Sovereign: Jurnal Ilmiah Hukum

Journal Information
EISSN : 2721-8244
Current Publisher: CV. Social Politic Genius (SIGn) (10.37276)
Total articles ≅ 5
Filter:

Articles in this journal

Riezka Eka Mayasari
Sovereign: Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 2, pp 1-14; doi:10.37276/sjih.v2i4.39

Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan perlindungan varietas tanaman bagi pemulia tanaman di Indonesia. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (legal study research) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum primer sebagai objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah UU No. 29 Tahun 2000. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak petani yang melakukan aktifitas dalam menghadirkan varietas baru namun tidak mengajukan perolehan Hak PVT. Selain itu, terdapat lebih dari seribu perusahaan benih yang berbadan hukum, namun masih sedikit dari perusahaan tersebut melakukan aktifitas pemuliaan tanaman. Adapun perkembangan PVT berdasarkan UU No. 29 Tahun 2000 ialah terdapat 32 atau 6,81% yang berstatus perseorangan sebagai pemegang Hak PVT, terdapat 97 atau 20,64% yang berstatus Pemerintah, terdapat 15 atau 3,19% yang berstatus Perguruan Tinggi, terdapat 286 atau 60,85% yang berstatus Perusahaan Dalam Negeri, dan terdapat 40 atau 8,51% yang berstatus Perusahaan Luar Negeri. Diharapkan peningkatan peran dari Pusat PVTPP dalam menjalankan kegiatan rutin juga memaksimalkan hubungan kerjasama bilateral dan regional. Lebih lanjut, diharapkan pula bagi setiap perusahaan perbenihan untuk memiliki divisi litbang guna meningkatkan jumlah varietas/varietas unggul baru dengan berbagai komoditi yang lebih kompetitif.
Syarif Saddam Rivanie
Sovereign: Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 2, pp 15-27; doi:10.37276/sjih.v2i3.36

Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis yurisdiksi dan pengadilan internasional tindak pidana terorisme, serta implikasi antar negara terkait aspek hukum dan politik. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (legal study research). Adapun bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan badan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara menganalisis serta melakukan penelusuran yang mendalam dan secara sistematik terhadap peraturan perundang-undangan dan referensi-referensi hukum yang dipandang erat korelasinya dengan objek yang dikaji. Lebih lanjut, analisis bahan hukum dilakukan dengan cara inventarisasi kaidah-kaidah hukum dalam peraturan perundang-undangan, melakukan kategorisasi sesuai dengan sifatnya, serta mendeskripsikan dengan memberi makna hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yurisdiksi dan pengadilan internasional dapat didasarkan pada prinsip keutamaan (menjalankan yurisdiksi hingga ke pengadilan) atau prinsip komplementaritas atau saling melengkapi (melimpahkan yurisdiksi kepada negara asal si pelaku). Selanjutnya, pengadilan internasional akan memiliki spesifikasi temporal dan geografis yang jelas dan terbatas, dan apabila penyelenggaraannya telah teraktualisasi dengan baik, maka pengadilan tersebut akan dibubarkan. Adapun beberapa anggota konvensi internasional menekankan bahwa definisi terkait tindak pidana terorisme harus jelas, khususnya dalam membedakan tindak pidana terorisme dengan perjuangan sah rakyat dalam menjalankan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri dari pendudukan asing atau dominasi kolonial. Dengan dasar kesimpulan tersebut, untuk menghindari kontroversi politik, khususnya perihal konsep terorisme negara, maka disarankan agar memberikan definisi yang tepat atas tindak pidana terorisme dan diadopsi dalam yurisdiksi TIT untuk meminimalisir tindakan terorisme yang dapat terulang di masa yang akan datang.
Dedi Rahmat Sukarya, Hamza Baharuddin, Muhammad Ilyas
Sovereign: Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 2, pp 38-51; doi:10.37276/sjih.v2i2.35

Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara lebih jelas prosedur pelaksanaan serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yakni penelitian yang memandang hukum dalam konteks sosialnya dan berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar, dengan jumlah responden sebanyak 10 orang. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deduktif maupun induktif, kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa prosedur pelaksanaan serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Kota Makassar, dalam hal ini ialah normalisasi Sungai Tallo telah berjalan dengan aman dan tertib, namun belum efektif. Hal-hal yang menyebabkan pelaksanaan pengadaan tanah dapat berjalan dengan baik, dikarenakan pemerintah Kota Makassar telah menjalankan prosedur musyawarah, khususnya menyangkut ganti kerugian. Diharapkan para pihak mampu menemukan dan melihat sisi positif dari proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, khususnya di masa yang akan datang.
Nasaruddin Umar, Fahri Bachmid
Sovereign: Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 2, pp 52-69; doi:10.37276/sjih.v2i2.38

Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas program pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara terhadap narapidana khusus korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara terhadap narapidana khusus korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon belum berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan masih adanya sejumlah kendala, yakni adanya keterbatasan program pembinaan dari pemerintah pusat, kewenangan yang dimiliki, kurangnya anggaran, minimnya sarana dan prasarana serta kurangnya SDM dalam menunjang kepribadian berbangsa bernegara, sebab kegiatan pembinaannya masih sebatas kegiatan upacara bendera. Adapun Faktor yang mempengaruhi efektivitas pembinaan yakni ketersediaan regulasi yang kurang mendukung, ketersediaan sumber daya manusia yang belum memadai dan ketersediaan anggara pembinaan yang masih kecil. Selanjutnya, disarankan agar dilakukan penambahan tenaga Sumber Daya Manusia yang memiliki kapasitas dan kompetensi untuk memberikan bekal yang cukup bagi narapidana khusus korupsi. Lebih lanjut, diperlukan perubahan regulasi di bidang lembaga kemasyarakatan dengan memberikan kewenangan kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan untuk dapat melakukan berbagai Nota Kesepahaman dengan berbagai instansi guna mengoptimalkan kerjasama kegiatan pembinaan di bidang kesadaran berbangsa dan bernegara.
Salle Salle, La Ode Husen, Lauddin Marsuni
Sovereign: Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 2, pp 1-25; doi:10.37276/sjih.v2i2.33

Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk memahami telaah hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 28/PUU-XI/2013 tentang Pengujian UU No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian terhadap UUD NRI Tahun 1945. Manfaat dari penelitian tersebut ialah sebagai sosialisasi dan memberikan penyadaran hukum perihal aktifitas perkoperasian di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang berfokus pada mengkaji asas-asas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek permasalahan. Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis Hermeneutik dan Interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa frasa “orang perseorangan” dalam pengertian koperasi berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 17 Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena rumusan pengertian tersebut mengarah ke individualisme. Lebih lanjut, meskipun permohonan para Pemohon hanya mengenai pasal tertentu, namun karena pasal tersebut mengandung materi muatan norma substansial, sehingga akan menyebabkan pasal-pasal yang lain dalam UU No. 17 Tahun 2012 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu permohonan para Pemohon harus dinyatakan beralasan menurut hukum untuk seluruh materi muatan UU No. 17 Tahun 2012. Adapun demi kepastian hukum, UU No. 25 Tahun 1992 berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-Undang yang baru.
Back to Top Top