ijd-demos

Journal Information
EISSN : 2721-0642
Current Publisher: HK-Publishing (10.37950)
Former Publisher: FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (10.31506)
Total articles ≅ 43
Filter:

Latest articles in this journal

Anggita Amilia Purnama, Dzikra Chelonia
Published: 28 December 2020
ijd-demos, Volume 2; doi:10.37950/ijd.v2i3.56

Abstract:
The environmental pollution in the Cidurian River is caused by the disposal of factory waste which dumps waste carelessly into the river, this makes the water in the Cidurian River polluted by the factories that are around the cidurian river, in this problem it appears that these factories does not protect the environment well. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. The Serang District environmental office has implemented Good Environmental governance and has issued policies regarding anyone who does not protect the environment and will receive a reprimand and other laws that have been set. This study aims to explain that in policies related to the environment, it is based on Good Environmental Governance. Pencemaran lingkungan yang ada di Sungai Cidurian disebabkan oleh adanya pembuangan limbah perusahaan yang mencemarkan sungai dengan membuang limbah secara sembarangan ke sungai, hal ini membuat air yang ada di Sungai Cidurian tercemar oleh pabrik-pabrik yang ada disekitaran sungai cidurian, dalam permasalahan ini terlihat bahwa pabrik-pabrik tersebut tidak menjaga lingkungan sekitar secara maksimal. Riset yang kami teliti menggunakan sebuah pendekatan kualitatif deskriptif. Dinas lingkungan hidup Kabupaten Serang ini sudah menerapkan Good Environmental Governance serta telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan mengenai siapapun yang tidak menjaga lingkungan maka akan mendapat teguran dan hukum lainnya yang sudah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan unttuk menjelaskan bahwa dalam kebijakan yang berkaitan tentang lingkungan hidup, didsarkan pada Good Enviromental Governance.
Bayu Nurrohman, Gilang Ramadhan
Published: 28 December 2020
ijd-demos, Volume 2; doi:10.37950/ijd.v2i3.67

Abstract:
This research tries to see how the female leader in handling Covid-19 in this case is the Regent of Serang, Hj. Ratu Tatu Chasanah in handling the Covid-19 crisis in Serang Regency. This research is important to do because in the midst of the increasing issue of gender pengarustamaan and women's leadership, researchers want to study the quality of elected female regional heads when facing a crisis that occurs in their region. This research offers another approach in research because it tries to see the quality of women regional heads in facing crises, while other research on women leaders tends to portray in quantity how women are represented in both the executive and legislative realms. While the focus of this research is in Serang Regency, Banten Province, because seeing Serang Regency is one of the areas led by women. Furthermore, Serang Regency is also the location where the new Untirta Campus is located. Researchers want to see further how the handling of Covid-19 in Serang Regency is one of the contributions to the scientific development and society of Serang Regency, especially as the object of receiving public policies from the local government. Riset ini mencoba melihat bagaimana pemimpin perempuan dalam penanganan Covid-19 dalam hal ini adalah Bupati Serang, Hj. Ratu Tatu Chasanah dalam penanganan krisis Covid-19 di Kabupaten Serang. Riset ini menjadi penting dilakukan karena ditengah isu pengarustamaan gender dan kepemimpinan perempuan yang semakin kencang, peneliti ingin mengkaji kualitas kepala daerah perempuan yang terpilih ketika menghadapi krisis yang terjadi di daerahnya. Riset ini menawarkan pendekatan lain dalam penelitian karena mencoba melihat kualitas kepala daerah perempuan dalam menghadapi krisis, sementara penelitian lainnya mengenai pemimpin perempuan lebih cenerung memotret secara kuantitas bagaimana keterwakilan perempuan baik dalam ranah eksekutif maupun legislative.Sementara focus dari riset ini adalah di Kabupaten Serang Provinsi Banten, Karena melihat Kabupaten Serang adalah salah satu daerah yanag dipimpin oleh perempuan. Lebih lanjut Kabupaten Serang juga merupakan lokasi dimana Kampus Untirta yang baru berada. Peneliti ingin melihat lebih jauh bagaimana penanganan Covid-19 di Kabupaten Serang sebagai salah satu sumbangsih bagi pengembangan keilmuan dan masyarakat Kabupaten Serang khususnya sebagai objek penerima kebijakan public dari pemerintah daerah.
Thoriq Aziz, Khoirul Huda
Published: 28 December 2020
ijd-demos, Volume 2; doi:10.37950/ijd.v2i3.58

