ijd-demos

Journal Information
EISSN : 2721-0642
Current Publisher: HK-Publishing (10.37950)
Former Publisher: FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (10.31506)
Total articles ≅ 43
Filter:

Latest articles in this journal

Firda Afifah Damayanti, Jimas Maulana, Rasifa Apriliana, Ridwanul Maknunah, Riza Aulia S
Published: 28 April 2021
ijd-demos, Volume 3; doi:10.37950/ijd.v3i1.81

Abstract:
This paper aims to dissect the concept of how to compare religions related to houses of worship between Lebak and Pandeglang. Today, social society has a lot of diversity, including ethnicity, language, race, and religion. With so many differences and social diversity, society tends to cause divisions in the community environment. The differences that are present in the community are fostered by a unity that respects one another. The study in this article describes the side of Indonesian pluralism, especially the social conditions of the religious community in Lebak Regency. The challenges that are present in forming unity and respecting differences in the concept of multicultural pluralism are not clashed with disagreements and respect for the differences that exist in each individual. Neither government regulations or policies, both central and regional, do not limit the space for minority communities. The concept that is present in the community will lead to love for unity and peace. Lebak is a district in Banten Province, which is tolerant of differences. In the condition of a society that respects each other and chats with tolerance, the culture of the community that is different from the individuals in the environment, is able to understand the character of every human being, so that hate speech about a group is almost non-existent. However, in contrast to neighboring districts, Pandeglang has become a district nicknamed the city of santri in Banten province, which is quite intolerant of non-Muslims. One of which is the community rejects the construction of non-Muslim places of worship in Pandeglang district. Of course this shows a clear allusion that looks like distinguishing the right to religion and worship only in Islam.Keywords: multiculturalism, pluralism, identity, comparison AbstrakTulisan ini bertujuan untuk membedah konsep bagaimana Komparasi Agama Terkait Rumah Ibadah Antara Lebak dan Pandeglang. Dewasa ini sosial masyarakat memiliki banyak keberagaman, baik suku, bahasa, ras, maupun agama. Dengan banyaknya perbedaan serta keberagaman sosial masyarakat cenderung menimbulkan perpecahan dalam lingkungan masyarakat tersebut. Perbedaan yang hadir ditengah masyarakat dipupuk dengan persatuan yang saling menghargai satu sama lain. Kajian dalam artikel ini mendeskripsikan sisi pluralism Indonesia terkhusus kondisi sosial umat beragama di Kabupaten Lebak. Tantangan yang hadir dalam membentuk persatuan dan saling menghargai perbedaan dalam konsep pluralism multikultularilsm tidak dibenturkan dengan perselisih­­ paham dan menghargai perbedaan yang ada pada setiap individu. Baik aturan atau kebijakan pemerintah baik pusat ataupun daerah, tidak membatasi ruang terhadap masyarakat minoritas. Konsep yang hadir ditengah masyarakat tersebut akan menimbulkan cinta persatuan dan perdamaian. Lebak merupakan kabupaten yang berada di Provinsi Banten, menjdi salah-satu daerah yang toleran terhadap perbedaan. Dalam kondisi masyarakat yang saling menghargai dan bercengkrama dengan toleransi, budaya masyarakat yang berbeda dengan individu yang ada di lingkungan tersebut, mampu memahami karakter setiap insan, sehingga ujaran kebencian akan suatu kelompok hampir tidak ada kasus. Namun beda dengan Kabupaten tetangganya, Pandeglang malah menjadi sebuah kabupaten yamng di juluki kota santri di provinsi Banten cukup intoleran terhadap non-muslim. Yang salah satunya masyarakat menolak pembanguan rumah ibadah non-muslim di kabupaten pandeglang. Tentu hal ini menunjukan adanya singgungan jelas yang terlihat seperti membedakan hak beragama dan beribadah hanya ada pada agama islam.Kata Kunci: multikulturalisme, pluralisme, identitas, komparasi
Wina Qurratu A’Yun, Nur Faidati Faidati
Published: 28 April 2021
ijd-demos, Volume 3; doi:10.37950/ijd.v3i1.83

