Al'Adalah

Journal Information
ISSN / EISSN : 1410-7406 / 2684-8368
Published by: EDUCARE: Journal of Primary Education (10.35719)
Total articles ≅ 42
Filter:

Latest articles in this journal

A. Amir Firmansyah
Published: 27 December 2021
Journal: Al'Adalah
Al'Adalah, Volume 24, pp 151-160; https://doi.org/10.35719/aladalah.v24i2.78

Abstract:
Hidup berdampingan antar-pemeluk agama yang berbeda dalam masyarakat Indonesia merupakan suatu keniscayaan. Artikel ini mengungkap peran kaum ibu-ibu dalam kerukunan antar umat beragama di Desa Sukoreno, Umbulsari, Jember, Jawa Timur. Dalam penelitian partisipatoris ini peneliti secara intensif berinteraksi aktif dengan berbagai pihak baik secara individu maupun secara kelompok, terutama pada kelompok pengajian ibu-ibu di lokasi tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kaum ibu-ibu dalam kelompok pengajian memiliki peran yang berpengaruh terhadap kerukunan antar umat beragama di desa tersebut. Hal ini dibuktikan dengan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan dalam mengelola keragaman dan menjaga kerukunan di antara mereka di masyarakat. Living in harmony between people of different religions in Indonesian society is an inevitability. This article reveals the contribution of women in inter-religious harmony in Sukoreno Village, Umbulsari, Jember, East Java. In this participatory research, the researcher interacts intensively with various communities both individually and in groups, especially in the recitation group for mothers in the village. The results of this study indicate that the mothers in the study group have an influential contribution to inter-religious harmony in the village. It can be seen from the activities of the recitation group for mothers in managing diversity and maintaining harmony among them in society.
Syamsul Mawardi Marna
Published: 24 December 2021
Journal: Al'Adalah
Al'Adalah, Volume 24, pp 139-150; https://doi.org/10.35719/aladalah.v24i2.80

Abstract:
Al-Qur’an merupakan kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk umatnya sebagai mukjizat terbesar bagi sang Nabi, pedoman bagi manusia. Al-Qur’an diturunkan oleh Allah Swt. sebagai petunjuk bagi manusia. Kehadirannya dijelaskan dalam al-Qur’an untuk memberi putusan dan jalan keluar terbaik bagi problem-problem kehidupan manusia. Inilah fungsi pertama kehadirannya sebagai upaya mewujudkan kehidupan manusia yang jauh lebih baik di dunia maupun di akhirat nanti. Penafsiran al-Qur’an senantiasa mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Satu ayat al-Qur’an bahkan bisa memiliki berbagai makna penafsiran berdasarkan para mufassir. Salah satu metode penelitian yang berkembang saat ini adalah grounded theory atau grounded research, yang menekankan penemuan teori dari data hasil observasi empirik di lapangan dengan metode induktif (menemukan teori dari sejumlah data). The Qur’an is the last book that was revealed by Allah to the Prophet Muhammad for his people as the greatest miracle for the Prophet, the guide for mankind. The Qur’an was revealed by Allah as a guide for humans. Its presence is described in the Qur’an to provide the best decisions and solutions for the problems of human life. This is the first function of its presence as an effort to create a better human life in this world and in the hereafter. The interpretation of the Qur’an continues to develop over time. One verse of the Qur’an can even have various interpretative meanings based on the commentators. One of the research methods currently developing is grounded theory or grounded research, where it emphasizes theoretical findings from empirical observational data in the field using the inductive method (finding theory from a number of data).
Nur Solikin, Lailatul Saidah
Published: 24 December 2021
Journal: Al'Adalah
Al'Adalah, Volume 24, pp 129-138; https://doi.org/10.35719/aladalah.v24i2.79

Abstract:
Perlindungan hukum memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain. Perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh aparat penegak hukum. Terkait perlindungan hukum terhadap hak keperdataan seorang anak luar kawin, dalam hal ini anak luar kawin belum mendapatkan kejelasannya di dalamnya atau belum mendapatkan kepastian hukum yang mengikat bagi anak luar kawin, bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat diakui. Ketentuan hukum perdata ini terkesan diskriminatif sehingga membuat anak tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum yang bersifat yuridis. Namun, hak keperdataan anak di luar kawin setelah Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengalami banyak perubahan. Dengan dibolehkannya pembuktian berdasarkan kemampuan teknologi terhadap ayah biologis si anak, maka anak luar kawin dapat memperoleh nasab dari ayah biologis si anak hingga keluarga ayah biologisnya. Legal protection is to provide protection to human rights that have been harmed by others and protection is given to the community in the order they can enjoy all the rights granted by law enforcement officers. Regarding the legal protection of the civil rights of an out-of-wedlock child, in this case, the outside child has not received the clarity in it or has not received legal certainty that is binding for the newly married child, a child who is born outside of a legal marriage, so the child cannot be recognized. Civil law provisions related to the absence of recognition for children born outside of legal marriages seem discriminatory and children do not get the juridical legal protection. However, the civil rights of children outside of marriage after the Constitutional Court decision Number 46 / PUU-VIII / 2010 underwent many changes. By allowing proof based on the technological capabilities of the biological father of the child, the illegitimate child can get the lineage from the biological father of the child to the family of the biological father.
Zainul Hakim
Published: 20 December 2021
Journal: Al'Adalah
Al'Adalah, Volume 24, pp 105-117; https://doi.org/10.35719/aladalah.v24i2.77

