Jurist-Diction

Journal Information
ISSN / EISSN : 2721-8392 / 2655-8297
Current Publisher: Universitas Airlangga (10.20473)
Total articles ≅ 300
Filter:

Latest articles in this journal

Patricya Wedha Hutapea
Published: 24 May 2021
Jurist-Diction, Volume 4, pp 1085-1110; doi:10.20473/jd.v4i3.26984

Abstract:
The COVID-19 pandemic has caused passenger demand to drop drastically as a result of travel restrictions and passengers' distrust of flying. However, this does not mean that passengers will not be traveling by plane during a pandemic. Passengers can be at risk of experiencing losses, one of which is the result of errors or negligence on the part of the airline company during the COVID-19 pandemic. Losses that can be suffered by passengers during the COVID-19 pandemic, such as flight delays cancellation of flights, denied boarding passengers, bodily injuries, and even death. For this reason, it is necessary to have legal protection for airline passengers to protect the rights of passengers so that health, security and safety of passengers are guaranteed during the COVID-19 pandemic. Keywords: COVID-19; Airline Liability; Flight Compensation.AbstrakPandemi COVID-19 menyebabkan permintaan penumpang menurun secara drastis sebagai akibat dari pembatasan perjalanan dan ketidakpercayaan penumpang untuk melakukan penerbangan. Akan tetapi, hal ini bukan berarti tidak ada penumpang yang melakukan perjalanannya dengan pesawat dalam masa pandemi. Penumpang dapat beresiko mengalami kerugian yang salah satunya merupakan akibat dari adanya kesalahan atau kelalaian dari pihak perusahaan maskapai di masa pandemi COVID-19. Kerugian yang dapat diderita penumpang dalam masa pandemi COVID-19 seperti keterlambatan penerbangan (delay), pembatalan penerbangan (cancellation of flight), denied boarding passenger, bodily injury, hingga kematian. Untuk itu perlu adanya perlindungan hukum bagi penumpang pesawat untuk melindungi hak penumpang sehingga kesehatan, keamanan, dan keselamatan penumpang terjamin dalam masa pandemi COVID-19.Kata Kunci: COVID-19; Tanggung Gugat Perusahaan Maskapai; Ganti Rugi Penerbangan.
Salsabila Annisa Nursaputri
Published: 24 May 2021
Jurist-Diction, Volume 4, pp 1151-1166; doi:10.20473/jd.v4i3.26989

Abstract:
Force majeure sometimes appears in transportation agreements, for example with the emergence of the Covid-19 pandemic. But the force majeure caused by Covid-19 is not attached to all carriers. This is because not all transporters in the Covid-19 pandemic are prevented from carrying out their obligations. However, the transporters affected by Covid-19 must be able to prove that the Covid-19 pandemic has a direct impact. This Covid-19 pandemic is a relative or temporary force majeure, because the Covid-19 pandemic has only occurred temporarily. Therefore, it does not eliminate the obligations of the carrier, and the carrier must still fulfill its obligations even though it requires more cost and time. So in this case the Covid-19 pandemic cannot immediately be used as an excuse for the cancellation of an agreed transportation agreement on the grounds of a force majeure event. Keywords: Force Majeure; Transportation Agreement; Covid-19; Delivery of Goods; Accountability.AbstrakForce majeure terkadang muncul dalam perjanjian pengangkutan, seperti misalnya saja dengan kemunculan pandemi Covid-19. Tetapi force majeure yang diakibatkan karena Covid-19 ini tidak melekat kepada semua pihak pengangkut. Dikarenakan tidak semua pihak pengangkut dalam keadaan pandemi Covid-19 ini terhalang untuk melaksanakan kewajibannya. Namun untuk pihak pengangkut yang terkena dampak Covid-19 ini harus dapat membuktikan bahwa pandemi Covid-19 membawa imbas secara langsung . Pandemi Covid-19 ini merupakan force majeure yang bersifat relatif atau sementara, sebab pandemi Covid-19 ini hanya terjadi sementara waktu. Karena itu maka tidaklah menghapuskan kewajiban pihak pengangkut , dan pihak pengangkut tetap harus memenuhi kewajibannya meskipun membutuhkan biaya dan waktu yang lebih banyak. Maka dalam hal ini pandemi Covid-19 ini tidak dapat langsung bisa digunakan sebagai alasan untuk pembatalan suatu perjanjian pengangkutan yang telah disepakati dengan alasan adanya peristiwa force majeure.Kata Kunci: Force Majure; Perjanjian Pengangkutan; Covid-19; Pengiriman Barang; Pertanggungjawaban.
Sugeng Andrean
Published: 24 May 2021
Jurist-Diction, Volume 4, pp 1167-1182; doi:10.20473/jd.v4i3.26991

