Tunas Agraria

Journal Information
EISSN : 2622-9714
Published by: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (10.31292)
Total articles ≅ 108
Filter:

Latest articles in this journal

Nadia Rahmawati
Tunas Agraria, Volume 5, pp 127-141; https://doi.org/10.31292/jta.v5i2.177

Abstract:
Dalam mewujudkan Indonesia lengkap terdaftar, dimulai dengan melakukan perbaikan kualitas data pertanahan dan di proses melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang pada akhirnya menuju pendaftaran desa lengkap. Maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji upaya-upaya yang dapat dilaksanakan untuk mewujudkan desa/kelurahan lengkap melalui PTSL. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis kepustakaan yang disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan penyempurnaan regulasi terkait PTSL setiap tahunnya sebagai proses perbaikan dan menutupi kekurangan dalam pelaksanaan PTSL, sehingga perencanaan yang terukur dan pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis menyeluruh desa demi desa dengan pengukuran yang memanfaatkan aplikasi survei yang telah ada dan mengimplementasikan asas kontradiktur delimitasi dapat dilakukan simultan dengan peningkatan kualitas data melalui K4 dan dilanjutkan dengan validasi data pertanahan. Sekaligus untuk mengatasi beberapa hambatan-hambatan dengan klasterisasi permasalahan.
Fitra Alvian, Dian Aries Mujiburohman
Tunas Agraria, Volume 5, pp 111-126; https://doi.org/10.31292/jta.v5i2.176

Abstract:
Reforma agraria sejati dapat mengurangi ketimpangan kepemilikan dan penguasaan tanah serta mengurangi sengketa pertanahan, namun pada kenyataannya reforma agraria belum dapat terlaksana sesuai harapan yang dicita-citakan. Dengan kondisi tersebut, maka artikel ini mengkaji perkembangan pelaksanaan reforma agraria khususnya pada masa pemerintahan saat ini (Presiden Jokowi Widodo), dengan menggunakan metode library research, dan data sekunder sebagai analisisnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan reforma agraria hanya dilakukan sebatas legalisasi aset dan redistribusi tanah, belum sampai pada mengurangi ketimpangan kepemilikan dan penguasaan tanah serta mengurangi sengketa pertanahan, hal ini disebabkan permasalahan terkait kepemimpinan, kelembagaan, peraturan, dan persediaan objek redistribusi tanah. Pelaksanaan reforma agraria dapat diwujudkan apabila ada political will dari pemerintah, dukungan dari lembaga legislatif, pemisahan kepentingan antara pejabat dan pebisnis, dukungan aparat penegak hukum, keterlibatan masyarakat, ketersediaan bahan yang dibutuhkan, dan persiapan yang optimal terkait pelaksanaan reforma agraria.
Adek Chandra
Tunas Agraria, Volume 5, pp 77-93; https://doi.org/10.31292/jta.v5i2.174

Abstract:
: Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya. Keberadaan tanah ulayat hanya dibatasi sampai dengan pengakuan adanya tanah ulayat yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat, namun tidak mengatur lebih jelas tentang pendaftaran tanah, termasuk melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Berdasarkan hal tersebut penelitian mengkaji kendala dan permasalahan tanah ulayat pasca kegiatan PTSL, serta strategi Kantor Pertanahan dalam penyelesaian masalah tanah ulayat pasca kegiatan PTSL. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Pelaksanaan kegiatan PTSL pada objek ulayat menemui banyak kendala dan permasalahan pasca kegiatannya. Pluralisme hukum dalam pendaftaran tanah tidak terakomodir dalam Peraturan Menteri terkait PTSL. Peran Ninik Mamak dalam pendaftaran hak ulayat harus disinkronkan dengan beberapa kebijakan pemerintah agar terwujudnya pendaftaran tanah yang sejalan dengan tujuan pemerintah.
Farah Ananda Resti, Harvini Wulansari
Tunas Agraria, Volume 5, pp 94-110; https://doi.org/10.31292/jta.v5i2.178

Abstract:
Reforma agraria merupakan proses penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan. Dalam menjalankan pelaksanaan reforma agraria maka dibentuklah Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran GTRA dalam menyukseskan kegiatan reforma agraria serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan GTRA di Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang diperoleh merupakan hasil telaah yang berasal dari dokumen tertulis yaitu data laporan GTRA Tahun 2021 dan melalui wawancara. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan peran GTRA dalam menyukseskan kegiatan reforma agraria yakni penataan aset dan penataan akses, pendataan TORA dan pengembangan akses, pencanangan Pilot Project Kampung reforma agraria. Dengan adanya Kampung Reforma Agraria, diharapkan dapat mewujudkan pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk meningkatkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Adapun kendala yang dihadapi yaitu kondisi alam yang kurang mendukung kegiatan, Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas, terbatasnya anggaran
Hadi Arnowo
Published: 16 February 2022
Tunas Agraria, Volume 5, pp 1-16; https://doi.org/10.31292/jta.v5i1.165