Abstract:
Pada Juli 2021, bulan milad MUI yang ke-47, menjadi refleksi capaian peran MUI dalam masyarakat. Setidaknya, MUI memiliki dua kerja penting. Pertama, MUI sebagai pembawa aspirasi dan pelayan umat (khadim al-ummah). Kedua, MUI sebagai mitra pemerintah (shadiq al-hukumah). Dalam menjalankan keduanya, fatwa sebagai keluaran MUIsangat bermanfaat dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia. Fatwa yang dihasilkan oleh MUI seperti fatwa tentang hukum keluarga menuju kebutuhan legislasi hukum Islam dalam tatanan sistem hukum Indonesia yang terdapat dalam Undang-undangNomor 1 Tahun 1974 pada Perkawinan. Sampai kini, tidak kurang dari 15 fatwa yang berkaitan tentang masalah keluarga seperti perkawinan campuran, prosedur pernikahan, pengucapan sighat ta'lik talak pada waktu upacara akad nikah, perkawinan beda agama, kedudukan anak hasil zina, dan lain-lain, termasuk juga rancangan undang pada Hukum Peradilan Agama; dan RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan. On July 2021, MUI's 47th anniversary month, is a reflection of the achievements of MUI's role in society. At least, MUI has two important tasks. First, MUI as a carrier of aspirations and a servant of the people (khadim al-ummah). Second, MUI as a partner of the government (shadiq al-hukumah). In carrying out both, the fatwa as the output of the MUI is very useful in the development of Islamic law in Indonesia. The fatwa produced by the MUI is like a fatwa on family law towards the need for Islamic law legislation in the order of the Indonesian legal system contained in Law Number 1 of 1974 on Marriage. Until now, no less than 15 fatwas related to family issues such as mixed marriages, marriage procedures, the pronunciation of sighat ta'lik talak at the time of the marriage ceremony, interfaith marriages, the position of children resulting from adultery, and others, including the draft law. On Religious Court Law; and the draft of the Material Law of the Religious Courts on Marriage.
Ahmad Nabil Amir
Published: 7 December 2021
Journal: Al'Adalah
Al'Adalah, Volume 24, pp 93-103; https://doi.org/10.35719/aladalah.v24i2.74

Abstract:
Artikel ini membincangkan sejarah masuknya Islam ke Melayu seperti yang dicatatkan oleh Hamka dalam Sejarah Umat Islam dan Dari Perbendaharaan Lama. Dalam penelitiannya tentang sejarah perkembangan Islam di Nusantara, Hamka tuntas mempertahankan kenyataan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 M dari Arab, dan menolak tesis yang menyatakan Islam disebarkan pada kurun abad ke-13 dari Gujarat. Hal ini, menurutnya, dibuktikan dengan sumber-sumber sejarah yang signifikan bahwa Islam telah ada di Melayu pada awal abad ke-7. Kajian ini menganalisis pemikiran Hamka tersebut tentang perkembangan sejarah awal Islam di Melayu melalui karyanya, dan membandingkannya dengan analisis Muhammad Naquib al-Attas dalam buku Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu. This paper discusses the emergence and spread of Islam in the Malay Archipelago as articulated and brought forth by Hamka in Sejarah Umat Islam. In his significant analysis of the history of Islam in the Malay Archipelago, Hamka established the fact that Islam comes to this region in the 7th CE from Arab, and refuted the claims that it was spread later in 13th CE from Gujarat. This was reinforced with significant historical facts that evidently pointed out that Islam had been established in the Malay world early in 7th CE. This paper will analyze Hamka’s thoughts on early Islam in the Malay Archipelago and compared it with the works of Muhammad Naquib al-Attas in Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu (Islam in Malay History and Culture).
Ahmad Badrus Sholihin
Published: 24 September 2021
Journal: Al'Adalah
Al'Adalah, Volume 24, pp 77-92; https://doi.org/10.35719/aladalah.v24i2.73

