Jurnal Administrasi Publik

Journal Information
ISSN / EISSN : 2087-8923 / 2549-9319
Current Publisher: FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (10.31506)
Total articles ≅ 30
Filter:

Latest articles in this journal

Lintang Kinanti, Rina Yulianti, Yeni Widyastuti
Jurnal Administrasi Publik, Volume 11; doi:10.31506/jap.v11i2.10147

Abstract:
Fokus tulisan ini Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Tangerang. Permasalahan yang ada yakni keterbatasan lahan dan anggaran, belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Tangerang, keterbatasan sumber daya manusia, masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam ikut menjaga dan peduli akan adanya ruang terbuka hijau di Kota Tangerang. Sehingga masalah ini yang menjadi permasalah utama dalam pengoptimalisasian pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) yang ada di Kota tangerang. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menekankan pada teori fungsi manajemen menurut George R Terry terdapat empat fungsi manajemen yaitu Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, dan Pengawasan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan itu menurut Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kota Tangerang ini belum berjalam optimal. Karena masih banyak fungsi-fungsi manajemen yang terdapat di dalam pengelolaan RTH ini berjalan dengan semestinya, seperti dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang di butuhkan sebagai mencapai tujuan yang optimal bagi pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) yang ada di Kota Tangerang.
Rika Tri Rahmadani, Arenawati Arenawati, Yeni Widyastuti
Jurnal Administrasi Publik, Volume 11; doi:10.31506/jap.v11i2.10076

Abstract:
Penelitian ini menganalisis tentang Pengaruh Tingkat Profesionalisme Terhadap Kinerja Pegawai di Badan Pertanahan Nasional Kota Cilegon. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Banyaknya keluhan yang ditujukan kepada BPN Kota Cilegon khususnya dalam sistem pelayanannya, pengarsipan data/berkas pemohon kurang baik, kurangnya pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh pegawai BPN Kota Cilegon, Kedisiplinan pegawai dalam menaati peraturan masih kurang, penempatan pegawai dan pekerjaan yang tidak sesuai dengan keahlian dan latar belakang pendidikan. Untuk mengukur tingkat Profesionalisme (X) digunakan teori dari Martin JR dengan Indikator : Kemahiran, kesiapan, Tanggungjawab dalam Pelayanan, Disiplin, Sikap Pegawai . Untuk variable Kinerja digunakan Teori Mitchel dengan indikator : Kualitas Kerja, Ketetapan Waktu, Inisiatif, Kemampuan dan Komunikasi. Penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif korelatif yang mengukur pengaruh profesionalisme terhadak kinerja pegwai. Populasi penelitian ini adalah semua pegawai di BPN Kota Cilegon. Dengan menggunakan total sampling atau sample jenuh, maka sampel penelitian ini adalah sebanyak 77 orang pegawai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh profesionalisme terhadap kinerja pegawai adalah sebesar 52,7 % selebihnya 47,3 dikarenakan faktor lain.
Wyke Santika Dewi
Jurnal Administrasi Publik, Volume 11; doi:10.31506/jap.v11i2.9502

Abstract:
The death certificate is an important document for individuals and countries because ownership of a death certificate can be used for insurance, retirement, inheritance management and the determination of a widow or widower in the National Identity Card. For Countries, deeds are also important as the statistical. The lack of public awareness in Madiun regarding the ownership of a death certificate has prompted the Madiun City government to create an innovative death certificate service, namely “Lempeng Gapit”, or better known as “One-day Service for Managing Population Document and Civil Registration Officers who send it and get there”. This research aims to explain about the attributes or characteristics of “Lempeng Gapit” innovation in Madiun City using the Rogers 2003 theory which there are 5 dimensions, namely Relative Advantage, Suitability, Complexity, Possibility to Try, and Ease of Observation. The type of research is a qualitative descriptive research method. Sources of data in this tudy consisted of primary data sources, namely several informants and secondary data sources in the form of documents related to research. The data collection technique is structured documentation interviews. The data analysis technique is an interactive data analysis consisting of data reduction, data presentation, conclusions, and verification. In maintaining the validity of the research data, this study used source triangulation technique and triangulation methods. The results showed that the existence of “Lempeng Gapit” innovation made it easier for people to obtain a death certificate and “Lempeng Gapit” innovation in Madiun City can efficiently time, energy and costs in providing services of population administration.
Nikki Prafitri, Siti Hardianti
Jurnal Administrasi Publik, Volume 11; doi:10.31506/jap.v11i2.10075

