Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

Journal Information
EISSN : 2774-4914
Published by: IAIN Palu (10.24239)
Total articles ≅ 27
Filter:

Latest articles in this journal

Syafrudin, Sapruddin, Tenriabeng Mursyid
Published: 30 June 2022
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 3, pp 33-46; https://doi.org/10.24239/tadayun.v3i1.72

Abstract:
This study discusses related to the trade in chipped stone which is a group C mining company located in Loli Oge Village. The author uses a type of normative juridical research using empirical data, which is through observation data collection techniques, interviews and library research. The results showed that the implementation of the sale and purchase of chipped stone carried out by the company began with the process of extracting raw materials to process the stone into small sizes according to the predetermined size. Furthermore, in terms of selling small or medium scale materials, buyers will usually come directly to the company office. Meanwhile, for large-scale material sales (barge), customers who have subscribed will order materials by telephone. From the perspective of Sharia Economic Law, the trade carried out by the Company has fulfilled the pillars of trade in Islam and the contract is made based on the agreement of both parties without any harm.Abstrak Penelitian ini membahas perdagangan batu pecah pada perusahaan galian golongan C yang berada di Desa Loli Oge. Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data empiris, yakni melalui teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan Pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli batu pecah yang dilakukan oleh perusahaan dimulai dengan proses penggalian bahan baku hingga proses batu menjadi berukuran kecil sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Selanjutnya pada segi penjualan material skala kecil atau menengah, pembeli biasanya akan datang langsung ke kantor perusahaan. Sedangkan untuk penjualan material (tongkang) skala besar, konsumen yang telah berlangganan akan memesan material melalui telepon. Jika melihat dari dari perspektik Hukum Ekonomi Syariah Perdagangan yang dilakukan oleh Perusahaan telah memenuhi rukun perdagangan dalam Islam serta kontrak dibuat berdasarkan kesepakatan kedua pihak tanpa satupun dirugikan.
Moh. Afif, Nasaruddin, Nadia
Published: 30 June 2022
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 3, pp 47-65; https://doi.org/10.24239/tadayun.v3i1.71

Abstract:
Bank Mega Syariah Palu Branch applies the qardh contract to a multi contract financial product that is used in conjunction with the Hawalah contract, and the Ijarah (fee) contract. Qardh loan according to Bank Mega Syariah is a distribution of funds based on the agreement between the borrower and the bank in accordance with sharia principle. This is based on Indonesia law system Fatwa No. 79/DSN-MUI/2011. Qardh multi contract financial products are manifested from the principles of Islamic economic law in leading to world affairs, so that the habit is used as legal considerations. Loan in Islamic economic law is explained through the principle of binding accountability. However, it cannot be denied that in the Covid-19 pandemic period there are often difficulties in the debtor in returning the loan so that legal support system is needed. Abstrak Bank Mega Syariah Cabang Palu mengaplikasikan akad qardh ke dalam produk keuangan multi akad yang digunakan bersamaan dengan akad hawalah, dan akad ijarah (ujrah). Pinjaman qardh menurut Bank Mega Syariah merupakan penyaluran dana yang didasarkan atas persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak bank sesuai dengan prinsip wasathiyah. Hal ini didasarkan pada Fatwa DSN-MUI No. 79/DSN-MUI/2011. Produk keuangan qardh multi akad terwujud dari prinsip hukum ekonomi syariah dalam bermuamalah pada urusan dunia, sehingga kebiasaan tersebut dijadikan pertimbangan hukum. Urusan pinjam meminjam dalam hukum ekonomi syariah diterangkan melalui prinsip pertanggungjawaban yang bersifat mengikat. Namun, tak dapat dipungkiri di masa pandemi Covid-19 sering terjadi kesulitan pada debitur dalam mengembalikan pinjamannya sehingga diperlukannya dukungan payung hukum
Rafiuddin Ibrahim
Published: 30 June 2022
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 3, pp 81-100; https://doi.org/10.24239/tadayun.v3i1.74