Abstract:
Sebuah karya sastra tidak bisa lepas dari kondisi masyarakat dan situasi budaya tempat karya itu dihasilkan. Dalam hubungan sebab akibat, diasumsikan bahwa pengaruh sosial adalah sebab-sebab yang menghasilkan suatu karya sastra sebagai akibatnya. Dalam fungsi ini, sebuah karya sastra dapat berperan sebagai cerminan situasi masyarakatnya. Refleksi ini bukan sekedar reproduksi realitas sosial menurut berbagai kesan yang masuk dari luar ke dalam persepsi. Refleksi itu sendiri berisi tanggapan dan reaksi aktif terhadap tayangan tersebut. Dengan menganalisis Syair Nabi Yusuf Madura, tulisan ini mencoba mengeksplorasi transformasi nilai-nilai Islam dalam masyarakat Madura dan/atau pengguna bahasa Madura. Dengan menggunakan teori sastra Islam Najib Kailani, penulis akan mengungkapkan tiga poin utama dari Syair Nabi Yusuf Madura. Pertama, konsep muslim ideal menurut masyarakat Madura dalam simbolisme protagonis (al-bathal). Kedua, komitmen (al-iltizam) masyarakat Madura dalam menginternalisasi nilai-nilai Islam. Ketiga, keterikatan (al-irtibath) masyarakat Madura terhadap nilai-nilai Islam. A literary work cannot avoid the condition of the society and the cultural situation in which it is produced. In a causal relationship it is assumed that social influences are the causes that produce a literary work as a result. In this function, a literary work can act as a reflection from the situation of its society. This reflection is not just a reproduction of a social reality according to various impressions that enter from the outside into the perception. Reflection itself contains active responses and reactions to these impressions. By analyzing the Madurese Syair Nabi Yusuf, this paper tries to explore the transformation of Islamic values in Madurese society and/or Madurese language users. By using the Islamic literary theory of Najib Kailani, the writer will reveal three main points from the Madurese Syair Nabi Yusuf. First, the concept of the ideal Muslim according to the Madurese community in the symbolism of the protagonist (al-bathal). Second, the commitment (al-iltizam) of the Madurese community in internalizing Islamic values. Third, the attachment (al-irtibath) of the Madurese community to Islamic values.
Syazna Maulida Hasi
Published: 24 September 2021
Journal: Al'Adalah
Al'Adalah, Volume 24, pp 119-127; https://doi.org/10.35719/aladalah.v24i2.72

Abstract:
Abd al-Karim ibn Ibrahim ibn Abd al-Karim bin Khalifah bin Ahmad bin Mahmud al-Jilli (1365–1428 M) terkenal dengan teori sufistiknya tentang insan kamil (manusia sempurna). Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan secara terperinci pemikiran tasawuf falsafi al-Jilli mengenai konsep insan kamil. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian library research (studi kepustakaan). Hasil penelitian ini adalah bahwa menurut pemikiran tasawuf-falsafi ‘Abdul Karim al-Jilli, manusia dapat berpotensi menjadi insan kamil dengan cara memaksimalkan potensi ruhhiyah atau spiritualnya. Abd al-Karim ibn Ibrahim ibn Abd al-Karim bin Khalifah bin Ahmad bin Mahmud al-Jilli (1365 – 1428 AD) is famous for his Sufistic theory of insan kamil (perfect man). This study aims to describe in detail about Al-Jilli's philosophical Sufism and how his famous thoughts regarding the concept of insan kamil. The method used in this research is a qualitative method with the type of research library research (library study). The results of this study explain that regarding the Sufism-philosophy concept of 'Abdul Karim al-Jilli, humans could be the perfect man (Insan Kamil) by maximizing their potential spirituality.
Lathifatul Izzah, Peni Catur Renaningtyas
Published: 30 April 2021
Journal: Al'Adalah
Al'Adalah, Volume 24, pp 45-53; https://doi.org/10.35719/aladalah.v24i1.54

