Tunas Agraria

Journal Information
EISSN : 2622-9714
Published by: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (10.31292)
Total articles ≅ 99
Filter:

Latest articles in this journal

Ferdi Rifanda Hambali, Sutaryono Sutaryono, Sukmo Pinuji
Published: 29 September 2021
Tunas Agraria, Volume 4, pp 276-292; https://doi.org/10.31292/jta.v4i3.164

Abstract:
Pertanian merupakan sektor strategis yang memiliki peranan penting dalam pertumbuhanperekonomian dan ketahanan pangan dalam suatu negara. Namun, dari waktu ke waktu lahan pertanian semakin tergerus akibat alih fungsi lahan, dimana tanah pertanian produktif terus berkurang menjadi tanah non pertanian. Kajian ini bertujuan untuk memetakan potensi LP2B dan dampaknya di Kabupaten Sumenep sekaligus memetakan kesesuaian LP2B dengan RTRW serta memetakan kesesuaian LP2B dengan penggunaan tanah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode campuran dengan pendekatan spasial. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) terdapat luasan lebih dari 500 ha yang berpotensi hilang atau berubah peruntukannya, sehingga perlu ditetapkan secara detail melalui Perda LP2B; (2) kesesuaian LP2B terhadap RTRW seluas 10.568,478 ha atau sebesar 64,91% dan ketidaksesuaian seluas 5.713,012 ha atau sebesar 35,09%; (3) kesesuaian LP2B terhadap penggunaan tanah eksisting seluas 13.277,613 ha atau sebesar 81,55 % dan tidak sesuaiseluas 3.003,872 ha atau sebesar 18,45 %, dari luas keseluruhan yaitu seluas 16.281,485 ha.
Hesty Wahyuni, Dian Aries Mujiburohman, Sri Kistiyah
Published: 29 September 2021
Tunas Agraria, Volume 4, pp 352-369; https://doi.org/10.31292/jta.v4i3.150

Abstract:
Tanah ulayat merupakan bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan di dalamnya diperoleh secara turun temurun merupakan hak masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat sesuai Pasal 1 Ayat (7) Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Rumusan yang diangkat adalah (1) Bagaimana bentuk sengketa penguasaan tanah hak adat di KAN (Kerapatan Adat Nagari) Niniak Mamak Nan Salapan Suku Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat? (2) Bagaimana pola penyelesaian sengketa penguasaan tanah hak adat di KAN Niniak Mamak Nan Salapan Suku Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat? Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal. Ketidakpuasan penyelesaian sengketa ditingkat peradilan adat oleh masyarakat hukum adat mengakibatkan keberadaannya semakin kabur. Tulisan ini menemukan suatu bentuk pluralisme hukum yang diakui di Sumatera Barat, dan kedudukan putusan KAN di Pengadilan Negeri, serta relevansi Kementerian ATR/BPN dan KAN sebagai peradilan adat Minangkabau. Hal tersebut di lihat dari analisis bentuk dan pola penyelesaian sengketa penguasaan tanah pusako.
Taufik Nur Rokhman, Bambang Suyudi, Nuraini Aisiyah
Published: 29 September 2021
Tunas Agraria, Volume 4, pp 370-390; https://doi.org/10.31292/jta.v4i3.159

Abstract:
Berbagai kendala dalam pengumpulan data tekstual dan data spasial dalam kegiatan INTIP di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, mengakibatkan sulitnya untuk mencapai target yang dipenuhi dan pelaksanaan pengumpulan data yang tidak efisien. Dampak yang muncul kemudian adalah sulitnya integrasi antara data tekstual dan data spasial. Untuk efisiensi waktu terhadap pelaksanaan kegiatan perlu dibangun sebuah mekanisme dan sistem pengumpulan serta manajemen data dari INTIP tersebut. Tujuan penelitian ini adalah; merancang bangun sistem informasi untuk menjawab dari permasalahan dan kendala yang ada dan menjelaskan manfaat dari sistem informasi untuk pengguna yang terlibat dalam kegiatan INTIP. Metode yang digunakan adalah Penelitian dan Pengembangan (Research and Development atau R&D). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: wawancara, observasi dan studi dokumen. Analisis data dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Perancangan sistem informasi terdiri dari beberapa tahapan yaitu: (a) analisis kebutuhan pengguna dan sistem, (b) pembuatan basis data, (c) perancangan sistem informasi, (d) uji coba dan evaluasi sistem informasi, (e) perbaikan sistem informasi; (2) Manfaat Sistem Informasi Collecting dan Plotting Pertanahan (Si-Copilot) dalam kegiatan INTIP adalah mampu mengumpul, mengolah, dan manajemen data tekstual dan data spasial secara bersamaan pada saat mengambil data di lokasi INTIP. Hal ini dapat memudahkan pengguna dalam mengintegrasikan data tekstual dan spasial sehingga dapat membantu percepatan penyelesaian pekerjaan INTIP.
Kholfa Anisa, Priyo Katon Prasetyo, Dwi Wulan Pujiriyani
Published: 29 September 2021
Tunas Agraria, Volume 4, pp 340-351; https://doi.org/10.31292/jta.v4i3.154