Abstract:
This study discusses the extent to which Islamic business ethics affect customer retention in Islamic banking so that it can compete with conventional banking. The research method uses descriptive quantitative research, with 72 respondents from students, private employees, civil servants, and entrepreneurs. Data collection techniques in the form of observations, literature studies, and questionnaires The independent variable is the business ethics variable, with indicators of unity, justice, free will, responsibility, and virtue. As for customer retention with indicators of customer loyalty and the intensity of the implementation of transactions in Islamic banking, this survey uses simple regression analysis using IBM SPSS Statistics 20 software. The results of the study found that Islamic ethics have an influence on customer retention. This is evidenced by the percentage of Islamic ethics influence of 36.1% on customer retention, and the rest is influenced by other factors. The majority of the reasons customers choose Islamic banking are because of the application of Islamic business ethics in the operations of Islamic banks, especially on the divine side. Customers assume that Islamic banks are banks that offer a solution to avoid the practice of usury. Inclusion and literacy stimulation are needed so as to increase public preference for Islamic banks.. Abstrak Penelitian ini membahas sejauh apa etika bisnis Islam berpengaruh terhadap customer retention pada perbankan syariah, sehingga dapat bersaing dengan perbankan konvensional. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, dengan jumlah responden 72 orang yang berasal dari kalangan mahasiswa, pegawai swasta, pegawai negeri, serta wiraswasta. Teknik pengumpulan data berupa observasi, studi pustaka, dan angket. Adapun variabel independen adalah variabel etika bisnis dengan indikator kesatuan, keadilan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebajikan. Adapun customer retention dengan indikator loyalitas nasabah dan intensitas pelaksanaan transaksi pada perbankan syariah. Survey ini menggunakan analisis regresi sederhana dengan menggunaan software IBM SPSS Statistics 20. Hasil penelitian ditemukan bahwa etika Islam memiliki pengaruh terhadap customer retention, hal ini dibuktikan dengan persentase pengaruh etika Islam sebesar 36,1% terhadap customer retention, dan selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain. mayoritas alasan nasabah memilih perbankan syariah adalah karena diterapkannya etika bisnis Islam dalam operasional bank syariah utamanya pada sisi ketuhanan. Nasabah beranggapan bahwa bank syariah adalah bank yang merupakan solusi untuk menghindari praktik riba Diperlukan stimulus inklusi dan literasi sehingga meningkatkan preferensi masyarakat terhadap bank syariah
Irmayani Irmayani, Suhri Hanafi, Muhammad Taufik
Published: 30 June 2022
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 3, pp 67-80; https://doi.org/10.24239/tadayun.v3i1.73

Abstract:
This study discusses the analysis of the sale of refilled drinking water at a drinking water depot in the city of Palu named N3 in terms of the perspective of sharia economic law. The type of research used is normative research using empirical data, namely the practice of selling refill drinking water. The results of this study explain that sales made at the N3 refill drinking water depot use a marketing mix strategy consisting of brand creation, pricing, distribution, and promotion. Sales made by the N3 refill drinking water depot when analyzed using the perspective of sharia economic law on the subject and object aspects have defects in terms of objects that can be resolved by means of khiyar contracts. While in the aspect of the contract, the sale and purchase is illegal because it conflicts with article 26 paragraph 2 contained in the Sharia Economic Law Compilation (KHES) which also does not comply with the laws and regulations, namely the Decree of the Minister of Industry and Trade of the Republic of Indonesia Number 651/MPP /kep/10/2004. So in terms of the legal contract, the practice of buying and selling water at the N3 depot is included in the fasad contract.Abstrak Penelitian ini membahas analisis penjualan air minum isi ulang pada salah satu depot air minum di kota Palu bernama N3 ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan data empiris yakni praktik penjualan air minum Isi Ulang. Penelitian ini menghasilkan bahwa penjualan yang dilakukan pada depot air minum isi ulang N3 menggunakan strategi marketing mix yang terdiri atas penciptaan merek, penetapan harga, pendistribusian, dan promosi. Penjualan yang dilakukan oleh depot air minum isi ulang N3 jika dianalisis menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah pada aspek subjek dan objeknya terdapat cacat pada segi objeknya yang dapat diselesaikan dengan cara akad khiyar. Sedang pada aspek akadnya, jual-beli yang dilakukan tidak sah sebab berbenturan pada pasal 26 ayat 2 yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang mana juga tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yakni Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/kep/10/2004. Maka dari segi akad hukum praktik jual beli air pada depot N3 termasuk kedalam akad fasad
Muyassarah Hamid, Abidin Djafar, Murniati Ruslan
Published: 30 June 2022
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 3, pp 17-32; https://doi.org/10.24239/tadayun.v3i1.33