Abstract:
Pelaksanaan konsolidasi tanah di Kota Salatiga pada tahun anggaran 2018 terletak di Kelurahan Kauman Kidul. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji manfaat konsolidasi tanah untuk optimalisasi tanah pertanian berskala kecil. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif yaitu menjelaskan hasil yang diperoleh dan menganalisisnya dengan peraturan mengenai konsolidasi tanah. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari wawancara dan observasi dan data sekunder berupa data tekstual dan data spasial dari Kantor Pertanahan Kota Salatiga. Kesepakatan dari peserta program konsolidasi tanah bahwa sumbangan tanah untuk pembangunan yang utama berupa pelebaran dan pembangunan jalan lingkungan serta peningkatan teknis jaringan irigasi. Sedangkan hasil sumbangan yang masih tersisa berupa persil tanah digunakan untuk pembangunan penunjang agrowisata seperti pusat kuliner dan tempat istirahat, pos pengamanan, kandang ternak bersama, area parkir, gazebo dan embung. Implementasi desain konsolidasi tanah di lapangan tidak mengalami hambatan karena sudah sesuai dengan kehendak masyarakat. Dampak positif dari terlaksananya konsolidasi tanah adalah masyarakat petani termotivasi untuk tetap mengusahakan lahan pertanian dan sekaligus membangun agrowisata yang melibatkan partisipasi masyarakat.
Arif Rahmadi
Published: 16 February 2022
Tunas Agraria, Volume 5, pp 17-32; https://doi.org/10.31292/jta.v5i1.170

Abstract:
Keberadaan masyarakat hukum adat yang hingga saat ini belum mendapatkan pengakuan melalui peraturan daerah menimbulkan ketidakpastian yang menjadi salah satu penyebab terjadinya sengketa pertanahan di berbagai wilayah di Papua. Berangkat dari kondisi tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan dan urgensi penetapan hak ulayat masyarakat hukum adat terkait kebijakan pelayanan pertanahan di Papua. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan studi kasus dan analisis data kualitatif yang bertumpu pada data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dengan tahapan meliputi 1) pengumpulan data; 2) analisis data; dan 3) penarikan kesimpulan dari berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian. Hingga saat ini belum ada kabupaten/kota di Papua yang telah menetapkan peraturan daerah tentang pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat. Padahal, berbagai sengketa pertanahan disebabkan belum adanya kejelasan mengenai hak ulayat masyarakat hukum adat. Penetapan hak ulayat menjadi sangat penting untuk segera dilakukan karena 1) amanat UU Otsus; 2) dapat mengurangi sengketa pertanahan; 3) pendaftaran tanah pertama kali akan semakin mudah; dan 4) penetapan tersebut merupakan kebutuhan negara. Penulis menyarankan kepala daerah perlu menginternalisasi penetapan ini ke dalam visi misi dan memprioritaskan anggaran untuk pelaksanaannya serta membangun komunikasi dengan berbagai pihak terkait penelitian keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat.
Reza Nur Amrin, Anan Haji Imantaka, Enny Tatagelo Narince Yanengga, Gita Cahyani Maulida
Published: 16 February 2022
Tunas Agraria, Volume 5, pp 65-76; https://doi.org/10.31292/jta.v5i1.168

Abstract:
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat selama tahun 2020 telah terjadi bencana sebanyak 4.650 bencana di Indonesia. Dampak yang ditimbulkan selain memakan korban jiwa adalah kerugian atas harta benda yang dimiliki, termasuk tanah. Kondisi fisik bidang tanah dapat berubah, bergeser, bahkan musnah yang dapat menjadikan kepastian hukum dari kepemilikan hak atas tanah menjadi hapus. Tulisan ini membahas status hukum hak atas tanah yang terkena bencana alam. Metode penelitian yang digunakan metode normatif dengan pendekatan ilmu hukum dalam menyelesaikan masalah pertanahan terkait status hak atas tanah yang terdampak karena bencana. Status hukum hak atas tanah yang terkena bencana gempa bumi adalah tidak hapus. Hal ini karena objek tanah masih ada, tetapi perlu dilakukan rekonstruksi batas untuk mengembalikan batas bidang tanah. Pada kasus bencana abrasi, status hukum atas tanah adalah musnah karena tanah tersebut musnah pula. Kekuatan sertipikat hak tanggungan yang obyeknya musnah karena bencana alam adalah batal demi hukum. Hal tersebut disebabkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) sebagai dasar dari penerbitan sertipikat hak tanggungan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sah suatu perjanjian yaitu suatu hal tertentu.
Dony Ferdiansyah Ferdiansyah, Eko Budi Wahyono, Sri Widodo
Published: 16 February 2022
Tunas Agraria, Volume 5, pp 47-64; https://doi.org/10.31292/jta.v5i1.172

