Jurnal Sentris

Journal Information
ISSN / EISSN : 0216-5031 / 2746-3826
Current Publisher: LPPM UNPAR (10.26593)
Total articles ≅ 68
Filter:

Latest articles in this journal

Jessica Ruth Andina
Published: 13 December 2020
Jurnal Sentris, Volume 1, pp 109-124; doi:10.26593/sentris.v1i2.4291.109-124

Abstract:
The onset of the Covid-19 global pandemic in early 2020 forced many governments to quarantine their citizens within their own homes over the course of the year - namely from the early to middle months of the year. This was then followed by a surge of domestic violence cases against women, most often by their own spouses. This problem seemed to be a global problem as it affected any countries regardless of how high or low they score in the Gender Development Index. This paper attempts to discuss the factors behind such a phenomenon and scrutinise what it represents through the lenses of gender theories. The paper will also analyse the studied countries’ governments’ approach to this issue. To that end, three countries from three different levels of GDI rankings are studied: Australia (ranked high), Indonesia (ranked medium) and India (ranked low). A brief explanation regarding this non-endemic issue will also be drawn from each countries’ individual variables.
Jovita Komala
Published: 13 December 2020
Jurnal Sentris, Volume 1, pp 125-135; doi:10.26593/sentris.v1i2.4281.125-135

Abstract:
AbstrakBerbagai dimensi dari konsep ketahanan energi menjadikannya topik diskusi besar di saat pandemi. Pergeseran dinamis dari ketahanan energi dapat dilihat baik dalam skala internasional maupun domestik. Makalah ini akan berfokus pada perubahan dinamis ketahanan energi di Indonesia dengan menganalisis kebijakan dan inisiatif energi di masa lalu dan saat ini sesuai dengan konsep yang dielaborasi oleh Melly Caballero. Perbandingan fokus Indonesia pada ketahanan energi sebelum dan selama wabah COVID-19 akan memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana Indonesia mengamankan energi. Argumen utamanya tetap bahwa Indonesia sekarang berfokus pada keamanan sebagai keterjangkauan, bukan ketersediaan dan keberlanjutan. Ini karena, peningkatan tagihan listrik rumah tangga yang dicatat PLN, berbeda dengan aktivitas industri yang menurun membuat permintaan energi nasional melonjak. Kebijakan energi yang disebutkan dalam makalah ini mengacu pada peraturan dan inisiatif pemerintah dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). Makalah ini juga akan mengenali masalah yang sedang berlangsung tentang distribusi energi yang tidak merata di luar jaringan Jawa dan melihat bagaimana masalah ini dipengaruhi oleh pandemi. Kata Kunci:COVID-19, Keamanan Energi Indonesia, Kebijakan Energi AbstractMultiple dimensions from the concept of energy security makes it a big topic of discussion in times of a pandemic. The dynamic shift of energy security can be seen both in the international and domestic scale. This paper will focus on the dynamic shift of energy security in Indonesia by analyzing past and current energy policies and initiatives according to the concepts elaborated by Melly Caballero. A comparison of Indonesia’s focus on energy security before and during the COVID-19 outbreak will give a clear picture in how Indonesia is securing energy. The main argument remains that Indonesia is now focusing on security as affordability instead of availability and sustainability. This is because of the increased household electric bill recorded by PLN in contrast to the decreasing industrial activities. The energy policies mentioned in this paper refers government regulations and initiatives from the state-owned electric company (PLN). This paper will also recognize the ongoing issue of unequal distribution of energy outside the Java grid and see how this issue is impacted by the pandemic. Keywords: COVID-19, Indonesia’s Energy Security, Energy Policy
Venisa Yunita Sari
Published: 13 December 2020
Jurnal Sentris, Volume 1, pp 173-186; doi:10.26593/sentris.v1i2.4284.173-186

