SIGn Jurnal Hukum

Journal Information
ISSN / EISSN : 26858614 / 26858606
Current Publisher: CV. Social Politic Genius (SIGn) (10.37276)
Total articles ≅ 12
Filter:

Latest articles in this journal

Naomi Sari Kristiani Harefa, Gabriel Kevin Manik, Indra Kevin Yonathan Marpaung, Sonya Airini Batubara
SIGn Jurnal Hukum, Volume 2, pp 30-42; doi:10.37276/sjh.v2i1.68

Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana korupsi, serta untuk mengetahui penerapan kebijakan hukum terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum, melalui sisi normatifnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini berupa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 73/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui berbagai referensi, yaitu peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan juga memiliki koherensi dengan data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah; studi kepustakaan (library research), dan studi dokumen (document research). Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Hakim didasari oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui putusan yang dijatuhkan, Majelis Hakim berusaha mewujudkan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun penerapan kebijakan hukum terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana korupsi oleh Majelis Hakim ialah tidak membedakan status sosial, meskipun terdakwa adalah seorang pegawai negeri sipil. Kebijakan hukum tersebut sesuai dengan pasal pelanggaran yang dikenai kepada terdakwa.
Luthvia Meidina, Shalihin Hernata Dhalimunthe, Intan Carolyn Ginting
SIGn Jurnal Hukum, Volume 2, pp 20-29; doi:10.37276/sjh.v2i1.65

Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan ketentuan implementasi Prinsip Subrogasi di dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor; hal-hal yang menjadi hambatan pihak tertanggung dalam pengajuan klaim; serta tanggungjawab PT Pan Pacific Insurance mengenai prinsip subrogasi atas kerugian yang disebabkan oleh keterlibatan pihak ketiga. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang dilaksanakan dengan berdasar pada tinjauan bahan pustaka atau data sekunder. Selain itu, penelitian ini juga dipertajam dengan metode penelitian studi empiris yang biasa pula disebut dengan penelitian hukum sosiologis. Adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif analisis, dengan jenis data yang terdiri dari 2 (dua), yakni data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa PT Pan Pacific Insurance sama halnya dengan perusahaan asuransi pada umumnya dalam pengaplikasian asuransi, dimana menawarkan prinsip subrogasi sebagai salah satu dasar dalam pengaplikasian asuransi. Dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai hambatan yang berasal dari perusahaan asuransi sendiri maupun pihak tertanggung. Tanggung jawab perusahaan asuransi atas klaim ganti rugi, sesuai dengan nilai limit nominal pertanggung. Dengan demikian, maka sisa kekurangan dari biaya perbaikan terhadap objek asuransi ditanggung oleh pihak ketiga sesuai dengan kesepakatannya bersama pihak tertanggung.
Nasrullah Nasrullah
SIGn Jurnal Hukum, Volume 2, pp 1-19; doi:10.37276/sjh.v2i1.59

Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kekuasaan Kehakiman dalam putusan hakim terhadap pemberian sanksi di bawah batas minimal pada tindak pidana narkotika berdasarkan Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 di Pengadilan Negeri Makassar sejak tiga bulan terakhir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris dimana merupakan metode yang menggabungkan antara pendekatan hukum normatif dengan penelitian studi empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa Negara hukum bertujuan mewujudkan kepastian hukum dalam masyarakat, dimana setiap tindak kejahatan termasuk tindak pidana narkotika sebagai bagian dari Tindak Pidana Luar Biasa (Extra Ordinary Crime) akan diberikan putusan oleh hakim berdasarkan UU yang mengaturnya. Sehingga hakim dalam memberikan pertimbangan putusan tindak pidana narkotika, tidak boleh keluar dari ketentuan yang telah diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009. Akan tetapi, terdapat putusan hakim terhadap pemberian sanksi di bawah batas minimal pada tindak pidana narkotika berdasarkan Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 di Pengadilan Negeri Makassar sejak tiga bulan terakhir. Sehingga dalam hal ini hakim telah menciderai asas-asas pembentukan UU No. 35 Tahun 2009 juga mengabaikan upaya pemberantasan tindak pidana narkotika sebagai bagian dari Tindak Pidana Luar Biasa (Extra Ordinary Crime). Diharapkan Mahkamah Agung lebih responsif dalam meninjau setiap putusan hakim di Pengadilan Negeri. Hal itu diperlukan demi pembangunan dan penegakan hukum yang lebih objektif, jujur, dan tidak berpihak.
La Ode Husen, Salle Salle, Arri Abdi Syalman, Abd. Kahar Muzakkir
SIGn Jurnal Hukum, Volume 1, pp 136-148; doi:10.37276/sjh.v1i2.62

Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengamanan Intelijen Kepolisian terhadap putusan pengadilan atas objek sengketa di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi empiris yang biasa pula disebut dengan penelitian hukum sosiologis, karena melihat penerapan hukum sebagai suatu kondisi faktual di lingkungan sosial dan hubungannya terhadap norma hukum. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan jumlah responden sebanyak 92 orang. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana mengolah output dari kuesioner, dan disajikan dalam bentuk tabulasi frekuensi (F) dan distribusi persentasi (%). Hasil penelitian menunjukan bahwa pengamanan Ditintelkam Polda Sulawesi Selatan terhadap proses eksekusi atas objek sengketa di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Perkap BIN No. 2 Tahun 2013, dapat dinilai dari lima aspek, antara lain: Sasaran Pengamanan; Pelaksanaan Pengamanan; Koordinasi dan Administrasi; serta Pengawasan dan Pengendalian. Perolehan data dari keseluruhan indikator berdasarkan aspek-aspek pengamanan Ditintelkam Polda Sulawesi Selatan menunjukkan hasil yang kurang efektif. Dibutuhkan keseriusan dalam meningkatkan efektivitas pengamanan Ditintelkam Polda Sulawesi Selatan guna memastikan proses eksekusi putusan pengadilan atas objek sengketa bisa lebih efektif di masa akan datang.
Hasdi Hariyadi
SIGn Jurnal Hukum, Volume 1, pp 119-135; doi:10.37276/sjh.v1i2.61

Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab restrukturisasi utang Perseroan Terbatas yang tidak diatur secara jelas dalam UU No. 37 Tahun 2004. Lebih lanjut, penelitian ini juga akan menganalisis terkait upaya yang dapat dilakukan oleh Perseroan Terbatas dalam menyelamatkan perusahaannya apabila restrukturisasi utang tidak tercapai. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (legal research) dimana melakukan penelusuran bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian, dan ditunjang dengan wawancara kurator dimana advokat sebagai narasumber. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, setelah data dianalisis dan dibahas, kemudian ditarik kesimpulan dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa UU No. 37 Tahun 2004 tidak mengatur tentang restrukturisasi utang Perseroan Terbatas karena adanya prinsip kebebasan berkontrak dalam ketentuan umum perdata. Hal ini dapat mengakibatkan Debitor yang beritikad baik dan memiliki jumlah aset yang lebih besar dibandingkan utangnya namun tidak diberikan keringanan oleh Kreditor, salah satunya dengan memberikan jangka waktu pembayaran yang sangat pendek sehingga akan mengakibatkan Perseroan Terbatas Debitor tetap pailit. Perjanjian perdamaian akan menguntungkan Kreditor dari sisi ekonomi karena posisi Kreditor lebih kuat, sedangkan akan merugikan Debitor karena berada pada posisi yang lemah dikarenakan dihadapkan pada bentuk dan isi perjanjian yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh Debitor tetapi terpaksa disetujui karena sudah tidak ada pilihan lagi baginya untuk mengemukakan suatu alternatif karena isi dalam perjanjian harus mengikuti kehendak dari kreditor. Adapun UU No. 37 Tahun 2004 tidak memberikan Kesempatan bagi Debitor untuk melakukan upaya lain, misalnya melakukan gugatan perdata umum ke pengadilan negeri dengan alasan adanya penyalahgunaan keadaan yang telah dilakukan oleh Kreditor dalam perjanjian perdamaian tersebut.
Sufirman Rahman, Nurul Qamar, Muhammad Kamran
SIGn Jurnal Hukum, Volume 1, pp 104-118; doi:10.37276/sjh.v1i2.60

Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas pembagian harta bersama pasca perceraian studi kasus perkawinan poligami di Pengadilan Agama kelas 1A Makassar. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris atau (Socio Legal Study Research). Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukan bahwa efektivitas pembagian harta bersama pasca perceraian studi kasus perkawinan poligami dapat dilihat berdasarkan lima faktor, antara lain: faktor hukumnya; faktor penegakan hukum; faktor sarana atau fasilitas pendukung; faktor masyarakat; serta faktor kebudayaan. Perolehan data dari keseluruhan faktor menunjukkan hasil yang kurang efektif, antara lain: terdapat 65% terkait faktor hukumnya; 72,5% terkait faktor penegakan hukumnya; 60% terkait faktor sarana atau fasilitas pendukung; 61,25% terkait faktor masyarakat; serta 62,5% terkait faktor kebudayaan.
Hanim Mafulah
SIGn Jurnal Hukum, Volume 1, pp 87-103; doi:10.37276/sjh.v1i2.55

Abstract:
Penelitian ini bertujuan melakukan kajian tentang bagaimana pengaturan persaingan usaha dan pemberian Lisensi Wajib dalam pelaksanaan Paten untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan Pemegang Paten/inventor dengan kepentingan masyarakat. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif deskriptif. Kesimpulannya berdasarkan kasus Perjanjian Supply Agreement 2007 antara PT. Dexa Medica bersama dengan Pfizer Overseas Llc (d/h Pfizer Overseas Inc) atas pelaksanaan Paten zat aktif Amlodipine Besylate dan Pasal 31 huruf k TRIPs Agreement yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) pada Lampiran 25 serta Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2019 perlu ditindaklanjuti dengan penggunaan Lisensi Wajib Paten yang diberikan untuk memperbaiki praktik persaingan usaha tidak sehat, maka perlu dilakukan peninjauan kembali pengecualian perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi dan paten dari Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sehingga pelaksanaan Paten dan lisensinya yang diduga mengakibatkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dapat menjadi objek pengawasan dan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Putri Lestari
SIGn Jurnal Hukum, Volume 1, pp 71-86; doi:10.37276/sjh.v1i2.54

Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pengadaan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum di Indonesia berdasarkan Pancasila. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum yang berdasarkan Pancasila adalah dengan menjungjung tinggi asas-asas dasar diantaranya kemanusiaan dan keadilan. Selain itu, pemberian ganti rugi akibat pengadaan tanah harus dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat demi terciptanya keadilan berdasarkan Pancasila sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang kehilangan hak atas tanahnya.
Muhammad Kamal Hidjaz
SIGn Jurnal Hukum, Volume 1, pp 18-28; doi:10.37276/sjh.v1i1.32

Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara DPRD dengan Kepala Daerah dalam mengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintahan Daerah). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang biasa pula disebut dengan penelitian hukum doktrinal. Adapun kesimpulan dari penelitian ini ialah: 1) Kepala Daerah harus melakukan pengelolaan keuangan daerah dengan baik sebagai konsekwensi dari Otonomi Daerah; 2) PAD merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah; dan 3) Hubungan antara DPRD dengan Kepala Daerah merupakan kemutlakan dalam menghadirkan kebijakan daerah yang berdampak pada peningkatan PAD.
Widhy Andrian Pratama
SIGn Jurnal Hukum, Volume 1, pp 29-41; doi:10.37276/sjh.v1i1.34

Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukuman mati terhadap pembunuhan berencana dan mengkaji faktor-faktor penghambat dari penegakan hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan berencana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif/doktrinal (normative legal research) yaitu tipe penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penegakan hukuman mati haruslah diberlakukan terhadap pembunuhan berencana karena, penerapan hukuman mati tidaklah bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yang banyak dipersoalkan selama ini, sedangkan faktor-faktor yang menjadi penghambat dilaksanakan eksekusi mati tersebut antara lain: dari aspek yuridisnya, Kebijakan Pemerintah, dan Lemahnya koordinasi antara penegak hukum. Adapun saran yang diberikan kepada pembuat undang-undang agar melakukan pembaharuan terhadap KUHP terkhusus lagi mengenai Pasal tentang Pembunuhan Berencana, agar sebaiknya dicantumkan dalam pasal ataupun penjelasan tersebut tentang kualitas dan kuantitas yang didasarkan pada alternatif hukuman yang diberikan. Selanjutnya merekomendasikan mengenai batasan dan waktu dalam hal pengajuan remisi dan grasi terhadap hak terpidana mati yang melakukan kejahatan pembunuhan berencana karena hal tersebut dapat menjadi celah bagi para terpidana.
Back to Top Top