Abstract:
Jalan Tol Trans Sumatera merupakan wujud percepatan pembangunan. Pemerintah menjembatani kepentingan pembangunan dan masyarakat melalui pengadaan tanah. Konsekuensi pengambilan hak atas adalah penggantian kerugian terhadap masyarakat yang berhak sebagai pengganti nilai tanah termasuk benda-benda yang ada di atasnya. Namun hal tersebut tidak dapat menggantikan hilangnya tanah sebagai sumber penghidupan seperti halnya yang terjadi pada masyarakat yang berhak di Desa Serdang. Penelitian ini bertujuan mengetahui kondisi penghidupan masyrakat yang berhak di Desa Serdang setelah pengadaan tanah Jalan Tol Trans Sumatera. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara, observasi lapangan dan studi dokumen. Hasil penelitian ini adalah (1) kecenderung informan memanfaatan uang ganti kerugian untuk tujuan konsumtif seperti perbaikan rumah, pembelian kendaraan dan pendaftran haji /umroh, (2) peningkatan terhadap kelima aset penghidupan dan (3) pengaruh perubahan aset penghidupan terhadap tercapainya keamanan penghidupan.
Surung Suranyate Manik, Rochmat Martanto, M. Nazir Salim
Published: 29 September 2021
Tunas Agraria, Volume 4, pp 320-339; https://doi.org/10.31292/jta.v4i3.153

Abstract:
Penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh masyarakat dalam kawasan hutan merupakan persoalan yang terjadi di banyak tempat, termasuk di Kecamatan Pagindar, Pakpak Bharat. Realitas tersebut perlu diselesaikan agar hak-hak masyarakat dapat diberikan untuk menjamin keadilan dan kesejahteraannya. Atas kondisi tersebut, studi ini diawali dengan melakukan identifikasi potensi Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dalam kawasan hutan di Pagindar. Tujuannya untuk mengidentifikasi potensi TORA dalam kawasan hutan yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan keruangan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumen. Teknis analisis data yang digunakan adalah analisis keruangan dan analisis konten dengan hasil daftar nominatif Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan tanah (P4T), peta P4T, peta identifikasi potensi TORA, dan peta kesesuaian penggunaan tanah dengan arahan RTRW. Identifikasi P4T menghasilkan tipologi dan permasalahan penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang terdiri atas penguasaan oleh masyarakat hukum adat, transmigran, dan PT. Gruti. Penguasaan tersebut telah berlangsung cukup lama dan pemerintah perlu menyelesaikan agar masyarakat terjamin keamanan tanahnya. Kebijakan yang dimungkinkan adalah perubahan batas melalui Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) (pemberian hak milik) atau perhutanan sosial (izin pemanfaatan/pengelolaan hutan).
Koes Widarbo
Published: 29 September 2021
Tunas Agraria, Volume 4, pp 293-319; https://doi.org/10.31292/jta.v4i3.155

Abstract:
Percepatan pendaftaran tanah di Kabupaten Sidoarjo melalui Program Strategis Nasional(PSN) PTSL dilaksanakan sejak Tahun 2017, tujuan utama produknya adalah sertipikat tanah. Sejak PTSL Tahun 2021 merupakan tahun peningkatan kuantitas produk pensertipikatnya dan perbaikan dan peningkatan kualitas data secara komprehensif dengan program desa lengkap, sehingga terpelihara total kualitas mutu dapat mendukung jaminan kepastian hukum. Salah satu kendala sejak PTSL diselenggarakan di Kabupaten Sidoarjo yaitu belum dapat disertipikatkannya (K.1) tanah gogol gilir walaupun jenisnya tertinggi Golongan A, namun masih berupa produk Peta Bidang Tanah (PBT) atau K.3. Adapun rumusan masalah yang dikaji yaitu apa penyebab permasalahan tidak dapat diproses pensertipikatnya dan bagaimana peluang PBT PTSL tanah gogol gilir dapat diproses pensertipikatannya? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan model analisis deskriptif kualitatif, dengan pendekatan filosofi kemanfaatan hukum. Kesimpulannya, pertamabahwa tanah gogol gilir tidak semuanya dapat diproses pensertipikatan tanahnya, walaupunmerupakan jenis tertinggi golongan A namun terdapat beberapa kendala untuk diprosessertipikatnya. Kedua, peluang untuk dapat diproses sertipikatnya tergantung dari kesepakatan para petani gogol gilir untuk menghentikan atau tetap melanjutkan atas gilir tanahnya.
Maryono Dwi Saputra
Tunas Agraria, Volume 4, pp 192-212; https://doi.org/10.31292/jta.v4i2.144