Abstract:
This research aims to find out the way or role of the Cilegon city environmental service in environmental control caused by industrial waste. To study this theme, this study uses two theories, environmental monitoring and pollution. Cilegon is one of the cities that has a high level of pollution. This happens a lot in the city of Cilegon especially in areas close to industrial areas such as Samangraya, Citangkil District, Kampung Cilodan Gunung Sugih, Ciwandan District, South Ring Road Crossing (JLS). The effect of industrial waste has an impact on the health of residents around the industrial area directly affected by the waste. From data obtained by the Cilegon City Health Office in 2018, there were 21,745 people with non-pneumonic cough and 661 pneumonia sufferers. This makes the city government of Cilegon must increase its supervision of environmental pollution caused by the Cilegon city industry.Penelitian kali ini bertujuan untuk mengetahui cara atau peran dari dinas lingkungan hidup kota cilegon dalam pengawasan lingkungan yang di sebabkan oleh limbah industry. Untuk mengkaji tema ini, penelitian kali ini menggunakan dua teori yaitu pengawasan dan pencemaran lingkungan. Cilegon menjadi salah satu kota yang mempunyai tingkat pencemaran yang cukup tinggi. Hal ini banyak terjadi di Kota Cilegon terutama di daerah yang dekat dengan wilayah industry seperti Samangraya, Kecamatan Citangkil, Kampung Cilodan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Persimpangan Jalan Lingkar Selatan (JLS). Pengaruh limbah industri ini berdampak terhadap kesehatan warga sekitar daerah industri yang secara langsung terkena limbah tersebut. Dari data yang diperoleh dinas kesehatan Kota Cilegon tahun 2018 lalu, tercatat ada sekitar 21.745 pengidap batuk non pneumoni dan 661 penderita pneumoni. Hal ini membuat pemkot cilegon harus meningkatkan pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang di sebabkan industry kota cilegon.
Deliya Gustiani, Risya Aprilia Dwiningtias
Published: 28 December 2020
ijd-demos, Volume 2; doi:10.37950/ijd.v2i3.59

Abstract:
The empowerment proposed by Shardlow (1998) illustrates how a person, to a group or community can strive to control his own life and try to make his future in accordance with what he wants. One type of empowerment is environmental and health based empowerment. Community and health-based empowerment can foster awareness and awareness from the community itself about the importance of maintaining health through environmental cleanliness. One of the non-governmental organizations that empowered in the field of health and the environment was Dompet Dhuafa Banten, which established the Sanitation Healthy Village (SEHATI) located in Ciwaru Village, Cipocok Jaya District, Serang City. Empowerment carried out by the Dompet Dhuafa Banten is empowering sanitation by building sanitation in community homes. Therefore this research was conducted to see how the Dompet Dhuafa Banten empowered the community by implementing the theory of empowerment from Shardlow. Pemberdayaan yang dikemukakan oleh Shardlow (1998) menggambarkan bagaimana seseorang, sampai dengan kelompok atau komunitas dapat mengupayakan untuk mengkontrol kehidupannya sendiri serta berusaha agar masa depannya sesuai dengan apa yang ia inginkan. Salah satu macam pemberdayaan ialah pemberdayaan berbasis lingkungan dan kesehatan. Pemberdayaan masyarakat yang berbasis kesehatan dan lingkungan dapat menumbuhkan kesadaran, serta rasa kepedulian dari masyarakat itu sendiri tentang pentingnya menjaga kesehatan melalui kebersihan lingkungannya. Salah satu organisasi non pemerintah yang melakukan pemberdayaan di bidang kesehatan dan lingkungan adalah Dompet Dhuafa Banten yang mendirikan Kampung Sehat Sanitasi (SEHATI) yang terletak di Kampung Ciwaru, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang. Pemberdayaan yang dilakukan oleh Dompet Dhuafa Banten ialah pemberdayaan sanitasi dengan cara membangun sanitasi di rumah masyarakat. Maka dari itu penelitian ini dilakukan guna melihat bagaimana Dompet Dhuafa Banten melakukan pemberdayaan masyarakat tesebut dengan pengimplementasian dari teori pemberdayaan dari Shardlow.
Lubna Salsabila, Yusriah Dzinnun, ,
Published: 28 December 2020
ijd-demos, Volume 2; doi:10.37950/ijd.v2i3.64

