Sovereign: Jurnal Ilmiah Hukum

Journal Information
EISSN : 27218244
Current Publisher: CV. Social Politic Genius (SIGn) (10.37276)
Total articles ≅ 2
Filter:

Articles in this journal

Dedi Rahmat Sukarya, Hamza Baharuddin, Muhammad Ilyas
Sovereign: Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 2, pp 38-51; doi:10.37276/sjih.v2i2.35

Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara lebih jelas prosedur pelaksanaan serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yakni penelitian yang memandang hukum dalam konteks sosialnya dan berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar, dengan jumlah responden sebanyak 10 orang. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deduktif maupun induktif, kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa prosedur pelaksanaan serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Kota Makassar, dalam hal ini ialah normalisasi Sungai Tallo telah berjalan dengan aman dan tertib, namun belum efektif. Hal-hal yang menyebabkan pelaksanaan pengadaan tanah dapat berjalan dengan baik, dikarenakan pemerintah Kota Makassar telah menjalankan prosedur musyawarah, khususnya menyangkut ganti kerugian. Diharapkan para pihak mampu menemukan dan melihat sisi positif dari proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, khususnya di masa yang akan datang.
Salle Salle, La Ode Husen, Lauddin Marsuni
Sovereign: Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 2, pp 1-25; doi:10.37276/sjih.v2i2.33

Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk memahami telaah hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 28/PUU-XI/2013 tentang Pengujian UU No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian terhadap UUD NRI Tahun 1945. Manfaat dari penelitian tersebut ialah sebagai sosialisasi dan memberikan penyadaran hukum perihal aktifitas perkoperasian di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang berfokus pada mengkaji asas-asas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek permasalahan. Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis Hermeneutik dan Interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa frasa “orang perseorangan” dalam pengertian koperasi berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 17 Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena rumusan pengertian tersebut mengarah ke individualisme. Lebih lanjut, meskipun permohonan para Pemohon hanya mengenai pasal tertentu, namun karena pasal tersebut mengandung materi muatan norma substansial, sehingga akan menyebabkan pasal-pasal yang lain dalam UU No. 17 Tahun 2012 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu permohonan para Pemohon harus dinyatakan beralasan menurut hukum untuk seluruh materi muatan UU No. 17 Tahun 2012. Adapun demi kepastian hukum, UU No. 25 Tahun 1992 berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-Undang yang baru.
Back to Top Top