Abstract:
Salah satu masalah dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Siak adalah adanya Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB) yang menyebabkan Kantor Pertanahan yang terkena dampak dari kebijakan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan PTSL di dalam PIPPIB, terjadinya inkonsistensi kebijakan, serta memberikan rekomendasi kebijakan PTSL yang berada di alamPIPPIB. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan spasial. Hasil penelitian diketahui sebanyak 634 bidang tanah PTSL tahun 2020 masuk di dalam PIPPIB. Inkonsistensi antara kebijakan penghentian pemberian izin baru dengan kebijakan PTSL terjadi karena kurang hati-hati dan koordinasi antar pihak terkait dalam perumusan kebijakan. Rekomendasi kebijakan PTSL dengan memperhatikan peraturan yang lebih tinggi, peraturan terkait dan koordinasi dengan pihak terkait menjadi mekanisme dalam perumusan kebijakan PTSL.
Dewi Permatasari Lababa
Tunas Agraria, Volume 4, pp 213-228; https://doi.org/10.31292/jta.v4i2.141

Abstract:
Permasalahan dalam pemanfaatan ruang tidak terlepas dari permasalahan penataan ruang, salah satunya yakni belum optimalnya agenda pengendalian pemanfaatan ruang. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN mencatat ada 6.621 kasus pelanggaran pemanfaatan tata ruang terjadi dalam kurun 2015-2018. Adapun salah satu indikator pelanggaran pemanfaatan ruang yakni ketidaksesuaian penggunaan tanah dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Tujuan kajian adalah untuk melihat kesesuaian penggunaan tanah berbasis bidang tanah Desa Argodadi terhadap Kajian RDTR Kecamatan Sedayu Tahun 2015-2035. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan spasial/ keruangan melalui tumpang tindih antara peta penggunaan tanah berbasis bidang tanah dengan peta RDTR yang menghasilkan peta kesesuaian penggunaan tanah berbasis bidang tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian penggunaan tanah berbasis bidang tanah Desa Argodadi terhadap RDTR Sedayu sebesar 82,22%, dan 12,77% sisanya dikategorikan tidak sesuai. Melalui kajian ini penulis berharap dapat memberikan informasi mengenai kesesuaian penggunaan tanah eksisting dengan Kajian RDTR dan dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam pengambilan keputusan pemerintah untuk perencanaan tata ruang yang lebih baik.
Gandhis Sulistyorini, Mujiati Mujiati, Sri Kistiyah
Tunas Agraria, Volume 4, pp 175-191; https://doi.org/10.31292/jta.v4i2.145

Abstract:
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan Program Strategis Nasional, yang menjadi tantangan seluruh kantor pertanahan di Indonesia. Target PTSL yang semakin meningkat dan tugas Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) sebanyak 10 juta hektar sebagai sarana untuk mendapatkan objek Reforma Agraria. Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun menghasilkan inovasi IP4T Partisipatif yang merupakan pilot project yang selanjutnya dilaksanakan di Kantor Pertanahan seluruh Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengetahui kualitas hasil IP4T Partisipatif di Kabupaten Madiun berdasarkan standar kualitas akurat, lengkap, update, konsisten, dan relevan serta mengacu pada peraturan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara dengan informan, observasi di Kantor Desa/Kelurahan dan Kantor Pertanahan, serta studi dokumen. Hasil penelitian mengenai kualitas data hasil IP4T Partisipatif di 3 desa/kelurahan termasuk dalam kategori ‘Berkualitas’. Secara berurutan poin hasil penghitungan di Kelurahan Mlilir, Kelurahan Wungu dan Desa Banaran adalah 64 poin, 69 poin dan 74 poin. Penilaian tersebut dikatakan berkualitas karena nilainya di atas 50 poin.
Mohamad Fatriyanto Mooduto, Harvini Wulansari, Rakhmat Riyadi
Tunas Agraria, Volume 4, pp 250-274; https://doi.org/10.31292/jta.v4i2.142

Abstract:
Kementerian ATR/BPN saat ini terus mengembangkan berbagai jenis inovasi teknologi, baik itu untuk percepatan pendaftaran tanah maupun untuk pelayanan publik. Dalam road map transformasi pelayanan pertanahan dari tahun 2019 hingga 2024, salah satu prioritas programnya adalah kegiatan digitalisasi warkah pertanahan. Pengelolaan warkah secara digital menjadi salah satu cara untuk meminimalisir ruangan dan lebih hemat waktu dalam pencarian warkah serta dapat membantu mempercepat proses penyelesaian pekerjaan dibandingkan dengan pengelolaan yang masih bersifat manual/konvensional. Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul merupakan salah satu kantor yang telah mulai melakukan pengelolaan warkah secara digital. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan warkah digital dan pemanfaatannya dalam rangka menunjang kegiatan pelayanan pertanahan berbasis online. Metode yang digunakan dalam adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan warkah hasil digitalisasi dan data-data elektronik pertanahan menggunakan aplikasi sistem pengelolaan warkah elektronik (Sloka Etnik) berbasis website yang sudah terintegrasi dengan data spasial bidang tanah. Pemanfaatan warkah digital sudah dilaksanakan pada pelayanan Hak Tanggungan Elektronik (HT-el), untuk layanan pertanahan lainnya masih belum ada aturan dalam pelaksanaannya.
Back to Top Top