebagai anggota, Indonesia telah menyatakan komitmennya untuk mengurangi emisi karbon sebesar 29% hingga 41% pada tahun 2030 melalui kerja sama internasional yang dituangkan dalam Perjanjian Paris. Mengikuti komitmen internasional tersebut, Indonesia harus merancang kebijakan pajak karbon yang efektif mengurangi emisi karbon. Selain itu, pajak karbon dapat menjadi langkah awal dalam pelaksanaan transisi energi fosil ke energi baru dan terbarukan. Namun faktanya, akibat kenaikan biaya produksi, penerapan pajak karbon disinyalir menyebabkan kenaikan harga, yang berujung pada penurunan tenaga kerja dan peningkatan pengangguran. Selain itu, daya beli masyarakat juga akan melemah. Sehingga berdampak besar pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun rencana pajak karbon yang akan mengurangi emisi karbon dengan tetap menitikberatkan pada kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk melakukan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rancangan pajak karbon harus sejalan dengan nilai Pancasila, agar kesejahteraan masyarakat dapat sejalan dengan komitmen pemerintah. Kata Kunci: Emisi Karbon, Energi Baru Terbarukan; Kesejahteraan Masyarakat; Mitigasi Perubahan Iklim; Transisi Energi.

Kota pintar (Smart city) ialah sebuah bentuk dari potongan visi pembangunan kota dalam menciptakan integritas melalui teknologi informasi dan komunikasi (TIK)dan solusi Internet of Things (IoT) guna langkah tata kelola berbasis keamanan data wilayah. Salah satu unsur yang membangun terciptanya Smart City ialah diterapkannya e-government. Kaitannya dengan pelayanan publik, penerapan e-government merupakan pengintegrasian antara teknologi informasi dan internet guna menyelenggarakan layanan publik. Hal ini bertujuan guna mewujudkan layanan publik yang baik dan profesional. Dalam digitalisasi layanan publik dihadapkan pada sebuah masalah terkait dengan jaminan perlindungan dan keamanan data digital. Data digital menjadi sesuatu yang riskan terkait penyalahgunaan bagi oknum yang tidak berkepentingan dan menjurus kepada tindakan kejahatan. Mirisnya, pengaturan yang berhubungan dengan perlindungan data pribadi saat ini di Indonesia sifatnya hanya parsial dan sektoral sehingga tidak dapat melindungi secara naik dan tepat guna, sebagaimana data ini sifatnya juga privasi. Adapun permasalahan dalam karya tulis ini yaitu: 1) Bagaimana Peran Digitalisasi Pelayanan Publik dalam Mewujudkan Smart Government 2) Bagaimana Urgensi Pengesahan Rancangan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi pada Pelayanan Publik Berbasis Digital. Penelitian ini memakai Jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Data yang dipakai dalam penelitian ini ialah data sekunder berperan sebagai data utamanya serta memakai model Studi Kepustakaan sebagai teknik pengumpulan bahan. Semua materi yang terkumpul nantinya akan dilakukan inventarisasi, klasifikasi, dan analisis dengan memakai model analisis deskriptif yang tujuannya guna memberikan uraian permasalahan sehingga didapatkan solusi inovatif. Dengan disahkannya Rancangan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi bisa menyempurnakan aturan tentang perlindungan data pribadi yang sudah ada serta mampu menjamin kepastian hukum yang optimal bagi perlindungan data pribadi warga negara.

Online transactions using the Cash On Delivery (COD) payment method play an important role in increasing the intensity of electronic transactions in Indonesia, this is because the COD payment method can reach consumers who do not have bank accounts or other digital wallets. The increase in the use of this payment method is inversely proportional to the public's perception of misguided understanding of the COD payment method, resulting in new problems such as consumers who are reluctant to pay for goods that have been ordered to protests accompanied by threats to delivery couriers. This paper aims to examine the weaknesses in COD transactions so that evaluations can be carried out in order to increase legal certainty for all parties. The type of research used is normative juridical using the statutory and conceptual approach. This study uses secondary data as the main data and uses library research as a material collection technique. All materials that have been collected are then inventoried, classified, and analyzed using descriptive analysis which aims to describe the problem so that innovative solutions are obtained. There are several shortcomings in this COD method, such as: buyer's misconception of the COD system, disinformation of goods with real conditions, and complicated methods of purchasing goods. This deficiency can be overcome in several scenarios, namely: strengthening legal protection for couriers delivering goods, using the principle of strict liability and reversing the burden of proof (reversion of the burden of proof) in the protection of E-Commerce consumers, and simplifying the rules for returning goods.

Kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia cukup mengkhawatirkan. Banyak kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi di lingkungan domestik (rumah tangga). Padahal, ada banyak aturan hukum yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak perempuan namun implementasinya di lapangan masih menemui banyak tantangan. Penelitian ini merupakan kajian kriminologi dan viktimologi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Penelitian ini menggunakan berbagai aturan hukum sebagai analisis data.

Anak menjadi salah satu kelompok yang sangat rentan terhadap pelanggaran hak-haknya dan menjadi korban kejahatan termausk kekerasan seksual. Anak juga seringkali mendaoatkan perlakuan tidak wajar melalui eksploitasi di berbagai sektor. Studi ini bertujuan untuk menganalisis mengenai perlindungan anak sebagai korban kejahatan ekspolitasi seksual di Indonesia. Studi ini menggunakan pendekatan studi kriminologi dan viktimologi. Studi ini menemukan bahwa perlindungan hukum bagi anak telah diatur mulai dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Perlindungan Anak, hingga Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Namun demikian, pada tataran implementasi, semua aturan hukum tersebut banyak menghadapi tantangan, salah satunya ketidakterbukaan informasi mengenai kasus yang ada.