Abstract:
This study focuses on the use of field pawns by creditors in Ogoamas 1 Village, North Sojol District, Donggala Regency. What is the review of sharia economic law on the use of field pawning by creditors, and how the implementation of reforms that can be carried out by the people of Ogoamas 1 Village on the practice of pawning rice fields that they do. The results of this study indicate that the practice of pawning rice fields carried out by the community in Ogoamas 1 Village, they pawned their fields within a certain period of time and during that time all the proceeds from cultivating the fields belonged to the creditor. In a review of sharia economic law, the practice of pawning that occurs there as a whole, its application is not in accordance with Islamic law because there is still an element of injustice, namely that most of the benefits of rice fields are taken by creditors, these benefits are not allowed for him because they come from debt that brings profits. Literacy related to Islamic law is needed for pawners if they only take benefits according to the maintenance costs incurred and no more.Abstrak Penelitian ini berfokus terhadap kreditur yang memanfaatkan objek gadai berupa sawah di Desa Ogoamas 1 Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala. Seperti apa tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan objek jaminan berupa sawah oleh kreditur, serta bagaimana implementasi pembaruan yang dapat dilakukan masyarakat Desa Ogoamas 1 terhadap praktik gadai sawah yang mereka lakukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik gadai sawah yang dilakukan masyarakat di Desa Ogoamas 1, mereka menggadaikan sawah mereka dalam jangka waktu tertentu dan dalam waktu tersebut seluruh hasil dari penggarapan sawah merupakan milik kreditur. Dalam tinjauan hukum Islam penerapan jaminan/gadai yang terjadi, penerapannya belum sesuai dengan syariat Islam karena masih terdapat unsur ketidak adilan yakni pengambilan manfaat sawah sebagian besar diambil oleh kreditur, manfaat tersebut tidak boleh baginya karena berasal dari utang yang mendatangkan keuntungan. Literasi terkait hukum Islam diperlukan bagi pelaku gadai ialah sekiranya hanya mengambil manfaat sesuai dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkan dan tidak lebih.
Surya Wahyu Hanggara, Muh. Nashiruddin
Published: 30 June 2022
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 3, pp 1-15; https://doi.org/10.24239/tadayun.v3i1.28

Abstract:
Troubled financing is one of the risks that must be in every pawnshop because this risk is often also called credit risk. In the management of the handling of problematic financing of the BPKB AR-rum products already have a management dealer in dealing with loan problems in the customer. Whereas in the handling of financing the troubled Pawnshop of Ronggolawe Kudus Islamic services unit also has its own technique in developing systems to customers. Regarding factors, there are several factors in the management of financing handling in this study 1) internal factors 2) external factors. Abstrak Pembiayaan bermasalah termasuk suatu resiko yang seringkali dialami oleh berbagai Pegadaian, resiko ini biasa dikenal dengan resiko kredit. Pada manajemen penanganan pembiayaan bermasalah produk AR-RUM BPKB sudah mempunyai manajemen tersediri dalam menangani permasalahan kredit macet pada nasabah. Sedangkan dalam penanganannya pembiayaan bermasalah Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Ronggolawe Kudus juga sudah mempunyai teknik tersendiri dalam menerpakan sistemnya ke nasabah. Terkait faktor, ada beberapa faktor dalam managemen penanganan pembiayaan yang ada di dalam penelitian ini 1) faktor internal 2) faktor eksternal.
Yuyun Juwita Lestari
Published: 30 December 2021
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 2, pp 117-126; https://doi.org/10.24239/tadayun.v2i2.22

