Jurnal Caraka Prabu

Journal Information
ISSN / EISSN : 2597-4890 / 2746-4741
Total articles ≅ 52
Filter:

Latest articles in this journal

Rianandita 'Arsy Elkesaki, Riska Dwi Oktaviani, Melina Putri Setyaherlambang
Jurnal Caraka Prabu, Volume 5, pp 69-90; https://doi.org/10.36859/jcp.v5i1.456

Abstract:
Pelayanan publik merupakan suatu kinerja yang dilakukan oleh pemerintah bagi masyarakat. Pelayanan publik bertujuan untuk membentuk suatu kenyamanan bagi kedua belah pihak. Tulisan ini akan membahas mengenai berbagai jenis inovasi pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung. Penerapan inovasi pelayanan publik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung seperti e-SPASI, Kartu Identitas Anak, e-PunTEN, Mepeling dan Delivery Service. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa pengumpulan data dari internet yang mana untuk mendeskripsikan bagaimana inovasi yang dikembangkan dari perkembangan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana jenis inovasi pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung. Temuan penelitian menunjukkan bahwa semakin berkembangnya teknologi di masyarakat maka dalam suatu pelayanan publik pun harus diikuti dengan perkembangan teknologi. Dengan adanya berbagai inovasi ini diharapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dapat melayani masyarakat Kota Bandung dengan baik.
Sukanti Sukanti, Nur Faidati
Jurnal Caraka Prabu, Volume 5, pp 91-113; https://doi.org/10.36859/jcp.v5i1.418

Abstract:
Kasus stunting di Kabupaten Sleman setiap tahunnya mengalami penurunan, tahun 2015 sebesar 12,86%, tahun 2016 sebesar 11,88%, tahun 2017 sebesar 11,99%, tahun 2018 sebesar 11%, dan ditahun 2019 sebesar 8,38%. Permasalahan stunting tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak, melainkan perlu campur tangan dari pihak lain. Maka dari itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui model collaborative governance, peran setiap stakeholder, dan desain kelembagaan dalan upaya penanggulangan stunting di Kabupaten Sleman. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan collaborative governance yang diukur dengan dinamika kolaborasi yakni keterlibatan berprinsip, motivasi bersama, dan kapasitas aksi bersama secara keseluruhan sudah cukup baik, namun beberapa indikator belum berjalan dengan baik, yaitu belum tersedia forum komunikasi secara khusus di tingkat Pemerintah Kabupaten dan masih kurangnya peran swasta. Tindakan kolaborasi berbentuk inovasi kegiatan dalam penanggulangan stunting pelaksanaannya terdapat faktor penghambat seperti penolakan dari masyarakat, kondisi lingkungan kurang sehat, dan pekerjaan orang tua yang mempengaruhi pola asuh. Faktor pendukung sendiri seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, dan anggaran. Dampak collaborative governance ini adalah menurunnya angka stunting dan masyarakat lebih teredukasi. Kolaborasi ini menghasilkan desain kelembagaan berupa pola akuntabilitas. Berdasarkan hasil penelitian maka penulis memberikan saran kepada Pemerintah Kabupaten Sleman berupa perlunya melakukan monitoring dan evaluasi, meningkatkan peran swasta, seluruh stakeholder memperkuat komitmen, dan meningkatkan koordinasi antar stakeholder.
Efriza Efriza
Jurnal Caraka Prabu, Volume 5, pp 1-25; https://doi.org/10.36859/jcp.v5i1.535

Abstract:
Penulisan ini bertujuan membahas perkembangan dinamika dan kinerja Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), setelah empat periode dihasilkan anggota-anggota DPD tetapi karena kewenangannya yang minimalis menyebabkan kinerjanya tak memuaskan. Malah, DPD bukannya diwacanakan kembali untuk diperkuat justru keinginan yang menguat adalah membubarkan DPD yang dianggap pemborosan anggaran negara saja. Sebab, tak dapat dipungkiri kinerja dan kiprahnya selama empat periode tidaklah istimewa selain hanya aksesoris belaka dari lembaga perwakilan kita yang lainnya.
Rizky Octa Putri Charin, Fadli Afriandi
Jurnal Caraka Prabu, Volume 5, pp 127-148; https://doi.org/10.36859/jcp.v5i1.377