Abstract:
Throughout 2020 until earlier 2021 world is hit by pandemic known as the COVID-19 pandemic. Many sectors have the impact of this pandemic, one of which is the economic sector, especially consumer financing institutions. In Indonesia the COVID-19 pandemic has been designated as a non-natural national disaster through Presidential Decree No. 12/2020 (hereinafter referred to as Keppres 12/2020). Consumer or debitor at consumer finance companies argue that this Presidential Decree 12/2020 can be used as an excuse for force majeure so that contracts that have been made can be misled or canceled. For this reason, researchers conducted legal research to find answers to whether the COVID-19 pandemic could be used as an excuse force majeure in consumer financing contracts. In addition, researchers will also examine what legal measures can be made by consumers who fail to pay due to the COVID-19 pandemic for determining defaults in financing companies. Keywords: COVID-19 Pandemic; Force Majeure; Consumer Financing Restructuring.AbstrakSepanjang tahun 2020 hingga awal tahun 2021 ini dunia tengah dilanda pandemi virus yang dikenal dengan sebutan pandemi COVID-19. Banyak sektor mengalami dampak dengan adanya pandemi ini, salah satunya adalah sektor ekonomi khususnya lembaga pembiayaan konsumen. Di Indonesia pandemi COVID-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional non alam melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 (selanjutnya disebut Keppres 12/2020). Konsumen atau debitur pada perusahaan pembiayaan konsumen mendalihkan bahwa Keppres 12/2020 ini dapat dijadikan alasan force majeure sehingga kontrak yang telah dibuat dapat disimpangi atau dibatalkan. Untuk itu peneliti melakukan penelitian hukum guna menemukan jawaban apakah pandemi COVID-19 dapat dijadikan alasan force majeure dalam kontrak pembiayaan konsumen. selain itu, peneliti juga akan menelaah upaya hukum apa yang dapat dilakukan konsumen gagal bayar akibat pandemi COVID-19 atas penetapan wanprestasi pada perusahaan pembiayaanKata Kunci: Pandemi COVID-19; Force Majeure; Restrukturisasi Pembiayaan.
Arfie Rachman Widiatama
Published: 24 May 2021
Jurist-Diction, Volume 4, pp 887-904; doi:10.20473/jd.v4i3.26974

Abstract:
The Indonesian Ministry of Law and Human Rights adopted a policy during the Covid-19 pandemic in the form of Permenkumham Number 10 of 2020 concerning the Terms of Providing Assimilation and Integration Rights for Prisoners and Children in Context of Preventing and Combating the Spread of Covid-19. This policy caused controversy because there were parties who refused with basis that the release of prisoners had potential to increase the crime rate, prisoners could repeat their actions. However, there are also people who support it, considering that punishment in Indonesia prioritize corporal punishment (imprisonment) and it is feared that prison is places for the transmission of the Covid-19. This paper will examine the impact of policies issued by the Ministry in relation to views in criminology which are expected to find a conclusion that can be implemented by the government regarding efforts to prevent the transmission of the Covid-19 to prisoners. Keywords: Assimilation; Integration; Prisoners; Kemenkumham; Covid-19.AbstrakKementrian Hukum dan HAM RI mengambil kebijakan di masa pandemi Covid-19 berupa Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Kebijakan ini menimbulkan kontroversi karena terdapat pihak yang menolak dengan dasar dibebaskannya narapidana berpotensi meningkatkan angka kriminalitas, narapidana ditakutkan dapat mengulang perbuatannya. Namun terdapat pula yang mendukung, mengingat hukuman di Indonesia mengutamakan pidana badan (penjara) dan ditakutkan penjara menjadi salah satu tempat penularan virus Covid-19. Tulisan ini akan mengkaji dampak kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham dikaitkan dengan pandangan dalam kriminologi yang diharapkan dapat menemukan sebuah kesimpulan untuk dapat dijalankan pemerintah berkaitan dengan upaya pencegahan penularan virus Covid-19 terhadap narapidana.Kata Kunci: Asimilasi; Integrasi; Narapidana; Kemenkumham; Covid-19.
Dhimas Elham Maulana A.W.P.
Published: 24 May 2021
Jurist-Diction, Volume 4, pp 949-972; doi:10.20473/jd.v4i3.26977