Abstract:
Level of citizen participation has increased in the advent of digital government. A significant change in participation behavior through the Government's web 3.0 platform occurred in 2017, right after the Government of DKI Jakarta decided to move to the new web 4.0 platform without removing the previous one. Findings revealed that there is an overlapping and confusion in the community since both platforms are still running in the same time. However, there has been a significant drop in the level of e-participation on the web 3.0 platform, and yet based on the number of reports, there is no indication that the community has moved to the web 4.0 platform. This academic paper will analysis either the implementation of the new platform is a good idea or not by comparing the data gathered from the government Citizens Relationship Management (CRM) platform and the previous platform. Data gathered were analyzed by referring to sustainable and replicability aspect. Moreover, a policy analysis on prior and subsequently the changes are needed to examine either a new policy would lead to a better good governance practiceKeywords: e-government, integrated governance, smart city, DKI jakarta AbstrakTingkat partisipasi masyarakat meningkat dengan munculnya pemerintahan digital. Perubahan signifikan pada perilaku partisipasi melalui platform web 3.0 Pemerintah terjadi pada tahun 2017, tepat setelah Pemerintah DKI Jakarta memutuskan untuk pindah ke platform web 4.0 baru tanpa menghapus yang sebelumnya. Temuan mengungkapkan bahwa ada tumpang tindih dan kebingungan di komunitas karena kedua platform masih berjalan dalam waktu yang bersamaan. Namun, telah terjadi penurunan yang signifikan pada tingkat partisipasi elektronik pada platform web 3.0, namun berdasarkan jumlah laporan, tidak ada indikasi bahwa komunitas telah berpindah ke platform web 4.0. Makalah akademik ini akan menganalisis apakah implementasi platform baru itu ide yang baik atau tidak dengan membandingkan data yang dikumpulkan dari platform Citizens Relationship Management (CRM) pemerintah dan platform sebelumnya. Data yang terkumpul dianalisis dengan mengacu pada aspek keberlanjutan dan replikasi. Selain itu, analisis kebijakan tentang perubahan sebelumnya dan selanjutnya diperlukan untuk memeriksa apakah kebijakan baru akan mengarah pada praktik tata kelola yang lebih baik.Kata kunci: e-government, pemerintahan terintegrasi, smart city, DKI jakarta
Ranti Meidita Lestari, Tazkiya Farahnisa
Published: 28 December 2020
ijd-demos, Volume 2; doi:10.37950/ijd.v2i3.57

Abstract:
This study aims to analyze the Collaborative Governance process and find out the factors that influence the collaboration process in the chimney and waste bank program in Kramatwatu Village. The research method used is descriptive method with a qualitative approach. The results showed that collaborative governance in the chimney and waste bank program in Kramatwatu Village had been going well, only one process that had not gone well was commitment, seen from the indicators of collaborative governance according to Ansel and Gash, namely face-to-face dialogue (face to face), building trust (trust building), commitment to the process (commitment to process), shared understanding (share understanding), and intermediate outcomes. Judging from the commitment process in Kramatwatu Village, it has not been going well, it is located in RW 01 and also RW 04, which has a responsibility for the chimney that is not responsible so that the waste reduction is not optimal. The factors that influence the collaboration process are initial conditions, facilitative leadership, and institutional design. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses Collaborative Governance dan mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi proses kolaborasi dalam program cerobong sampah dan bank sampah di Desa Kramatwatu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance dalam program cerobong sampah dan Bank sampah di Desa Kramatwatu sudah berjalan dengan baik, hanya saja salah satu proses yang belum berjalan dengan baik yaitu komitmen, dilihat dari indikator proses collaborative governance menurut Ansel dan Gash, yaitu dialog tatap muka (face to face), membangun kepercayaan (trust building), komitmen terhadap proses (commitment to process), pemahaman bersama (share understanding), dan hasil antara (Intermediate outcomes). Dilihat pada proses komitmen di Desa Kramatwatu belum berjalan dengan baik ini terletak pada RW 01 dan juga RW 04 yang memiliki penanggungjawab atas cerobong sampah yang kurang bertanggungjawab sehingga kurang maksimalnya pengurangan sampah. Adapun faktor yang mempengaruhi proses kolaborasi yaitu kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, dan desain institusioanal.
Anggia Putri Anggraeni, Hendra Try Ardianto
Published: 28 December 2020
ijd-demos, Volume 2; doi:10.37950/ijd.v2i3.68