Abstract:
Tulisan ini merupakan kajian komparasi antara Vietnam dan Indonesia dalam merespon penanganan Covid-19. Komparasi kedua negara tersebut melalui pendekatan politik pemerintahan, yang mana Indonesia sebagai penganut demokrasi dan Vietnam sebagai negara komunis. Tesis utama dari tulisan ini adalah negara dengan bentuk pemerintahan komunisme (sentralistis) memiliki ketegasan komando dan koordinasi yang lebih baik, dibandingkan negara demokrasi (desentralistis) saat menghadapi krisis yang dalam hal ini adalah Covid-19. Tulisan ini adalah kajian kualitatif dengan teknik pengumpulkan data menggunakan library research. Teori yang digunakan dalam tulisan ini adalah teori perbandingan politik yang melihat bagaimana sistem demokrasi dan komunisme bekerja dalam menghadapi Covid-19. Temuan dari tulisan ini adalah adanya perbedaan perlakuan saat Indonesia dan Vietnam menangani Covid-19. Perbedaan penanganan ini terkait dengan sistem komunisme yang sentralistis atau satu komando membuat intruksi jelas dan tegas dalam menyikapi Covid-19 sehingga korban bisa diminimalisir. Berbanding terbalik dengan Vietnam, Indonesia sebagai negara demokrasi yang desentralistis mempunyai langkah yang lamban dan kebijakan yang berbeda-beda antara pusat dan daerah. Kondisi tersebut menimbulkan kekeliruan informasi yang menyebabkan masyarakat mengalami misinformasi dalam memahami terkait Covid-19, sehingga kasus Covid-19 semakin meningkat.
Bayu Septiansyah, Agus Subagyo, Dadan Kurnia, Iing Nurdin
Jurnal Caraka Prabu, Volume 5, pp 26-38; https://doi.org/10.36859/jcp.v5i1.534

Abstract:
Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Peran Kodim 0818/Malang-Batu Dalam Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Guna Mengamankan Pilkada Serentak di Kabupaten Malang Tahun 2020. Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dalam penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara dan penelaahan dokumen. Berdasarkan hasil penelitan dapat di simpulkan bahwa Peran Satkowil Kodim 0818/Malang-Batu dalam mengamankan pilkada 2020 di Kabupaten Malang, telah mampu mendukung terciptanya kondisi masyarakat yang aman dan tenteram serta mengawal pembangunan nasional, sehingga mendapat apresiasi dan penghargaan dari seluruh stakeholders yang ada di wilayah teritorial Kodim 0818/Malang-Batu, terutama apresiasi yang sangat tinggi dari masyarakat umum. Hal ini menjadi modal sosial yang sangat berharga bagi satkowil untuk terus meningkatkan kinerja dan profesionalismenya sebagai �tentara rakyat dan tentara pejuang.
Rangga Riawan Haryo Praseno, Gerry Katon Mahendra
Jurnal Caraka Prabu, Volume 5, pp 114-126; https://doi.org/10.36859/jcp.v5i1.417

Abstract:
Indonesia memiliki iklim tropis, maka Indonesia hanya memiliki dua musim sepanjang tahun yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Namun tetap saja kedua musim tersebut dapat berubah tergantung dari kondisi global yang tak menentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pemerintah Desa dalam menanggulangi Bencana Kekeringan di Desa Hargomulyo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo. Hal ini juga untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam menanggulangi bencana kekeringan di Desa Hargomulyo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, dan dokumentasi.Data yang telah diperoleh dinalisis melalui tahap reduksi data, teknik pengolahan, analisis data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanyakeberhasilan dalam penanggulangan bencana kekeringan di Desa Hargomulyo ditunjukkan dengan tersedianya air bersih dari truk tanki pada bencana kekeringan di setiap tahunnya. Ada tiga peran yang mempengaruhi keberhasilan penanggulangan bencana kekeringan ini. Tiga peran tersebut adalah perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam keberhasilan penanggulangan bencana kekeringan di Desa Hargomulyo terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam setiap prosesnya. Pemerintah Desa diharapkan untuk membantu masyarakat dalam mengajukan proposal pengadaan toren ke Pemerintah Daerah apabila keterbatasan dana desa. Masyarakat dan pemerintah diharapkan dapat mencetuskan dan menjalankan program penanaman pohon sejak dini untuk pencegahan di masa yang akan datang.
Aina Shafira, Ardita Kurniasiwi
Jurnal Caraka Prabu, Volume 5, pp 52-68; https://doi.org/10.36859/jcp.v5i1.457