Abstract:
This study aims to understand the empowerment process of SocioEconomic Vulnerable Women and identify factors that influence the empowerment of socioeconomic vulnerable women in Bantul Regency. This study uses descriptive qualitative. The data were gathered through in-dept interviews and documentation. Informants include PRSE empowerment administrators, PRSE assistants, PRSE members. The results show that there has been success in the process of empowering women with socio-economic vulnerabilities in improving family welfare in Bantul Regency. This is done through training in cooking skills, making snacks, making crafts, and trading. These empowerment activities contribute through empowerment efforts so as to reduce poverty. In addition, there are factors that encourage and hinder the process of empowering women with socioeconomic vulnerabilities. The factors that drive the success of the PRSE program (1) support from family. (2) establishing good cross-sectoral relations. (3) there is a kinship relationship between the management, assistant, and members of the empowerment. (4) budget from the Regional Government, Bantul Regency Social Service especially as empowerment facilitators. Meanwhile, the inhibiting factors are (1) the low quality of Human Resources (HR) in accepting or understanding that community empowerment can support the level of welfare. (2) there is a lack of good time management of women members who are vulnerable to socio-economy in every monthly group meeting.Keywords: community empowerment, socio-economic vulnerable women, family welfareAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk memahami proses pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) dan mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi pemberdayaan perempuan rawan sosial ekonomi di Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan dokumentasi. Informan meliputi pengurus pemberdayaan PRSE, pendamping PRSE, anggota PRSE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberdayaan perempuan rawan sosial ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Bantul cukup berhasil dilakukan. Hal tersebut dilakukan melalui kegiatan pelatihan keterampilan memasak, membuat makanan ringan, membuat kerajinan, dan berdagang. Kegiatan pemberdayaan tersebut berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan. Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan program PRSE (1) adanya dukungan dari keluarga. (2) terciptanya hubungan relasi antar lintas sektor yang baik. (3) adanya hubungan kekeluargaan antara pengurus, pendamping, dan anggota pemberdayaan. (4) anggaran dari Pemerintah Daerah, Dinas Sosial Kabupaten Bantul khususnya sebagai fasilitator pemberdayaan. Sementara itu faktor penghambatnya adalah (1) rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menerima atau memahami bahwa pemberdayaan masyarakat dapat menunjang tingkat kesejahteraan. (2) kurang baiknya manajemen waktu dari anggota perempuan rawan sosial ekonomi di setiap pertemuan kelompok bulanan.Kata kunci: pemberdayaan masyarakat; perempuan rawan sosial ekonomi; kesejahteraan keluarga.
Rahmad Hidayat, Akhyar Akhyar, Muhammad Sauki
Published: 28 April 2021
ijd-demos, Volume 3; doi:10.37950/ijd.v3i1.82

Abstract:
This paper aims to discuss the dynamic intersection between the spatial barriers and the tendency of the utilization of "mediated citizenship" by villagers in accessing public services. It is important to map out how villagers interact with authoritative service providers at the local government level, which is not done directly, but through the mediation of a third party, namely a local NGO that is implementing a program in their village. Based on the context of Oi Bura Village, the tendency of the utilization of mediator services of "LAKPESDAM PCNU Kabupaten Bima" in accessing public services (especially the residential identities) began to take shape because it was triggered by the poor people's consideration about the spatial stretch of their village area with the site of the service provider that would have an impact on financial expenses and bureaucratic severity factors that must be passed when accessing these basic services. Although the residential identities should be obtained automatically based on formal status as an Indonesian citizen, in practice the access of the poor villagers to basic services is achieved through a third party mediation role. The limitations of the service providers' responsiveness, accountability and institutional capacity to act proactively in solving the public problems are increasingly opening up the chance for "permanence" of facilitation of the state-citizen interaction by third parties.Keywords: access, citizenship, mediator, service, space AbstrakMakalah ini bertujuan untuk membahas persimpangan dinamis antara hambatan spasial dan kecenderungan pemanfaatan "mediated citizenhip" oleh warga desa dalam mengakses layanan publik. Penting untuk memetakan bagaimana masyarakat desa berinteraksi dengan pemberi layanan otoritatif di tingkat pemerintah daerah, yang tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui mediasi pihak ketiga, yaitu LSM lokal yang melaksanakan program di desanya. Berdasarkan konteks Desa Oi Bura, kecenderungan pemanfaatan jasa mediator “LAKPESDAM PCNU Kabupaten Bima” dalam mengakses pelayanan publik (khususnya identitas permukiman) mulai terbentuk karena dipicu oleh pertimbangan masyarakat miskin terhadap tata ruang. hamparan wilayah desanya dengan lokasi penyedia layanan yang tentunya berdampak pada pengeluaran keuangan dan faktor keparahan birokrasi yang harus dilalui saat mengakses layanan dasar tersebut. Meskipun identitas kependudukan seharusnya diperoleh secara otomatis berdasarkan status formal sebagai warga negara Indonesia, pada praktiknya akses masyarakat miskin terhadap layanan dasar dicapai melalui peran mediasi pihak ketiga. Keterbatasan daya tanggap, akuntabilitas, dan kapasitas kelembagaan penyedia layanan untuk bertindak proaktif dalam menyelesaikan masalah publik semakin membuka peluang untuk "kelanggengan" fasilitasi interaksi negara-warga oleh pihak ketiga.Kata kunci: akses, citizenship, mediator, layanan, ruang.
Gita Permata Lestari, Tasya Amalia Fitri, M Dian Hikmawan
Published: 28 April 2021
ijd-demos, Volume 3; doi:10.37950/ijd.v3i1.60