Abstract:
In this article, we will explain about sharia pawnshops and their provisions based on the Fatwa of the MUI National Sharia Council. Meanwhile, according to islam pawning is pawning an item as collateral for debt transactions carried out based on sharia principles. The existence of this pawn can be a solution for the communicaty in meeting their urgent financial needs. The practice of pawning in Indonesia is now growing very rapidly along with the increasing need of the community for fast funds to meet their basic needs. With this, it can inspire several Islamic bank and pawnshops to open pawn services. The method that the author uses in this article is a literature study that examines several previous scientific works and other literature that is in accordance with the theme of sharia pawnshops. With the result of the study obtained by the author, it is hoped that it can be used as a reference for readers. Abstrak Dalam artikel ini akan dijelaskan seputar tentang pegadaian syariah serta ketentuannya berdasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Yang dimaksud dengan gadai berdasarkan kaidah Islam itu ialah kegiatan menggadaikan barang sebagai jaminan atas transaksi hutang yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Adapun dengan adanya kegiatan gadai itu dapat menjadi solusi bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan keuangan yang sangat mendesak. Di Indonesia praktek gadai ini sudah tumbuh dengan sangat pesat yang beriringan dengan meningkatnya suatu kebutuhan masyarakat terhadap dana cepat/ mendesak untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan adanya hal tersebut dapat menjadi inspirasi bagi bank-bank syariah dan lembaga pegadaian untuk menambah layanan jasa gadai. Pada artikel ini penulis menggunakan metode studi literatur yang menelaah beberapa karya ilmiah terdahulu dan literatur lain yang sesuai dengan tema artikel. Harapannya dengan hasil telaah yang diperoleh oleh penulis dapat menjadikan referensi bagi seorang pembaca.
Mohammad Nawir
Published: 30 December 2021
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 2, pp 101-116; https://doi.org/10.24239/tadayun.v2i2.23

Abstract:
This study explores the issue of usury from the point of view of the hadith of the prophet. For the sake of finding supporting data against the argument that usury is not justified in Islamic law. This study uses a hadith science approach and various kinds of scientific approaches as supporters to understand the content of the hadith about usury. In this study, the authors found that before this study many criteria and benchmarks for usury were found in relation to buying and selling, exchanging, saving and borrowing, and knowing the laws of usury transactions clearly. Of course, studies on usury have been written by many Islamic law researchers, including Abdul Gofur with the theme of the concept of usury in the Koran, Riya Rohma Setyawati et al with the theme of usury in the view of Islam, Miriam So Phia with the theme of usury in Islamic jurisprudence, Abdurrahim Abdul Hamid al-sa'ati with the theme al-'illah al-Iqtishadiyah li tahrim al-Riba al-Nasiah wa al-Fadhl. Nevertheless, the author has its own uniqueness in examining the issue of usury in terms of the methods and approaches applied in this study. The approaches applied in this research include: First, the author uses a hadith science approach in conducting research, in order to be able to explore and explore the context of the prophet's hadith accurately. Second, the author uses various scientific approaches that can be a sharp tool in realizing an objective research.Abstrak Penelitian ini mendalami persoalan riba dari sudut pandangan hadis nabi. Demi ditemukannya data penguat terhadap argumen riba itu tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Kajian ini menggunakan pendekatan ilmu hadis dan erbagai macam pendekatan ilmia sebagai pendukung untuk memahami kandungan hadis tetang riba. Pada penelitian ini penulis menemukan bahwa sebelum penelitian ini telah banyak ditemukan kriteria dan tolak ukur riba dalam kaitannya dengan jual beli, tukar-menukar, simpan pinjam, serta mengetahui hukum transaksi riba secara terang. Tentu saja kajian tentang riba telah banyak ditulis oleh para penelisik hukum Islam di antaranya Abdul Gofur dengan tema Konsep Riba dalam al-Quran, Riya Rohma Setyawati dkk dengan tema Riba dalam pandangan Islam, Miriam So Phia dengan tema Riba In Islamic Jurisprudence, Abdurrahim abdul hamid al-sa’ati dengan tema al-‘illah al-Iqtishadiyah li tahrim al-Riba al-Nasiah wa al-Fadhl. Kendatipun demikian, penulis memiliki keunikan tersendiri dalam mengkaji persoalan riba dari segi metode dan pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini di antaranya Pertama, penulis menggunakan pendekatan ilmu hadis dalam melakukan penelitian, agar dapat menelusuri dan mendalami konteks hadis nabi secara akurat. Kedua, penulis menggunakan berbagai pendekatan ilmia yang dapat menjadi alat yang tajam dalam mewujudkan sebuah penelitian yang objektif.
Irham Pakawaru
Published: 30 December 2021
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 2, pp 153-169; https://doi.org/10.24239/tadayun.v2i2.27