Abstract:
Bisnis pemerintah desa sebagai wujud entrepreneurial government merupakan implikasi dari diberlakukannya otonomi desa. Melalui bisnis pemerintah desa diharapkan mampu mewujudkan kemandirian desa dan meningkatkan perekonomian desa. Bisnis pemerintah desa di Desa Sukaratu dikelola oleh BUM Desa. BUM Desa Sukaratu merupakan salah satu BUM Desa yang dianggap cukup berkembang dalam mengembangkan bisnis pemerintah desa. Namun dalam pelaksanaannya BUM Desa Sukaratu belum mampu memberikan kontribusi bagi PADes. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi bisnis pemerintah desa melalui BUM Desa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik analisis data interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan BUM Desa, kinerja komunikasi stakeholder, kapasitas dan komitmen bisnis, sosialisasi serta partisipasi masyarakat dalam forum penting BUM Desa merupakan faktor-faktor yang mampu mempengaruhi keberhasilan implementasi bisnis pemerintah desa melalui BUM Desa.Kata kunci: Bisnis Pemerintah Desa, Implementasi Kebijakan, BUM Desa
Merinda Ulfatiyana
Jurnal Administrasi Publik, Volume 11; doi:10.31506/jap.v11i2.9323

Abstract:
The dominance of the use of private vehicles in Madiun often causes traffic jams, especially in the education area at the rush hour. In line with this situation, traffic accidents often occurred especially on a particular lot of students who do not have a driver's license but already drive private vehicles to school. In East Java, the level of traffic accidents and traffic violations are highest in Madiun City, followed by Jember, Jombang. The municipal government of madiun through the department of transportation launched a free school transportation program to suppress accident rates and traffic infraction by students. Free School Transportation Program is an innovation from Madiun City Transportation Agency to provide free school transportation services for students. Therefore, diffusion of innovation or the process of spreading innovation is necessary to raise people's awareness of the Free School Transportation Program. This study aims to determine the diffusion of service innovation for the Free School Transportation Program in Madiun City using 4 (four) important elements of diffusion of innovation by Rogers. The research method is descriptive qualitative method. This research uses in observation, depth interview, and documentation as the data gathering technique, with data sources are informers and documentation. The results of this study indicate that the diffusion of service innovation for the Free School Transportation Program in Madiun City is running quite well and suitable to public service standards.Keywords: Diffusion of Innovation
Kiki Hardiyanti
Jurnal Administrasi Publik, Volume 11; doi:10.31506/jap.v11i2.8342

Abstract:
Masalah sampah di Indonesia adalah masalah nasional, dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18 Ayat (6) bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, sehingga daerah memiliki peran untuk mengentaskan masalah sampah didaerahnya. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 11 Ayat (2) yaitu urusan pemerintah wajib sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas urusan pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Kemudian, Pasal 12 Ayat (1) t poin (c) yaitu pekerjaan umum dan penataan ruang, dan Ayat (1) poin (e) yaitu lingkungan hidup. Salah satu daerah yang tidak luput mengalami masalah sampah yaitu Kabupaten Demak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengentahui bagaimana capaian kebijakan pengelolaan sampah yang dilakukan di Kabupaten Demak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Kriteria yang digunakan untuk menilai evaluasi yaitu efektivitas, efesiensi, kecukupan, responsivitas dan ketepatan. Hasil penulisan menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah yang dilakukan di Kabupaten Demak melalui Dinas Lingkungan Hidup belum optimal, kususnya pengelolaan sampah yang dilakukan di TPA Kalikondang.Kata Kunci: Sampah, Kabupaten Demak, Evaluasi Kebijakan
Rima Adhi Hapsari
Jurnal Administrasi Publik, Volume 11; doi:10.31506/jap.v11i2.8385

Abstract:
Otonomi desa memiliki salah satu tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum yang tercantum dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Namun pada realitanya, kegiatan pelayanan administrasi kependudukan pada Pemerintah Desa Ngimbrang belum berjalan secara optimal, hal tersebut disebabkan oleh masih terdapat aparat yang kurang paham dalam menggunakan komputer dan aplikasi pelayanan kependudukan, selain itu masih kurangnya kedisiplinan aparat dalam melaksanakan pekerjaannya. Maka, diperlukan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi aparatur desa dalam rangka optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan. Dalam rangka membantu adaptasi dan proses dalam pelayanan administrasi kependudukan dengan sistem komputer ini, diperlukan adanya pengembangan kapasitas SDM aparat Pemerintah Desa Ngimbrang dengan menggunakan model pengembangan kapasitas SDM Grindle dalam rangka optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara terstruktur dan dokumentasi, serta sumber data terdiri dari informan dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas SDM aparatur Pemerintah Desa Ngimbrang dilakukan melalui 2 jenis kegiatan, yaitu Pembimbingan Teknis (Bimtek) serta kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat). Tahapan tersebut sejauh ini sudah dilaksanakan dengan baik karena sudah berpedoman pada regulasi yang ada dan selalu berkoordinasi dengan organisasi pemerintah daerah yang ada diatas pemerintah desa.
Khairunsyah Purba
Jurnal Administrasi Publik, Volume 11; doi:10.31506/jap.v11i1.7127