Abstract:
Employment termination on the basis of Force Majeure can be applied by a company to relieve its contractual obligations performance as reffered to Article or Law No. 13 of 2003 on Manpower, particularly due to the Covid-19 Pandemic which has affected the financial condition of the company. The employment termination depends on the decline in company profitability triggered by reduce production and weakening public purchashing power. The issuance of the Presidential Decree No. 12of 2020 declaring th Covid-19 Pandemic as an a Non-Natural Disaster cause matters pertaining to the employement termination can be done legally by the company. Genuinly, the mandate of Manpower Law stipulates that the employment termintaion will cause complicated problem in the future, particularly on a large scale implementation. Therefore, alternative solution must be pursued in the good intention of the parties.Keywords: Termination of Employment; Force Majeure; Covid-19 Pandemic.AbstrakPHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dapat dilakukan oleh perusahaan atau pemberi kerja diantaranya dengan alasan terjadinya Force Majeure, yang diakomodir oleh Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tetapi pada kondisi praktik, ruang lingkup dari ketentuan Force Majeure acapkali digunakan untuk menghindarkan Perusahaan atau Pemberi kerja terhadap kewajibannya. Terlebih dimasa Pandemi Covid-19, diamana kondisi finansial perusahaan sedang tidak dalam kondisi yang stabil. Menurunnya pendapatan perusahaan, dipicu dari menurunnya produksi dan melemahnya daya beli masyarakat, menjadi alasan kuat PHK dilakukan. Ditetapkannya Pandemi Covid-19 sebagai Bencana Nonalam melalui Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020. Justru makin memperkuat dalil perusahaan atau pemberi kerja untuk melakukan PHK. Sejatinya amanat dari Undang-undang Ketenagakerjaan bahwa PHK merupakan langkah paling akhir setelah ditempuhnya upaya-upaya lain. Pertimbangan dari hal ini bahwa PHK akan menimbulkan permasalan pelik kemudian hari, terlebih jika dilakukan skala besar. Dengan ini lebih bijak jika jalan keluar lain diupayakan ditempuh dengan itikad baik para pihak.Kata Kunci: Pemutusan Hubungan Kerja; Force Majeure; Pandemi Covid-19.
Nabillah Fitra Nugraha
Published: 24 May 2021
Jurist-Diction, Volume 4, pp 1071-1084; doi:10.20473/jd.v4i3.26982

Abstract:
The presence of the COVID-19 virus outbreak in Indonesia has caused many new problems that have occurred and must be resolved. One of them is the crime of forcibly retrieving the bodies of patients in probable CASES of COVID-19 that occurred in several regions. The term patient status is important because it is done as a form of effort for the government to overcome the outbreak. The problem arises because of public ignorance about the rules set by the government. There are 2 problems in this study, namely (1) the crime of forcible retrieval of the body of a patient probable case: and (2) criminal liability for the forced retrieval of the body of a probable case patient. This research uses Normative Law Research method. The approach used is the Statutory Approach and the Cosmic Approach. The results of this study showed that, the act of forcible retrieval of the bodies of patients in probable cases is a form of criminal offence because it is regulated in several laws, namely the Criminal Code and Law No. 4 of 1984 on Infectious Disease Outbreaks and Law No. 6 of 2018 on Health Quarantine. Keywords: COVID-19; Government; Probable Case; Criminal.AbstrakHadirnya wabah virus COVID-19 di Indonesia menyebabkan timbulnya banyak permasalahan baru yang terjadi dan harus diselesaikan. Salah satunya tindak pidana pengambilan paksa jenazah pasien kasus probable COVID-19 yang terjadi di beberapa daerah. Peristilahan status pasien menjadi suatu hal yang penting karena dilakukan sebagai bentuk upaya bagi pemerintah untuk menanggulangi wabah. Permasalahan timbul dikarenakan adanya ketidaktahuan masyarakat mengenai aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ada 2 permasalahan dalam penelitian ini, yaitu (1) tindak pidana pengambilan paksa jenazah pasien kasus probable: dan (2) pertanggungjawaban pidana pengambilan paksa jenazah pasien kasus probable. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif. Pendekatan yang digunakan ialah Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Koseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, perbuatan pengambilan paksa jenazah pasien kasus probable merupakan suatu bentuk tindak pidana karena diatur dalam beberapa undang-undang, yaitu KUHP dan Undang-Undang No 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular serta Undang-Undang No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.Kata Kunci: COVID-19; Pemerintahan; Kasus Probable; Kriminal.
Yuniatri Fara Rahmania
Published: 24 May 2021
Jurist-Diction, Volume 4, pp 1229-1250; doi:10.20473/jd.v4i3.26994

