Jurnal Progress Administrasi Publik

Journal Information
ISSN / EISSN : 2776-8511 / 2777-0206
Published by: Wahana Peternakan (10.37090)
Total articles ≅ 6
Filter:

Latest articles in this journal

Ayu Nadia Pramazuly, Hinfa Mosshananza, Rosidah Rosidah
Jurnal Progress Administrasi Publik, Volume 1, pp 61-67; https://doi.org/10.37090/jpap.v1i2.501

Abstract:
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman budaya “Piil Pesenggiri” dan penerapan budaya tersebut dalam upaya meningkatkan budaya kerja aparatur desa. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu seiring kemajuan jaman yang semakin memudarkan budaya Lampung menjadi tantangan bagi masyarakat khususnya aparatur pemerintahan mempertahankan dan menerapkan ke dalam budaya kerja sehingga dapat meningkatkan kinerja yang berkualitas. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan lokasi penelitian di Balai Desa Sabah Balau Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pandangan untuk pembangunan yang lebih baik lagi khususnya pemerintahan Desa Sabah Balau. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pandangan untuk pembangunan yang lebih baik lagi khususnya pemerintahan Desa Sabah Balau. Kata Kunci: Piil Pesenggiri,Budaya Kerja
Achmad Moelyono
Jurnal Progress Administrasi Publik, Volume 1, pp 68-76; https://doi.org/10.37090/jpap.v1i2.510

Abstract:
Penelitian ini di latar belakangi oleh adanya berbagai permasalahan sosial- budaya- hukum-ekonomi seperti kenakalan remaja, narkoba, kriminalitas, KDRT, Perceraian, prostitusi, anak terlantar, pengangguran, kemiskinan, kesehatan dan permasalahan perumahan. Tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi ini tentunya berdampak terhadap permasalahan sosial, salah satunya masalah hukum selama tahun 2020 di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independent). Hasil penelitian terdapat beberapa muatan peraturan daerah tentang ketahanan keluarga yaitu; Ketentuan, Ruang Lingkup, Pelaksanaan, Fungsi dan Tanggung Jawab Keluarga, Ketahanan Keluarga, Kelembagaan Pendampingan Ketahanan Keluarga, Pembinaan dan Pengawasan, Peran Serta Masyarakat, Sistem Informasi Ketahanan Keluarga, Pendanaan, Ketentuan Peralihan, dan Penutup. Oleh karena itu Peraturan Daerah Tentang Ketahanan Keluarga tersebut akan menjadi acuan dan dasar bagi tatanan kehidupan masyarakat terkecil berbangsa dan bernegara yaitu keluarga yang mengatur tentang arah jangkauan, ruang lingkup, materi dalam peraturan, juga agar memenuhi komponen ketahanan keluarga yaitu komponen legalitas, struktural, ketahanan fisik, ketahanan sosial, ketahanan psikologis, ketahanan sosial budaya, tentang komponen ketahanan ekonomi menjadi patokan utama dalam Ketahanan Keluarga secara keseluruhan terutama di Kota Bandar Lampung, maka yang diperlukan antara lain pendapatan daerah perkapitas masyarakat, lingkungan, lapangan pekerjaan dan kesehatan yang memadai. Kata Kunci: Peraturan Daerah, Pemberdayaan, Masyarakat
Yonnawati Yonnawati, Tia Marlinda
Jurnal Progress Administrasi Publik, Volume 1, pp 77-82; https://doi.org/10.37090/jpap.v1i2.512

