Bali memiliki beberapa ketentuan hukum adat yang telah ada dan berlaku dari masa lampau sebagai sebuah kekayaan yang menjadi pedoman bagi masyarakat Bali dalam berkehidupan. Hukum adat di bali ada beberapa jenis , salah satunya adalah awig-awig. Ketentuan awig-awig dimiliki hampir oleh seluruh organisasi tradisional adat di Bali, salah satunya adalah organisasi sekaa teruna. Isi dari muatan awig-awig tidak dapat terlepas dari nilai kearifan lokal Bali yang dihormati salah satunya Tri Hita Karana, yang meliputi, parhyangan, pawongan dan palemahan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menunjukkan bahwa konsep pawongan yang menjadi bagian dari Tri Hita Karana mampu diaplikasikan di dalam materi awig –awig dan menjadi bagian penting di dalam menjelaskan hubungan hak dan kewajiban anggota sekaa teruna. Dari analisis yang dilakukan tatanan hukum adat di Bali ada dalam berbagai bentuk seperti awig, awig, perarem, eka eli kita, dan lainnya. Konsep Tri Hita Karana ada dalam bentuk hubungan parhyangan, pawongan dan palemahan. Di dalam penyusunan Awig-Awig Sekaa Teruna Canthi Graha menggunakan Konsep pawongan sebagai dasar pemenuhan hak dan kewajiban yang dimasukkan di dalam ketentuan swadarma tata pawongan serta olih-olihan sekaa teruna.

Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui proses kebijakan asimilasi dan dasar hukum dibuatnya kebjakan tersebut. Kebijakan asimlasi narapdana pada pandemi COVD-19 yang dibuat oleh pemerintah dengan legalitas PERMENKUMHAM No. 32 Tahun 2020 menimbulkan polemik. Asmilasi merupakan hak yang dimiliki oleh narapidana, disisi lain program asimilasi membuat masyarakat khawatir terjadinya peningkatan kriminalitas. Metode Penelitan ini menggunakan penelitian normatif yang mengacu pada bahan hukum dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu dengan studi kepustakaan. berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dasar kebijakan asimilasi narapidana pada masa pandemi COVD-19 adalah terjadnya kondisi darurat dengan adanya COVID-19 yang merupakan sakit menular dari manusa ke manusa dan lembaga pemasyarakatan di Indonesa dengan kondisi over capacity, maka pemerintah melalui menteri hukum dan HAM membuat kebijakan tentang asimilasi narapidana. dengan dibuatnya kebijakan asimilasi tersebut merupakan langkah yang tepat ditengah kondisi force majure serta hal tersebut merupakan komitmen pemerintah dalam mengutamakan keselamatan “Salus populi suprema lex iesto” atau hendaknya keselamatan rakyat menjadi hukum tertinggi. namun pembimbingan dan pengawasan untuk narapidana selama menjalani asimilasi lebih ditingkatkan agar tidak meningkatkan krimnalitas dan tidak mengganggu kesejahteraan masyarakat, maka dari itu dapat terwujudnya tujuan dari program asimilasi.

Transaksi gadai tanah pertanian khusunya sawah sebenarnya sudah ada sejak lama di tengah-tengah masyarakat Indonesia utamanya masyarakat pedesaan jauh sebelum keluarnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Hal ini terjadi pada umumnya sebagaian besar didasarkan pada adanya desakan ekonomi dari pemberi (penjual) gadai seperti keperluan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membiayai anak sekolah dan keperluan lainnya yang sifatnya mendesak. Transaksi gadai tanah ini hanya didasarkan atas asas saling percaya diantara para pihak, dimana antara pihak pemberi (penjual) gadai dan pihak penerima (pembeli) gadai hanya melakukan perjanjian secara lisan saja, tanpa ada bukti tertulis atau perjanjian dibawah tangan. Jangka waktu gadai didasarkan pada kesepakatan antara pihak pemberi (penjual) gadai dengan penerima (pembeli) gadai. Apabila pemberi gadai tidak mampu melakukan penebusan terhadap tanah gadai sesuai dengan kesepakatan mereka, maka tanah gadai (sawah) akan tetap berada di bawah penguasaan penerima (pembeli) gadai sampai pemberi (penjual) gadai menebusnya kembali. Sedangkan Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, membatasi maksimal perjanjian gadai tanah hanya dapat dilakukan selama 7 (tujuh) tahun.

Masyarakat adat Bali yang menganut sistem patrilineal, pasca keluarnya Keputusan MDP pada tahun 2010, secara pelan-pelan anak perempuan Bali yang awalnya tidak berhak sama sekali atas harta warisan walaupun ikut bertanggung jawab untuk merawat kedua orang tuanya kini berhak menerima harta warisan dari keluarganya. Permasalahannya Bagaimana kedudukan anak perempuan pasca Keputusan MDP Bali 2010 dan Bagaimana keberadaan Keputusan MDP Bali Tahun 2010 terkait pewarisan di Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Metode penelitian menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Kesimpulan yang di dapatkan adalah anak perempuan berhak menerima warisan berupa warisan dari harta gunakaya orang tuanya dan berhak pula menikmati hasil dari harta warisan selama masih berstatus daha dan Keputusan MDP Bali Tahun 2010 adalah sebagai sebuah pedoman hukum dan sebagai bukti adanya perkembangan dalam hukum adat waris Bali.

Reform of the National Criminal Law is absolutely necessary with political, practical and sociological considerations. The amend of Criminal Code also include adjustments of the punishment aims, which leads to restorative justice. Likewise the sanctions for criminal offense in adat law, the punishment is less than optimal if only imposed the freedom deprivation to the perpetrator's, it is necessary to make efforts in restoring the situation (balance).This type of research is normative research, by analyzing norms and legislation related to the aim of punishment in customary offenses.The results of the research that is the aim of customary sentencing is not specifically regulated in positive law, but customary criminal law have the power to apply, based: Article 18 B paragraph (2) of The 1945 State Constitution of the Republic of Indonesia, Emergency Law No. 1 of 1951 on Temporary Measure in Organizing the Unity of the powers and procedure of Civil Courts, Law No. 48 of 2009 on Judicial Power, Law No.39 of 1999 on Human Rights, and the Supreme Court Decisions, among others: (1) Decision No. 1644K / Pid / 1988 dated May 15, 1991; (2) Decision No. 984 K / Pid / 1996 dated January 30, 1996. In the positive law, there is a reflection of restorative justice as a concept that developed in modern criminal law in line with the purpose of sentencing the customary offenses. The aim of sentencing as ius constituendum is formulated in Article 55 paragraph (1) of the 2017 Criminal Code Concept which includes resolving conflicts that arise, restoring balance, and bringing sense of peace and secure in the community, which is in line with customary criminal sanctions because of the visible values of customary law; resolve conflicts, restore balance, and bring a sense of peace in society. Keywords: Analysis, Purpose of Sentencing, Criminal Law Reform, Customary Criminal Act