Abstract:
COVID-19 pandemic has affected Indonesia’s economic situation. One of the examples of how COVID-19 affects Indonesia’s economy is the decreasing of debtor capability to finish their obligation in paying credits. Almost all kinds of credits are affected, not to mention the House Ownership Credit. Responding to the situation, Financial Services Authority (FSA) issues a regulation related to the regulation of national economic stimuli during the COVID-19 pandemic and continued by the existence of internal regulation on each bank, as done by Bank Tabungan Negara (Bank BTN) as one of the bank in Indonesia who supports House Ownership Credit movement for Indonesian people.Keywords: Credit; Credit Restructuritation; House Ownership Credit; COVID-19 Pandemic.AbstrakPandemi COVID-19 berimbas pada keadaan perekonomian di Indonesia. Salah satu Contoh imbas COVID-19 pada perekonomian Indonesia yaitu menurunnya kemampuan debitur dalam menyelesaikan kewajibannya dalam melakukan pembayaran Kredit. Hampir seluruh jenis kredit terimbas keadaan tersebut tidak terkecuali Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Menanggapi keadaan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan terkait peraturan mengenai stimulus perekonomian nasional pada masa Pandemi COVID-19 dan ditindak lanjuti dengan adanya peraturan Internal pada masing-masing Bank, seperti yang dilakukan oleh Bank Bank Tabungan Negara (Bank BTN) sebagai salah satu bank yang ada di Indonesia yang mendukung pergerakan KPR bagi masyarakat Indonesia.Kata Kunci: Kredit; Restrukturisasi kredit ; Kredit Pemilikan Rumah; Pandemi COVID-19.
Risma Fitri Amalina
Published: 24 May 2021
Jurist-Diction, Volume 4, pp 1111-1130; doi:10.20473/jd.v4i3.26986

Abstract:
In Indonesia, currently the number of victims infected with Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) is increasing, causing death. The impact of Covid-19 on the labor sector, namely company closures, delays in mobilization and decreased productivity. The research was conducted using a statutory and conceptual approach. The results showed that the Covid-19 virus was a disease caused by biological exposure factors. What employers can give workers / laborers in the work environment during the Covid-19 pandemic is the right to Occupational Safety and Health (K3). K3 is a protection that must be received by workers in order to prevent accidents in the work environment. In accordance with the mandate of the Work Safety Law and the Labor Law, workers infected with the Covid-19 virus can recover to their original state if they are given adequate health insurance by the state. However, until now there has been no latest legal regulation regarding the protection of workers who work amid Covid-19. Keywords: Occupational Health and Safety; COVID-19; Occupational Illness; Health insurance.AbstrakDi Indonesia saat ini jumlah korban yang terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) semakin meningkat sehingga menyebabkan kematian. Dampak Covid-19 pada sektor ketenagakerjaan yakni penutupan perusahaan, keterlambatan mobilisasi dan menurunnya produktivitas. Penelitian dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa virus Covid-19 termasuk ke dalam penyakit akibat faktor pajanan biologi. Hal yang dapat diberikan pengusaha kepada pekerja/buruh di lingkungan kerja selama pandemi Covid-19 adalah hak atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). K3 merupakan perlindungan yang wajib diterima oleh pekerja guna mencegah terjadinya kecelakaan di lingkungan kerja. Sesuai dengan amanat UU Keselamatan Kerja dan UU Ketenagakerjaan, pekerja yang terinfeksi virus Covid-19, dapat pulih seperti keadaan semula apabila diberikan jaminan kesehatan yang memadai oleh negara. Namun, sampai saat ini belum ada peraturan hukum terbaru terkait perlindungan pekerja yang bekerja ditengah Covid-19. Kata Kunci: Keselamatan dan Kesehatan Kerja; COVID-19; Penyakit Akibat Kerja; Jaminan Kesehatan.
Sabrina Damayanti
Published: 24 May 2021
Jurist-Diction, Volume 4, pp 1131-1150; doi:10.20473/jd.v4i3.26988