Abstract:
This article aims to understand how the police handle cases of Domestic Violence (KDRT), in particular by seeing to what extent the handling is sensitive to victims. Using the case study method, the authors conducted a qualitative analysis with research work that relied on data from the police, victims, and non-governmental organizations that provide legal assistance to victims of domestic violence. The findings in this study indicate that the handling of domestic violence cases using a restorative justice approach is much more effective than a retributive approach. The conclusion of this article shows that normatively there is a good understanding from the police to handle domestic violence issues so that they are more sensitive to victims. However, the limited number of officers, especially female officers, often appears as an obstacle to providing better victim-sensitive services. Artikel ini bertujuan untuk memahami bagaimana pihak kepolisian menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), khususnya dengan melihat seberapa jauh penanganan tersebut memiliki sensitifitas terhadap korban. Dengan menggunakan metode studi kasus, penulis melakukan analisis kualitatif dengan kerja penelitian yang mengandalkan data dari pihak polisi, korban, dan lembaga non-pemerintah yang memberi bantuan hukum korban KDRT. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan kasus KDRT dengan pendekatan keadilan restoratif jauh lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan retributif. Kesimpulan dari artikel ini memperlihatkan bahwa secara normatif sudah adanya pemahaman yang baik dari pihak polisi untuk menangani persoalan KDRT agar lebih sensitif terhadap korban. Walaupun demikian, keterbatasan jumlah petugas, khususnya dari petugas perempuan, seringkali muncul sebagai hambatan untuk memberikan layanan yang sensitif korban menjadi lebih baik.
Ica Naisyah Tul Aisyah, Eko Priyo Purnomo, Aulia Nur Kasiwi
Published: 26 August 2020
ijd-demos, Volume 2; doi:10.37950/ijd.v2i2.40

Abstract:
The Regional Government of Yogyakrata City has provided food security in the city of Yogyakarta especially, in Bantul Region which has its own food security service. With the existence of the Department of Food Security and the availability of food security, it can help the local community to understand the needs and availability of food in the Bantul area. Then the Bantul area established a resilience policy in the Bantul area. if food security meets the applicable requirements, the community will not be malnourished. The impact if there is a lack of food, namely, malnutrition, poverty, a weak economy and so on. This study uses qualitative methods which can describe and explain about this research. The results of research on food security or food availability in the Bantul area by using existing policies. Pemerintah Daerah kota Yogyakrata telah menyediakan ketahanan pangan yang ada di Kota Yogyakarta khusunya, di Daerah bantul yang memiliki Dinas ketahanan pangan tersendiri. Dengan adanya Dinas Ketahanan pangan dan tersedianya ketahanan pangan tersebut maka dapat membantu masyarakat local untuk memenehui kebutuhan dan ketersedian pangan yang ada di daerah Bantul. Kemudian daerah bantul menetapkan kebijakan ketahanan di daerah bantul. jika ketahanan pangan memenuhi syarat yang berlaku maka masyarakat tidak akan kekurangan gizi. Dampak jika terjadi kekurangan pangan yaitu, kekurangan gizi, kemiskinan, perekonomian lemah dan sebagainya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana dapat menggambarkan dan mejeleaskan tentang penelitian ini. Hasil penelitian ketahanan pangan atau ketersedian pangan di daerah Bantul dengan menggunakan kebikan yang ada.
Kandung Sapto Nugroho, Rahayu Rahayu, Muhammad Adnan, Hardi Warsono
Published: 26 August 2020
ijd-demos, Volume 2; doi:10.37950/ijd.v2i2.53