Abstract:
This paper aims to analyze the policy responses undertaken by the Chinese government of the Xi Jinping era in dealing with the spread of the Covid-19 virus. Covid-19 is a real threat to humans and the state. The effects of Covid-19 are felt by all people in China. Since the spread of the coronavirus in China has continued to increase, the Chinese government immediately made countermeasures in the city of Wuhan and other infected areas. This research was conducted with a qualitative and descriptive method by using the analysis of securitization theory studies of International Relations and human security. The result of this research is the Chinese state has successfully arrested and handled the spread of Covid-19. Evidenced by the decline in the number of Covid-19 patients in China, the reopening of quarantined areas, and public places have been operational again. The Chinese government has also provided assistance to other countries affected by Covid-19. The efforts to deal with Covid-19 could be successful with the government's rapid response, compliant society, and are supported by China's three-stage strategy, namely self-isolation, mass mobilization, and the use of technology. Keywords— China, Covid-19, Securitization, Threat AbstrakTulisan ini bertujuan menganalisis respons kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok era Xi Jinping dalam menangani penyebaran virus Covid-19. Covid-19 merupakan ancaman nyata terhadap manusia dan negara. Efek dari Covid-19 dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat di Tiongkok. Sejak penyebaran virus corona di Tiongkok terus meningkat, pemerintah Tiongkok segera melakukan upaya penanggulangan di kota Wuhan dan daerah lain yang terinfeksi. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan deskriptif dengan menggunakan analisis teori sekuritisasi studi Hubungan Internasional dan konsep keamanan manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara Tiongkok sudah berhasil menahan dan menangani penyebaran Covid-19. Hal tersebut dibuktikan dengan terjadinya penurunan angka pasien Covid-19 di Tiongkok, pembukaan kembali wilayah yang dikarantina, dan tempat-tempat umum kembali berjalan secara operasional. Pemerintah Tiongkok juga turut memberikan pertolongan kepada negara-negara lain yang terdampak Covid-19. Upaya penanganan Covid-19 dapat sukses dengan adanya respons pemerintah yang cepat, masyarakat yang patuh, dan didukung oleh strategi tiga tahap Tiongkok, yaitu isolasi mandiri, mobilisasi massa, dan penggunaan teknologi. Kata kunci—Ancaman, Covid-19, Sekuritisasi, Tiongkok
Kirana Mahdiah Sulaeman, Fenny Rizka Salsabila
Published: 13 December 2020
Jurnal Sentris, Volume 1, pp 159-172; doi:10.26593/sentris.v1i2.4283.159-172

Abstract:
This article discusses the social impact of the COVID-19 pandemic on women globally. Various health protocols have been implemented by more than 100 countries since March 2020 to deal with COVID-19, especially lockdown and work from home (WFH) regulations. These protocols have caused various effects, include the downfall of the world economy. This article seeks to answer the question of how the impact of WFH and economic downfall on women. This question arises because women have already faced inequality and vulnerability even before COVID-19. To answer this question, the author will use data from mass media, journal articles, and various official documents. the author uses the perspective of feminism in International Relations to analyze the issue. This study finds that the impact of the COVID-19 pandemic is not gender-neutral. However, it is hitting women even harder with three main impacts, first, is the double burden of childcare and work. Second, is the threat toward the possibility of domestic violence (KDRT), and the third is the inequality treatment in the economic sector. Artikel ini membahas dampak sosial pandemi COVID-19 secara global terhadap kaum perempuan. Berbagai protokol kesehatan telah diberlakukan oleh lebih dari 100 negara sejak Maret 2020 untuk menangani COVID-19, terutama aturan lockdown dan work from home (WFH). Hal ini telah menimbulkan berbagai dampak sampingan, terutama, memburuknya kondisi perekonomian dunia. Pertanyaan penelitian yang berusaha dijawab dalam artikel ini adalah bagaimana dampak kebijakan WFH yang disertai kesulitan ekonomi terhadap perempuan? Pertanyaan ini muncul karena sebelum COVID-19, sebagian kaum perempuan telah berada dalam kondisi ketidaksetaraan dan kerentanan. Untuk menjawab pertanyaan ini, penulis akan menggunakan data-data dari media massa, artikel jurnal, dan berbagai dokumen resmi. Penulis menggunakan perspektif feminisme dalam Hubungan Internasional untuk menganalisis isu ini. Temuan dari penelitian ini adalah bahwa imbas pandemi COVID-19 sesungguhnya tidaklah netral bagi semua gender, namun memukul perempuan lebih keras dengan adanya tiga dampak utama, yaitu pertama, beban ganda dalam pengasuhan anak dan pekerjaan. Kedua, yaituancaman terhadap kemungkinan terjadinya tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), serta yang ketiga, yaitu ketidaksetaraan perlakuan dalam sektor ekonomi. This article discusses the social impact of the COVID-19 pandemic on women globally. Various health protocols have been implemented by more than 100 contries since March 2020 all countries in the world to deal with COVID-19, especially lockdown and work from home (WFH) regulations. These protocols have caused various side effects, one of which isinclude the downfall of the world economy. This article seeks to answer the question of how the impact of WFH and economic downfall on women. This question arises because, women have already faced inequality and vulnerability even before COVID-19, some women were already experiencing inequality and vulnerability. To answer this question, the author will use data from the mass media, journal articles, and various official documents. To analyze, the author uses the perspective of feminism in International Relations to analyze the issue. This study finds that the impact of the COVID-19 pandemic is not gender-neutral. However, it is hitting women even harder with three main impacts, first, is namely the double burden of childcare and work.Second, is, the threat of toward the possibility of dDomestic vViolence (KDRT), and the third is the inequality of treatment in the economic sector.
Bella Aprilia, Florencia Maria Surya, Mentari Svarna Pertiwi
Published: 13 December 2020
Jurnal Sentris, Volume 1, pp 91-108; doi:10.26593/sentris.v1i2.4294.91-108