Abstract:
Penelitian ini difokuskan untuk mengungkap kualitas pelayanan administrasi kependudukan di kota Pekanbaru. Hal ini didasarkan masih ditemukan berbagai kendala dalam pelayanan administrasi kependudukan seperti, keterlambatan output pelayanan (tidak sesuai prosedur pelayanan dan keterbatasan sarana dan prasarana pelayan. Pelayanan administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dan penerbitan dokumen dan data kependudukan yang bersifat terus menerus. Dengan pelayanan publik yang berkualitas akan meningkatkan kepuasan warga dan mewujudkan validitas administrasi kependudukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan instrument penilitian pertamanya adalah peneliti sendiri yang mengumpulkan mengelola, menganalisis, menginterprestasikan serta memverifikasi setiap data dan informasi yang diperoleh dari observasi partisipan terhadap setiap latar dan peristiwa. Data yang digunakan adalah data primer dan skunder yang diperoleh melalui wawancara, obervasi dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan belum optimal, dimana dimensi relialibility & responsibility dan tangibel aspek paling dominan menjadi permasalahan warga. Penelitian juga menunjukkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan perlu di dukung perangkat teknologi baik software ataupun hardware yang tepat sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.
Andrian Desta Pratama
Jurnal Administrasi Publik, Volume 11; doi:10.31506/jap.v11i1.7184

Abstract:
Adanya peraturan mengenai Jabatan Fungsional Perekayasa dan untuk menghasilkan SDM IPTEK yang berkualitas dan kompetensi yang tinggi pada era industri 4.0, maka PUSBINDIKLAT BPPT sebagai lembaga yang ditunjuk pemerintah sebagai pembina jabatan fungsional perekayasa dimana hal ini dapat dilakukan melalui penyelenggaraan pelatihan, harus menciptakan dan merumuskan secara tepat program pelatihan ini sehingga hasil yang akan dicapai akan tepat sasaran melalui pelaksanaan pelatihan teknis, manajerial, dan sosiokultural yang efektif dan efisien. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui evaluasi dan efektivitas pelatihan jabatan fungsional perekayasa di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dengan menggunakan model IMTEE. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode kualitatif. Data yang digunakan berupa hasil wawancara mendalam terhadap responden dan dokumentasi. Hasil penelitian menemukan bahwa pelatihan jabatan fungsional perekayasa yang dilaksanakan oleh PUSBINDIKLAT BPPT pada tahun 2019 sudah dilaksanakan dengan baik namum belum optimal. Masih ada beberapa kekurangan yang masih harus diperbaiki dan dikembangkan yaitu proses analisis kebutuhan diklat, belum adanya standar kompetensi dan kurikulum serta modul pelatihan yang disesuaikan dengan kompetensi saat ini, waktu pelatihan yang masih dianggap kurang khususnya dalam hal latihan/simulasi, belum adanya standarisasi penilaian peserta pelatihan.
Sensia Gibsi Ompusunggu
Jurnal Administrasi Publik, Volume 11; doi:10.31506/jap.v11i1.5220

Abstract:
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamatkan Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Indonesia. Pada tahun 2008, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Sistem pengendalian intern yang diterapkan di Indonesia diadopsi dari konsep pengendalian intern yang dibuat oleh Committe of Sponsoring Organizations of the Treadway Commision (COSO) tahun 1992. Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 terhitung sudah 10 tahun peraturan tersebut berlaku. Namun kebijakan yang tertuang Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 belum sepenuhnya diimplementasikan dalam tata kelola pemerintah di Indonesia. Hal ini terlihat dari hasil evaluasi maturitas sistem pengendalian intern pemerintah yang dilakukan BPKP sampai dengan Maret 2018 yang menunjukkan tingkat kematangan SPIP yang masih jauh dari target dengan mayoritas Instansi masih berada dibawah level 3 atau jauh dari level 5 (level optimum) dan kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan dalam pemeriksaan tahun 2015-2017. Faktor-faktor yang dapat menghambat penerapan sistem pengendalian intern pemerintah di Indonesia antara lain: (a) Kelemahan dari segi konten dan konteks Kebijakan, (b) Tidak adanya penerapan sanksi, (c) Kurang matangnya suatu pertimbangan (judgment), (d) Kesalahan dalam menerjemahkan perintah, (e) Pengabaian manajemen, (f) Adanya kolusi.
Back to Top Top