Abstract:
This research aims to design a model of public policy drafting in governance that can ensure the continuity of democratic principles. The principle of justice and equality both economically, socially, and politically are these foundations of democracy. If this principle is applied in the running of the government management process will be able to guarantee every individual citizen so that good governance is achieved. This approach of research with Positivistic with survey method through a closed questionnaire that has been done test validity, normality, reliability of the questionnaire to the leader of regional device organization in Pandeglang District government environment. This research will contribute to the mechanism of public policy retrieval with the primary mission to minimize potential conflicts. Please note that in 2011 in Pandeglang District, there had been a religious conflict in the case of Cikeusik Ahmadiyah, and by Tirto.id, Banten declared as the Intolerant region. The results of this study show that government bureaucracy in providing public services such as education, health, and religion has paid attention to the aspects of equalization and social justice, but it requires acceleration for bureaucracy related to the challenges of growing public problems. The influx of the 4.0 Industrial Revolution is aligned with the disruption era, the bureaucracy has to make adjustments to provide public service with typical generations of baby boomers, generation X, millennial generation even now already on Z generation and Alpha generation are already native to the Internet. Penelitian ini bertujuan untuk merancang model penyusunan kebijakan publik dalam tata pemerintahan yang dapat menjamin kelangsungan prinsip demokrasi. Prinsip keadilan dan kesetaraan baik secara ekonomi, sosial, dan politik adalah fondasi demokrasi tersebut. Apabila prinsip ini diterapkan dalam menjalankan proses pengelolaan pemerintahan akan dapat menjamin setiap individu warga negara sehingga tercapai tata pemerintahan yang baik. Pendekatan penelitian ini bersifat positivistik dengan metode survei melalui angket tertutup yang telah dilakukan uji validitas, normalitas, reliabilitas angket kepada pimpinan perangkat perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini akan berkontribusi pada mekanisme pengambilan kebijakan publik dengan misi utama meminimalisir potensi konflik. Perlu diketahui bahwa pada tahun 2011 di Kabupaten Pandeglang pernah terjadi konflik agama dalam kasus Ahmadiyah Cikeusik, dan oleh Tirto.id, Banten dinyatakan sebagai Daerah Intoleran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan agama telah memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan sosial, namun diperlukan percepatan birokrasi terkait dengan tantangan permasalahan publik yang semakin berkembang. Masuknya Revolusi Industri 4.0 ini selaras dengan era disrupsi, birokrasi harus melakukan penyesuaian untuk memberikan pelayanan publik dengan tipikal generasi baby boomer, generasi X, generasi milenial bahkan sekarang sudah ada generasi Z dan generasi Alpha sudah asli Internet.
Dedi Rustandi, M Rian Bawazir
Published: 26 August 2020
ijd-demos, Volume 2; doi:10.37950/ijd.v2i2.55

Abstract:
Along with environmental problems that are increasingly complex at this time, encouraging individuals and groups to protect their environment. The environmental movement is carried out by the Cilegon city academy community as an effort to care for the environment. This paper seeks to explain how the environmental movement in building public awareness of waste and the environment which is increasingly threatening the pollution of environmental balance. By using a qualitative analysis approach based on the activities carried out by the Garbage Academy community. There are two activities/movements carried out by the garbage academy. The first movement was through the environmental education movement which was carried out in the city of Cilegon by providing direct education to the Cilegon community. The second movement was a tree planting action carried out at SDN 1 Ciwedus in the city of Cilegon.Seiring dengan permasalahan lingkungan yang semakin kompleks pada saat ini, mendorong individu maupun kelompok harus menjaga lingkungannya. Gerakan lingkungan dilakukan oleh komunitas akademi kota cilegon sebagai upaya kepedulian terhadap lingkungan. tulisan ini berusaha menerangkan bagaimana gerakan lingkunagan dalam membangun kepedulian masyarakat terhadap sampah dan lingkungan yang semakin hari mengancam pencemaran keseimbangan lingkungan. Dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh komunitas Akademi Sampah. Kegiatan/gerakan yang dilakukan akademi sampah terdapat dua gerakan. Gerakan pertama melalui gerakan edukasi lingkungan yang dilakukan di kota cilegon dengan membuat penyuluhan kepada masyarakat cilegon secara langsung. Gerakan yang kedua merupakan aksi menanam pohon yang dilakukan di SDN 1 Ciwedus yang berada di kota Cilegon.
Back to Top Top