Abstract:
ABSTRAK COVID-19 merupakan salah satu permasalahan global yang sedang dihadapi oleh banyak negara di seluruh dunia. Selain menyebabkan krisis kesehatan internasional, pandemi COVID-19 juga mengancam dinamika kehidupan masyarakat secara luas, baik itu di tingkat lokal, regional, hingga internasional. Tak hanya memberikan ancaman multidimensional, besarnya dampak yang diakibatkan oleh pandemi ini juga turut menguji kepemimpinan para pemimpin negara dalam mengendalikan rantai penyebaran COVID-19 secara efektif. Lebih jauh, berbagai pihak pun mengaitkan kesuksesan seorang pemimpin negara melalui kacamata gender. Pasalnya, terdapat stigmatisasi pada karakteristik perempuan yang kerap kali dianggap tidak mumpuni untuk memimpin dan membuat keputusan secara rasional. Dengan menggunakan perspektif feminisme, tulisan ini akan membahas bagaimana karakteristik feminitas dan maskulinitas yang tercermin dalam preferensi kebijakan Kanselir Jerman Angela Merkel, Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern, dan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen, secara efektif dapat mengendalikan penyebaran COVID-19 dan pemulihan kondisi multidimensi negara. Keberhasilan ketiga pemimpin perempuan dalam menangani COVID-19 ini menunjukkan adanya perspektif baru dalam kepemimpinan politik yang tidak dapat dibatasi oleh stigma gender terhadap kemampuan perempuan. Kata Kunci: pemimpin perempuan; kepemimpinan politik; pandemi COVID-19; feminisme; kebijakan publik ABSTRACTCOVID-19 is a global problem that is being faced by many countries around the world. Apart from causing an international health crisis, the COVID-19 pandemic also threatens the dynamics of people's lives, be it at the local, regional, and international levels. Not only provide a multi-dimensional threat, but the impact caused by this pandemic also tests the leadership of state leaders in controlling the spread of COVID-19 effectively. Furthermore, various parties try to associate the success of a state leader through a gender perspective. This is due to the stigmatization of women's characteristics who are often considered incompetent to lead and make rational decisions. With a feminist perspective, this paper will discuss how the characteristics of femininity and masculinity reflected in the policy preferences of German Chancellor Angela Merkel, New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern, and Taiwanese President Tsai Ing-wen, can effectively control the spread of COVID-19 and multi-dimensional recovery of the country. The success of the three female leaders in dealing with COVID-19 shows a new perspective in political leadership that cannot be limited by gender stigma on women's abilities.
Richard Theo Parulian, Kathleen Mintarja, Stella Claresta Alexander
Published: 13 December 2020
Jurnal Sentris, Volume 1, pp 137-158; doi:10.26593/sentris.v1i2.4308.137-158

Abstract:
Sejak Desember 2019, COVID-19 telah menjadi pokok pembahasan dunia akibat dampaknya yang sangatlah destruktif bagi keberlangsungan hidup manusia dalam segala aspek, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai aktor dengan kekuasaan tertinggi, pemerintah negara telah menerapkan berbagai macam kebijakan yang diharapkan mampu menekan potensi merebaknya virus corona dan menjamin keamanan serta kesejahteraan masyarakat; salah satunya adalah pembatasan dan larangan ekspor untuk bahan pangan. Akan tetapi, kebijakan yang bervariasi ini mulai dianggap meresahkan, oleh karena dampaknya bagi negara pengimpor dan pertumbuhan perekonomian global. Maka dari itu, penelitian ini berupaya untuk mengangkat rumusan masalah: “Bagaimana kebijakan larangan ekspor bahan pangan diterapkan dan dampaknya terhadap dinamika perekonomian global?”. Dalam menganalisis, peneliti menggunakan konsep kepentingan nasional dan kebijakan proteksionisme perdagangan sebagai landasan berpikir. Berdasarkan studi pustaka yang dilakukan secara kualitatif, penelitian menunjukkan bahwa di balik kemandirian pangan yang berhasil dicapai sejumlah negara ekspor, terdapat gangguan dan risiko yang besar bagi rantai pasok pangan global dan pertumbuhan perekonomian global. Pada akhirnya, negara diharapkan untuk mulai berfokus dalam menemukan kebijakan alternatif jangka-panjang yang mampu menguntungkan lebih banyak pihak.
Enrico Nataniel
Published: 24 August 2020
Jurnal Sentris, Volume 1, pp 90-107; doi:10.26593/sentris.v1i1.4196.90-107

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Aloysius Efraim Leonard, Richard Theo Parulian, Ruth Latreia T. Saphira
Published: 24 August 2020
Jurnal Sentris, Volume 1, pp 62-74; doi:10.26593/sentris.v1i1.4194.62-74

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Vanessa Arieputri
Published: 24 August 2020
Jurnal Sentris, Volume 1, pp 53-61; doi:10.26593/sentris.v1i1.4193.53-61

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Cheryl Pangestu
Published: 24 August 2020
Jurnal Sentris, Volume 1, pp 1-14; doi:10.26593/sentris.v1i1.4189.1-14

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Back to Top Top