Tunas Agraria

Journal Information
EISSN : 2622-9714
Published by: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (10.31292)
Total articles ≅ 93

Latest articles in this journal

Gandhis Sulistyorini, Mujiati Mujiati, Sri Kistiyah
Tunas Agraria, Volume 4, pp 175-191; https://doi.org/10.31292/jta.v4i2.145

Abstract:
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan Program Strategis Nasional, yang menjadi tantangan seluruh kantor pertanahan di Indonesia. Target PTSL yang semakin meningkat dan tugas Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) sebanyak 10 juta hektar sebagai sarana untuk mendapatkan objek Reforma Agraria. Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun menghasilkan inovasi IP4T Partisipatif yang merupakan pilot project yang selanjutnya dilaksanakan di Kantor Pertanahan seluruh Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengetahui kualitas hasil IP4T Partisipatif di Kabupaten Madiun berdasarkan standar kualitas akurat, lengkap, update, konsisten, dan relevan serta mengacu pada peraturan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara dengan informan, observasi di Kantor Desa/Kelurahan dan Kantor Pertanahan, serta studi dokumen. Hasil penelitian mengenai kualitas data hasil IP4T Partisipatif di 3 desa/kelurahan termasuk dalam kategori ‘Berkualitas’. Secara berurutan poin hasil penghitungan di Kelurahan Mlilir, Kelurahan Wungu dan Desa Banaran adalah 64 poin, 69 poin dan 74 poin. Penilaian tersebut dikatakan berkualitas karena nilainya di atas 50 poin.
Mohamad Fatriyanto Mooduto, Harvini Wulansari, Rakhmat Riyadi
Tunas Agraria, Volume 4, pp 250-274; https://doi.org/10.31292/jta.v4i2.142

Abstract:
Kementerian ATR/BPN saat ini terus mengembangkan berbagai jenis inovasi teknologi, baik itu untuk percepatan pendaftaran tanah maupun untuk pelayanan publik. Dalam road map transformasi pelayanan pertanahan dari tahun 2019 hingga 2024, salah satu prioritas programnya adalah kegiatan digitalisasi warkah pertanahan. Pengelolaan warkah secara digital menjadi salah satu cara untuk meminimalisir ruangan dan lebih hemat waktu dalam pencarian warkah serta dapat membantu mempercepat proses penyelesaian pekerjaan dibandingkan dengan pengelolaan yang masih bersifat manual/konvensional. Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul merupakan salah satu kantor yang telah mulai melakukan pengelolaan warkah secara digital. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan warkah digital dan pemanfaatannya dalam rangka menunjang kegiatan pelayanan pertanahan berbasis online. Metode yang digunakan dalam adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan warkah hasil digitalisasi dan data-data elektronik pertanahan menggunakan aplikasi sistem pengelolaan warkah elektronik (Sloka Etnik) berbasis website yang sudah terintegrasi dengan data spasial bidang tanah. Pemanfaatan warkah digital sudah dilaksanakan pada pelayanan Hak Tanggungan Elektronik (HT-el), untuk layanan pertanahan lainnya masih belum ada aturan dalam pelaksanaannya.
Maslusatun Mawadah
Tunas Agraria, Volume 4, pp 168-174; https://doi.org/10.31292/jta.v4i2.143

Abstract:
The South Jakarta Administrative City Land Office is one of the cities targeted to be a city with complete land administration in 2020. The current condition of land parcel data demands an update, namely improving the quality of data from KW1 to KW6 towards KW1 valid. The purpose of this study is to determine the condition of land data quality in South Jakarta, the implementation of data quality improvement, as well as problems and solutions in implementing data quality improvement. The research method used is qualitative with a descriptive approach. The results showed that the condition of the data quality after the implementation of the improvement, namely KW1 increased from 86.45% to 87.01%. The roles of man, material, machine, and method have been fulfilled and the implementation of data quality improvement is not in accordance with the 2019 Complete City Guidelines in terms of territorial boundary inventory, and there are still obstacles in the implementation of improving the quality of land parcel data, namely the absence of buku tanah, surat ukur, and gambar ukur at the land office, the existence of regional division, the boundaries of the sub district are not yet certain, and the existence of land parcels that have been separated from mapping without being noticed by the office administrator.
Jonathan Chandra Lumban Tobing, Abdul Haris Farid
Tunas Agraria, Volume 4, pp 229-248; https://doi.org/10.31292/jta.v4i2.147