Abstract:
Bye Bye Plastic Bags is an environmental movement that emerged due to the unrest of two young people named Isabel Wijsen and Melati Wijsen regarding the problem of using plastic on the island of Bali because plastic waste on the island of Bali turned out to be found in rice fields and beaches which caused clogged gutters and filled the river. This is a problem in the reality of the environment in Bali should be a concern for local governments and communities. Therefore in this study an analysis will be made on the role of Bye Bye Plastic Bags in realizing the policy of the Provincial Government of Bali in limiting plastic bags in 2013-2018. Theories used in this study are environmental political actors, new social movements and environmental movements and non-government organizations. The method used in this research is a qualitative descriptive approach to explain the journey of Bye Bye Plastic Bags in carrying out its programs and activities so as to realize the policies of the Bali government. The results of the analysis show that the successful activities carried out by Bye Bye Plastic Bags in 2013-2018 in realizing the policy of the Provincial Government of Bali regarding the limitation of plastic bags, namely Spreading Awareness and Education, Creating Policy and Regulation with Government, Showing Solution, and Growing the Movement.Keywords: new social movement, environmental movement, environmental politics. AbstrakBye Bye Plastic Bags merupakan gerakan lingkungan yang muncul akibat keresahan dua anak muda bernama Isabel Wijsen dan Melati Wijsen terkait masalah penggunaan plastik di pulau Bali karena sampah plastik di pulau Bali ternyata terdapat pada beras. sawah dan pantai yang menyebabkan selokan tersumbat dan memenuhi sungai. Hal ini menjadi masalah dalam realitas lingkungan hidup di Bali yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah dan masyarakat. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dilakukan analisis tentang peran Kantong Plastik Bye Bye dalam mewujudkan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dalam pembatasan kantong plastik tahun 2013-2018. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah para aktor politik lingkungan, gerakan sosial baru dan gerakan lingkungan serta lembaga swadaya masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif untuk menjelaskan perjalanan Kantong Plastik Bye Bye dalam menjalankan program dan kegiatannya guna mewujudkan kebijakan Pemerintah Bali. Hasil analisis menunjukkan bahwa keberhasilan kegiatan yang dilakukan Kantong Plastik Bye Bye tahun 2013-2018 dalam mewujudkan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali mengenai pembatasan kantong plastik yaitu Penyebaran Kesadaran dan Edukasi, Membuat Kebijakan dan Regulasi dengan Pemerintah, Menunjukkan Solusi, dan Menumbuhkan Gerakan.Keywords: gerakan sosial baru, gerakan lingkungan, politik lingkungan.
Abdul Riansyah, Mia Mulyani, Muhamad Faisal Al-Giffari, Shidqi Fadhilah Akbar, Siti Hulailah
Published: 28 April 2021
ijd-demos, Volume 3; doi:10.37950/ijd.v3i1.79