Abstract:
Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan peran Bawaslu kota Bandar Lampung dalam penanganan pelanggaran yang terjadi saat pemilu khususnya pelanggaran administratif yang melibatkan salah satu caleg dari Partai Amanat Naional atas Nama H. Erwansyah calon anggota DPRD Dapil IV Kota Bandar Lampung penelitian ini bertujuan agar mengetahui Peran Bawaslu kota Bandar Lampung dalam penegakan Hukum penanganan pelaggaran adminitratif Caleg PAN Dapil IV pada pemilu tahun 2019 kota Bandar Lampung. Mengetahui strategi yang dilakukan Bawaslu Kota Bandar Lampung untuk mengoptimalkan perannya dalam penegakan Hukum penanganan pelanggaran administratif Caleg PAN Dapil IV pada pemilu tahun 2019 Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran Bawaslu kota Bandar Lampung dalam penanganan pelanggaran administratif partai amanat nasional (PAN) dapil IV Kota Bandar Lampung berdasarkan Perbawaslu 7 dan 8 Tahun 2018 dengan penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti, klarifikasi, serta penerusan hasil kajian kepada instansi yang berwenang, pengkajian dan pemberian rekomendasi serta membuat strategi dengan cara penguatan kapasitas, melakukan pembinaan dan membentuk pola komunikasi antar instansi terkait mapun penguatan fungsi akomodasi dan tata kelola sudah berjalan dengan baik atau maksimal. Kata Kunci: Bawaslu, Pelanggaran Administratif, Partai Amanat Nasional (PAN)
Achmad Zahrudin
Jurnal Progress Administrasi Publik, Volume 1, pp 96-104; https://doi.org/10.37090/jpap.v1i2.517

Abstract:
BUMN merupakan Kumpulan-kumpulan Perusahaan yang ada Di Indonesia dan di kuasai sepenuhnya oleh Pemerintah, di mana di bawah kekuasaan Kementrian Negara BUMN. Permasalahan yang diangkat dalam Tulisan ini adalah Pembangunan BUMN merupakan bagian dari Pembangunan Ekonomi Nasional, Program kerja dari Kementrian BUMN di bawah kabinet Indonesia Bersatu telah disampaikan dalam Road Map BUMN. Dimana Road Map tersebut telah mengandalkan perlu adanya suatu perubahan dalam tubuh BUMN melalui HOLDINGISASI. Rencana pengelompokan serta mengetahui Manfaat yang di timbulkan dari “Holding” itu sendiri. Pengelompokan BUMN kedalam Holding. Peluang dan tantangan. Dimana Menteri Negara BUMN Sugiharto telah melontarkan konsep itu pada saat BUMN Submit Pada Januari lalu. Dimana Holding itu sendiri merupakan penggabungan dalam meningkatkan persaingan bisnis dari perusahaan-perusahaan Milik Negara yang disatukan di dalamnya. Sebagaimana tercantum dalam pasal 33 UUD 1945 yang berisikan Redefinisi peran BUMN, jika masa lalu dimana terdapat kekurangan APBD yang mana di tutupi dari privasi BUMN untuk jangka panjang yang diutamakan adalah Pajak dan Deviden dari BUMN. Agendanya adalah menentukan arah BUMN, khususnya berkenaan dengan pasal 33 UUD 1945, yang berarti Redefinisi peran BUMN. Jika dimasa lalu kekurangan APBD dapat di tutupi dari privasi BUMN, kedepan yang diutamakan adalah meningkatkan pajak dan deviden dari BUMN. Untuk itu Pemerintah mencanangkan pembentukan Holding yaitu penggabungan seluruh perusahaan-perusahaan BUMN agar Presiden dapat mengontrolnya dari pembentukan itu agar dapat memberikan manfaat sebagai berikut: (1) Mendorong proses penciptaan Nilai, market value cration dan value enhancement, (2) Mensubtitusi defenisi Manajemen di anak-anak perusahaan BUMN, (3) Mengkoordinasikan langkah agar dapat akses ke pasar Internasional, (4) Mencari Sumber Pendanaan yang lebih Murah, (5) Mengalokasikan Kapital dan melakukan Investasi yang strategis, (6) Mengembangkan kemampuan Manajemen melalui Cross-Fertilization. Dalam hal ini juga Presiden selaku Pemerintah beserta jajaran Kabinet Indonesia Bersatu juga mengelompokkan BUMN kedalam Holdingisasi yaitu : Kantor Menteri Negara P-BUMN sedang melakukan kajian terhadap 144 BUMN yang akan di kelompokkan ke dalam 10 buah Holding. Kata Kunci: BUMN, Holdingisasi, Road map
M. Herowandi
Jurnal Progress Administrasi Publik, Volume 1, pp 83-95; https://doi.org/10.37090/jpap.v1i2.516