Abstract:
Inkonsistensi kebijakan penghentian pemberian izin baru (PPIB) telah berdampak pada kegiatan pendaftaran tanah, terutama pada para pelaksana kegiatan dan terhadap produk yang dihasilkan. Tujuan kajian ini yaitu untuk mengetahui bentuk inkonsistensi hingga dampak kebijakan PPIB terhadap Pendaftaran Tanah, dengan demikian dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif pendekatan yuridis normatif dan keruangan. Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa sejumlah kawasan budidaya, yang notabene layak diterbitkan sertipikat, berbenturan dengan aturan PPIB. Hal ini berakibat pada 724 bidang K3.3 PTSL yang tidak dapat diterbitkan sertipikat dan 35 bidang tanah layanan pertanahan rutin yang belum dapat diselesaikan karena masuk dalam lokasi PPIB. Rekomendasi kebijakannya adalah sinkronisasi kebijakan penataan ruang dan pertanahan, dengan cara: (a) PIPPIB mempertimbangkan RTRW; (b) Kementerian ATR/BPN diharapkan mencabut Surat Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN; (c) bidang tanah di lokasi PPIB agar diterbitkan sertipikat sesuai peraturan perundang-undangan dan hasilnya dilaporkan kepada KLHK, dan (d) koordinasi yang baik oleh pihak-pihak pembuat kebijakan.
Maryono Dwi Saputra
Tunas Agraria, Volume 4, pp 192-212; https://doi.org/10.31292/jta.v4i2.144

Abstract:
Salah satu masalah dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Siak adalah adanya Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB) yang menyebabkan Kantor Pertanahan yang terkena dampak dari kebijakan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan PTSL di dalam PIPPIB, terjadinya inkonsistensi kebijakan, serta memberikan rekomendasi kebijakan PTSL yang berada di alamPIPPIB. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan spasial. Hasil penelitian diketahui sebanyak 634 bidang tanah PTSL tahun 2020 masuk di dalam PIPPIB. Inkonsistensi antara kebijakan penghentian pemberian izin baru dengan kebijakan PTSL terjadi karena kurang hati-hati dan koordinasi antar pihak terkait dalam perumusan kebijakan. Rekomendasi kebijakan PTSL dengan memperhatikan peraturan yang lebih tinggi, peraturan terkait dan koordinasi dengan pihak terkait menjadi mekanisme dalam perumusan kebijakan PTSL.
Dewi Permatasari Lababa
Tunas Agraria, Volume 4, pp 213-228; https://doi.org/10.31292/jta.v4i2.141

Abstract:
Permasalahan dalam pemanfaatan ruang tidak terlepas dari permasalahan penataan ruang, salah satunya yakni belum optimalnya agenda pengendalian pemanfaatan ruang. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN mencatat ada 6.621 kasus pelanggaran pemanfaatan tata ruang terjadi dalam kurun 2015-2018. Adapun salah satu indikator pelanggaran pemanfaatan ruang yakni ketidaksesuaian penggunaan tanah dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Tujuan kajian adalah untuk melihat kesesuaian penggunaan tanah berbasis bidang tanah Desa Argodadi terhadap Kajian RDTR Kecamatan Sedayu Tahun 2015-2035. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan spasial/ keruangan melalui tumpang tindih antara peta penggunaan tanah berbasis bidang tanah dengan peta RDTR yang menghasilkan peta kesesuaian penggunaan tanah berbasis bidang tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian penggunaan tanah berbasis bidang tanah Desa Argodadi terhadap RDTR Sedayu sebesar 82,22%, dan 12,77% sisanya dikategorikan tidak sesuai. Melalui kajian ini penulis berharap dapat memberikan informasi mengenai kesesuaian penggunaan tanah eksisting dengan Kajian RDTR dan dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam pengambilan keputusan pemerintah untuk perencanaan tata ruang yang lebih baik.
Asih Retno Dewi
Tunas Agraria, Volume 4; https://doi.org/10.31292/jta.v4i1.130

Abstract:
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena perkenannya Jurnal Tunas Agraria Edisi Januari 2021 dapat diterbitkan. Edisi ini mengangkat tema tentang Reforma Agraria, Pendaftaran Tanah, Pengadaan Tanah, dan Pengukuran. Semoga edisi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca serta mampu merangsang diskusi dan memberikan alternatif solusi terhadap masalah Tata Ruang dan Pertanahan. Selamat Membaca.
Agung Anugra Putra Dempo, M Nazir Salim, Abdul Haris Farid
Tunas Agraria, Volume 4, pp 1-21; https://doi.org/10.31292/jta.v4i1.131