Abstract:
This article contains multiculturalism in the city of Cilegon which does not work well because of discrimination which causes the struggle for the rights of Christians who are a minority in the city of Cilegon due to discrimination from the majority in the city of Cilegon who are Muslims. Therefore, there are many factors underlying the sense of intolerance that should not have occurred in Indonesia because it opposes the 1945 Constitution. This intolerance can be seen from the rejection of the construction of Christian Greja which is a place of worship that should exist in every region because it is one of the reflections of the 1945 Constitution. This conflict will also dissect this conflict by using the theory of identity politics, precisely the theory of Minority Rights in multicultural society proposed by Will Kymlicka. Therefore, many factors have become the author's curiosity about the intolerance and struggle for the rights of Christian minorities in the City of Cilegon.Keywords: religious intolerance, the struggle for the rights, minoritiesAbstrak Artikel ini berisi tentang multikulturalisme yang ada di kota cilegon tidak berjalan dengan baik karena adanya diskriminasi yang menyebabkan perjuangan hak agama Kristen yang merupakan minoritas di kota cilegon karena adanya diskriminasi dari kaum mayoritas di kota cilegon yang beragama Islam. Maka dari itu banyak faktor yang melatar belakangi rasa intoleransi yang seharusnya tidak terjadi di Indinesia karena menentang UUD 1945. Intoleransi ini terlihat dari adanya penolakan pembangunan Greja Kristen yang merupakan tempat ibadah yang seharusnya ada di setiap daerah karena merupakan salah satu dari pencerminan UUD 1945. Kasus ini juga akan membedah konflik ini dengan menggunakan teori politik identitas tepatnya teori Hak Minoritas dalam masyarakat multicultural yang dikemukakan oleh Will Kymlicka. Maka dari itu banyak faktor yang menjadi rasa penasaran penulis mengenai intolernsi dan perjuangan hak minoritas Agama Kristen di Kota Cilegon.Kata Kunci: intoleransi beragama, perjuangan hak, minoritas
Brilian Satrio Pamungkas, Febrio Elfianta, Kintan Anindita Zulfana, Tanti Sabila
Published: 28 April 2021
ijd-demos, Volume 3; doi:10.37950/ijd.v3i1.76

Abstract:
This scientific journal writing aims to analyze the land policy established by the Yogyakarta Special Region government regarding land rights ownership for Indonesian citizens of Chinese descent. The enactment of the UUAP in Jogja resulted in that individuals with Indonesian citizenship status were allowed to pocket or hold ownership rights to land. However, this is very inversely proportional to reality, first implementing the Deputy Governor's Instructions which made it impossible for Indonesian citizens of Chinese descent to own land rights in Jogja. The local government only allows Indonesian citizens of Chinese descent to only be allowed as use rights, building use rights, and business use. The Yogyakarta Regional Government seems to discriminate against its citizens, especially those of Chinese descent. This situation has made many Indonesian citizens of Chinese descent cast strong protests over the ownership of land rights for their groups to the local governmentKeywords: citizenship, restriction on the acquisition of rights, land ownership in Yogyakarta AbstrakPenulisan jurnal ilmiah ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pertanahan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai kepemilikan hak atas tanah bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa. Dengan berlakunya UUAP di Jogja, warga negara Indonesia diperbolehkan mengantongi atau memiliki hak kepemilikan atas tanah. Namun hal ini sangat berbanding terbalik dengan kenyataan, pertama melaksanakan Instruksi Wakil Gubernur yang tidak memungkinkan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa memiliki hak atas tanah di Jogja. Pemerintah daerah hanya mengizinkan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa untuk hanya diperbolehkan sebagai hak pakai, hak guna bangunan, dan guna usaha. Pemerintah Daerah Yogyakarta terlihat melakukan diskriminasi terhadap warganya, terutama yang keturunan Tionghoa. Situasi ini membuat banyak warga Indonesia keturunan Tionghoa melayangkan protes keras atas kepemilikan hak atas tanah bagi kelompoknya kepada pemerintah daerah.Kata kunci: kewarganegaraan, pembatasan perolehan hak, kepemilikan tanah di Yogyakarta
Fauzan Zahid Abiduloh, Chotib Hasan
Published: 28 April 2021
ijd-demos, Volume 3; doi:10.37950/ijd.v3i1.70