Abstract:
Sumber daya manusia merupakan asset utama organisasi yang menjadi perencana dan pelaku aktif dari setiap aktivitas organisasi. Kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan kuantitas yang baik seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan organisasi supaya dalam mendukung tercapainya suatu tujuan organisasi dapat terselenggara dengan efektif dan efisien. Kantor Kecamatan adalah salah satu kecamatan yang terletak di Kota Bandar Lampung. Untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Kecamatan perlu ditingkatkan sumber daya manusianya dan dukungan sarana prasarana. Setiap pegawai memiliki beban kerja yang bervariasi, mengingat banyaknya jumlah aparatur dengan status kepegawaian. Fokus dalam penelitian ini adalah mengenai beban kerja pegawai tidak tetap, secara umum para pegawai tidak tetap biasanya untuk usia rata-rata masih muda dalam aparatur sipil negara. Dan mereka memiliki jiwa semangat dan loyalitas yang tinggi untuk harapan bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara. Sehingga dapat ditemukan hasil dari penelitian ini mengenai tingkat beban kerja yang diterima para pegawai tidak tetap Kantor Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung. Kata Kunci: Pengaruh Beban Kerja, Tingkat Kelelahan, Pegawai Tidak Tetap (PTT)
Joko Mulyono
Jurnal Progress Administrasi Publik, Volume 1, pp 50-60; https://doi.org/10.37090/jpap.v1i2.502

Abstract:
Kompetensi yang dimiliki oleh seseorang dan dilaksanakan dalam lingkungan kerja dapat mendukung tercapainya tujuan organisasi. Pegawai akan memperlihatkan kinerja yang baik dan menunjukkan kontribusi bagi institusi tempat bekerja. Dinas Pengairan Lampung Tengah ialah salah satu Dinas di kabupaten Lampung Tengah yang merupakan tempat penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai Dinas Pengairan Kabupaten Lampung Tengah sebagai parsial maupun sebagai simultan. Belum maksimalnya kinerja pegawai sebagai kajian permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode survey eksplanasi. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 32 pegawai beserta sampel seluruh populasi menjadi sampel penelitian sebanyak 32 pegawai. Pengumpulan data menerapkan angket dengana analisis data dan analisis regresi sederhana serta regresi ganda. Perolehan analisis data memperlihatkan bahwa: (1) kompetensi berdampak signifikan terhadap kinerja pegawai secara parsial, diperoleh F hitung > F tabel yaitu 7,845 > 1,694 (2) lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai secara parsial. Diperoleh F hitung > F tabel yaitu 4,783 > 1,694. dan (3) secara simultan kompetensi dan lingkungan kerja berdampak positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Diperoleh F hitung ≥ F tabel adalah (77,478≥ 3,29). Oleh sebab itu, untuk menumbuhkan kinerja pegawai, harus mencermati kompetensi pegawai dalam pendelegasian tugas serta meningkatkan fasilitas lingkungan kerja sehingga pegawai merasa nyaman dan dapat berkontribusi optimal dalam bekerja. Kata Kunci: Kinerja Pegawai, Kompetensi, Lingkungan Kerja
Evy Septiana Rahman
Jurnal Progress Administrasi Publik, Volume 1, pp 1-8; https://doi.org/10.37090/jpap.v1i1.398

Abstract:
Sesuai dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa maka posisi agama menjadi roh atau spirit dari keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan diterimanya Pancasila sebagai dasar negara secara tegas dijelaskan bahwa Indonesia bukan negara yang berdasarkan suatu agama dan bukan pula negara yang memisahkan agama dan negara melainkan Negara Pancasila yang mengakui dan mensakralkan keberadaan agama, bukan hanya Islam namun termasuk Kristen, Budha, Hindu dan Khong Hu Cu sebagai agama resmi Bangsa Indonesia. Relasi negara dan agama di bangun atas dasar check and balance dan simbiosis mutualistis dimana agama memberikan nilai spiritual dan kerohanian di dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dan negara menfasilitasi dan menjamin kehidupan keagamaan.
Yuditya Wardhana
Jurnal Progress Administrasi Publik, Volume 1, pp 25-30; https://doi.org/10.37090/jpap.v1i1.401

Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Akuntabilitas dan Transparasi dalam Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mesuji. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan data diambil dengan wawancara dan observasi, sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan prinsip akuntabilitas dalam pelayanan KTP, AKTA, dan KK di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mesuji Kecamatan Raya sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut tercermin dari jawaban dalam wawancara dan observasi penelitian baik kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mesuji atau masyarakat yang mengatakan baik terhadap beberapa indikator yang terkandung di dalam prinsip akuntabilitas. Transparansi dalam pelayanan pengurusan KTP, AKTA, dan KK di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mesuji terbukti terlaksana dengan baik. Hal tersebut tercermin dari jawaban dalam wawancara penelitian baik kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mesuji atau masyarakat tentang keterbukaan dalam Pelayanan kepengurusan KTP, AKTA, dan KK. Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi Pelayanan Publik
Rosidah Rosidah, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Publik
Jurnal Progress Administrasi Publik, Volume 1, pp 9-16; https://doi.org/10.37090/jpap.v1i1.399

Abstract:
Tujuan pelayanan KB adalah meningkatkan jumlah peserta KB atas kesadaran dan tanggung jawab, membina peserta KB aktif dalam rangka kelembagaan dan pembudayaan NKKBS, mencapai sasaran penurunan tingkat kelahiran dan menngkatkan menciptakan Keluarga kecil sejahtera melalui mengendalian pertumbuhan penduduk. Penelitian tentang upaya peningkatan pelayanan Penyuluh Lapangan Keluarga berencana (PLKB) berupa Faktor – faktor penghambat peningkatan pelayanan Penyluh Lapangan Keuarga Berencana (PLKB) berupa kurangnya informasi kepada calon peserta KB ,sarana dan prasaranan pendukung penyuluhan yang kurang memadai serta tingkat pengetahuan masyarakat terhadap program Keluarga Berencana. Penyampaian informasi tentang KB dan melakukan edukasi mengenai program Keluarga Berencana serta penggunaan alat kontrasepsi kepada Pasangan Usia Subur yang ada di Kecamatan Tanjung Seneng dengan menggunakan sarana komunikasi langsung atau komunikasi tatap muka dengan membuat acara penyuluhan yang dibuat dengan acara yang sesuai dengan minat masyarakat setempat agar lebih dapat menarik minat serta perhatian dari pasangan usia subur di kecamatan Tanjung Seneng. Kata Kunci: Keluarga Berencana ( KB )
Anwar Anwar, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Publik
Jurnal Progress Administrasi Publik, Volume 1, pp 31-38; https://doi.org/10.37090/jpap.v1i1.402

Abstract:
Birokrasi secara umum dapat dibedakan atas tiga bidang, yaitu kelembagaan, prosedur atau tata laksana, dan sumber daya manusia, maka perwujudan reformasi birokrasi juga seharusnya melalui pendekatan dari tiga bidang tersebut. Untuk meningkatkan kemampuan administrasi publik sebagai pelaksana pemerintahan (birokrasi pemerintahan), maka semua unsur birokrat perlu mengkreasi fungsi dan tugasnya dengan ide-ide yang inovatif dalam rangka profesionalitas terhadap pemberian dan penyediaan layanan publik. Oleh sebab itu diperlukan pengetahuan dan pemahaman terhadap esensi publik, baik secara etimologi, pembedaan antara publik dan privat, barang-barang publik maupun perspektif-perspektif publik. Dengan begitu akan adanya sebuah formulasi kolaborasi birokrasi yang, profesional antara prinsip keadilan sosial, efisiensi, prinsip ekonomi dan nilai-nilainya. Kata Kunci: Reformasi, Birokrasi
Back to Top Top