Abstract:
Penyajian informasi kepada masyarakat di era keterbukaan informasi dan kemajuan teknologi pada revolusi industri 4.0 mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dengan adanya media internet, sehingga dapat mengakses informasi lebih cepat dengan menggunakan smartphone. Kementerian ATR/BPN yang mengelola informasi tentang pertanahan, memiliki big data pertanahan yang besar pasca diadakannya kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap sejak tahun 2017. Data tersebut harus mampu dikelola dengan baik untuk disajikan kepada masyarakat. Website berbasis WebGIS yaitu www.bhumi.atrbpn.go.id merupakan salah satu langkah dalam menyampaikan informasi pertanahan melalui tampilan pemetaan 2D. Masyarakat cukup kesulitan dalam membaca peta 2D. Hal ini menyebabkan informasi yang disajikan tidak tersampaikan dengan baik. Maka penelitian ini untuk melakukan rancang bangun aplikasi menggunakan teknologi augmented reality berbasis location-based service. Aplikasi tersebut akan dibangun melalui metode research and development dengan model prototyping. Informasi yang disajikan merupakan hasil superimposed dari dua layer yaitu persil bidang tanah dan informasi kepemilikan, jenis hak, NIB, penggunaan dan luas bidang tanah. Uji coba aplikasi tersebut dengan metode black box testing terhadap fungsionalitas aplikasi. Uji coba fungsionalitas aplikasi yang dibangun dilakukan oleh ASN dan PPNPN dari pegawai Kantor Pertanahan Kota Surabaya II dengan menyebarkan 14 pertanyaan melalui kuesioner tertutup. Hasil dari pengujian aplikasi adalah aplikasi dapat berfungsi dengan baik dan mampu menjadi salah satu sarana untuk menyajikan data pertanahan kepada masyarakat.
Damar Sagari, Mujiati Mujiati
Published: 16 February 2022
Tunas Agraria, Volume 5, pp 33-46; https://doi.org/10.31292/jta.v5i1.166

Abstract:
Modernisasi pelayanan pertanahan merupakan keniscayaan agar dapat menyelesaikan pekerjaan secara cepat, tepat, dan efektif. Kementerian ATR/BPN mewujudkan tuntutan tersebut salah satunya melalui pelayanan Hak Tanggungan terintegrasi secara elektronik (HT-el) yang wajib diterapkan oleh seluruh Kantor Pertanahan mulai tanggal 8 Juni 2020. Berdasarkan hal tersebut Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten menyelenggarakan layanan HT-el sejak Januari 2020 untuk mempermudah mitra Kementerian ATR/BPN dalam memperoleh pelayanan secara online. Tujuan penelitian untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Layanan HT-el serta faktor pendukung dan penghambat Layanan HT-el di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten. Metode kualitatif untuk menguraikan efektivitas layanan HT-el di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten. Hal itu dimaksudkan agar permasalahan yang terindikasi dapat menurunkan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat dapat diperbaiki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas layanan HT-el di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten memperoleh respons yang baik. Efektivitas layanan tersebut tidak terlepas dari faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pelaksanaannya.
Kholfa Anisa, Priyo Katon Prasetyo, Dwi Wulan Pujiriyani
Published: 29 September 2021
Tunas Agraria, Volume 4, pp 340-351; https://doi.org/10.31292/jta.v4i3.154

Abstract:
Jalan Tol Trans Sumatera merupakan wujud percepatan pembangunan. Pemerintah menjembatani kepentingan pembangunan dan masyarakat melalui pengadaan tanah. Konsekuensi pengambilan hak atas adalah penggantian kerugian terhadap masyarakat yang berhak sebagai pengganti nilai tanah termasuk benda-benda yang ada di atasnya. Namun hal tersebut tidak dapat menggantikan hilangnya tanah sebagai sumber penghidupan seperti halnya yang terjadi pada masyarakat yang berhak di Desa Serdang. Penelitian ini bertujuan mengetahui kondisi penghidupan masyrakat yang berhak di Desa Serdang setelah pengadaan tanah Jalan Tol Trans Sumatera. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara, observasi lapangan dan studi dokumen. Hasil penelitian ini adalah (1) kecenderung informan memanfaatan uang ganti kerugian untuk tujuan konsumtif seperti perbaikan rumah, pembelian kendaraan dan pendaftran haji /umroh, (2) peningkatan terhadap kelima aset penghidupan dan (3) pengaruh perubahan aset penghidupan terhadap tercapainya keamanan penghidupan.
Back to Top Top