Abstract:
In 2019, Musi Rawas Regency carried out land redistribution on ex-forest land. The issuance of Presidential Regulation Number 86 in 2018 is expected to accelerate the implementation of agrarian reform. This regulation requires the provision of technical standards, institutional, and stage of activity that run in ideal condition. Therefore, it is necessary to conduct research to explain the extent of the suitability of that components applied in its implementation. This research uses qualitative method and descriptive approach. The result of this research are in the form of mechanism for change of status of forest area through forest area inauguration and the implementation of that land redistribution is carried out according to procedure. Constraints encountered include the relinquishment of the forest area which is still at the official report of the boundary setting area which is still at the official report of the boundary setting stage, the revision of land use plan (RTRW) is still in progress, and some administrative deficiencies can be resolved appropriately with good coordination between that stakeholders involved.Pada tahun 2019, Kabupaten Musi Rawas melaksanakan redistribusi tanah dari tanah eks kawasan hutan. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan reforma agraria. Regulasi ini mensyaratkan adanya standar teknis, kelembagaan, dan tahapan kegiatan yang berjalan dalam kondisi ideal. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk menjelaskan sejauh mana kesesuaian komponen tersebut diterapkan dalam pelaksanaanya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa mekanisme perubahan status kawasan hutan dilakukan dengan pengukuhan kawasan hutan dan pelaksanaan redistribusi tanah tersebut dilaksanakan sesuai prosedur. Kendala-kendala yang ditemui, yakni pelepasan kawasan hutan yang baru sampai pada tahap berita acara tata batas, revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sedang berjalan, dan beberapa kekurangan kelengkapan administrasi yang seharusnya bisa diselesaikan dengan tepat dengan koordinasi yang baik antara stakeholder yang terlibat
Deo Enggartiasto, Setiowati Setiowati, Rochmat Martanto
Tunas Agraria, Volume 4, pp 40-53; https://doi.org/10.31292/jta.v4i1.134

Abstract:
The Yogyakarta International Airport Railway Project provides easier access for the public. The implementation of land acquisition for the YIA Airport Railroad has experienced obstacles, namely the length of time providing compensation to people who are entitled to LMAN financing. In addition, there is a problem with the proof of the right to compensation for the land parcels of the 2019 PTSL participants whose certificates were issued after the IPL. This study uses a qualitative method with a descriptive approach, data comes from several parties who are considered important and are directly involved in the land acquisition process. The results showed that the process of paying compensation through LMAN was considered quite long by the community. This is due to the existence of a review and verification process according to separate standard operating procedure outside of Law Number 2 of 2012. Regarding these problems, it is important that land acquisition regulations with LMAN funding be issued. In addition, the delivery of information related to land acquisition to the community is the most important part for the community to cooperate. Proyek Jalur Kereta Api Bandara Yogyakarta International Airport memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat. Pelaksanaan pengadaan tanah Jalur Kereta Api Bandara YIA mengalami kendala yaitu lamanya pemberian uang ganti rugi terhadap masyarakat yang berhak pada pembiayaan LMAN. Selain itu terdapat permasalahan alas bukti hak untuk ganti rugi pada bidang tanah peserta PTSL 2019 yang sertipikatnya keluar setelah IPL. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, data berasal dari beberapa pihak yang dianggap penting dan terlibat langsung pada proses pengadaan tanah. Hasil penelitian menunjukkan proses pembayaran uang ganti rugi melalui LMAN dianggap cukup lama oleh masyarakat. Hal ini disebabkan adanya proses review dan verifikasi sesuai SOP tersendiri di luar Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2012. Terhadap permasalahan tersebut, penting kiranya diterbitkan peraturan pengadaan tanah dengan pendanaan LMAN. Selain itu penyampaian informasi terkait pengadaan tanah kepada masyarakat menjadi bagian terpenting agar masyarakat kooperatif.Kata Kunci: Pengadaan Tanah, LMAN, Review, Verifikasi.
Fitrianingsih Fitrianingsih, Rakhmat Riyadi, Suharno Suharno
Tunas Agraria, Volume 4, pp 54-81; https://doi.org/10.31292/jta.v4i1.135

Abstract:
The efforts of the Karanganyar Regency Land Office in realizing online services are carried out through digitizing land archives. This study aims to evaluate the digitization of land archives and the integration of digitizing land archives with maps of land parcels to online services. The research method was carried out through a qualitative descriptive approach. The results of the study show that not all digitization of land archives at the Karanganyar Regency Land Office is carried out in accordance with established regulations. Digitalization is done as a side job, which is limited to a step to increase the progress dashboard of PTSL achievements. However, this digitization can at least minimize problems related to the search for land archives. The results of the study also show that efforts to digitize land data have not been able to integrate digital land archives with Land Plot Maps in order to get online services. Upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dalam mewujudkan pelayanan online dilakukan melalui digitalisasi arsip pertanahan. Kajian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi digitalisasi arsip pertanahan dan integrasi digitalisasi arsip pertanahan dengan peta bidang tanah menuju pelayanan online. Metode penelitian dilakukan melalui kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil kajian menunjukkan tidak semua digitalisasi arsip pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Digitalisasi dilakukan sebagai pekerjaan sampingan, yakni sebatas langkah untuk menaikkan progress dashboard capaian PTSL. Namun demikian, dengan digitalisasi ini setidaknya dapat meminimalisir permasalahan terkait pencarian arsip pertanahan. Hasil kajian juga menunjukkan bahwa upaya digitalisasi data pertanahan belum mampu mengintegrasikan arsip pertanahan digital dengan Peta Bidang Tanah guna menuju pelayanan online.Kata Kunci: Evaluasi Digitalisasi Arsip Pertanahan, Peta Bidang Tanah Terintegrasi, Pelayanan Online.
Back to Top Top