Abstract:
The population in this study were Muslim entrepreneurs in the city of Palu. The sampling technique used was the accidental sampling method by prioritizing two conditions, the first being willing to be a respondent, and the second being a person who had paid zakat, as many as 52 respondents, using the slovin formula for determine the number of samples. Data collection techniques using observation techniques and questionnaires. The analysis technique used is multiple linear regression analysis and residual test. The results of statistical processing assisted by the SPSS 23 For Windows program, show that muzakki's knowledge (X1) obtained a value of Tcount > Ttable and has a significant value (sig) less than 0.05 in the coefficients table with a value of a (significant level) 0.05, meaning that this value gives the meaning that the muzaaki knowledge variable (X1) has a significant effect on the compliance of muzakki in paying zakat (Y) and tax credit is not a moderating variable.Abstrak Populasi dalam penelitian ini adalah pengusaha muslim di kota Palu yang teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik accidental sampling dengan mengedepankan dua syarat, pertama bersedia dijadikan responden, dan yang kedua ia merupakan orang yang pernah membayar zakat, sebanyak 52 responden, dengan menggunakan rumus slovin untuk menentukan jumlah sampel. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan kuesioner. Adapun teknik analisa yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dan uji residual. Hasil olahan statistik yang dibantu dengan program SPSS 23 For Windows, menunjukan bahwa pengetahuan muzakki (X1) diperoleh nilai Thitung > Ttabel dan memiliki nilai signifikan (sig) lebih kecil dari 0.05 pada tabel coefficients dengan nilai a (tingkat signifikan) 0.05 artinya dengan nilai ini memberikan makna bahwa variabel pengetahuan muzaaki (X1) memberikan pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan muzakki membayar zakat (Y) dan kredit pajak tidak sebagai variabel moderating.
Basyirah Mustarin
Published: 30 December 2021
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 2, pp 143-152; https://doi.org/10.24239/tadayun.v2i2.26

Abstract:
The purpose of this study is 1) to find out how the development of both criminal and civil law from cases that occurred by travel Abu Tour. 2) to find out how to return the loss of the Abu Tour Travel Congregation. The author uses a multidisciplinary approach, namely a juridical approach and an empirical approach. The results of the study indicate that the Makassar District Court's decision that was issued to decide the case was included in the criminal realm) was not an appropriate sanction given to the Abu Tour because of the violation. The law that is committed is not only a public violation (fraud and money laundering) but also a private violation (Wanprestasi against consumers of Umrah and Hajj pilgrims) whose sanctions should be compensation for those who have been harmed, not just imprisonment and fines. As for the losses suffered by the Jama'at Abu Tour, it does not compensate for the entire loss suffered, it is only limited to a few pilgrims who are registered on the priority list held by the Prosecutor's Office.Abstrak Tujuan Penelitian ini yakni 1) untuk mengetahui bagaimana perkembangan hukum baik pidana dan hukum perdata dari kasus yang terjadi oleh travel Abu Tour. 2) untuk mengetahui bagaimana pengembalian kerugian Jemaah travel Abu Tour. Penulis menggunakan metode pendekatan multidisipliner, yaitu pendekatan yuridis dan pendekatan empiris. Hasil penelitian penunjukkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Makassar yang dikeluarkan menjatuhkan putusan kasus tersebut masuk dalam ranah pidana (pidana penggelapan dan pencucian uang bukan merupakan sanksi yang tepat diberikan untuk pihak Abu Tour sebab pelanggaran hukum yang telah dilakukan bukan hanya saja pelanggaran Publik (penipuan dan pencucian uang) tetapi juga pelanggaran privat (Wanprestasi terhadap konsumen Jemaah umrah dan haji). Adapun kerugian yang diderita oleh Jemaah Abu tour tidak mengganti keseluruhan kerugian yg diderita, hanya sebatas beberapa Jemaah yang terdaftar pada list prioritas yang dipegang oleh kejaksaan.
Back to Top Top