Abstract:
This research discusses the spatial effects of education and income influences on the 2015 and 2019 Democracy Index of Indonesia. The income variable used is Gross Regional Domestic Product (GRDP) per capita, and the education variable used is the average year of schooling. All of the data are collected from the website of the Indonesian Central Bureau of Statistics, namely www.bps.go.id. Using spatial econometrics, researchers found that the distribution of the democratic index value in each province forms a group spatial systemic pattern. Provinces with high democracy index scores tend to be surrounded by provinces that have high democracy index scores, while provinces with low democracy index scores tend to be surrounded by provinces that have low democracy index scores. Researchers also found a spatial dependence on the influence of education and income on the index of democracy in neighboring provinces. Thus, it can be concluded that the quality of democracy in a province is not only caused by the level of education and income in the province, but also by its neighboring provinces.Keywords: indonesia’s democracy index, education, income, spatial econometrics. Abstrak:Penelitian ini membahas pengaruh spasial variabel pendidikan dan pendapatan terhadap Indeks Demokrasi Indonesia 2015 dan 2019. Variabel pendapatan yang digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita, dan variabel pendidikan yang digunakan adalah rata-rata lama sekolah. Semua data dikumpulkan dari website Badan Pusat Statistik Indonesia, yaitu www.bps.go.id. Dengan menggunakan ekonometrik spasial, peneliti menemukan bahwa sebaran nilai indeks demokrasi di setiap provinsi membentuk pola sistemik spasial berkelompok. Provinsi dengan skor indeks demokrasi yang tinggi cenderung dikelilingi oleh provinsi yang memiliki skor indeks demokrasi yang tinggi pula, sedangkan provinsi dengan skor indeks demokrasi yang rendah cenderung dikelilingi oleh provinsi yang memiliki skor indeks demokrasi rendah. Peneliti juga menemukan adanya efek spasial dalam pengaruh pendidikan dan pendapatan terhadap indeks demokrasi di provinsi tetangga. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kualitas demokrasi di suatu provinsi tidak hanya disebabkan oleh tingkat pendidikan dan pendapatan di provinsi tersebut, tetapi juga oleh provinsi tetangganya.Kata kunci: indeks demokrasi indonesia, pendidikan, pendapatan, ekonometrika spasial
Anggita Amilia Purnama, Dzikra Chelonia
Published: 28 December 2020
ijd-demos, Volume 2; doi:10.37950/ijd.v2i3.56

Abstract:
The environmental pollution in the Cidurian River is caused by the disposal of factory waste which dumps waste carelessly into the river, this makes the water in the Cidurian River polluted by the factories that are around the cidurian river, in this problem it appears that these factories does not protect the environment well. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. The Serang District environmental office has implemented Good Environmental governance and has issued policies regarding anyone who does not protect the environment and will receive a reprimand and other laws that have been set. This study aims to explain that in policies related to the environment, it is based on Good Environmental Governance. Pencemaran lingkungan yang ada di Sungai Cidurian disebabkan oleh adanya pembuangan limbah perusahaan yang mencemarkan sungai dengan membuang limbah secara sembarangan ke sungai, hal ini membuat air yang ada di Sungai Cidurian tercemar oleh pabrik-pabrik yang ada disekitaran sungai cidurian, dalam permasalahan ini terlihat bahwa pabrik-pabrik tersebut tidak menjaga lingkungan sekitar secara maksimal. Riset yang kami teliti menggunakan sebuah pendekatan kualitatif deskriptif. Dinas lingkungan hidup Kabupaten Serang ini sudah menerapkan Good Environmental Governance serta telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan mengenai siapapun yang tidak menjaga lingkungan maka akan mendapat teguran dan hukum lainnya yang sudah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan unttuk menjelaskan bahwa dalam kebijakan yang berkaitan tentang lingkungan hidup, didsarkan pada Good Enviromental Governance.
Bayu Nurrohman, Gilang Ramadhan
Published: 28 December 2020
ijd-demos, Volume 2; doi:10.37950/ijd.v2i3.67