Abstract:
Hak asasi manusia (HAM) merupakan anugrah Tuhan yang bersifat kodrati. Ke-sadaran tentang HAM masih belum dipahami secara utuh dan merata di kalangan masyarakat. Padahal sebagai pengetahuan, HAM penting untuk ditransfer ke dalam dunia pendidikan. Dengan demikian, masyarakat dapat mempraktikkan hak yang seharusnya mereka miliki dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Artikel ini mengkaji tentang Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) di dunia Barat dan Deklarasi Kairo di dunia Islam sebagai dasar filosofi penegakan hukum atas pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia dalam dunia pendidikan Islam dan Barat. Dalam analisisnya digunakan pendekatan klasik, kultural, dan kritis atau disebut mixed approach. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa deklarasi HAM yang dilakukan oleh dunia internasional (PBB) dalam DUHAM dan Deklarasi Kairo oleh OKI, telah memberikan pengetahuan riil tentang pentingnya HAM dalam kehidupan sehingga manusia dapat mengetahui batasan-batasan dan kaidah-kaidah di dalamnya.Human rights is a natural gift from God. This awareness of human rights has not been understood well and comprehensively by all people. Whereas knowledge, human rights are important to be transformed into the realm of education. Thus, they can exercise the rights they should have in the life of society, nation and state. This article examines the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) in the Western world and the Cairo Declaration in the Muslim world as a philosophical basis for upholding the law for human rights violations in the world of Islamic and Western education. The analysis uses classical, cultural, and critical approaches or what is called the mixed approach. The results of this study conclude that the human rights declaration carried out by the international community (UN) in the UDHR and the Cairo Declaration by the OIC has provided real knowledge of human rights in life so that humans can know the limitations and rules in it.
Abdul Haq Syawqi
Published: 30 April 2021
Journal: Al'Adalah
Al'Adalah, Volume 24, pp 29-43; https://doi.org/10.35719/aladalah.v24i1.69

Abstract:
Sejarah bangsa Indonesia baik secara de facto maupun de jure tidak bisa di-lepaskan dari Belanda sehingga berdampak tidak hanya dalam hukum positif, tetapi juga dalam hukum Islam. Hal ini bisa dibuktikan dengan masih dipakainya HIR dan Rbg sebagai salah satu rujukan para hakim Pengadilan Agama dan pakar hukum Islam negeri ini dalam menentukan persoalan terkait hukum Islam, seperti perkawinan, pewarisan, dan sebagainya. Ada apa sebenarnya dengan hukum Islam di negeri ini. Ia pasti dan akan selalu berkait erat dengan hukum kolonial. Ternyata fakta sejarah menunjukkan bahwa hukum Islam memang berkaitan dengan hukum adat (hukum bentukan Belanda waktu itu). Tentunya pernyataan ini sarat dengan muatan politis karena bagaimana mungkin suatu adat atau kebiasaan dikaitkan dengan hukum Islam dan menjadi rujukan dari dulu hingga saat ini. Oleh karena itu, fakta sejarah sekaligus intrik politik yang melatarbelakangi perkembangan hukum Islam harus dikaji secara mendalam.The history of Indonesia cannot be separated from the Netherlands both de facto and de jure, so it has an impact not only on positive law but also on Islamic law. It’s can be evidenced by still wore HIR and Rbg as one of the references of the religious court judges and expert in this country to determine all matters that relating to Islamic law such as marriage, inheritance etc. What’s wrong with Islamic law in Indonesia? It must be closely linked with colonial law. The historical facts show that Islamic law is associated with customary law (law of the Netherlands at that time). This statement is absolutely loaded with political content because how could a custom or habit has been associating with Islamic law. Therefore the historical facts and political intrigue behind the development of Islamic law must be studied in depth.
Matrapi Matrapi
Published: 30 April 2021
Journal: Al'Adalah
Al'Adalah, Volume 24, pp 63-74; https://doi.org/10.35719/aladalah.v24i1.46

Abstract:
Pendidikan Islam dewasa ini telah banyak ternodai oleh ulah dan tingkah laku murid yang melakukan asusila dan pelanggaran norma-norma agama lainnya. Oleh karena itu, saat ini perlu adanya kebijakan sekolah untuk menghidupkan suasana keberagamaan di lingkungan sekolah dalam rangka menumbuhkan perilaku murid yang sesuai dengan pendidikan Pancasila dan syariat Islam. Sebagai pemimpin sekolah, peranan kepala madrasah sangat menentukan apabila dikaitkan dengan berbagai persoalan di atas. Sebagai seorang pendidik, dia juga harus mampu menanamkan, mengembangkan, dan meningkatkan nilai-nilai religius. Untuk itu, perlu kebijakan yang dapat mendukung terciptanya suasana yang keberagamaan dan kenyamanan dalam proses belajar-mengajar, yakni setiap guru dan murid harus selalu berperilaku terpuji atau akhlaq al-karimah. Islamic education today has been tarnished by many students who commit immorality and violate other religious norms. Thus, currently, madrasah principals really need to make policies to revive the religious atmosphere within the madrasah in order to foster student behaviour in accordance with Pancasila education and Islamic law. Considering that the principal is also an educator, the role of the principal is very heavy and noble when linked to the various sources above. As an educator, he must be able to instil, promote and enhance various religious values. To support the creation of a religious atmosphere and comfort in the teaching and learning process, every teacher and student must always behave well and show noble character (akhlaq al-karimah).
Back to Top Top