Abstract:
The phenomenon of refusal burial of covid-19 confirmed bodies is increasingly due to public concerns about the Covid-19 outbreak. Although it has been officially published guidelines for repatriation and burial by Kemkes, but refusing funeral bodies confirmation cases still happens. With regard to this, it is necessary to know the qualifications of criminal acts related to the refusal of burial covid-19 confirmed bodies. The results of the study showed that that cases was qualified as a criminal act and the perpetrators held a liability in the provisions in the KUHP, UU Wabah Penyakit Menular, and UU Kekarantinaan Kesehatan. This paper uses a doctrinal legal research type that is normative by using a statutory, case, and conceptual approach. Legal materials used are laws and court decisions as primary legal material then books, journals, and internet sites as secondary legal material.Keywords: Funeral Refusal; Covid-19 Bodies; Criminal Liability.AbstrakFenomena penolakan pemakaman jenazah kasus konfirmasi Covid-19 semakin banyak dikarenakan kekhawatiran masyarakat akan penyebaran virus Covid-19. Meskipun telah diterbitkan secara resmi pedoman pemulasaraan dan pemakaman oleh Kementerian Kesehatan RI, namun tindakan penolakan pemakaman jenazah kasus konfirmasi masih banyak terjadi. Berkenaan dengan hal tersebut, maka perlunya mengetahui adanya kualifikasi tindak pidana yang berkaitan dengan penolakan pemakaman jenazah kasus konfirmasi Covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan penolakan pemakaman jenazah kasus konfirmasi Covid-19 dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana dan pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana dalam ketentuan di KUHP, UU Wabah Penyakit Menular, dan UU Kekarantinaan Kesehatan. Penulisan ini menggunakan tipe penelitian hukum doctrinal yang bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer dan buku, jurnal, dan situs internet sebagai bahan hukum sekunder. Kata Kunci: Penolakan Pemakaman; Jenazah Covid-19; Pertanggungjawaban Pidana.
Terry Christy Prasetya
Published: 24 May 2021
Jurist-Diction, Volume 4, pp 1183-1202; doi:10.20473/jd.v4i3.26992

Abstract:
Novel Coronavirus (Covid-19) is a contagious virus which attacks the respiratory system and has swept the entire world, including Indonesia. This virus has a very high transmission rate and affects various sectors in Indonesia, such as the economic sector. The Indonesian government always strives to maintain a positive investment climate for foreign investors. With the spread of the Covid-19 virus, countries around the world have closed access to their countries. This includes Indonesia. PT. PMA Virtue Dragon Nickel Industri (VDNI), a foreign investment company in Indonesia which holds a permit from the Ministry of Manpower (KEMENAKER) to bring in foreign workers in the context of building a smelter amidst the Covid-19 pandemic. This caused a polemic in Indonesia because despite various labor problems, the Indonesian Government gave permission to bring foreign workers to Indonesia during the Covid-19 pandemic. Therefore, this paper is a juridical analysis will be carried out regarding the legality of foreign investment companies bringing in foreign workers in the middle of the Covid-19 pandemic. Keywords: Foreign Worker; Covid -19; Legality.AbstrakNovel Coronavirus (Covid-19) adalah sebuah virus menular yang menyerang sistem pernafasan yang melanda seluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia. Dengan tingkat penularan yang sangat tinggi hal ini tentunya memperngaruhi berbagai sektor di Indonesia termasuk dalan sektor ekonomi. Pemerintah Indonesia tentunya selalu berupaya untuk menjaga iklim investasi yang positif bagi penanaman modal asing. Dengan menyebarnya virus Covid-19 negara – negara di dunia menutup akses masuk ke negaranya, temasuk Indonesia. PT. PMA Virtue Dragon Nickel Industri (VDNI) salah satu perusahaan penanaman modal asing yang ada di Indonesia dan memegang izin dari Kementerian Tenaga Kerja (KEMENAKER) untuk mendatangkan tenaga kerja asing dalam rangka pembagunan smelter ditengah pandemi Covid-19. Hal ini kemudian menimbulkan polemik di Indonesia karena ditengah berbagai permasalahan ketenagakerjaan Pemerintah Indonesia memberikan izin untuk mendatangkan Tenaga Kerja Asing ke Indonesia di tengah pandemi Covid-19. Oleh karena itu dalam penulisan ini akan dilakukan analisa yuridis mengenai legalitas perusahaan penanaman modal asing untuk mendatangkan tenaga kerja asing di tengah pandemi Covid-19Kata Kunci: Tenaga Kerja Asing; Covid-19; Legalitas.
Back to Top Top