Abstract:
This research tries to see how the female leader in handling Covid-19 in this case is the Regent of Serang, Hj. Ratu Tatu Chasanah in handling the Covid-19 crisis in Serang Regency. This research is important to do because in the midst of the increasing issue of gender pengarustamaan and women's leadership, researchers want to study the quality of elected female regional heads when facing a crisis that occurs in their region. This research offers another approach in research because it tries to see the quality of women regional heads in facing crises, while other research on women leaders tends to portray in quantity how women are represented in both the executive and legislative realms. While the focus of this research is in Serang Regency, Banten Province, because seeing Serang Regency is one of the areas led by women. Furthermore, Serang Regency is also the location where the new Untirta Campus is located. Researchers want to see further how the handling of Covid-19 in Serang Regency is one of the contributions to the scientific development and society of Serang Regency, especially as the object of receiving public policies from the local government. Riset ini mencoba melihat bagaimana pemimpin perempuan dalam penanganan Covid-19 dalam hal ini adalah Bupati Serang, Hj. Ratu Tatu Chasanah dalam penanganan krisis Covid-19 di Kabupaten Serang. Riset ini menjadi penting dilakukan karena ditengah isu pengarustamaan gender dan kepemimpinan perempuan yang semakin kencang, peneliti ingin mengkaji kualitas kepala daerah perempuan yang terpilih ketika menghadapi krisis yang terjadi di daerahnya. Riset ini menawarkan pendekatan lain dalam penelitian karena mencoba melihat kualitas kepala daerah perempuan dalam menghadapi krisis, sementara penelitian lainnya mengenai pemimpin perempuan lebih cenerung memotret secara kuantitas bagaimana keterwakilan perempuan baik dalam ranah eksekutif maupun legislative.Sementara focus dari riset ini adalah di Kabupaten Serang Provinsi Banten, Karena melihat Kabupaten Serang adalah salah satu daerah yanag dipimpin oleh perempuan. Lebih lanjut Kabupaten Serang juga merupakan lokasi dimana Kampus Untirta yang baru berada. Peneliti ingin melihat lebih jauh bagaimana penanganan Covid-19 di Kabupaten Serang sebagai salah satu sumbangsih bagi pengembangan keilmuan dan masyarakat Kabupaten Serang khususnya sebagai objek penerima kebijakan public dari pemerintah daerah.
Thoriq Aziz, Khoirul Huda
Published: 28 December 2020
ijd-demos, Volume 2; doi:10.37950/ijd.v2i3.58

Abstract:
This research aims to find out the way or role of the Cilegon city environmental service in environmental control caused by industrial waste. To study this theme, this study uses two theories, environmental monitoring and pollution. Cilegon is one of the cities that has a high level of pollution. This happens a lot in the city of Cilegon especially in areas close to industrial areas such as Samangraya, Citangkil District, Kampung Cilodan Gunung Sugih, Ciwandan District, South Ring Road Crossing (JLS). The effect of industrial waste has an impact on the health of residents around the industrial area directly affected by the waste. From data obtained by the Cilegon City Health Office in 2018, there were 21,745 people with non-pneumonic cough and 661 pneumonia sufferers. This makes the city government of Cilegon must increase its supervision of environmental pollution caused by the Cilegon city industry.Penelitian kali ini bertujuan untuk mengetahui cara atau peran dari dinas lingkungan hidup kota cilegon dalam pengawasan lingkungan yang di sebabkan oleh limbah industry. Untuk mengkaji tema ini, penelitian kali ini menggunakan dua teori yaitu pengawasan dan pencemaran lingkungan. Cilegon menjadi salah satu kota yang mempunyai tingkat pencemaran yang cukup tinggi. Hal ini banyak terjadi di Kota Cilegon terutama di daerah yang dekat dengan wilayah industry seperti Samangraya, Kecamatan Citangkil, Kampung Cilodan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Persimpangan Jalan Lingkar Selatan (JLS). Pengaruh limbah industri ini berdampak terhadap kesehatan warga sekitar daerah industri yang secara langsung terkena limbah tersebut. Dari data yang diperoleh dinas kesehatan Kota Cilegon tahun 2018 lalu, tercatat ada sekitar 21.745 pengidap batuk non pneumoni dan 661 penderita pneumoni. Hal ini membuat pemkot cilegon harus meningkatkan pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang di sebabkan industry kota cilegon.
Back to Top Top