Abstract:
E-Government sebagai suatu mekanisme baru dalam interaksi antara pemerintah dan masyarakat, dalam pemanfaatan teknologi informasi terutama internet harus dapat memperbaiki layanan kepada masyarakat. Dengan adanya E-Goverment yang telah disediakan oleh pemerintah kulon progo melalui pelayanan berbasis online, maka dapat dianalisis bagaimana implementasi e-government dalam meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Kulon progo sebagaimana yang telah dikembangkan sedemikian rupa dalam upaya inovasi peningkatan pelayanan di kabupaten kulon progo yang efektif dan efisien. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, dengan Metode yang berasal dari dokumentasi yang dimana data diperoleh dari berbagai macam sumber literatur sebelumnya yaitu web resmi instansi dan jurnal-jurnal untuk keabsahan penelitian. Aplikasi e-Goverment di Kabupaten Kulon Progo bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggaraan SPBE, namun perkembangan SPBE tersebut masih dalam proses pengintregasian. Implementasi e-government di kabupaten kulon progo bisa dikatakan belum efektif karena Pemkab Kulon progo kurang dalam penggunaan aplikasi dibanding pemda-pemda lain di Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun Dengan adanya pemeriksaan kinerja pendahuluan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diharapkan dapat meningkatkan penggunaan aplikasi sehingga pelayanannya bisa tepat dan memudahkan dalam pengelolaan keuangan, sehingga bisa tepat waktu dan akurat.
Helen Dian Fridayani, Muhammad Iqbal
Jurnal Caraka Prabu, Volume 4, pp 203-212; https://doi.org/10.36859/jcp.v4i2.293

Abstract:
This study aims to analyze the new normal policy implementation during Covid-19 to deliverance the economy of Indonesia. New normal is one of the options to become a milestone in Indonesia's economic revival. The government has decided to run a new normal policy to encourage economic recovery. Although, the Covid-19 pandemic has not shown any signs of ending. Previously the handling of Covid-19 in Indonesia by seeking social distancing to large-scale social restrictions. However, this policy seems to make the economy in Indonesia stuck, so the government's step is to implement new normal. The method used in this study is qualitative-descriptive, with secondary data obtained from various sources such as government websites, journals, books, and online media. As a result, this new normal policy is aimed at all business sectors. To support this policy, the government has made working guidelines in new normal situations. If economic activity returns, the most noticeable impact will be reduced unemployment and the availability of various jobs. Therefore, people's purchasing power is expected to recover as before the Covid-19 pandemic emerged. New normal activity amid the Covid-19 pandemic is like two sides of a coin. On the one hand, there is the potential to boost the economy; however, there is a risk of increasing the coronavirus's positive cases. This study found that health protocols can be easily formulated, but implementation may not be comfortable in the field. For this reason, various multidisciplinary studies need to be considered by the government in implementing the new normal policy.
Denda Devi Sarah
Jurnal Caraka Prabu, Volume 4, pp 165-179; https://doi.org/10.36859/jcp.v4i2.284

Abstract:
In this paper the author will discuss the pros and cons of the deliberation process of Law no. 8 of 2016 the hospitality of the nation that caters to people with disabilities, whether it is difficult access to public facilities, being excluded, etc. So that in this paper the author will look at whether the new law rules suit the needs of persons with disabilities, and when this rule is made, whether legislators are involved with people with disabilities in the law-making process, and what are the reasons the legislators change this regulation. . The method used in this paper uses normative law, the data used comes from the results of previous research, news or newspapers, laws. The results of this paper indicate that the making of laws is based on the needs of persons with disabilities. In addition, in the process, many actors, NGOs are involved to see the needs of persons with disabilities.
Aliesa Amanita, Bayu Septiansyah
Jurnal Caraka Prabu, Volume 4, pp 143-164; https://doi.org/10.36859/jcp.v4i2.313

Abstract:
Reforma agraria merupakan salah satu bentuk perwujudan komitmen Indonesia sebagai negara hukum yang berkewajiban untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak warga negaranya. Masalah pendaftaran tanah merupakan masalah yang sudah sangat lama namun hingga saat ini belum menemukan solusi untuk percepatan proses dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pertanahan. Salah satu sumber konflik agraria yang dapat ditemui di lapangan adalah ketidakakuratan data di desa yang timbul karena belum terlaksananya tata sistem informasi dan administrasi pertanahan yang baik dan tertib. Berdasarkan hal tersebut, peneliti membatasi masalah yang diteliti untuk mencari upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menciptakan penataan sistem informasi dan adminstrasi pertanahan di kelurahan/desa. Dengan tujuan dapat menciptakan suatu tataan sistem informasi dan adminstrasi pertanahan di Kelurahan-kelurahan khususnya di Kota Cimahi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban untuk menciptakan suatu tataan sistem informasi dan adminstrasi pertanahan di kelurahan khususnya di Kota Cimahi.
Back to Top Top